Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan tingkat ketidakpatuhan pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK) terhadap ketentuan yang berlaku tergolong masih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK belum memenuhi persyaratan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan mutu dan keamanan AMDK, termasuk menjelang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk AMDK.

"Hasil pengawasan sarana produksi dari Badan POM, kami menemukan bahwa ada 39% tidak memenuhi ketentuan, dan 61% telah memenuhi ketentuan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/6/2026).

Menurut Taruna, tingkat ketidakpatuhan tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. BPOM menargetkan angka pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10%.

"Angka 39% ini tentu masih tinggi. Kalau bisa kurang dari 10%," katanya.

Dia menegaskan pengawasan terhadap industri AMDK dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kualitas sebelum dikonsumsi masyarakat.

Selain inspeksi sarana produksi, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap sumber air baku, proses produksi, penggunaan kemasan, pelabelan, hingga peredaran produk di pasar melalui pengawasan pre-market dan post-market berbasis risiko.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menemukan pelanggaran pada aspek pemasaran produk. Hasil pengawasan menunjukkan sebanyak 30% iklan AMDK tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 23% label produk belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memperkuat pengawasan, BPOM mengandalkan pendekatan partisipatif melalui Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Menurut Taruna, keterlibatan masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keamanan pangan.

Di sisi lain, BPOM mencatat hingga Juni 2026 terdapat 8.721 produk AMDK yang telah terdaftar. Produk tersebut didominasi produksi dalam negeri dengan pelaku usaha skala kecil dan menengah sebagai kontributor terbesar.

“Jumlah produk AMDK berdasarkan skala usaha seperti pada skema tadi, bahwa mikro itu 15%, kecil 31%, menengah 32%, besar 20%, dan impor 0,24%. Sedangkan jumlah produk AMDK berdasarkan jenis kemasan PET adalah yang terbesar, dilanjutkan dengan PP, kemudian polikarbonat, dan seterusnya,” tutur Taruna.

SURABAYA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menegaskan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi utama kemajuan industri kesehatan, pangan, dan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam semata (SDA), melainkan oleh kualitas SDM yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus diubah menjadi bonus produktivitas. Kuncinya adalah pendidikan berkualitas, riset yang berdampak, dan kolaborasi yang kuat antara akademisi, dunia usaha, serta pemerintah,” kata Taruna Ikrar, dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa sektor kesehatan, farmasi, pangan, kosmetik, obat bahan alam, bioteknologi, dan ekonomi digital akan menjadi sektor unggulan yang menentukan daya saing Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, mahasiswa harus mulai membangun kompetensi multidisiplin, kemampuan berpikir kritis, penguasaan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan semangat inovasi.

Sementara itu, Rektor UHW Perbanas Surabaya Prof Lutfi mengapresiasi kehadiran Taruna Ikrar di kampus yang dipimpinnya. Menurutnya, sosok Taruna Ikrar merupakan contoh nyata putra bangsa yang mampu menorehkan prestasi di tingkat internasional melalui dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan pelayanan publik.

“Kehadiran Prof Taruna Ikrar memberikan inspirasi besar bagi mahasiswa kami. Beliau membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, integritas, dan kerja keras dapat mengantarkan anak bangsa menjadi tokoh yang diperhitungkan di dunia internasional. Ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika UHW untuk terus berkarya dan berinovasi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara kampus, industri, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi masa depan Indonesia.

Momentum silaturahmi tersebut juga menjadi ajang implementasi nyata konsep Academic, Business, Government (ABG) yang selama ini terus diperjuangkan Taruna Ikrar. Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama strategis antara Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Harsen Laboratories, dan Nose Herbal Indo sebagai langkah konkret memperkuat hilirisasi riset dan pengembangan SDM nasional.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan penelitian bersama, program magang industri, peningkatan kompetensi mahasiswa, pengembangan produk inovatif, hingga peluang komersialisasi hasil riset kampus yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan industri.

Elsyeida Napitupulu, Managing Director Harsen Laboratories, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah merupakan kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

“Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang kolaborasi seperti ini. Kampus menghasilkan talenta dan inovasi, industri menghadirkan pengalaman serta kebutuhan pasar, sementara pemerintah menciptakan regulasi yang mendukung. Sinergi inilah yang akan melahirkan SDM unggul dan produk nasional yang mampu bersaing secara global,” ujar Elsyeida.

Senada dengan itu, Mr Kim, Co-Founder Nose Herbal Indo, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kesehatan dan produk berbasis herbal yang didukung kekayaan biodiversitas nasional.

“Mahasiswa Indonesia memiliki kreativitas dan semangat yang luar biasa. Jika potensi tersebut dipadukan dengan riset yang kuat dan dukungan industri, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat inovasi kesehatan dan herbal di kawasan Asia,” kata Mr Kim.

Melalui implementasi nyata konsep ABG, Taruna Ikrar optimistis Indonesia mampu melahirkan lebih banyak inovator, ilmuwan, profesional, dan entrepreneur yang akan menjadi motor penggerak industri kesehatan, pangan, dan ekonomi nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan informasi yang beredar terkait kewajiban penempatan apoteker di hypermarket, supermarket, dan minimarket merupakan hoaks. Dia menjelaskan, Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di ritel modern.

Regulasi tersebut hanya mengatur tata kelola dan pengawasan obat bebas serta obat bebas terbatas agar lebih aman bagi masyarakat. “Yang diatur adalah pengelolaan obatnya, bukan penempatan apoteker di minimarket atau supermarket sebagaimana isu yang berkembang,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, penerbitan PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Regulasi itu diterbitkan untuk menutup area abu-abu pengawasan obat bebas dan obat bebas terbatas yang selama ini beredar di ritel modern tanpa sistem pengawasan yang jelas dan komprehensif.

Taruna menjelaskan, aturan tersebut mengatur seluruh tata kelola obat selama beredar, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, hingga pelaporan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Menurut dia, sebelumnya pengelolaan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket masih berada dalam wilayah abu-abu regulasi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari penyimpangan distribusi, mutu obat yang tidak terjamin, hingga potensi penyalahgunaan obat di masyarakat.

Karena itu, BPOM memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan masyarakat berjalan lebih optimal. “BPOM perlu memastikan obat yang beredar tetap aman, bermutu, dan sesuai ketentuan sehingga masyarakat terlindungi,” ujarnya.

Melalui PerBPOM 5/2026, BPOM juga kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan obat di fasilitas lain. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam tata kelola obat di lapangan.

JAKARTA - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama World Health Organization (WHO) Indonesia kembali memperkuat kerja sama strategis dalam mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Kerja sama itu disepakati melalui penandatanganan Grant Agreement dan penyusunan Joint Work Plan (JWP) Biennium 2026-2027.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan WHO Representative to Indonesia N. Paranietharan secara desk-to-desk. Kerja sama ini merupakan kelanjutan kemitraan antara BPOM dan WHO Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2020.

Memasuki tahun keempat implementasi hibah, kedua pihak terus mendorong sinergi program yang sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional, mandat WHO, serta kebutuhan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

"Pada Biennium 2026–2027, nilai hibah yang disepakati mencapai USD 997.853 atau sekitar Rp17 miliar. Dukungan tersebut akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 63 kegiatan lintas unit kerja di lingkungan BPOM, termasuk unit standardisasi, pengawasan, serta laboratorium," kata Taruna Ikrar di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup capacity building, policy dialogue, expert support, dan technical assistance. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penguatan sistem kesehatan (health systems), peningkatan kesehatan populasi (healthier populations), pengendalian penyakit menular dan imunisasi, hingga kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan.

Kepala BPOM menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPOM. “Kerja sama antara BPOM dan WHO Indonesia tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat harmonisasi kebijakan dengan standar dunia serta mendukung komitmen BPOM dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif, sekaligus menjaga kapasitas BPOM sebagai WHO-Listed Authority untuk vaksin,” ujar Taruna Ikrar.

Terpisah, Perwakilan WHO Indonesia Phoubandith Soulivong menyampaikan apresiasi kepada BPOM atas kemitraan yang telah terjalin selama ini.

“Kerja sama BPOM dan WHO Indonesia merupakan salah satu kerja sama penting bagi kami, mengingat BPOM merupakan salah satu mitra strategis WHO Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama Biennium 2026–2027 ini tidak hanya semakin memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, tetapi juga dapat mendukung upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan nasional guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Taruna Ikrar memaparkan pencapaian status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025 dalam kuliah di National University of Singapore (NUS). Status ini menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator negara maju.

Dalam paparannya di salah satu kampus terbaik dunia ini, Taruna Ikrar menjelaskan capaian WLA dan strategi transformasi yang komprehensif. Indonesia kini memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor produk farmasi dan makanan, meningkatkan kepercayaan global, serta menarik investasi di sektor kesehatan.

Dia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang tidak bisa dilepaskan dari dedikasi seluruh insan BPOM. “Capaian ini bukan tentang saya, tetapi tentang kerja keras dan ketulusan seluruh keluarga besar BPOM. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja dengan integritas dan niat mengabdi, hasilnya akan diakui dunia,” ujar Taruna Ikrar di Kampus NUS, Singapura, Rabu (21/4/2026).

Ia menambahkan, keberhasilan meraih WLA menjadi fondasi untuk mempercepat transformasi sistem pengawasan melalui pendekatan modern berbasis teknologi dan kolaborasi global. Di hadapan sivitas akademika NUS, Taruna Ikrar juga memperkenalkan konsep strategis ABG (Academic, Business, Government) sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Menurutnya, kekuatan masa depan Indonesia terletak pada integrasi riset akademik, kekuatan industri, dan arah kebijakan pemerintah dalam satu orkestrasi yang solid.

Transformasi BPOM, lanjut dia, juga ditopang oleh dua strategi utama. Pertama, digitalisasi pengawasan, melalui penerapan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.

Kedua, penerapan reliance mechanism, yaitu percepatan proses registrasi obat inovatif dengan mengacu pada hasil evaluasi otoritas regulator internasional yang kredibel. Sehingga akses masyarakat terhadap produk kesehatan dapat dipercepat tanpa mengurangi standar keamanan dan mutu.

“Pendekatan reliance adalah keniscayaan di era global. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan saling pengakuan antar regulator adalah kunci untuk menghadirkan akses kesehatan yang lebih cepat dan lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Taruna Ikrar menyoroti bahwa sektor yang berada dalam pengawasan BPOM mulai dari obat, vaksin, pangan olahan, kosmetik hingga suplemen kesehatan memiliki nilai ekonomi strategis yang mencapai sekitar Rp6.000 triliun. Angka ini menegaskan bahwa BPOM bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menerima penghargaan Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026 dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penghargaan diberikan di sela forum diskusi strategis membahas kenaikan harga obat di tengah gejolak global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional. Momentum ini menegaskan relevansi kepemimpinan BPOM dalam merespons isu-isu krusial yang dihadapi industri dan masyarakat.

Forum tersebut dihadiri oleh para pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global.

“Di bawah kepemimpinan Prof Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru, tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya dikutip Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM dan kolaborasi erat dengan industri, akademisi, serta pemerintah.

“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna.

Ia juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok farmasi dunia. Gangguan jalur distribusi strategis serta kenaikan biaya energi dan logistik berkontribusi terhadap meningkatnya harga bahan baku obat dan berpotensi memicu kenaikan harga obat di berbagai negara.

“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Karena itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency. Status ini menjadi “paspor global” bagi produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Selain itu, BPOM juga terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok obat dan makanan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

JAKARTA - Sebanyak 122 tabung gas Dinitrogen Monoksida (N2O) atau yang dikenal sebagai "gas tertawa" dengan label Baby Whip disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tabung-tabung tersebut disita karena diduga disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal kepada masyarakat luas.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Hal ini mengingat gas N2O dikategorikan sebagai gas medis yang tidak memiliki izin edar untuk masyarakat umum, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016.

Sebagai gas medis, penggunaan N2O hanya terbatas pada fasilitas kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1199/2025 tentang Formularium Nasional. Oleh karena itu, peredarannya secara bebas di tengah masyarakat adalah tindakan ilegal.

“Dinitrogen monoksida termasuk sebagai gas medik penggunaannya sebagai gas medik terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Gas medik tidak memiliki izin edar karena penggunaannya hanya dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan bukan didistribusikan ke masyarakat,” kata Taruna dalam konferensi pers di Kantor BPOM Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2026).

Selain diedarkan secara ilegal, ditemukan pula unsur penyalahgunaan. Seharusnya, penggunaan gas tersebut di fasilitas kesehatan wajib melalui prosedur ketat oleh tenaga medis ahli.

“Berhubungan dengan nitrogen monoksida ini sudah beberapa hari, beberapa bulan menjadi hot topic dan menjadi atensi nasional karena diduga akibat dari penyalahgunaan gas medis ini terdapat korban jiwa,” ucap dia.

Taruna juga menyoroti modus operandi pelaku yang mengedarkan barang tersebut melalui platform daring (online). Pada bagian luar kemasan, produk tersebut diklaim sebagai produk keperluan pangan (food grade) dan disertai label peringatan untuk tidak dihirup. Namun, BPOM menemukan fakta sebaliknya di mana terdapat tata cara menghirup gas di bagian dalam kemasan.

“Nah contoh paling lucu disini, dia tulis disini food dietary, jadi untuk makanan. Terus dia contohnya ini, ini betul-betul kan, don't not inhale, tidak bisa dihisap. Tapi kenyataannya di dalamnya ada petunjuk cara menghirup, ini kan betul-betul ilegal,” ungkap Taruna.

Taruna menjelaskan bahwa peredaran tabung gas N2O itu terungkap setelah Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan didampingi Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan operasi penindakan pada sebuah rumah tinggal di Jalan Kapuk, Gang Kebon Jahe Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada 2 April 2026 kemarin.

“Rumah tinggal tersebut diduga difungsikan sebagai sarana peredaran dan gudang penyimpanan sediaan farmasi jenis gas medik dinitrogen monoksida atau N2O merek Baby Whip, alat dan bahan kemasan dengan modus operandi penjualan secara daring,”

Ia merinci 122 tabung tersebut diantaranya adalah 51 tabung berisi gas N2O Baby Whip 2,2 liter, 42 tabung berisi gas N2O Baby Whip 640 gram, dua tabung gas NO2 satu kilogram, satu tabung gas NO2 dua kilogram, dua tabung gas NO2 empat kilogram, empat tabung gas NO2 tujuh kilogram.

Kemudian ada beberapa tabung kosong yang menjadi barang bukti diantaranya adalah lima tabung kosong gas NO2 Baby Whip 2,2 liter, satu tabung kosong gas NO2 Baby Whip 1.250 gram, 10 tabung kosong gas NO2 Baby Whip 640 gram, empat tabung kosong gas NO2 tujuh kilogram.

Selain itu terdapat juga satu alat pemanas, dua rol plastik untuk membungkus, satu bungkus plastik, tiga kardus kemasan 640 gram kali enam, 61 kardus kemasan 640 gram kali satu, satu tutup tabung, lima bungkus kabel ties, tiga buah lakban dan tiga dus Nosle sebagai alat bantu penggunaan gas N2O.

Sementara itu, Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat menuturkan bahwa saat ini kasus pengedaran gas N2O atau gas tertawa ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Di sisi lain, terdapat satu orang yang telah diamankan, namun ia menegaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap inisial dari pelaku yang diamankan. Mengingat penetapan tersangka masih dalam proses pendampingan.

“Penetapan tersangkanya masih berproses dalam pendampingan dengan Korwas untuk dalam waktu dekat akan kita lakukan penetapan tersangkanya. Sementara masih satu orang, kemudian hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, inisialnya nanti menyusul,” pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjadi pembicara dalam forum akademik global Harvard Medical School, Amerika Serikat pada 30-31 Maret 2026. Dia diundang oleh Schepens Eye Research Institute of Mass Eye and Ear Department of Ophthalmology at Harvard Medical School.

Taruna Ikrar membawakan topik strategis bertajuk “Global Burden of GBS Diseases & Vaccine Platforms Challenges”, yang mengupas kompleksitas beban global penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS) serta tantangan pengembangan platform vaksin modern. Kehadirannya di Harvard bukan sekadar forum akademik, melainkan bentuk pengakuan atas kapasitas keilmuan sekaligus representasi Indonesia dalam percaturan kesehatan global.

“Ini saya rasakan sebagai sebuah pengakuan atas keahlian dan kepakaran yang saya miliki, sekaligus menjadi kebanggaan, baik atas nama keluarga maupun atas nama lembaga negara di Indonesia,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya, Rabu, (1/4/2026).

Taruna menambahkan, Harvard sebagai salah satu institusi akademik terbaik dunia menjadi ruang penting dalam membentuk arah kebijakan kesehatan global berbasis sains.

Bahas Penyakit Langka hingga Vaksin Modern

Dalam paparannya, Taruna Ikrar akan mengangkat dua isu besar yang saat ini menjadi perhatian dunia. Pertama, beban global penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS), yakni gangguan saraf langka yang dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Meski prevalensinya relatif rendah, dampaknya sangat signifikan terhadap sistem kesehatan, terutama karena membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi.Kedua, tantangan pengembangan platform vaksin modern, termasuk teknologi mRNA, viral vector, dan protein subunit.

Perkembangan pesat teknologi ini membuka peluang percepatan inovasi, namun juga menuntut penguatan aspek keamanan jangka panjang, distribusi yang merata, serta peningkatan kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, Taruna menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan inovasi dan prinsip kehati-hatian ilmiah. “Regulator tidak lagi hanya menjadi penjaga gerbang, tetapi harus mampu menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan kepercayaan publik secara simultan,” tegasnya.

Diskursus yang diangkat Taruna Ikrar juga menegaskan transformasi peran lembaga regulator seperti BPOM, dari sekadar otoritas persetujuan produk menjadi aktor strategis dalam ekosistem kesehatan global. Hal ini sejalan dengan capaian BPOM yang telah meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan global dalam pengawasan obat dan makanan.

Dalam konteks nasional, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tantangan geografis yang kompleks, Indonesia dituntut memiliki sistem regulasi yang adaptif, berbasis sains, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia dari Objek Menjadi Kontributor Global Keterlibatan Taruna Ikrar dalam forum akademik di Harvard juga mencerminkan pergeseran posisi Indonesia di tingkat global dari sebelumnya sebagai objek kebijakan menjadi kontributor aktif dalam pembentukan wacana kesehatan dunia.

Partisipasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas nasional, mulai dari riset, regulasi, hingga industri farmasi. Lebih jauh, kehadiran Indonesia di forum ilmiah kelas dunia membuka peluang kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.

Ke depan, tegas Taruna tantangan terbesar bukan lagi sekadar hadir dalam forum global, tetapi bagaimana Indonesia mampu mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan kesehatan dunia berbasis kekuatan sains, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dukungan itu dengan memperkuat pengawasan dan pengujian standar keamanan dan mutu produk dengan tetap mengedepankan kemudahan dalam memperoleh sertifikasi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dukungan untuk UMKM amat penting karena sektor usaha tersebut menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta usaha. Sebagian besar UMKM memiliki keterkaitan dengan pengawasan BPOM.

”Khusus yang ada kaitannya dengan BPOM itu ada 4,2 juta UMKM,” ujarnya dalam workshop bertajuk “UMKM Paham Uji” di kantor BPOM, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan “Dari Laboratorium BPOM untuk Bangsa” yang ditujukan bagi pelaku usaha obat dan makanan. Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai pengujian keamanan dan mutu produk obat dan makanan.

Kegiatan ini diikuti oleh 63 peserta pelaku UMKM yang tersebar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara luring dan 1.381 peserta secara daring dari seluruh Indonesia.

Taruna Ikrar menyebut UMKM di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa seiring meningkatnya permintaan terhadap produk yang aman dan berkualitas. Saat ini lebih dari 14.000 UMKM telah terdaftar dan dibina di sektor pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik.

“Angka ini masih relatif kecil dibandingkan total UMKM nasional, menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum terdaftar atau belum memenuhi persyaratan regulasi. Oleh karena itu, kegiatan workshop ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM untuk memenuhi standar keamanan dan mutu, serta masuk ke pasar formal,” jelas Kepala BPOM.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Mimin Jiwo Winanti menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BPOM untuk memperkuat perlindungan konsumen. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan mewujudkan produk UMKM yang aman, bermutu, dan berkualitas untuk negeri.

Rangkaian kegiatan diawali dengan workshop bagi UMKM yang menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya, Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Imelda Ester Riana yangmemaparkan bahwa kosmetik harus aman dan bermutu yang artinya harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Kosmetik juga harus bermanfaat dengan mencantumkan klaim pada penandaan yang berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan.

Pembicara selanjutnya, Direktur Registrasi Pangan Olahan Sintia Ramadhani. Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha pangan olahan harus memerhatikan batas maksimal cemaran logam berat, cemaran kimia, ataupun cemaran mikroba sesuai Peraturan BPOM untuk memastikan produk yang dijual ke masyarakat aman dan bermutu.

Sementara, narasumber ketiga yaitu Kepala PPPOMN Mimin Jiwo Winanti mengungkap betapa krusialnya memilih laboratorium pengujian. Pemilihan yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang tidak diakui regulator, data tidak valid, harus uji ulang (biaya double), dan izin edar tertunda.

Pada kegiatan tersebut, Kepala BPOM meluncurkan Buku Saku “UMKM Paham Uji: Wujudkan Produk Aman dan Berkualitas untuk Negeri”. Selanjutnya, Kepala BPOM menyaksikan penandatanganan kerja sama antara BPOM dengan Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) tentang Pengembangan Baku Pembanding Nitrosamin. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala PPPOMN Mimin Jiwo Winanti dan Ketua Umum GP Farmasi Tirto F. Kusnadi.

Jumlah peserta UMKM yang mengikuti workshop ini memperoleh apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai “Edukasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran terhadap Pengujian Keamanan dan Mutu Produk UMKM dengan Peserta UMKM Terbanyak”.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa konsep kolaborasi Academia-Business-Government (ABG) merupakan peta strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global di tengah dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digagas Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI) di Auditorium BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sabtu (14/2/2026).

Taruna menjelaskan, berbagai indikator internasional menunjukkan posisi Indonesia masih berada pada level moderat dan membutuhkan lompatan transformasi yang sistematis.

Pada World Competitiveness Index (IMD), daya saing nasional dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, serta infrastruktur. Sementara pada Global Health Security (GHS) Index, yang mengukur kesiapsiagaan 195 negara menghadapi pandemi.

Indonesia masih berada pada kategori menengah meskipun pernah dipercaya menjadi tuan rumah Global Health Security Agenda ke-5 sebagai bagian dari peran aktif dalam dialog kesehatan global," kata Taruna, dikutip Minggu (15/2/2026).

Di sektor ketahanan pangan, Global Food Security Index (GFSI) menargetkan peningkatan dari 76,20 pada 2024 menjadi 80,72 pada 2029. Namun tantangan global seperti Society 5.0, digitalisasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi komunikasi, serta potensi silent pandemic menuntut pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Menurut Taruna Ikrar, seluruh tantangan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya solusi global melalui riset yang relevan, inovasi yang terhilirisasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu BPOM siap bersinergi dengan kampus dan dunia usaha agar inovasi tidak berhenti pada publikasi, tetapi menjadi produk nyata yang memberi manfaat kesehatan dan ekonomi. Taruna juga menyoroti Global Innovation Index 2025 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-55 dari 139 negara.

"Dengan jumlah perguruan tinggi mencapai 4.416, Indonesia dinilai memiliki potensi inovasi sangat besar, namun memerlukan percepatan penguatan ekosistem riset berdampak tinggi, hilirisasi industri, serta kolaborasi internasional," ujarnya.

Alumni Kedokteran Unhas ini menekankan bahwa konsep ABG bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan model ekosistem nasional. Akademisi melahirkan ilmu dan teknologi, industri mengubahnya menjadi nilai ekonomi, sementara pemerintah memastikan regulasi dan perlindungan publik berjalan seimbang.

“Negara maju bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu mengubah pengetahuan menjadi produk, dan produk menjadi kekuatan ekonomi. ABG adalah jembatan transformasi itu,” tandasnya. Dalam konteks internasional, BPOM juga terus membangun reputasi sebagai otoritas regulatori obat yang kredibel.

BPOM telah menjadi National Regulatory Authority (NRA) pertama dari negara berkembang yang masuk dalam WHO Listed Authority (WLA). Pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia tersebut bukan sekadar simbol, tetapi validasi internasional atas kapasitas, tata kelola, dan kredibilitas sistem regulasi obat Indonesia.

Status WLA membuat keputusan regulatori BPOM dapat menjadi rujukan bagi negara lain. Dengan posisi sebagai reference National Regulatory Authority, proses registrasi dan penerimaan produk Indonesia di pasar global menjadi lebih cepat dan lebih dipercaya.

Dampak lanjutannya adalah penguatan ekonomi nasional karena industri farmasi dan produk kesehatan dalam negeri memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif. Selain meningkatkan ekspor, capaian ini juga memperkuat diplomasi kesehatan Indonesia di forum internasional.

Bagi perguruan tinggi dan dunia riset, pengakuan tersebut membuka peluang besar hilirisasi inovasi obat dan produk kesehatan karena didukung sistem regulasi yang telah diakui dunia. Dia menyebut WLA sebagai game changer yang menghubungkan riset, industri, regulasi, dan daya saing global Indonesia.

Taruna menegaskan kontribusi sektor obat dan makanan terhadap perekonomian nasional sangat besar. Aktivitas industri besar dan UMKM di bawah pengawasan BPOM diperkirakan bernilai sekitar Rp10.000 triliun (sekitar USD594 miliar). Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dari hulu hingga hilir, BPOM memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini terdapat 45.216 industri skala besar dan sekitar 4,2 juta UMKM berada dalam lingkup pengawasan BPOM. Rinciannya meliputi 272 industri obat dan 3.217 pedagang besar farmasi; 239 industri obat bahan alam dan 1.207 usaha obat bahan alam; 208 industri suplemen kesehatan; 143 industri kosmetik dan 1.183 UMKM kosmetik; 11.137 industri pangan olahan, 10.111 UMKM pangan olahan, 196.849 industri rumah tangga pangan, serta sekitar 30.000 ritel makanan modern.

Sepanjang 2025, BPOM menerbitkan sedikitnya 424.301 sertifikat yang mencakup izin edar produk, sertifikat sarana produksi dan distribusi, serta surat keterangan ekspor dan impor. Hal ini menunjukkan peran pengawasan sekaligus fasilitasi BPOM dalam menjaga keamanan produk sekaligus mempercepat aktivitas ekonomi.

Melalui pendekatan ABG dan dukungan sistem regulasi berstandar internasional, BPOM menempatkan pengawasan tidak hanya sebagai fungsi kontrol, tetapi juga akselerator inovasi nasional. Regulasi diposisikan sebagai enabler agar riset, industri kesehatan, pangan, dan obat tradisional Indonesia mampu menembus pasar global secara aman dan terpercaya.

Menurut Taruna, masa depan daya saing Indonesia tidak ditentukan oleh satu sektor saja, melainkan oleh kemampuan menyatukan sains, industri, dan kebijakan publik dalam satu arah pembangunan. Sehingga konsep ABG diharapkan menjadi fondasi menuju Indonesia berdaya saing global sekaligus berdaulat di bidang kesehatan dan pangan.

Pemerintah menyiapkan kebijakan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

"Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula," ujar Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga terkait implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026 seperti dikutip Antara, Senin (9/2).

Menurut Zulhas, konsumsi gula menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat, menyusul meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

Selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula, agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya.

"Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atautask forcekeamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk kasus residu, gangguan keamanan pangan, maupun kondisi darurat pangan.

Satuan tugas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, pemerintah juga membahas penataan tata kelola pangan olahan, termasuk produk pangan olahan yang beredar luas di masyarakat, agar seluruhnya memenuhi ketentuan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

"Olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan," tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan ataunutri gradeuntuk kandungan gula, garam, dan lemak.

"BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan ataunutri grade," ujar Taruna di tempat yang sama.

Penyusunan aturan tersebut mengacu pada standar internasional, termasuk Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian terhadap kondisi nasional.

"Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut, pemerintah menyatakan kebijakan pelabelan dan pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperjelas mekanisme penanganan keamanan pangan berdasarkan PP 1/2026.

Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyebutkan lembaga tersebut hingga kini telah mengeluarkan sekitar 20 ribu izin edar khusus untuk berbagai macam jenis produk jamu, bahkan telah banyak mendapatkan pengakuan dunia.

"Kami sudah mengeluarkan 20 ribu izin edar khusus untuk jamu. Ini berarti jamu Indonesia banyak sekali dan sudah diakui dunia," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Taruna Ikrar mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar agar produk-produk jamu buatan Indonesia bisa semakin mendunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek kesehatan.

"Jadi Indonesia punya jamu terbesar di dunia," ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan potensi yang ada tersebut hendaknya diamplifikasi. Dengan kata lain, lanjut dia, peluang ini harus diperluas atau ditingkatkan, meskipun hanya produk lokal tetapi dapat memberikan pengaruh secara global.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan produk lokal lainnya, seperti rendang dan rempah-rempah, yang memiliki potensi besar dan keunggulan sehingga dapat mendongkrak produk Indonesia menembus pasar internasional.

Bahkan khusus rendang yang merupakan masakan atau kuliner khas Minangkabau meraih peringkat pertama pada 2025 sebagai hidangan kelapa terbaik di dunia berdasarkan platform TasteAtlas. Hal ini sekaligus menandakan pengakuan dunia atas potensi Nusantara.

"Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya," ujar Taruna Ikrar.

Sementara untuk rempah, kata dia, sebagaimana diketahui telah menjadi produk unggulan sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dulunya Indonesia diperebutkan bukan karena minyak bumi, melainkan karena rempah-rempahnya.

Pada saat bersamaan BPOM terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan terkait rempah di Tanah Air, agar tetap menjadi produk unggulan yang dapat memberikan dampak, sekaligus memberikan kontribusi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.

"Kami sempat khawatir saat BPOM Amerika menemukan kandungan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkeh yang dikirim dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun kami sudah menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga rempah itu sudah tidak bermasalah lagi," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026