REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Condet, Jakarta Timur, mulai merasakan manfaat layanan air minum perpipaan PAM Jaya yang kini menjangkau wilayah mereka. Selain memperoleh kualitas air yang lebih baik, sejumlah warga mengaku pengeluaran rumah tangga juga menjadi lebih hemat.

Salah satu warga Condet, Darkat, mengatakan kualitas air PAM Jaya yang diterimanya lebih baik dibandingkan air sumur yang selama ini digunakan. Menurut dia, air sumur di lingkungannya cenderung berwarna kekuningan.

"Air PAM sekarang cukup bagus, jernih dan saya merasa puas. Di daerah saya rata-rata air sumurnya kuning," kata Darkat, Kamis (11/6/2026).

Darkat mengaku penggunaan air perpipaan juga membantu menekan biaya bulanan rumah tangganya. Sebab, kebutuhan listrik untuk memompa air tanah menjadi berkurang.

"Dulu kebutuhan pokok seperti listrik dan air bisa sampai sekitar Rp600 ribu per bulan, sekarang sekitar Rp400 sampai Rp450 ribu. Jadi saya berterima kasih kepada PAM JAYA karena sudah masuk ke lingkungan kami," ujarnya.

Warga lainnya, Siti Nur, juga mengaku puas dengan kualitas layanan yang diterimanya. Menurut dia, air yang mengalir cukup jernih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selama ini tidak mengalami gangguan distribusi.

"Air PAM bagus, bening, jernih untuk sehari-hari, terus tidak ada gangguan juga selama ini. Biayanya juga murah, cuma sekitar Rp50 ribu sebulan," kata Siti.

PAM Jaya saat ini terus memperluas jaringan perpipaan di berbagai wilayah Jakarta untuk mengejar target cakupan layanan 100 persen pada 2029. Perluasan jaringan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah.

Pengurangan penggunaan air tanah dinilai penting karena eksploitasi yang berlebihan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta. Karena itu, pengembangan layanan air minum perpipaan menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan akses air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air di ibu kota.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan riset Hidrogeokimia untuk sumber daya alam berkelanjutan berpotensi dapat memetakan kualitas dan lapisan air di permukaan sampai lapisan bawah tanah (akuifer).

Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan menyatakan bahwa riset ini contoh, untuk mengetahui kesesuaian kualitas dan distribusi akuifer air tanah sebagai sumber air minum.

“Selain itu riset hidrogeokimia dapat menjadi bentuk mitigasi dan monitoring kelayakan ekosistem dan mitigasi menurunnya kesehatan lingkungan. Misal memahami asal muasal unsur dan air dalam ekosistem perairan,” dikutip dari siaran resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan riset ini juga untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi melalui pemahaman karakteristik dan genesa sistem fluida panas bumi berpotensi untuk energi listrik atau pemanfaatan langsung panas bumi.

Iwan menuturkan bahwa aplikasi radon dalam penelitian ilmu kebumian juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Radon sebagai gas radioaktif alami dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam berbagai penelitian geologi, hidrogeologi, mitigasi bencana, hingga eksplorasi sumber daya alam.

Aplikasi Radon berpotensi untuk eksplorasi panas bumi, dengan cara memanfaatkan anomali konsentrasi gas radon tinggi, yang digunakan untuk pemetaan struktur geologi atau sistem rekahan yang berhubungan dengan sumber panas pada sistem panas bumi vulkanik dan non vulkanik serta sebagai bentuk mitigasi bencana geologi dengan memanfaatkan anomali gas radon tinggi pada zona patahan aktif yang berkaitan dengan aktivitas gempa tektonik maupun vulkanik.

Iwan juga berharap adanya peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kolaborasi riset masyarakat khususnya para periset, praktisi, serta industri untuk saling mengisi, bersinergi dan berkolaborasi mengembangkan teknologi instrumentasi dan pemantauan geokimia yang terintegrasi berbasis teknologi sekarang seperti pengembangan IoT/machine learning.

“Selain itu langkah strategis mitigasi bahaya geologi dengan memanfaatkan: teknologi deteksi gas radon dan pemantauan air tanah secara real-time untuk diterapkan di wilayah rawan bencana seperti daerah patahan aktif atau rawan gerakan tanah serta menjadi pedoman pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan wilayah dengan pemanfaatan hasil riset geokimia sebagai basis data dalam menyusun kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan,” terang Iwan.

Dia mengatakan salah satu pendekatan yang semakin berkembang adalah pemanfaatan hidrogeokimia dalam karakterisasi mineral kritis dan strategis, yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan industri, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, kajian hidrogeokimia mampu memberikan informasi mengenai interaksi air-batuan, distribusi unsur kimia, hingga indikasi keberadaan mineral bernilai ekonomi yang tersebar di suatu wilayah. Hidrogeokimia adalah sebuah pendekatan geokimia untuk mengetahui asal muasal (genetik), karakter atau kualitas air atau sistem sumber daya perairan, dan pemanfaatanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) yang signifikan menjadi perhatian serius bagi industri garmen dan tekstil.

Pelaku industri menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan bagi sektor yang saat ini masih menghadapi tantangan global dan perlambatan permintaan.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, industri menghormati kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi air serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DOK. magnific.com/rawpixel.com Ilustrasi pajak.

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap keberlangsungan industri nasional, khususnya sektor padat karya.

“Industri menghormati kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi air serta untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan unintended impact terhadap keberlangsungan industri nasional, khususnya sektor padat karya,” kata Anne dalam siaran pers, Rabu (3/6/2026).

Menurut Anne, industri garmen dan tekstil merupakan sektor yang memiliki intensitas penggunaan air yang tinggi, terutama pada segmen midstream atau industri tekstil.

Karena itu, kenaikan tarif pajak air bawah tanah dan air permukaan yang meningkat drastis hingga 120 persen sampai 250 persen di beberapa daerah dinilai menimbulkan tekanan operasional yang signifikan bagi industri tersebut.

Beban operasional meningkat

Anne menjelaskan, dampak kenaikan tarif PAT dapat terlihat dari kebutuhan air industri garmen yang cukup besar.

SHUTTERSTOCK/AIPCREATIVE Ilustrasi industri tekstil.

Sebagai gambaran, industri garmen di Bandung, Jawa Barat, rata-rata menggunakan air bawah tanah sekitar 30 meter kubik hingga 40 meter kubik per hari.

Dengan tingkat penggunaan tersebut, sebelumnya tagihan pajak air tanah untuk satu titik sumur berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Namun, setelah kenaikan tarif PAT, biaya yang harus dibayarkan meningkat menjadi sekitar Rp 8 juta hingga Rp 9 juta per bulan.

“Itu untuk penggunaan satu titik sumur saja. Kalau ada 10 titik, PAT-nya bisa sampai 80-90 juta per bulannya,” ujar Anne.

Menurut dia, tekanan yang ditimbulkan kenaikan tarif tersebut akan terasa lebih besar pada industri tekstil yang memiliki kebutuhan air jauh lebih tinggi dibandingkan industri garmen.

Anne menyebutkan, penggunaan air pada industri tekstil dapat mencapai sekitar 300 meter kubik per hari atau sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan industri garmen.

Kebutuhan air yang besar tersebut terutama digunakan dalam proses wet processing, seperti pencelupan (dyeing), printing, penyempurnaan (finishing), dan pencucian (washing).

Berpotensi menekan daya saing

AGTI menilai kenaikan PAT secara langsung akan meningkatkan biaya produksi atau cost of production industri garmen dan tekstil.

Menurut Anne, kenaikan biaya tersebut berpotensi menurunkan margin usaha dan bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang telah mengikat kontrak pesanan jauh sebelum kebijakan kenaikan PAT diberlakukan.

“Kondisi ini tentunya akan berdampak pada penurunan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun ekspor,” ucapnya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi tidak hanya mendorong perusahaan melakukan efisiensi, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga jual produk kepada konsumen.

KOMPAS.com/Sakina Rakhma Diah S Ilustrasi: Bahan baku benang sintetis yang akan diolah menjadi tekstil polyester.

Dalam kondisi persaingan global yang ketat, tambahan beban biaya tersebut dinilai dapat semakin menggerus margin industri.

“Dalam kondisi persaingan global yang ketat, tambahan beban biaya ini berisiko menggerus margin industri dan berpotensi berdampak pada keberlanjutan usaha serta penyerapan tenaga kerja,” kata Anne.

Menurut dia, sektor garmen dan tekstil merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Karena itu, kebijakan yang menambah beban operasional perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kemampuan industri dalam mempertahankan penyerapan tenaga kerja.

Pembatasan penggunaan air tanah juga jadi perhatian

Selain kenaikan tarif PAT, AGTI juga menyoroti kebijakan pembatasan penggunaan air tanah di sejumlah daerah yang masuk kategori zona merah.

Menurut Anne, kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi pelaku industri garmen dan tekstil di berbagai wilayah karena dapat memengaruhi operasional perusahaan yang selama ini masih bergantung pada sumber air tanah untuk mendukung proses produksi.

Karena itu, AGTI mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan yang dinilai membebani industri tersebut.

Asosiasi juga meminta adanya ruang dialog antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mencari formulasi kebijakan yang lebih seimbang.

“Karena itu, kami meminta dibuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang implementatif,” ujarnya.

AGTI usulkan kenaikan dilakukan bertahap

Dok. Freepik Ilustrasi pajak.

Dalam menyikapi kenaikan tarif PAT, AGTI mengusulkan agar pemerintah daerah menetapkan tarif yang lebih realistis dan proporsional.

Menurut Anne, kenaikan tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak diberlakukan sekaligus agar tidak menimbulkan tekanan mendadak terhadap arus kas perusahaan.

Selain itu, AGTI juga mengusulkan adanya insentif atau kompensasi bagi sektor padat karya dan industri yang berorientasi ekspor.

Menurut dia, dukungan tersebut diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjaga keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya biaya operasional.

AGTI juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung transformasi industri menuju penggunaan air yang lebih efisien dan praktik usaha yang lebih berkelanjutan.

Dengan dukungan tersebut, pelaku industri diharapkan dapat menjalankan upaya efisiensi penggunaan air tanpa harus menghadapi tekanan biaya yang terlalu besar dalam waktu singkat.

Keberlanjutan lingkungan dan industri perlu berjalan beriringan

Anne menegaskan bahwa industri garmen dan tekstil pada prinsipnya mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan konservasi sumber daya air.

Namun, menurut dia, kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan industri nasional.

Ia menilai kedua tujuan tersebut tidak harus saling bertentangan dan dapat dijalankan secara bersamaan melalui kebijakan yang tepat.

“Jadi, diperlukan kebijakan yang seimbang agar industri nasional tetap kompetitif sekaligus berkontribusi terhadap agenda sustainability,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (DPP AMDATARA) memperkuat kolaborasi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan tata kelola air, regulasi, hingga pengembangan riset berbasis sains untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Ketua Umum AMDATARA Karyanto Wibowo mengatakan, asosiasi berkomitmen mendukung tata kelola sumber daya air yang bertanggung jawab sekaligus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

SHUTTERSTOCK/ERICLEFRANCAIS Ilustrasi air minum dalam kemasan (AMDK).

“AMDATARA berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku serta berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku industri dalam memastikan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Karyanto dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, AMDATARA juga memaparkan perkembangan industri air minum dalam kemasan (AMDK), termasuk kontribusi ekonomi serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

AMDATARA dorong penguatan riset dan kajian ilmiah

Selain membahas kondisi industri, AMDATARA menjajaki kolaborasi strategis dengan Badan Geologi, khususnya dalam penguatan riset dan kajian ilmiah guna mendukung kebijakan berbasis data.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya air yang berlandaskan sains, sehingga pertumbuhan industri tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Karyanto juga memaparkan sejumlah inisiatif keberlanjutan yang dijalankan anggota AMDATARA.

Program tersebut meliputi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) berbasis sains, penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, pemantauan air tanah, hingga peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.

PIXABAY/Hans ilustrasi air minum dalam kemasan, air mineral dalam kemasan

Selain itu, AMDATARA turut menyampaikan perspektif teknis terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Badan Geologi apresiasi inisiatif industri

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Geologi Lana Saria mengapresiasi langkah AMDATARA dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah.

Menurut Lana, inisiatif tersebut menunjukkan komitmen industri AMDK dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan industri AMDK dapat terus diperkuat ke depan,” ujar Lana.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut mendiskusikan sejumlah isu strategis.

Pembahasan mencakup pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penguatan kepatuhan regulasi, peningkatan akses air bersih, aspek perizinan, hingga isu-isu terkini terkait sumber daya air (SDA).

Diskusi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya air.

Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Agus Cahyono Adi.

Melalui kolaborasi ini, AMDATARA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, memperkuat kepastian regulasi, serta memastikan industri AMDK tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) menerima laporan sengkarut mandeknya investasi penyediaan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Wakil Ketua Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh pengelola kawasan, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Konflik ini bermula dari aduan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)—perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) patungan antara investor Amerika Serikat, Singapura, Arab Saudi, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.—yang merasa dirugikan secara sepihak oleh ITDC.

PT PAIA yang mengoperasikan fasilitas desalinasi air laut (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) terpaksa menghentikan produksinya setelah anak usaha ITDC, yakni PT ITDC Nusantara Utilitas (NU), secara sepihak menghentikan serapan air dan beralih menggandeng PDAM Lombok Tengah sebagai pemasok utama.

Kronologi tersebut terungkap dalam sidang terbuka Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Purbaya, yang memimpin sidang, pun melontarkan kritis terhadap langkah bisnis ITDC.

Menurutnya, tindakan pengelola kawasan yang mengundang investor asing lalu menciptakan anak usaha untuk menjadi kompetitor langsung adalah preseden buruk bagi iklim investasi.

"Itu kan Anda punya kontraktor dari luar negeri ke sini, terus Anda buat kompetitor, perusahaan Anda sendiri. Kalau begini, pasti Anda ada conflict of interest. Pasti investornya kalah atau dikalahkan. Kawasan tidak mengawasi ini. Ini kan bisnis yang tidak benar kalau begini," ujar Purbaya dalam sidang.

Plt. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar berdalih, masuknya PDAM melalui anak usahanya murni demi menjaga keberlanjutan pasokan air (reliability) di KEK Mandalika, mengingat kawasan tersebut mewajibkan minimal ada dua penyedia air. Fajar juga menyebut PT PAIA sempat mengalami kendala operasional yang menyebabkan pasokan terhenti (on-off).

Kendati demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh Presiden Direktur EBD Paragon (pemegang saham mayoritas PT PAIA) Wajih Malki. Dia menegaskan, pihaknya terpaksa menutup fasilitas SWRO bukan karena ketidakmampuan produksi, melainkan karena pihak ITDC menahan pembayaran selama berbulan-bulan dan anak usaha ITDC sama sekali tidak menyerap air produksi mereka selama sebulan penuh.

"Kami terus memproduksi air karena kami tahu mereka mencoba menciptakan situasi tertentu. Namun, setelah sebulan penuh mereka tidak mengambil satu tetes air pun dari kami dan beralih ke PDAM, barulah kami menutup pabrik tersebut. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak memiliki permintaan yang cukup di Mandalika, dan mereka tidak menghormati perjanjian bahwa kami adalah pemasok eksklusif," ungkap Wajih.

Dia menambahkan, pihaknya siap mencari jalan keluar yang damai (amicable solution). PT PAIA berniat untuk keluar dan mendatangkan investor baru dari Singapura atau China untuk mengambil alih fasilitas tersebut, dengan syarat ITDC dapat menjamin kelayakan proyek dan kepastian serapan pasar setelah pabrik kembali beroperasi.

Sengkarut Izin

Selain masalah serapan, polemik ini juga tersandera oleh absennya Surat Izin Penguasaan Air Tanah. Direktur Utama PT ITDC-NU Ratnadewi mengklaim bahwa pihak PAIA belum memenuhi perizinan tersebut sejak awal operasi pada 2021.

Pernyataan itu sontak direspons oleh Alwi Shihab, perwakilan pemegang saham PT PAIA. DIa membacakan kembali Nota Kesepahaman (MoU) awal yang menyatakan bahwa pihak ITDC-lah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mendapatkan segala bentuk lisensi, izin, maupun persetujuan dari otoritas terkait.

Menengahi kebuntuan tersebut, Purbaya langsung menginstruksikan Administrator KEK dan pihak ITDC untuk segera merampungkan urusan perizinan PT PAIA dalam waktu singkat, mengingat standar prosedurnya (NSPK) hanya memakan waktu lima hari kerja.

"Nanti izin diurus, ini dijalankan sesuai kontrak. Bisa? Karena bagi saya, Anda conflict of interest. Nanti sambil jalan, kita cari investornya [untuk proses exit PT PAIA]," instruksinya.

Pada akhirnya, Purbaya memberikan peringatan keras bahwa kementerian/lembaga agar tidak akan membiarkan praktik bisnis yang merugikan investor asing setelah mereka diundang masuk ke Indonesia.

"Kita kan yang mengundang mereka masum ke Indonesia. Jangan setelah itu, karena Anda berkuasa di sana, aturannya bisa diubah begitu aja. Itu yang akan kita hindari itu pesan ke investor asing clear. Saya akan pantau terus progresnya," tutup Purbaya.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin meminta warga Jakarta menghentikan penggunaan air tanah apabila rumah mereka sudah tersambung jaringan pipa air bersih.

Imbauan itu disampaikan untuk menekan eksploitasi air tanah yang dinilai berdampak hingga kawasan pesisir.

"Saya mau memesankan gini kepada masyarakat, ketika memang tadi sudah disambung PAM-nya, pergunakan dan coba untuk tidak melakukan lagi pengambilan dari air tanah," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan PAM Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan minimum consumption atau konsumsi minimum kepada pelanggan, meski aturan sebenarnya memungkinkan hal tersebut diterapkan.

Menurut dia, PAM Jaya masih memilih pendekatan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk beralih dari air tanah ke air perpipaan.

"Jakarta sampai saat ini pun kami tidak memberlakukan minimum consumption. Yang sebenarnya itu dalam aturannya boleh. Saya belum mau. Masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan untuk masa depan," ujarnya.

Arief menjelaskan penggunaan air tanah secara berlebihan memberi dampak langsung terhadap penurunan muka tanah dan kondisi wilayah pesisir Jakarta.

"Tapi yang perlu kita edukasi dari masyarakat bahwasannya pengaruh mereka mengeksploitasi air tanah itu akan berpengaruh sampai ke hilir dekat pantai. Pesisir pantai itu ikut terdampak ketika kita berlebihan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui penghentian penggunaan air tanah tidak bisa dilakukan begitu saja jika jaringan PAM belum menjangkau seluruh rumah warga. Menurut dia, masyarakat akan tetap memakai sumur apabila belum memiliki alternatif pasokan air bersih dari perpipaan.

"Tapi kan saya juga harus bilang, kalau PAM-nya tidak selesai untuk menyambung pipanya sampai ke rumah, ya mereka kan tidak punya pilihan lagi," kata Arief.

Karena itu, PAM Jaya saat ini mempercepat penyambungan jaringan rumah tangga sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada 2029.

Arief mengatakan percepatan tersebut diperlukan agar kebijakan pengurangan penggunaan air tanah tidak menimbulkan penolakan di masyarakat.

"Ini menjadi salah satu supaya tidak terjadi backfire, bahwasannya misalkan kita melarang masyarakat ambil air tanah, tapi sudah ada air PAM-nya," ujarnya.

Ia kembali mengimbau pelanggan yang sudah tersambung jaringan PAM agar segera menggunakan air perpipaan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari.

"Saya ingin mengimbau juga bahwasannya masyarakat yang sudah tersambung, ya segera digunakan air PAM-nya," ujar Arief.

Menurut dia, perubahan kebiasaan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi lingkungan Jakarta dalam jangka panjang.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan pajak air tanah (PAT) di sejumlah daerah yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 persen menuai keberatan dari pelaku usaha lintas sektor.

Industri menilai lonjakan tarif tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional, menekan daya saing, hingga mengganggu keberlanjutan usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Keberatan datang dari sektor perhotelan, restoran, kosmetik, farmasi, minuman ringan, hingga air minum dalam kemasan (AMDK).

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

Sejumlah ekonom pun mengingatkan agar pemerintah menetapkan kebijakan secara bertahap agar tidak menimbulkan efek kejut bagi dunia usaha.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan, kenaikan pajak air tanah yang terlalu tinggi menambah tekanan bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang sedang menghadapi penurunan daya beli dan tingkat okupansi yang belum pulih sepenuhnya.

“Usaha kami bisa-bisa gulung tikar nantinya. Beban operasional yang kami tanggung akan sangat besar, sementara tingkat okupansinya turun,” kata Haryadi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, kenaikan tarif yang signifikan berpotensi memberi tekanan besar terhadap operasional industri yang memanfaatkan air tanah.

PHRI pun mendorong pemerintah membuka ruang pembahasan bersama pelaku usaha untuk menentukan besaran kenaikan yang dinilai lebih seimbang.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Industri khawatir biaya produksi naik

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) Jawa Barat Michael Simon.

Dia menilai kenaikan PAT akan berdampak langsung terhadap harga pokok produksi industri kosmetik yang menggunakan air tanah sekitar 10 sampai 20 persen dari kapasitas produksinya.

“Jadi, bisa dibayangkan kalau tarif pajak air tanahnya sangat mahal, itu jelas akan menaikkan juga harga jualnya ke konsumen dan pasti penjualan akan turun. Apalagi kondisi ekonomi saat ini lagi melemah,” katanya.

Dari sektor farmasi, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) F Tirto Kusnadi mengatakan, kenaikan PAT yang tinggi berpotensi memicu kenaikan harga obat.

Menurut dia, air merupakan komponen penting dalam industri farmasi, baik sebagai bahan baku utama, pelarut, maupun agen pembersih dalam proses produksi.

“Kalau pajak air tanah itu naik apalagi kenaikannya sangat tinggi, itu akan menyebabkan harga obat itu semakin mahal karena itu pasti jadi cost bagi perusahaan,” kata Tirto.

Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) Yudha Hardinata juga menilai kenaikan PAT akan berdampak pada biaya industri farmasi hingga harga obat di pasar.

Di sisi lain, dia mengatakan omzet pedagang farmasi saat ini sudah mengalami penurunan akibat melemahnya ekonomi masyarakat.

“Karena obat ini sangat dibutuhkan masyarakat saat mereka sakit. Jadi, begitu harga obat ini naik, mereka pasti mempertanyakan kenapa obat itu naik,” katanya.

Menurut Yudha, tekanan biaya yang ditransmisikan ke harga jual berpotensi memperbesar beban masyarakat sekaligus menekan penjualan para pedagang.

Industri minuman soroti risiko ke tenaga kerja

Pixabay/Pexels Ilustrasi air minum.

Dari industri minuman, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo menilai kenaikan PAT secara signifikan menjadi tambahan beban produksi yang dapat memengaruhi pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, dampaknya dapat semakin terasa di daerah wisata yang menjadi pasar utama produk minuman ringan, terutama jika kenaikan harga jual menekan permintaan dari sektor hotel dan restoran.

“Jika harga jual produk kami naik, akan berdampak di tingkat resto dan hotel. Ini yang secara tidak langsung bisa menekan penjualan minuman siap saji,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo mengungkapkan, di beberapa daerah kenaikan PAT bahkan mencapai 300 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut langsung memukul biaya produksi industri AMDK yang menjadikan air sebagai bahan baku utama. Dampaknya, kata dia, tidak hanya dirasakan produsen besar, tetapi juga seluruh rantai industri termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi, kenaikan PAT itu pasti akan menyebabkan biaya operasional naik tajam. Banyak yang terpaksa mempertimbangkan pengurangan volume produksi atau bahkan penutupan pabrik,” tutur Karyanto.

AMDATARA menilai kenaikan yang terlalu tajam tanpa masa transisi juga berisiko mendorong kenaikan harga jual ke konsumen dan memicu dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri mengusulkan implementasi dilakukan bertahap selama 12 hingga 18 bulan agar pelaku usaha memiliki waktu beradaptasi.

Ekonom minta kenaikan bertahap

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkhur Huda menilai kenaikan PAT secara mendadak dengan persentase besar berpotensi mengejutkan pelaku usaha dan memaksa industri melakukan penyesuaian ekstrem.

FREEPIK/VECSTOCK Ilustrasi pajak.

“Pelaku usaha harus banyak melakukan upaya penyesuaian, mulai dari efisiensi biaya dan bagaimana pengurangan produk, bahkan yang lebih buruk nanti pengurangan tenaga kerja. Ini yang sangat dikhawatirkan dan harus dihindari,” katanya.

Menurut Fatkhur, kenaikan pajak seharusnya dilakukan secara proporsional dan bertahap agar tidak memberi efek kejut terhadap dunia usaha yang sedang bertahan di tengah tekanan daya beli.

“Seharusnya kenaikan pajak ini bisa dilakukan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Pemerintah sebaiknya menghindari hal yang secara langsung menimbulkan shock bagi industri,” ujar Fatkhur.

Pandangan serupa disampaikan Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Marsuki. Dia menyarankan pemerintah memberi insentif pajak kepada perusahaan yang telah melakukan konservasi air tanah, sehingga tujuan peningkatan penerimaan daerah dan keberlanjutan lingkungan tetap berjalan tanpa membebani dunia usaha.

Menurut dia, tidak sedikit perusahaan pengguna air tanah, terutama industri AMDK, telah melakukan konservasi secara mandiri.

“Seharusnya insentif atau diskon pajak bisa diberikan kepada perusahaan yang sudah keluarkan biaya konservasinya,” ucap Marsuki.

Usulan insentif ini, menurut dia, dapat menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang lebih seimbang antara kepentingan penerimaan daerah, konservasi sumber daya air, dan keberlangsungan industri.

Kemenperin akan konsultasi dengan Kemendagri

Di sisi pemerintah, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merriyanti Punguan Pintaria mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, langkah itu diperlukan karena besaran kenaikan pajak air tanah ditetapkan pemerintah daerah yang berada dalam pembinaan Kemendagri.

“Besarnya kenaikan pajak air tanah itu kan yang menentukan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu kan yang membawahinya dari Kemendagri. Makanya, kami nanti konsultasi dulu ke mereka untuk mencari penyelesaiannya,” jelas dia.

Pernyataan itu muncul di tengah dorongan pelaku usaha agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan PAT, termasuk membuka ruang dialog untuk merumuskan skema yang dinilai lebih bertahap dan mempertimbangkan keberlanjutan usaha di daerah.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan penurunan kemampuan tanah menyerap air semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan air nasional.

Berdasarkan hasil riset terbaru BRIN di Kawasan Bandung Utara, sebanyak 98 mata air mengalami tren penurunan debit. Peneliti BRIN Ananta Purwoarminta mengungkapkan, beberapa mata air yang telah dimanfaatkan sejak 1921, seperti Mata Air Ciwangun dan Mata Air Cibadak, tercatat terus mengalami penurunan kapasitas.

Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh alih fungsi lahan secara masif di zona tangkapan air (recharge area). Perubahan tutupan lahan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga berdampak langsung pada ketersediaan air tanah di wilayah Cekungan Bandung.

“Karakteristik hidrogeologi vulkanik di Bandung Utara sangat unik dimana air hujan meresap melalui batuan permeabel pada ketinggian 1.200 hingga 1.700 mdpl. Namun efektivitas resapan terganggu akibat hilangnya area resapan alami,” kata Ananta, dikutip dari siaran pers BRIN (24/4).

Riset BRIN memanfaatkan teknologi isotop lingkungan dan hidrogeokimia untuk menelusuri asal-usul serta aliran air tanah. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar penetapan zona lindung yang harus terbebas dari pembangunan fisik.

“Temuan ini menjadi acuan krusial bagi pemerintah dalam menentukan kawasan yang wajib dilindungi demi menjaga keberlanjutan sumber daya air,” ujar Ananta.

Selain mendorong penetapan zona lindung, BRIN merekomendasikan pembangunan sumur resapan, biopori, dan parit imbuhan guna mengarahkan air hujan masuk ke dalam akuifer. Upaya tersebut diharapkan mampu mengompensasi berkurangnya area resapan alami sekaligus menjaga keseimbangan neraca air tanah secara berkelanjutan.

Sebagai catatan, studi lainnya banyak daerah misalnya di Jakarta, Semarang, Demak menunjukkan wilayah-wilayah ini juga menghadapi masalah yang tak jauh beda yaitu eksploitasi air tanah yang tinggi dan kawasan resapan yang menyusut. Kondisi ini tidak hanya menurunkan ketersediaan air, tapi meningkatkan risiko amblesan tanah serta risiko longsor dan banjir.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merampungkan pembahasan final Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Raperda yang kini tengah menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri ini diklaim sebagai langkah strategis menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika regulasi nasional, khususnya pasca berlakunya UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan Nasrullah menyatakan urgensi pembaruan regulasi tersebut.

"Perubahan ini penting agar pengelolaan air tanah di daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan saat ini," kata Nasrullah dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Nasrullah menyoroti peran krusial air tanah sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun sektor usaha.

"Melalui Raperda ini, kita ingin memastikan perlindungan hak masyarakat atas air, menjaga keberlanjutan sumber daya, serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatannya," ucap dia.

Raperda ini disusun mengacu pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan setiap Raperda dilengkapi penjelasan atau naskah akademik sebagai dasar yuridis.

Secara substansial, regulasi yang kini mengantre proses fasilitasi PHD Kemendagri ini menargetkan sejumlah sasaran, seperti menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, hingga memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat adat.

Adapun, Pansus III DPRD Kalsel optimistis Raperda akan segera disahkan pasca evaluasi Kemendagri, dengan harapan memberikan kepastian hukum dan manfaat luas bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ekonom menilai pemerintah perlu menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

Salah satu langkah yang disoroti adalah menunda kebijakan yang berpotensi menambah beban industri, seperti kenaikan tarif pajak air tanah (PAT).

Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Prof. Ida Bagus Raka Suardana, mengatakan saat ini hampir seluruh sektor industri di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat.

Shutterstock/Maxim Studio Ilustrasi air keran.

Konflik global telah mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta bahan baku impor, yang berdampak langsung pada biaya produksi.

“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya menghadirkan kebijakan yang mendukung industri, bukan justru menambah beban seperti kenaikan pajak air tanah yang signifikan,” ujarnya dikutip, Selasa (21/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kepekaan pemerintah terhadap situasi yang dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, industri justru membutuhkan insentif untuk meringankan beban operasional, bukan tambahan tekanan fiskal.

“Apalagi kenaikan pajak air tanah dilakukan sekaligus dengan nilai besar. Jika memang harus diterapkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi industri,” tambahnya.

Raka juga mengingatkan risiko yang bisa timbul jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Industri berpotensi mengalami tekanan berat yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Ini yang perlu diwaspadai. Jika daya beli masyarakat ikut turun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan,” katanya.

Dia mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan koordinasi lintas instansi dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Ia menilai kenaikan PAT memang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah, namun efek lanjutannya bisa kontraproduktif.

“Jika harga produk naik akibat kenaikan biaya produksi, daya beli masyarakat akan turun. Dampaknya, penjualan menurun dan setoran pajak penghasilan perusahaan juga ikut turun. Ini bisa menjadi bumerang bagi penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Tauhid, kenaikan pajak yang signifikan hampir pasti akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Kondisi ini berisiko menekan permintaan dan mengganggu target penjualan industri.

Ia menyarankan agar pemerintah melakukan dialog dengan pelaku usaha sebelum menetapkan kebijakan.

“Kalau memang harus naik, perlu dibahas berapa besaran yang masih terjangkau bagi industri, dan sebaiknya dilakukan secara bertahap,” tegasnya.

Tauhid juga menekankan bahwa dalam situasi sulit seperti saat ini, pemerintah seharusnya fokus melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif kepada sektor yang terdampak kenaikan harga BBM dan bahan baku impor.

“Pemerintah perlu mengajak pelaku usaha berdialog agar kebijakan yang diambil adil dan tidak memberatkan salah satu pihak,” katanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, menilai rencana kenaikan PAT tidak lepas dari upaya pemerintah daerah mengatasi keterbatasan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pusat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang tengah tertekan.

“Dengan kenaikan BBM dan mahalnya bahan baku impor, pelaku usaha sudah menghadapi beban berat. Jika ditambah kenaikan pajak air tanah, tekanan akan semakin besar, terutama bagi industri yang bergantung pada air tanah seperti makanan dan minuman serta air minum dalam kemasan,” jelasnya.

Faisal menambahkan, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, perusahaan kemungkinan akan menurunkan kapasitas produksi untuk menekan biaya. Hal ini berisiko menurunkan daya saing industri.

“Jika daya saing turun, penjualan ikut merosot. Pada akhirnya, perusahaan bisa melakukan efisiensi tenaga kerja atau PHK. Ini justru bisa menjadi bumerang bagi perekonomian,” katanya. (Penulis: Eko Sutriyanto | Editor: Choirul Arifin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Berpotensi Picu PHK, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Pajak Air Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan tarif pajak air tanah (PAT) hingga 300 persen di sejumlah daerah dinilai memberikan tekanan besar terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK).

Lonjakan pajak tersebut disebut tidak hanya meningkatkan beban operasional produsen, tetapi juga berpotensi berdampak pada harga jual produk hingga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA), Karyanto Wibowo, mengatakan kenaikan PAT yang signifikan akan langsung memengaruhi biaya produksi.

SHUTTERSTOCK/ERICLEFRANCAIS Ilustrasi air minum dalam kemasan (AMDK).

Pasalnya, air tanah merupakan bahan baku utama dalam industri AMDK.

“Jadi, kenaikan PAT itu pasti akan menyebabkan biaya operasional naik tajam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, tekanan tersebut tidak hanya dirasakan di tingkat produsen besar, tetapi juga merambat ke seluruh rantai industri.

Karyanto menilai, ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari ekosistem industri AMDK berada dalam posisi paling rentan.

“Selain itu, juga menjadi ancaman kelangsungan usaha khususnya bagi produsen skala kecil dan menengah yang marginnya tipis. Banyak yang terpaksa mempertimbangkan pengurangan volume produksi atau bahkan penutupan pabrik,” kata dia.

Kenaikan PAT ini juga dinilai berpotensi memicu kenaikan harga jual produk ke konsumen. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu akses masyarakat terhadap air minum kemasan yang aman, higienis, dan terjangkau.

Di sisi lain, Karyanto mengingatkan adanya potensi dampak sosial yang lebih luas. Ia menyebutkan, tekanan terhadap industri dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor hilir serta hilangnya lapangan kerja bagi puluhan ribu tenaga kerja.

PIXABAY/Hans ilustrasi air minum dalam kemasan, air mineral dalam kemasan

Tekanan ganda dari pajak dan bahan baku

Karyanto menuturkan, industri AMDK saat ini menghadapi tekanan ganda.

Selain kenaikan PAT, pelaku usaha juga harus menanggung lonjakan harga bahan baku plastik kemasan.

Menurut dia, harga plastik bahkan mengalami kenaikan hingga 100 persen untuk beberapa jenis resin. Kondisi tersebut semakin memperberat struktur biaya industri.

“Kondisi ini jelas mengancam pertumbuhan industri AMDK yang semula diproyeksikan positif untuk tahun 2026 ini,” ucapnya.

Kenaikan PAT yang terjadi di berbagai daerah juga memiliki besaran yang berbeda-beda. Namun, di beberapa wilayah, peningkatannya dinilai sangat tajam.

Karyanto mencontohkan kenaikan PAT di Kabupaten Bogor yang mencapai hingga 120 persen.

Selain itu, terdapat penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) melalui Peraturan Gubernur di Jawa Tengah dan sejumlah daerah lain yang dinilai terlalu tinggi serta tidak disertai masa transisi yang memadai.

Ia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil industri, terutama di tengah tekanan biaya lain yang sedang dihadapi.

“Kami tidak menolak regulasi, tetapi berharap agar kebijakan ini adil, proporsional, dan tidak mematikan usaha AMDK,” sebut dia.

Dorongan masa transisi dan harmonisasi kebijakan

AMDATARA menyatakan memahami tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong konservasi air tanah yang semakin terbatas.

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

Namun, asosiasi menilai implementasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih terukur.

Karyanto menyampaikan, pihaknya mengusulkan agar penerapan kenaikan PAT dilakukan secara bertahap dengan masa transisi minimal 12 hingga 18 bulan. Hal ini dinilai penting agar pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian.

Menurut dia, masa transisi tersebut dapat dimanfaatkan industri untuk melakukan diversifikasi sumber air, seperti beralih ke air permukaan atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta berinvestasi pada teknologi konservasi.

Selain itu, AMDATARA juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari disparitas tarif yang terlalu tinggi antarwilayah.

“Jadi, perlu dibuat harmonisasi pedoman yang diterapkan secara nasional,” ujar Karyanto.

Usulan insentif dan alokasi pajak untuk konservasi

Lebih lanjut, AMDATARA mengusulkan agar sebagian penerimaan dari PAT dialokasikan kembali untuk mendukung upaya konservasi air tanah.

Karyanto menyebutkan, minimal 50 persen dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk program recharge air tanah, reboisasi daerah tangkapan air, serta pembangunan infrastruktur air berkelanjutan.

Di sisi lain, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik konservasi juga diharapkan mendapatkan insentif.

“Harus ada pemberian bobot pajak lebih rendah atau insentif fiskal bagi perusahaan yang telah melakukan kajian hidrogeologi, membangun recharge well, atau beralih sebagian ke air permukaan,” ucapnya.

AMDATARA juga mendorong adanya kolaborasi tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan regulasi ke depan.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Keterlibatan seluruh pihak dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan berbasis data dan tidak mengganggu keberlangsungan industri.

“Juga harus ada stimulus shock absorber seperti relaksasi sementara komponen pajak terkait atau dukungan teknis untuk efisiensi penggunaan air,” kata Karyanto.

Dampak ke harga air minum dalam kemasan

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Firman Sukirman. Ia menilai kenaikan PAT akan secara langsung meningkatkan beban operasional perusahaan.

“Dengan naiknya beban operasional perusahaan, bisa dipastikan ini pasti bisa mempengaruhi harga jual produk terhadap konsumen,” ujarnya.

Firman juga menegaskan, besaran PAT berbeda-beda di setiap daerah karena merupakan kebijakan pemerintah daerah.

“Jadi, setiap daerah itu penetapan pajak air tanahnya bisa berbeda-beda,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan kenaikan pajak air tanah (PAT) di sejumlah daerah mulai menuai penolakan dari pelaku usaha, khususnya sektor perhotelan dan restoran.

Di tengah tekanan daya beli masyarakat yang melemah serta tingkat okupansi hotel yang belum pulih, kenaikan beban pajak dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap keberlangsungan usaha.

Pelaku usaha menilai, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

Selain permintaan yang masih lemah, keterbatasan pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyebabkan sektor perhotelan masih sangat bergantung pada air tanah untuk operasional sehari-hari.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), Haryadi B Sukamdani mengatakan tingginya pajak air tanah yang diterapkan pemerintah akan menyebabkan biaya operasional hotel meningkat.

Apalagi, kondisi ini terjadi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

“Usaha kami bisa-bisa gulung tikar nantinya. Beban operasional yang kami tanggung akan sangat besar, sementara tingkat okupansinya turun,” ujar dia, dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Februari 2026 sebesar 44,89 persen. Angka ini turun 2,64 persen secara bulanan alias month to month (MtM) dan 2,32 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Pelaku usaha berharap, pemerintah membuka ruang dialog untuk menentukan besaran kenaikan yang lebih proporsional. Ia juga menilai, pemerintah seharusnya tidak menaikkan pajak air tanah tanpa mempertimbangkan suplai air PDAM yang belum mencukupi kebutuhan sektor hotel.

Kondisi ini membuat banyak hotel tetap bergantung pada air tanah.

Shutterstock/Maxim Studio Ilustrasi air keran.

“Dengan tingginya biaya operasional, mau tidak mau hotel harus melakukan efisiensi. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah mengurangi jam kerja karyawan,” ucapnya.

Kenaikan pajak air tanah telah diterapkan di sejumlah daerah. Di Banyuwangi, pemerintah daerah menaikkan harga dasar air (HDA) bawah tanah hingga berkali-kali lipat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022.

Ketua PHRI Banyuwangi, Zaenal Muttaqin mengatakan, perubahan skema pembayaran dari retribusi menjadi pajak berbasis pemakaian membuat beban pelaku usaha meningkat signifikan.

“Tetapi sekarang kami diminta memasang meter air dan membayar pajak berdasarkan pemakaian yang jauh lebih tinggi dari tarif sebelumnya dan bersifat progresif. Padahal, kita ini ngebor di tanah kita sendiri,” cetusnya.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kenaikan pajak air tanah juga mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2025. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyebut kenaikan pajak menjadi tambahan beban bagi pelaku usaha.

“Kalau tahun ini naik, bisa 100 sampai 300 persen, masing-masing hotel beda-beda, tarifnya juga masing-masing kabupaten/kota berbeda,” tuturnya.

Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan pelaku usaha mengeluhkan kenaikan pajak yang dinilai cukup drastis.

“Pajak air naik sampai 250 persen. Saya dapat banyak keluhan dari pengusaha tanpa sosialisasi naik aja,” ujarnya.

Di Kota Jambi, kenaikan pajak air tanah juga memicu protes. Ketua PHRI Jambi, Yudhi Irwanda Ghani, menyebut kenaikan pajak berdampak signifikan terhadap biaya operasional hotel.

“Pajak air tanah naik dari Rp 148 per meter kubik menjadi Rp 2.203,” katanya.

Ia menambahkan, minimnya pasokan air dari PDAM membuat hotel tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan air tanah.

“Kami berharap, pemerintah daerah mempertimbangkan ulang kebijakan ini, dan menciptakan solusi yang lebih adil,” tegasnya. (Oleh: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Tarif Pajak Air Tanah Melesat hingga 300%, Industri Hotel Minta Pemerintah Kaji Ulang