Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Muria Jaya (BMJ) bersama iForte Energi resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan total kapasitas terpasang sebesar 5,5 MWp yang berlokasi di fasilitas produksi BMJ di Karawang dan Kudus. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam implementasi kerja sama strategis kedua perusahaan yang telah ditandatangani pada 16 Januari 2025 dalam rangka mendukung transisi energi bersih dan operasional industri yang lebih berkelanjutan.

Proyek PLTS Atap tersebut terdiri atas instalasi berkapasitas 5.048 kWp di fasilitas Karawang dan 455 kWp di fasilitas Kudus. Secara keseluruhan, sistem ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 7.596 MWh per tahun serta memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon hingga 6.836 ton CO₂ setiap tahunnya, setara dengan manfaat lingkungan dari penanaman sekitar 151.918 pohon.

Implementasi PLTS Atap ini merupakan bagian dari komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional perusahaan. Dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi bersih, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

Harris C. A. Titus, ESG Lead PT Bukit Muria Jaya, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi pertumbuhan jangka panjang. “Peresmian PLTS Atap ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan operasional yang lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami percaya bahwa investasi pada energi terbarukan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan industri di masa depan,” ujarnya.

Sebagai mitra pengembang dan penyedia solusi energi terbarukan, iForte Energi menghadirkan solusi PLTS yang dirancang untuk mendukung kebutuhan energi sektor industri secara optimal. Proyek ini sekaligus memperkuat peran iForte Energi dalam mendorong pemanfaatan energi surya di berbagai sektor strategis nasional.

Presiden Direktur dan CEO iForte Energi, Mohamad Iwan, mengatakan bahwa keberhasilan implementasi proyek ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran sektor industri terhadap pentingnya penggunaan energi bersih. “Kami mengapresiasi komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam mengadopsi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Proyek ini membuktikan bahwa energi surya dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai tambah bagi operasional industri melalui efisiensi energi yang berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi semakin banyak perusahaan dalam mendukung transisi energi nasional,” ungkap Mohamad Iwan.

Melalui proyek ini, PT Bukit Muria Jaya memperoleh akses terhadap sumber energi yang lebih bersih dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Di saat yang sama, iForte Energi terus memperluas implementasi teknologi energi surya di sektor manufaktur dan memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi energi terbarukan yang andal di Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi kontribusi nyata kedua perusahaan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon nasional dan percepatan transisi energi di Indonesia. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur energi, inisiatif ini menegaskan komitmen PT Bukit Muria Jaya dan iForte Energi untuk membangun masa depan industri yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa hanya sekitar 36% pekerja di Tanah Air yang dibayar sesuai ketentuan upah minimum.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan kondisi bahwa upah minimum di Indonesia yang terlihat tinggi, tetapi justru rendah dari sisi pemenuhannya.

“Jadi upah minimum kita kelihatan tinggi tetapi compliance-nya atau pemenuhannya itu jauh daripada yang diharapkan. Utamanya di sektor yang berbasis SDA [sumber daya alam] dan padat modal justru," kata Bob dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kepatuhan pengusaha yang rendah adalah tingginya batas upah minimum, sehingga perusahaan kesulitan masuk ke sektor formal.

Alhasil, dia menyebut banyak perusahaan seperti di Jakarta yang menawarkan upah lebih rendah dari batas minimum melalui kesepakatan dengan pekerja.

"Upah yang terlalu tinggi membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk masuk ke sektor formal karena threshold-nya terlalu tinggi," ujar Bob.

Bob lantas menjelaskan bahwa yang patut menjadi perhatian adalah menyeimbangkan dua hal ini, yakni kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri.

Pihaknya memandang bahwa upah minimum semestinya berperan sebatas sebagai jaring pengaman. Menurutnya, ketentuan untuk pengupahan di atas upah minimum seharusnya diatur dengan mekanisme struktur dan skala upah.

Apindo juga mendorong pembahasan pengupahan lebih didorong di tingkat bipartit alias antara perusahaan dan pekerja. Harapannya, hal ini dapat diatur lebih terperinci di RUU Ketenagakerjaan baru yang tengah digodok DPR.

“Tidak hanya masalah upah minimum, tetapi juga struktur dan skala upah. Kemudian juga upah kompetensi, upah produktivitas, upah yang sifatnya insentif. Jadi sebenarnya ekosistem pengupahannya itu sangat luas dan sangat terbuka, tetapi yang menghabiskan waktu kita banyak itu cuma upah minimum,” ujar Bob.

Bisnis.com, SERANG - Ada pemandangan tak biasa ketika pertama kali menjejakkan kaki di kawasan pabrik PT Arwana Citramulia Tbk. Kawasan yang biasanya identik dengan deru bising suara mesin dan suasana yang kaku, justru terlihat asri dan terbuka, dipenuhi pepohonan rindang, kolam, serta instalasi seni.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah sebuah patung berbentuk wajah manusia dengan rambut dari tanaman hidup yang menjuntai. Sekilas tampak seperti karya seni, padahal di balik itu ada fungsi yang tak biasa yakni sebagai kandang ayam.

Elemen-elemen seperti ini ternyata memang merupakan bagian dari konsep pabrik yang menggabungkan fungsi industri dengan pendekatan lingkungan dan estetika.

Chief Marketing Officer Rudy Sujanto menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari filosofi pendiri perusahaan yang sejak awal menekankan keseimbangan antara bisnis, lingkungan, dan sosial.

“Kami memang mengusung konsep pabrik terbuka. Tidak ada tembok yang memisahkan pabrik dengan lingkungan sekitar. Kami ingin menciptakan ruang kerja yang sehat sekaligus ramah lingkungan,” ujarnya.

Menurut Rudy, desain terbuka tersebut tidak hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga efisiensi. Pabrik dirancang untuk memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara, sementara kolam-kolam yang tersebar di area produksi berfungsi menampung air hujan yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan operasional.
Bangunan pabrik juga dirancang open space, memaksimalkan cahaya alami sehingga mengurangi kebutuhan listrik di siang hari.

Udara di dalam pabrik terasa lebih sejuk dibandingkan bayangan umum tentang industri berat. “Kalau lingkungan kerja nyaman, manusia juga bekerja lebih baik. Konsepnya sederhana, memanusiakan manusia,” kata Rudy.

Komitmen terhadap keberlanjutan turut diperkuat melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah fasilitas produksi perseroan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menekan konsumsi energi konvensional.

Chief Operating Officer Edy Suyanto menegaskan bahwa pendekatan keberlanjutan menjadi bagian dari strategi bisnis perseroan. “Keberlanjutan bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang untuk tumbuh. Kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya.

Edy yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia menambahkan, di tengah tekanan industri, khususnya dari sisi energi, efisiensi dan pengelolaan operasional menjadi kunci menjaga kinerja perusahaan tetap solid. Ini terlihat juga dari rapor laporan keuangan PT Arwana Citramulia Tbk yang tetap menunjukkan kinerja solid sepanjang 2025.

Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp2,91 triliun atau tumbuh 10,71% secara tahunan, ditopang oleh peningkatan volume penjualan serta penguatan portofolio produk. Di sisi profitabilitas, laba bersih tercatat Rp400,48 miliar dengan margin 13,74%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) menyampaikan keberlanjutan menjadi fokus utama pihaknya di tengah sorotan publik terhadap pemanfaatan air tanah.

Pelaku usaha industri air minum dalam kemasan (AMDK) menyebut praktik industri telah berbasis kajian ilmiah ketat.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo menyatakan sumber air industri tidak diambil secara sembarangan. Seluruh proses melalui studi panjang lintas disiplin.

“Seluruh sumber air dipilih melalui proses ilmiah yang ketat, meliputi studi minimal satu tahun, kajian hidrogeologi, evaluasi multidisiplin geologi, geofisika, mikrobiologi, serta verifikasi independen,” kata Karyanto kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan sumber air berasal dari mata air pegunungan, akuifer dalam, hingga air tanah dalam. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kualitas.

Amdatara menerapkan prinsipwater stewardshipmelalui perlindungan daerah tangkapan air dan keseimbangan pemanfaatan. Investasi juga diarahkan pada konservasi seperti penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, dan restorasi lahan.

Selain itu, industri mendorong efisiensi penggunaan air dan energi serta inovasi kemasan ramah lingkungan. Transparansi kepada publik juga menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan.

“Kami meyakini bahwa konservasi sumber air dan pertumbuhan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegas Karyanto.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap industri AMDK masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pemanfaatan air oleh industri AMDK relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia untuk masyarakat, yakni sekitar 0,22%.

Namun demikian, industri AMDK disebutnya tetap mengedepankan upaya konservasi sumber di tengah beberapa tantangan utama seperti bahan baku yang masih bergantung terhadap impor, biaya produksi tinggi, hingga tata kelola bahan baku daur ulang yang belum optimal.

Putu kemudian menyampaikan bahwa Kemenperin telah mencatat mencatat berbagai upaya konservasi air tanah, termasuk penanaman lebih dari 2 juta pohon serta pembangunan 2.500 sumur resapan dan embung.

“Ini juga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, diiringi pendampingan petani dalam budidaya yang ramah air dan pencemaran kimia, serta efisiensi dan sirkularitas air kapasitas produksi,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026) lalu. (Reyhan Fernanda Fajarihza)

Bisnis.com,JAKARTA — Industri pulp dan kertas nasional menghadapi tantangan kompleks seiring meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, dekarbonisasi, dan transparansi rantai pasok.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan pasar global kini tak hanya menilai kapasitas produksi, tetapi juga kinerja lingkungan dan komitmen industri terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kewajiban kepatuhan, ekspektasi rantai pasok global, sekaligus keunggulan kompetitif,” kata Liana dalam keterangan resminya, Rabu (17/12/2025).

Meski dihadang tantangan global, industri pulp dan kertas tetap mencatat kinerja ekonomi yang solid. Pada 2025, sektor ini berkontribusi sebesar 3,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri pulp dan kertas menyerap lebih dari 288 ribu tenaga kerja langsung serta sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung pada 2024.

Hingga pertengahan 2025, Indonesia juga masih tercatat sebagai salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia dengan kapasitas yang terus berkembang.

“Transformasi menuju industri hijau harus menjadi prioritas bersama agar industri pulp dan kertas Indonesia tetap relevan dan berdaya saing,” ujarnya.

Industri pulp dan kertas dinilai mesti adaptif dan mencari solusi tantangan global berupa tekanan penurunan emisi, perubahan preferensi konsumen internasional, serta standar keberlanjutan yang makin ketat.

Kondisi ini mendorong APKI dan anggotanya membahas strategi penguatan efisiensi energi, penerapan ekonomi sirkular, dan percepatan adopsi teknologi rendah karbon.

Hal tersebut menjadi isu utama dalam Rapat Kerja Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) 2025 bertema“Beyond Growth: Transforming Indonesia’s Pulp and Paper Industry Towards a Sustainable Future”.

Dari perspektif global, Senior Product Manager Fastmarkets, Sampsa Veijalainen, menyebut bahwa pasar internasional semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan. Investor dan pembeli global kini menempatkan intensitas emisi dan transparansi rantai pasok sebagai faktor utama dalam keputusan bisnis.

“Secara global, permintaan untuk produk kertas dan karton akan terus tumbuh, terutama di negara-negara di Asia. Salah satu aspek penting adalah dekarbonisasi. Industri pulp dan kertas telah berkontribusi sekitar 15,55% dari total emisi sektor industri. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengurangi jejak karbon menjadi sangat krusial,” tutur Sampsa.

Selain tekanan pasar, tantangan lain datang dari kebutuhan pembiayaan untuk transformasi hijau. Keterbatasan akses pendanaan dan besarnya investasi awal sebagai hambatan, sehingga diperlukan dukungan kebijakan, insentif fiskal, serta skema pembiayaan hijau yang lebih kompetitif.

Untuk itu, pengusaha berkomitmen untuk melakukan transformasi menuju industri pulp dan kertas yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar sektor ini tetap bertahan, berdaya saing, dan relevan di pasar internasional.

Dalam hal ini, pemerintah menilai tantangan global tersebut perlu dijawab dengan kebijakan yang mendorong transformasi industri secara bertahap dan terukur.

Dirjen Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya mendukung industri pulp dan kertas menuju industri hijau dan rendah emisi, sejalan dengan target Net Zero Emission sektor industri dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

“Industri yang berkelanjutan bukan hanya untuk menjawab tuntutan global, tetapi juga untuk memastikan daya saing jangka panjang industri nasional. Pemerintah telah mendorong roadmap dekarbonisasi yang realistis, terukur, dan didukung kebijakan serta insentif yang kondusif,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mendorong agar harga timah yang dijual masyarakat bisa memiliki patokan resmi. Hal itu agar bisa memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat sekaligus memberikan kepastian harga yang adil bagi penambang lokal.

Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk timah rakyat agar tidak ada lagi perbedaan harga yang merugikan masyarakat.

"Kita juga mendorong adanya harga patokan mineral, harga yang dibeli dari masyarakat. Alhamdulillah saat ini sedang ada rapat, sedang kita dorong mengenai HPM ini yang mudah-mudahan bisa direalisasikan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, keberadaan HPM akan menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola pertambangan, khususnya di wilayah penambangan rakyat seperti Bangka Belitung. Dengan adanya harga acuan resmi, masyarakat diharapkan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih layak dari hasil tambangnya.

"Bagi kami asosiasi, tata kelola ini sangat penting karena kami sebagai pelaku usaha ingin usaha kita juga sustain, aman, nyaman dan juga tidak ada kendala ke depannya," katanya.

Selain mendorong penetapan harga patokan, Harwendro juga menilai perlu ada perbaikan dalam sistem perizinan dan pengelolaan tambang rakyat. Pihaknya sejak awal telah mengajukan agar wilayah tambang rakyat diberikan izin resmi melalui skema Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang dikelola oleh koperasi.

"Dari awal asosiasi sudah mengajukan tata kelola pertambangan tapi memang realisasinya belum maksimal. Salah satunya kami mendorong wilayah penambangan rakyat yang diberikan izin melalui Izin Penambangan Rakyat yang nantinya itu akan dikelola oleh koperasi," ungkapnya.

Pihaknya juga menyambut baik langkah PT Timah yang telah melakukan uji coba pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi.

"Alhamdulillah tadi dengar laporan dari PT Timah sudah dilakukan, sudah ada uji-cobanya dan mudah-mudahan kalau ini berhasil bisa mendongkrak, bisa mensejahterakan masyarakat di Bangka Belitung," imbuhnya.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya berharap tata kelola pertambangan timah di Indonesia dapat berjalan lebih tertib dan berkeadilan, serta mampu memperkuat keberlanjutan industri timah nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dorongan mewujudkan transformasi hijau kian mendesak. Akademisi menilai Indonesia harus segera meninggalkan sistem ekonomi linear yang boros sumber daya dan beralih menuju ekonomi sirkular agar pembangunan lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

“Indonesia harus bergerak dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular yang menekankan efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah bertanggung jawab,” ujar dosen senior Universitas Mercu Buana (UMB), Diky Firdaus, dalam webinar bertajuk Transformasi Hijau: Strategi Mewujudkan Circular & Sharing Economy di Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Diky menegaskan, transformasi hijau bukan lagi jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab krisis energi, penumpukan limbah, dan perubahan iklim. Ia menilai, tanpa keberanian mengubah paradigma pembangunan, Indonesia akan terus tertinggal dalam transisi ekonomi hijau yang kini digencarkan secara global.

Menurutnya, ekonomi sirkular menjadi solusi konkret agar aktivitas industri tetap produktif tanpa merusak lingkungan. “Kita tidak bisa terus mengeksploitasi alam tanpa batas. Prinsip reduce, reuse, recycle harus menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional,” kata Diky.

Sementara itu, Direktur Utama PT Cometindo Mitra Inti, Sulistyono, menilai sektor industri perlu mengubah cara pandang terhadap keberlanjutan. “Keberlanjutan bukan sekadar program CSR, tapi sudah menjadi strategi inti bisnis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan konsep sharing economy dapat memperkuat daya saing industri melalui efisiensi sumber daya dan kolaborasi antarpelaku usaha. “Perusahaan bisa berbagi teknologi atau jaringan untuk menekan biaya dan mengurangi jejak karbon,” tambahnya.

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusat MKCU dan MBKM Universitas Dian Nusantara (UNDIRA), Lutfi Alhazami, menilai transformasi hijau harus dimulai dari kampus. “Perguruan tinggi harus menjadi laboratorium perubahan. Mahasiswa perlu dilatih berpikir efisien dan etis,” ujarnya.

Ia menuturkan, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bisa menjadi wadah efektif menanamkan nilai keberlanjutan lintas disiplin. Menurutnya, dunia pendidikan berperan strategis melahirkan SDM yang tangguh dan peduli lingkungan.

Akademisi Institut Pendidikan dan Teknologi Indonesia (IPTI), Junaedi, menilai hambatan utama penerapan ekonomi sirkular bukan pada teknologi, tetapi pada perilaku masyarakat. “Budaya konsumtif masih kuat. Padahal keberlanjutan menuntut disiplin dan kesadaran kolektif,” ujarnya.

Ia menegaskan, agar transformasi hijau tak berhenti pada wacana, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. “Regulasi harus berpihak pada inovasi hijau, sementara kampus dan industri perlu bergerak bersama melahirkan solusi yang aplikatif,” kata Junaedi.