Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan tingkat ketidakpatuhan pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK) terhadap ketentuan yang berlaku tergolong masih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK belum memenuhi persyaratan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan mutu dan keamanan AMDK, termasuk menjelang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk AMDK.

"Hasil pengawasan sarana produksi dari Badan POM, kami menemukan bahwa ada 39% tidak memenuhi ketentuan, dan 61% telah memenuhi ketentuan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/6/2026).

Menurut Taruna, tingkat ketidakpatuhan tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. BPOM menargetkan angka pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10%.

"Angka 39% ini tentu masih tinggi. Kalau bisa kurang dari 10%," katanya.

Dia menegaskan pengawasan terhadap industri AMDK dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kualitas sebelum dikonsumsi masyarakat.

Selain inspeksi sarana produksi, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap sumber air baku, proses produksi, penggunaan kemasan, pelabelan, hingga peredaran produk di pasar melalui pengawasan pre-market dan post-market berbasis risiko.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menemukan pelanggaran pada aspek pemasaran produk. Hasil pengawasan menunjukkan sebanyak 30% iklan AMDK tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 23% label produk belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memperkuat pengawasan, BPOM mengandalkan pendekatan partisipatif melalui Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Menurut Taruna, keterlibatan masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keamanan pangan.

Di sisi lain, BPOM mencatat hingga Juni 2026 terdapat 8.721 produk AMDK yang telah terdaftar. Produk tersebut didominasi produksi dalam negeri dengan pelaku usaha skala kecil dan menengah sebagai kontributor terbesar.

“Jumlah produk AMDK berdasarkan skala usaha seperti pada skema tadi, bahwa mikro itu 15%, kecil 31%, menengah 32%, besar 20%, dan impor 0,24%. Sedangkan jumlah produk AMDK berdasarkan jenis kemasan PET adalah yang terbesar, dilanjutkan dengan PP, kemudian polikarbonat, dan seterusnya,” tutur Taruna.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pelaku usaha di industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam melakukan konservasi dipertanyakan dit seiring dengan makin tingginya penggunaan air tanah.

Dalam rapat panitia kerja (panja) AMDK di Komisi VII DPR RI hari ini Senin (6/4/2026), pakar hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwan Iskandar menyampaikan bahwa estimasi cadangan air tanah nasional yang mampu diisi dari air hujan cukup besar. Penggunaan air tanah untuk industri AMDK juga tercatat 0,51% secara nasional.

Kendati demikian, dia memandang konservasi air tanah perlu dilakukan mengingat penurunan muka tanah bukan semata disebabkan pengambilan air tanah industri AMDK, melainkan juga aktivitas pemanfaatan lainnya. Instrumen fiskal pemerintah dinilai dapat dioptimalkan untuk mengiringi upaya tersebut.

“Bukan bersifat voluntary, tapi mandatory. Kita mengambil air, kita dapat pajak air tanah. Berapa, sih, biaya yang kita kembalikan untuk mengisi kembali air tanah tersebut? Idealnya kita mampu mengisi lagi,” kata Irwan.

Menurutnya, sekitar 50% penerimaan dari pajak air tanah dapat dikembalikan untuk program konservasi seperti sumur resapan dan sumur imbuhan dalam, yang telah terbukti efektif di berbagai negara. Dia pun menekankan pemanfaatan air tanah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk kebutuhan industri yang besar, Irwan memberi rekomendasi adanya skala prioritas dalam pemanfaatan air tanah. Prioritas pertama diusulkan untuk kebutuhan langsung manusia seperti air minum, makanan dan minuman, dan farmasi.

Sementara itu, industri yang terkait dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan ditempatkan pada prioritas berikutnya, sedangkan sektor lain seperti tekstil dan manufaktur berada pada prioritas ketiga. Irwan juga memberikan sudut pandang dari aspek kewajaran ekonomi untuk mengantisipasi potensi pengambilan air tanah secara ilegal.

“Jadi, jangan sampai kita melakukan perizinan tanpa melihat basis prioritas pemberian izin. Kalau bisa menjual sekian ribu botol [air minum], kok perizinannya hanya sekian liter per detik. Itu kan tidak wajar,” katanya.

Di samping itu, dia juga mendorong adanya perbaikan kelembagaan dari pengelolaan air tanah yang dinilai masih tersebar di berbagai instansi. Menurutnya, perhatian pemerintah masih lebih banyak tertuju pada air permukaan, meskipun pemanfaatan air tanah juga sangat besar.

Skala rumah tangga dan industri ...

Kolam Resapan dan Komitmen Industri

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Boy Yoseph Cahya Sunan Sakti Syah Alam menilai upaya konservasi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari skala rumah tangga hingga industri.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah artificial recharge atau pengisian kembali akuifer melalui pemanfaatan air hujan. Untuk sektor industri, dia menekankan pentingnya pembangunan kolam resapan secara lebih masif, terutama bagi perusahaan yang melakukan pengambilan air tanah dalam jumlah besar.

“Yang bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk rumah tangga, itu dengan artificial recharge,” ujar Boy.

Komitmen Pelaku Usaha

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menyampaikan bahwa realitas pemanfaatan sumber air untuk produk AMDK jauh lebih kompleks dan berbasis ilmu pengetahuan, mencakup aspek hidrogeologi, geologi, dan mikrobiologi. Dia menyebut bahwa sumber air anggota Amdatara berasal dari mata air pegunungan alami langsung, akuifer dalam pegunungan, hingga air tanah dalam.

“Seluruh sumber air dipilih melalui proses ilmiah yang ketat, meliputi studi minimal satu tahun, kajian hidrogeologi, evaluasi multidisiplin geologi, geofisika, mikrobiologi, serta verifikasi independen,” kata Karyanto kepada Bisnis.

Menurutnya, isu keberlanjutan menjadi perhatian penting pelaku usaha, yang mana Amdatara memandang sorotan publik sebagai pengingat sekaligus momentum untuk memperkuat praktik industri yang bertanggung jawab.

Terkait perwujudan upaya konservasi, pihaknya menerapkan prinsip water stewardship dengan melakukan kajian keseimbangan air, perlindungan daerah tangkapan air, serta kepatuhan terhadap izin dan daya dukung lingkungan. Amdatara juga mendorong investasi aktif dalam konservasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis daerah aliran sungai (DAS) penanaman kembali pohon, pembangunan sumur resapan, rorak, dan restorasi lahan.

Selain itu, Amdatara juga mendorong efisiensi penggunaan air dan energi, pengurangan emisi, serta inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini diiringi aspek perlindungan konsumen untuk mendapatkan air minum berkualitas, dan transparansi berupa keterbukaan terhadap dialog publik.

“Kami meyakini bahwa konservasi sumber air dan pertumbuhan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegas Karyanto.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pemanfaatan air oleh industri AMDK relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia untuk masyarakat, yakni sekitar 0,22%.

Namun demikian, industri AMDK disebutnya tetap mengedepankan upaya konservasi sumber di tengah beberapa tantangan utama seperti bahan baku yang masih bergantung terhadap impor, biaya produksi tinggi, hingga tata kelola bahan baku daur ulang yang belum optimal.

Putu kemudian menyampaikan bahwa Kemenperin telah mencatat mencatat berbagai upaya konservasi air tanah, termasuk penanaman lebih dari 2 juta pohon serta pembangunan 2.500 sumur resapan dan embung.

“Ini juga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, diiringi pendampingan petani dalam budidaya yang ramah air dan pencemaran kimia, serta efisiensi dan sirkularitas air kapasitas produksi,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) menyampaikan keberlanjutan menjadi fokus utama pihaknya di tengah sorotan publik terhadap pemanfaatan air tanah.

Pelaku usaha industri air minum dalam kemasan (AMDK) menyebut praktik industri telah berbasis kajian ilmiah ketat.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo menyatakan sumber air industri tidak diambil secara sembarangan. Seluruh proses melalui studi panjang lintas disiplin.

“Seluruh sumber air dipilih melalui proses ilmiah yang ketat, meliputi studi minimal satu tahun, kajian hidrogeologi, evaluasi multidisiplin geologi, geofisika, mikrobiologi, serta verifikasi independen,” kata Karyanto kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan sumber air berasal dari mata air pegunungan, akuifer dalam, hingga air tanah dalam. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kualitas.

Amdatara menerapkan prinsipwater stewardshipmelalui perlindungan daerah tangkapan air dan keseimbangan pemanfaatan. Investasi juga diarahkan pada konservasi seperti penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, dan restorasi lahan.

Selain itu, industri mendorong efisiensi penggunaan air dan energi serta inovasi kemasan ramah lingkungan. Transparansi kepada publik juga menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan.

“Kami meyakini bahwa konservasi sumber air dan pertumbuhan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegas Karyanto.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap industri AMDK masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pemanfaatan air oleh industri AMDK relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia untuk masyarakat, yakni sekitar 0,22%.

Namun demikian, industri AMDK disebutnya tetap mengedepankan upaya konservasi sumber di tengah beberapa tantangan utama seperti bahan baku yang masih bergantung terhadap impor, biaya produksi tinggi, hingga tata kelola bahan baku daur ulang yang belum optimal.

Putu kemudian menyampaikan bahwa Kemenperin telah mencatat mencatat berbagai upaya konservasi air tanah, termasuk penanaman lebih dari 2 juta pohon serta pembangunan 2.500 sumur resapan dan embung.

“Ini juga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, diiringi pendampingan petani dalam budidaya yang ramah air dan pencemaran kimia, serta efisiensi dan sirkularitas air kapasitas produksi,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026) lalu. (Reyhan Fernanda Fajarihza)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri air minum dalam kemasan (AMDK) tengah menghadapi lonjakan harga bahan baku kemasan di tengah gejolak perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang mempengaruhi pasokan energi global.

Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Amdatara) mencatat kenaikan harga material kemasan berbasis plastik mencapai hingga 100% berdasarkan laporan pelaku usaha di berbagai daerah.

Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo mengatakan lonjakan tersebut terjadi di tengah upaya pelaku usaha menjaga harga jual air minum dalam kemasan (AMDK) tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Kenaikan harga bahan baku kemasan yang mencapai dua kali lipat ini tidak lagi bisa dianggap sebagai fluktuasi biasa. Ini merupakan tekanan struktural yang secara langsung memukul daya tahan industri,” kata Karyanto dalam keterangannya, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Menurutnya, gejolak global telah berdampak terhadap lonjakan harga minyak mentah dan gas alam yang kemudian mendorong kenaikan biaya produksi plastik, mengingat lebih dari 99% plastik global berbasis bahan bakar fosil.

Karyanto lantas menjelaskan bahwa gangguan pasokan juga terjadi di Timur Tengah, yang selama ini menyumbang sekitar seperempat ekspor polietilen (PE) dan polipropilen (PP) dunia.

Sejumlah perusahaan petrokimia di kawasan itu disebutnya telah menetapkan keadaan kahar alias force majeure, sehingga kontrak pembelian bahan baku dibatalkan secara massal. Situasi ini pun dinilai memperparah tekanan pada industri AMDK.

“Amdatara memperkirakan lonjakan harga bahan baku tersebut akan mendorong kenaikan harga kemasan jadi sekitar 25% hingga 50%, bergantung pada jenis material dan skala produksi,” ujarnya.

Jika kondisi ini berlanjut, Karyanto menyebut harga jual produk AMDK berpotensi ikut naik, terutama bagi produsen kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan stok dan likuiditas.

Untuk itu, Amdatara mendorong agar pemerintah berperan menjadi penyangga alias shock absorber dengan memberikan relaksasi kebijakan sebesar 20% hingga 30% pada komponen biaya terkait bahan baku dan energi.

Pihaknya juga mengusulkan penurunan sementara pajak pertambahan nilai (PPN) kemasan dari 11% menjadi 8%, relaksasi bea masuk antidumping (BMAD), serta stimulus pajak penghasilan bagi pelaku usaha, khususnya segmen UMKM.

“Insentif yang diminta bukanlah privilese, melainkan penopang agar industri tetap dapat berjalan, tenaga kerja terlindungi, dan pasokan produk ke masyarakat tetap terjaga,” pungkas Karyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingatkan pelaku industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar segera menuntaskan kewajiban perizinan usaha sebelum masa tenggang berakhir pada 31 Maret 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang mengatur sanksi pidana bagi setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya air tanpa izin.

Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PU, Bhakti, menegaskan bahwa sanksi yang dikenakan tidak ringan.

Sesuai Pasal 70 UU SDA Tahun 2019 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

Selain ancaman pidana, pemerintah juga menyoroti batas akhir masa penyesuaian perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam beleid tersebut, pelaku usaha AMDK diberikan waktu tiga tahun untuk mengurus izin, yang akan berakhir pada 31 Maret 2026.

“Jadi, waktunya tinggal dua bulan lagi dari sekarang. Makanya, dari satu minggu yang lalu, kami sibuk mendiskusikan bagaimana kalau seandainya masa tenggang dari UU Cipta Kerja berakhir. Apa yang harus dilakukan,” ujar Bhakti dalam diskusi Rakernas I AMDATARA (Perkumpulan Usaha AMDK Nusantara) di Jakarta baru-baru ini.

Ditjen SDA mengingatkan pelaku industri AMDK segera mengurus izin usaha sebelum masa tenggang habis atau terancam pidana dan denda hingga Rp 5 miliar.

Ia menjelaskan, perusahaan yang telah memanfaatkan sumber air tetapi belum memiliki izin usaha tetap dapat mengurus perizinan.

Namun, mereka akan dikenakan denda administratif saat proses pengajuan izin. Denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat enam bulan sejak izin ditetapkan.

Sebagai ilustrasi, Bhakti mencontohkan perusahaan AMDK yang telah mengambil air dari sungai sejak 2022 tanpa izin usaha.

Selama masa tenggang sebelum penegakan penuh pada Maret 2026, perusahaan tersebut belum dikenai sanksi pidana. Meski demikian, perhitungan denda administratif tetap diberlakukan.

“Perusahaan AMDK itu akan dihitung tarif dendanya terhadap pemakaian air mulai sejak UU Cipta Kerja disahkan, yaitu 2 November 2020. Jadi, kalau pengambilan airnya dari 20 tahun yang lalu, dendanya akan dibatasi sampai dengan November 2020,” tuturnya.

Ia pun mengingatkan agar pelaku industri AMDK memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

Menurut dia, konsekuensi hukum yang diatur dalam perundang-undangan cukup berat, baik berupa pidana penjara maupun denda miliaran rupiah.

“Semua punya niat baik untuk memajukan negeri, tapi jangan sampai cacat gara-gara tidak mematuhi undang-undang yang akan diberlakukan,” ujarnya.

Bhakti berharap momentum Rakernas I AMDATARA dapat dimanfaatkan untuk saling mengingatkan antaranggota industri agar tidak menghadapi risiko sanksi ketika masa tenggang resmi berakhir.

"Kami berharap ini momen yang bagus buat teman-teman industri AMDK. Karena waktunya cuma dua bulan. Pastikan semua anggota asosiasi AMDATARA ini bisa memahami dengan baik konsekuensi dari diberlakukannya UU Cipta Kerja itu. Karena, bisa saya pastikan sanksinya cukup berat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemberian insentif untuk menekan ongkos distribusi produk air minum dalam kemasan (AMDK). Pasalnya, industri tersebut masih banyak menggunakan angkutan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan dilarang pada 2027.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan akan ada penambahan biaya distribusi akibat penambahan armada. Selama ini, ODOL masih banyak ditemukan di industri AMDK demi menekan ongkos logistik.

"Kalau dari industri penggunanya ini kan ada cost, sebenarnya kalau ada insentif, kemudahan pembiayaan dan lain-lainnya, dan apalagi ada stimulus yang diberikan pemerintah, ini secara keekonomian secara keseluruhan industri otomotifnya laku, tenaga kerja armada nya tambah banyak, ini yang perlu dicari solusinya," kata Putu saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Pemberian insentif kepada industri angkutan logistik disebut akan memberikan dampak berganda untuk mendorong industri angkutan yang mengangkut produk manufaktur.

"Ya salah satu untuk logistik. Kalau logistik udah banyak dibahas, nanti mungkin salah satunya yang tadi di transportasi angkutan barang untuk produk-produk yang dibutuhkan masyarakat yang dihasilkan industri," terangnya.

Sebelumnya, Putu menerangkan bahwa biaya logistik per unit masih cukup mahal akibat keterbatasan moda transportasi dan penerapan kebijakan over dimension over load (ODOL).

“Banyak AMDK yang didistribusikan dengan kendaraan truk yang over dimension maupun overload,” katanya.

Pembatasan distribusi pada periode tertentu, terutama hari besar keagamaan, juga berdampak pada kelancaran pasokan AMDK.

Tantangan lainnya yaitu terkait bahan baku kemasan yang belum sepenuhnya dapat dipasok dari dalam negeri. Selain itu, sebagian bahan kemasan seperti Biaxially Oriented Polypropylene Terephtalte (BOPET) dan (Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dikenakan bea masuk antidumping sehingga harganya relatif tinggi dan berkontribusi besar terhadap biaya produksi.

Sebelumnya, Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) tengah mencari cara agar dampak larangan angkutan berlebih atau Zero ODOL tak membebani ongkos produksi.

Ketua Umum Aspadin Firman Sukirman mengatakan, pihaknya memahami dan mendukung upaya pemerintah mewujudkan keselamatan dan ketertiban transportasi yang salah satu melalui penerapan Zero ODOL.

“Kami berharap agar pemerintah berkenan mempertimbangkan dampak pemberlakuan Zero ODOL ini yang akan berimbas pada kenaikan biaya logistik,” ujar Firman kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga memicu peningkatan jumlah kendaraan dan beban jalan raya, biaya pengadaan kendaraan angkut tambahan serta juga dampak lain seperti konsumsi bahan bakar dan emisi gas buangan.

Industri air minum harus dipaksa bertransformasi, mengubah citra eksploitasi menjadi keberlanjutan, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang pendayagunaan sumber daya air.

Jakarta (ANTARA) - Citra air minum dalam kemasan (AMDK) adalah simbol kemurnian dan kesegaran yang selama puluhan tahun dijual kepada publik.

Sejak awal, produk ini berhasil membangun narasi yang lekat dengan mata air jernih yang memancar dari sela bebatuan di kaki gunung, jauh dari polusi industri.

Inilah janji abadi yang membuat konsumen rela membayar lebih untuk sebuah botol air.

Namun, citra ideal ini kini berada di ujung tanduk, terutama setelah adanya evaluasi formal pada November 2025 di gedung legislatif, yang mengungkap perlunya perbaikan mendasar dalam tata kelola industri.

Polemik ini muncul karena mencuatnya dugaan penggunaan bahan baku AMDK yang tidak sesuai dengan klaim sumber air pegunungan yang selama ini dipromosikan.

Masyarakat menuntut transparansi, karena air minum adalah kebutuhan dasar, dan kejujuran informasi produk adalah hak fundamental konsumen.

Permasalahannya, industri AMDK yang begitu vital —mencakup 707 pabrik dengan kapasitas total 47 miliar liter per tahun disitat dari data Kementerian Perindustrian— justru dihadapkan pada jurang etika yang lebar antara narasi pemasaran dengan praktik pengambilan air baku.

Pertemuan di gedung legislatif tersebut menjadi forum utama untuk mendengarkan kebijakan mengenai standardisasi bahan baku AMDK dan klarifikasi langsung dari para produsen.

Di tengah situasi ini, regulasi yang ada ternyata memberikan ruang abu-abu bagi industri.

Permenperin No. 62 Tahun 2024 yang memberlakukan SNI Wajib AMDK, mendefinisikan "Air Mineral Alami" sebagai AMDK yang diperoleh langsung dari sumber air alami atau hasil pengeboran sumur dalam dengan proses terkendali untuk menghindari pencemaran.

Definisi "atau" inilah yang menjadi pemicu ambiguitas, karena mengaburkan garis antara mata air alami dan pengeboran akuifer dalam.

Inilah inti masalah yang perlu diatasi, yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam penerapan standardisasi bahan baku AMDK di Indonesia.

Kejujuran Sumber Air

Fokus utama perbaikan harus dimulai dari kejelasan sumber air. Klarifikasi dari produsen AMDK dalam pertemuan dengan legislatif membenarkan dikotomi antara mata air alami dan pengeboran akuifer dalam.

Beberapa produsen mengklaim menggunakan mata air alami dari celah batuan tanpa pengeboran, sementara perusahaan lain membela diri bahwa sumber air mereka adalah air pegunungan yang diambil melalui pengeboran ke lapisan Akuifer dalam.

Produsen lain secara eksplisit menyebutkan menggunakan air tanah yang dalam, dengan kedalaman hingga 120 meter.

Fenomena ini memunculkan kekhawatiran serius yang perlu dikaji lebih jauh oleh akademisi. Perwakilan legislatif menyoroti bahwa di saat perusahaan melakukan eksplorasi besar-besaran, banyak masyarakat sekitar pabrik mengadukan dampak yang diakibatkan, hingga sawah mengering dan warga tidak kebagian air bersih.

Disampaikan pula kekhawatiran mengenai penurunan tanah akibat di ambil besar-besarnya air di bawahnya.

Perlu kajian hidrogeologis yang independen dan berkala untuk membedah sejauh mana praktik pengeboran atau penggunaan air tanah dalam (Akuifer) dari kawasan pegunungan masih dapat dikategorikan sebagai air pegunungan sesuai persepsi konsumen dan standar yang berlaku.

Kekhawatiran publik semakin diperparah ketika isu kualitas produk mencuat. Di tengah janji kemurnian, ditemukan temuan akademik mengenai mikroplastik yang berasal dari kemasan plastik.

Lebih parah lagi, disampaikan adanya studi UGM yang menunjukkan sampel minuman dalam kemasan berpotensi tercemar tinja.

Hal ini memicu desakan mengenai mutu kualitas AMDK sebagai kebutuhan pokok. Komisi VII DPR RI telah mendesak perusahaan untuk memperhatikan peningkatan kualitas produk AMDK dan efisiensi pengenaan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Air minum harus dipastikan keamanannya, bukan sekadar dipromosikan kemurniannya.

Inisiatif Industri Hijau

Tanggung jawab industri tidak berhenti pada sumur dan botol. Komitmen terhadap lingkungan (terutama plastik) dan masyarakat (melalui CSR) harus dipertimbangkan sebagai biaya wajib, bukan sukarela.

Dampak lingkungan dari ekstraksi air dan limbah kemasan plastik adalah keniscayaan, mengingat kontribusi sampah plastik di Indonesia yang berasal dari kemasan AMDK mencapai 17-20 persen.

Perlu adanya program CSR untuk penyelesaian persoalan sampah ini dan roadmap untuk bebas dari sampah plastik.

Komisi VII DPR RI juga mendesak perusahaan agar meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terfokus pada konservasi sumber daya air dan masyarakat di sekitar pabrik.

Terdapat penilaian bahwa CSR yang dilakukan perusahaan AMDK di Jawa Barat belum begitu tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Salah satu bentuk komitmen yang dituntut adalah penyusunan regulasi implementasi industri hijau dalam penggunaan kemasan yang ramah lingkungan bagi produk AMDK.

Disampaikan bahwa sudah ada fasilitasi dan advokasi penerapan industri hijau oleh industri AMDK melalui penggunaan energi baru terbarukan, tingkat komponen daur ulang untuk kemasan, maupun penerapan sirkular ekonomi.

Industri AMDK yang mencetak kinerja ekspor yang baik sudah saatnya memasukkan biaya eksternalitas lingkungan dalam perhitungan bisnis.

Di sisi lain yang menarik, problem tata kelola ini tidak hanya berada di tangan perusahaan. Regulasi perizinan dinilai tumpang tindih karena melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah.

Kurangnya sinkronisasi ini menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang menyulitkan fungsi pengawasan.

Maka, untuk menutup jurang transparansi ini, perlu adanya langkah konstruktif untuk perbaikan total tata kelola industri.

Perlu adanya audit independen pada perusahaan produsen AMDK, yang mencakup aspek lingkungan dan daur ulang plastik, bukan hanya sertifikasi SNI sekali setahun.

Pada akhirnya, kejujuran klaim dan pertanggungjawaban sosial perusahaan AMDK adalah keharusan.

Perbaikan total tata kelola, mulai dari harmonisasi regulasi pemerintah hingga pelaksanaan audit independen, adalah solusi struktural.

Industri air minum harus dipaksa bertransformasi, mengubah citra eksploitasi menjadi keberlanjutan, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang pendayagunaan sumber daya air.

Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya air harus menjadi prioritas utama, di atas efisiensi dan keuntungan.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI

Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berperan strategis dalam ekosistem manufaktur nasional.

Karena selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum berkualitas, industri ini juga menjadi penopang sektor makanan dan minuman yang merupakan kontributor utama pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.

Ini disampaikan Menperin saat membuka Musyawarah Nasional ke-XI Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) di Jakarta, Selasa (12/11/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan – III Tahun 2025, kinerja sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,58 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen. Sektor ini menyumbang 1,04 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 17,39 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 20,31 juta orang.

Selaras dengan kinerja positif yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, sub sektor Industri Makanan dan Minuman merupakan salah satu sub sektor yang mencatatkan kinerja kuat dengan pertumbuhan 6,49%.

Menperin menuturkan, industri AMDK merupakan salah satu subsektor yang berhasil menjaga pertumbuhan stabil. Jika pada tahun 1973 hanya terdapat satu pabrik dengan kapasitas enam juta liter per tahun, kini jumlahnya meningkat signifikan menjadi 707 pabrik dengan kapasitas terpasang nasional mencapai 47 miliar liter per tahun dan menyerap sekitar 46 ribu tenaga kerja langsung.

“Selama lima tahun terakhir, tingkat utilisasi industri AMDK konsisten di atas 70 persen, menandakan daya tahan industri ini terhadap berbagai dinamika ekonomi,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis (13/11).

Hingga saat ini, sektor AMDK juga memberikan kontribusi terhadap ekspor makanan dan minuman dengan pertumbuhan rata-rata 11,4 persen per tahun. Saat ini, terdapat 1.348 sertifikat SNI aktif untuk produk AMDK sebagai bukti komitmen pelaku usaha terhadap kualitas dan standar nasional.

Dalam upaya transformasi industri menuju era digital, dua pabrik AMDK yakni PT Tirta Investama Plant Pandaan dan Banyuwangi telah ditetapkan sebagai National Lighthouse Industry 4.0, sebagai contoh penerapan teknologi industri cerdas dan efisiensi energi.

“Dari jumlah yang masih dibawah satu persen tersebut, saya men-challenge rekan-rekan ASPADIN untuk menambah lagi jumlah pabrik AMDK yang nantinya akan menjadi National Lighthouse Industry 4.0,” katanya.

Menperin menyampaikan, sektor industri manufaktur termasuk AMDK, dituntut untuk semakin adaptif terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Industri AMDK merupakan pengguna besar bahan plastik, khususnya untuk kemasan berbahan PET. Karena itu, Menperin memacu pelaku industri untuk memperluas penggunaan bahan daur ulang dan memperkuat penerapan prinsip ekonomi sirkular.

“Saya mengajak seluruh pelaku usaha industri AMDK untuk lebih inovatif dalam menggunakan komponen PET daur ulang serta mengurangi timbulan sampah plastik. Selain itu, pengelolaan sumber air baku harus menjadi prioritas bersama. Kita harus memastikan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bahwa kondisi industri air minum dalam kemasan (AMDK) cukup baik. Hal ini tercermin dari ekspor AMDK yang membukukan surplus US$16,85 juta sepanjang Januari hingga Agustus 2025.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa kinerja produsen AMDK dalam negeri terbilang baik apabila menilik nilai surplus tersebut dan neraca perdagangan 2024 yang mencatatkan nilai US$19,46 juta.

“Kinerja perdagangan air minum ini cukup bagus juga. Neraca kita US$19,46 juta, impornya ini tidak banyak, kita ekspornya cukup signifikan,” kata Putu dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Terkait nilai impor air minum, Kemenperin mencatat nilainya mencapai US$4,13 juta sepanjang awal tahun hingga bulan kedelapan tahun ini.

Sementara itu, terdapat 707 pabrik AMDK yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa atau setara dengan 54%.

Keseluruhan pabrik tersebut, menurutnya, memiliki kapasitas total air sebesar 47 miliar liter per tahun, dengan utilisasi sebesar 71,62% pada tahun lalu.

Putu lantas menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong industri di Tanah Air, termasuk AMDK untu terus mendorong peningkatan produksi.

“Peningkatan produktivitas ini melalui digitalisasi kita lakukan, dan juga beberapa industri yang skalanya tidak besar ini kita dorong ke peningkatan produksi dan kualitasnya,” ujarnya.

Adapun, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenperin dan delapan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) terkait standarisasi bahan baku AMDK pada hari ini, Senin (10/11/2025).

Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

Komisi VII DPR RI juga akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani rekomendasi kebijakan industri AMDK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty usai pertemuan tersebut.

“Komisi VII akan membentuk panja tentang industri AMDK guna merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK,” kata Evita.

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI menyoroti terkait pengawasan pengelolaan air tanah yang dinilai masih tumpang tindih karena ada tiga kementerian yang terlibat dalam proses perizinan pengambilan air tanah atau air bersih langsung dari sumber mata air.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Eva Monalisa mengatakan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) berbeda-beda dalam mengajukan izin pembukaan usaha AMDK atau izin pemanfaatan air tanah, di mana ada yang mengajukan izin ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada yang izin ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ada juga yang melakukan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan ada juga yang izin ke pemerintah daerah.

Hal ini diungkapnya saat rapat kerja (raker) bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, serta delapan perusahaan produsen AMDK.

"Saya langsung saja, terkait dengan pengelolaan air tanah. Kalau kita lihat, ini masih menghadapi tumpang tindih regulasi ya. Karena pengelolaannya ini melibatkan banyak kementerian seperti ESDM, PU, KLH, hingga pemerintah daerah," kata Eva saat raker Komisi VII DPR RI, Senin (10/11/2025).

Eva pun menyoroti kementerian tersebut memiliki wewenang masing-masing, sehingga perizinan dan pengawasan tidak saling terintegrasi. Alhasil, perusahaan AMDK pun berbeda-beda ketika mengajukan izin untuk mengambil air tanah atau air untuk kebutuhan air minum.

"Nah, jadinya masing-masing memiliki aturan dan wewenang sendiri. Jadinya izin dan pengawasan tidak terintegrasi, misal ESDM tumpang tindih dengan wilayah konservasi hutan, PU tumpang tindihnya pada pengelolaan air permukaan dan sumber air secara umum, KLH tumpang tindihnya sering terjadi dengan ESDM dan wilayah konservasi hutan, lalu pemerintah daerah, tumpang tindihnya belum ada integrasi data izin antara pusat dan daerah," lanjut Eva.

Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk dilakukan sinkronisasi lintas kementerian agar perusahaan AMDK lebih mudah untuk mengajukan izin, baik izin menggunakan air tanah, izin mendirikan pabrik AMDK, dan lain-lainnya.

"Jadi, izin Pimpinan, saya mendorong agar dilakukan sinkronisasi lintas kementerian. Jadi ada penyatuan sistem izin dan data ini secara nasional dan perlu ditetapkan sepenuhnya terkait konservasi air tanah. Yang jelas, pengelolaan air tanah kedepannya bisa lebih adil," ujarnya.

"Mungkin juga bagi para pengusaha, dengan adanya regulasi yang tidak tumpang tindih, bisa memudahkan mereka untuk melakukan usaha di AMDK, karena saling terintegrasi dalam perizinan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, kebijakan dan aturan harus disinkronkan agar tidak terjadi tumpak tindih dan agar mengedepankan keberlanjutan. Oleh karena itu, pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait standardisasi AMDK.

"Saya mengusulkan agar Komisi VII DPR membentuk Panja Standardisasi AMDK. Tujuannya agar dapat menyinkronkan kebijakan dan aturan yang tumpang tindih. Kita ingin anak cucu kita nanti tetap bisa menikmati air minum yang sehat," kata Evita.

Adapun Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengungkapkan pemerintah mendukung langkah Komisi VII DPR RI untuk memperkuat tata kelola dan mitigasi dampak industri AMDK, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung. Industri AMDK memang harus melayani kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan dampak lingkungan, seperti plastik dan pengeboran air tanah," kata Putu. Kami juga sudah membentuk Water Forum yang melibatkan berbagai pihak agar pengelolaan sumber air lebih profesional dan berkelanjutan," terang Putu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan kondisi industri air minum dalam kemasan (AMDK) cukup baik, di mana industri ini turut membuat neraca perdagangan industri ini mencatatkan surplus.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderala (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengungkapkan produsen AMDK telah mengekspor produknya dengan nilai mencapai US$ 16,85 juta untuk periode Januari hingga Agustus 2025. Sedangkan neraca perdagangan industri AMDK pada 2024 mencapai US$ 19,46 juta.

"Neraca perdagangan industri AMDK cukup bagus juga, kita surplus US$ 19,46 juta. Impor kita tidak banyak, tapi ekspor cukup signifikan," kata Putu saat memberikan paparannya dalam rapat kerja (raker) Bersama Komisi VII DPR dan perusahaan AMDK, Senin (10/11/2025).

Untuk impor, dari Januari sampai Agustus 2025 angkanya US$ 4,136 juta atau sekitar Rp 68 miliar. Sedangkan, untuk jumlah utilisasi industri AMDK mencapai 71,62% pada 2024, dengan kapasitas total mencapai 47 miliar liter per tahun. Berikutnya, industri AMDK di Indonesia memiliki 707 pabrik, di mana 54% paling banyak di Pulau Jawa.

Foto: Pekerja mengisi air isi ulang galon di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Pekerja mengisi air isi ulang galon di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Jadi kapasitas itu 47 miliar liter per tahun, utilisasi di industri ini cukup bagus yakni di 71,62%," lanjut Putu.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan masyarakat terhadap produk air minum kemasan terus mengalami peningkatan. Tidak hanya karena alasan praktis, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat.

Tren gaya hidup sehat yang semakin mengakar di kalangan masyarakat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri air minum kemasan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan air bersih dan higienis setiap hari, sehingga permintaan terhadap produk AMDK terus meningkat.

Bisnis, JAKARTA — Industri air minum dalam kemasan (AMDK) tengah menghadapi lonjakan harga bahan baku kemasan plastik imbas perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran. Intervensi pemerintah dinilai mendesak untuk menjamin keberlanjutan industri AMDK.

Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menyampaikan bahwa dampak perang di Timur Tengah langsung dirasakan oleh industri AMDK, terutama melalui tekanan pada rantai pasok bahan baku. Dari sisi produksi, dia menyebut harga bahan baku kemasan plastik seperti PET (Polyethylene Terephthalate) resin, HDPE (High-Density Polyethylene), dan PP (Polypropylene) mengalami lonjakan tajam di kisaran 25–60%.