Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan tingkat ketidakpatuhan pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK) terhadap ketentuan yang berlaku tergolong masih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK belum memenuhi persyaratan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan mutu dan keamanan AMDK, termasuk menjelang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk AMDK.

"Hasil pengawasan sarana produksi dari Badan POM, kami menemukan bahwa ada 39% tidak memenuhi ketentuan, dan 61% telah memenuhi ketentuan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/6/2026).

Menurut Taruna, tingkat ketidakpatuhan tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. BPOM menargetkan angka pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10%.

"Angka 39% ini tentu masih tinggi. Kalau bisa kurang dari 10%," katanya.

Dia menegaskan pengawasan terhadap industri AMDK dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kualitas sebelum dikonsumsi masyarakat.

Selain inspeksi sarana produksi, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap sumber air baku, proses produksi, penggunaan kemasan, pelabelan, hingga peredaran produk di pasar melalui pengawasan pre-market dan post-market berbasis risiko.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menemukan pelanggaran pada aspek pemasaran produk. Hasil pengawasan menunjukkan sebanyak 30% iklan AMDK tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 23% label produk belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memperkuat pengawasan, BPOM mengandalkan pendekatan partisipatif melalui Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Menurut Taruna, keterlibatan masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keamanan pangan.

Di sisi lain, BPOM mencatat hingga Juni 2026 terdapat 8.721 produk AMDK yang telah terdaftar. Produk tersebut didominasi produksi dalam negeri dengan pelaku usaha skala kecil dan menengah sebagai kontributor terbesar.

“Jumlah produk AMDK berdasarkan skala usaha seperti pada skema tadi, bahwa mikro itu 15%, kecil 31%, menengah 32%, besar 20%, dan impor 0,24%. Sedangkan jumlah produk AMDK berdasarkan jenis kemasan PET adalah yang terbesar, dilanjutkan dengan PP, kemudian polikarbonat, dan seterusnya,” tutur Taruna.

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam praktik pemasaran produk air minum dalam kemasan (AMDK), yang menampilkan foto anak di bawah lima tahun (balita), karena dinilai melanggar aturan pengawasan iklan pangan dan mengabaikan prinsip perlindungan anak demi keuntungan.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menyebutkan penggunaan visual balita pada produk pangan umum secara tegas dilarang dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 14 huruf bb.

"Aturan ini melarang iklan pangan olahan menampilkan anak di bawah lima tahun, kecuali produk tersebut memang khusus untuk balita. AMDK adalah pangan umum, bukan produk khusus bayi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Penggunaan gambar bayi, menurut dia berpotensi menyesatkan konsumen karena menciptakan persepsi keliru seolah air tersebut diformulasikan khusus untuk bayi, padahal tidak ada dasar ilmiahnya.

"Jika menimbulkan kesan diperuntukkan bagi bayi tanpa izin khusus, itu bertentangan dengan ketentuan pelabelan dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen," ujarnya.

Terkait hal itu, Mufti menyatakan BPKN siap menindaklanjuti laporan masyarakat dan merekomendasikan sanksi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengingatkan keterlibatan anak dalam iklan tidak boleh bersifat eksploitatif.

"Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, bukan dimanfaatkan untuk memengaruhi keputusan pembelian secara tidak proporsional," ujarnya.

Sementara, pakar komunikasi Burhanuddin Abe menilai strategi perusahaan AMDK tersebut sebagai bentuk eksploitasi simbolik, citra bayi sengaja dipilih karena daya tarik emosionalnya yang kuat.

"Konsumen bisa menangkap pesan implisit bahwa produk ini punya keunggulan khusus untuk anak. Ini manipulasi emosional," katanya.

Langkah produsen air minum tersebut, lanjutnya, bisa dinilai sebagai taktik menghalalkan segala cara demi mendongkrak penjualan.

Perusahaan tampak sadar memanfaatkan celah emosional masyarakat Indonesia yang sangat peduli pada kesehatan bayi, demi membangun persepsi positif tanpa dasar ilmiah.

Praktik manipulatif tersebut, lanjutnya, seolah mengulang produk susu kental manis (SKM) yang dulu menggunakan visual anak sehat hingga akhirnya dilarang BPOM karena tingginya kandungan gula dan kini, pola serupa terjadi di industri AMDK.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026