Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal nasib ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif universal 10% yang berlaku selama 150 hari berakhir pada 24 Juli 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan tarif 10% yang selama ini berlaku merupakan pengganti kebijakan tarif resiprokal (reciprocal tariff) AS yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

“Jadi tarif yang ditentukan oleh pemerintah Amerika 10% tadi menggantikan resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) telah menginisiasi investigasi Section 301 pada 11 Maret 2026 terkait isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Berdasarkan hasil awal investigasi yang diterbitkan USTR pada 2 Juni 2026, terdapat usulan penerapan tarif baru sebesar 10%—12,5% terhadap 60 negara atau ekonomi yang masuk dalam cakupan penyelidikan.

Adapun, lanjut Budi, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenakan tarif 10%, bersama 14 negara lainnya. Sementara itu, mayoritas negara yang diselidiki diusulkan mendapatkan tarif lebih tinggi sebesar 12,5%.

Budi mengatakan terkait isukerja paksa, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai sertaAgreement Reciprocal Tariff(ART) yang menjadi landasan dalam pemenuhan standar ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tarif tambahan dari AS tersebut masih sebatas usulan dan sifatnya dinamis.

“Jadi itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menggantikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari,” tuturnya.

Budi menuturkan posisi Indonesia dinilai lebih baik karena telah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa serta memiliki ARTyang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS.

Dia menjelaskan tarif 10% yang diusulkan USTR bukan merupakan tambahan di atas tarif universal yang berlaku saat ini. Sebab, tarif universal 10% akan berakhir pada 24 Juli 2026 dan selanjutnya digantikan oleh kebijakan baru yang nantinya ditetapkan secara resmi oleh pemerintah AS.

“Itu yang dimaksud tambahan bukan ditambah yang 10% yang 150 hari ya, karena itu kan tanggal 24 Juli sudah hilang. Kemudian diganti tarif yang nanti akan ditentukan secara resmi,” terangnya.

Budi juga membantah adanya persoalanforced labordi dalam negeri yang menjadi alasan pengenaan tarif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia.

“Kemudian tidak ada isu lain sebenarnya terkait dengan forced labor di dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menilai prospek ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam masih cukup kuat. Dia mengungkapkan AS masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

Sepanjang 2025, Kemendag mencatat surplus perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$18,11 miliar dengan nilai ekspor sekitar US$30,6 miliar. Selain itu, sekitar 11% total ekspor Indonesia ditujukan ke pasar AS. Menurut Budi, ekspor Indonesia justru terus meningkat ketika kebijakan tarif resiprokal sempat diberlakukan oleh AS.

“Jadi justru ketika ada resiprokal tarif kemarin, ekspor kita terus meningkat. Makanya, justru ART ini salah satu instrumen yang bisa meningkatkan ekspor kita,” ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah akan terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan AS untuk memperoleh tarif yang lebih kompetitif, termasuk membuka peluang sejumlah komoditas memperoleh tarif 0%.

Kemendag juga menilai momentum penyesuaian kebijakan tarif AS dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat akses pasar Indonesia yang selama ini telah dibangun melalui kerangka kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Budi juga mengingatkan Indonesia dan AS telah memiliki Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) sejak 16 Juli 1996 sebagai wadah dialog perdagangan bilateral. Menurutnya, pasar AS tetap menjadi tujuan utama bagi berbagai produk manufaktur Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai kebijakan reciprocal tariff atau tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) justru membawa dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam meningkat sejak kebijakan tersebut diterapkan.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perjanjian Agreement Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS. Dia menjelaskan Indonesia tetap menikmati surplus besar dalam perdagangan dengan AS.

“Kan surplus kita US$18,11 miliar. Surplus kita kan, berarti kan kita nggak rugi berdagang dengan Amerika,” kata Budi dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang disiarkan melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Senin (25/5/2026).

Budi menjelaskan pemerintah menandatangani ART dengan AS setelah menunggu proses perundingan dagang selama hampir 30 tahun. Indonesia sebenarnya telah memulai kerangka negosiasi perdagangan dengan AS sejak penandatanganan Trade Investment Framework Agreement (TIFA) pada 1 Juli 1996.

Menurutnya, TIFA menjadi fondasi awal bagi perundingan perdagangan Indonesia-AS. Namun, negosiasi tersebut selalu menemui kegagalan selama puluhan tahun karena pasar AS dinilai sangat penting bagi ekspor Indonesia.

Dia menilai terwujudnya ART tidak lepas dari dukungan dan komitmen Presiden dalam mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian dagang strategis. Apalagi, surplus perdagangan Indonesia dengan AS menjadi yang terbesar dibanding negara lain, mencapai US$18,11 miliar pada tahun lalu. Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat sekitar US$30,6 miliar.

“Kalau misalnya kemudian tidak ada ART, mau dikemanakan yang US$30 miliar itu? Ekspornya mau dikemanakan? Apakah mau dipindahkan negara lain? Tidak mudah, karena itu 11%, surplus ekspor kita ke dunia itu 11% ke Amerika. Nah makanya justru kita harus bersyukur karena kita mempunyai ART itu,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan permintaan AS agar Indonesia meningkatkan impor sejumlah komoditas seperti gandum dan kedelai tidak merugikan industri nasional. Sebab, kedua komoditas tersebut selama ini memang dibutuhkan sebagai bahan baku industri domestik.

“Kita diminta impor gandum, diminta impor kedelai, semua bahan baku yang kita butuhkan. Justru kalau kita nggak impor gandum, nggak impor kedelai, ya kita malah industri dalam diri kita nggak jalan,” ujarnya.

Menurut Budi, keberadaan ART justru membuat akses produk Indonesia ke pasar AS menjadi lebih kompetitif karena memperoleh tarif yang lebih rendah dibanding negara lain.

Dia menyebut ekspor Indonesia ke AS terus meningkat sejak kebijakan reciprocal tariff diberlakukan. Bahkan, AS kini menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia.

“Sejak resiprokal tarif itu ekspor kita meningkat, bahkan surplus kita nomor satu itu justru sejak diberlakukan resiprokal tarif. Tadinya yang nomor satu itu selalu India. Tetapi begitu resiprokal tarif diterapkan, justru Amerika jadi nomor satu,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memperoleh kemudahan akses pasar terhadap 1.918 pos tarif harmonized system (HS), termasuk sejumlah produk dengan tarif masuk 0%.

Di sisi lain, Budi menuturkan kondisi perdagangan global saat ini menghadapi tekanan besar akibat kebijakan reciprocal tariff hingga konflik geopolitik yang mengganggu arus perdagangan dunia. Meski demikian, kinerja ekspor Indonesia dinilai masih relatif positif dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Budi menjelaskan, secara bulanan ekspor Indonesia pada periode Januari–Februari 2026 masih tumbuh 0,05%. Sementara itu, secara tahunan, ekspor nonmigas Indonesia pada Januari–Maret 2026 juga tercatat meningkat 0,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, capaian tersebut lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya yang justru mengalami kontraksi ekspor. Mengacu data Trade Map, ekspor kawasan ASEAN tercatat turun hingga 12%, sementara Singapura mengalami penurunan 21%, Malaysia -8%, dan Thailand -6%.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyampaikan bahwa pengelolaan risiko iklim menjadi fondasi keberlanjutan bisnis IFF ke depan.

“Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, kami bertanggung jawab memastikan setiap rupiah yang kami salurkan tidak hanya layak secara finansial, tetapi tangguh terhadap risiko iklim. Langkah ini sejalan dengan visi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia,” kata Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan.

Rizki Pribadi dalam Climate Risk Forum and Workshop, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu menyebut lewat dukungan Technical Assistance dari Climate Policy Initiative (CPI), IIF mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim dalam tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan proses bisnis.

"Implementasi tersebut diwujudkan melalui Climate Risk Management Policy yang disusun bersama CPI pada tahun 2025," katanya.

Sejak September 2025, lanjut dia, IIF mewajibkan Climate Risk Assessment pada setiap penilaian proyek baru dan peninjauan tahunan portofolio sebelum diajukan kepada Komite Investasi.

Hasil penilaian direkapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Setelah satu tahun penerapan, IIF menargetkan memiliki pemetaan komprehensif terhadap eksposur risiko iklim di seluruh portofolio, termasuk estimasi potensi dampak kerugian aktual, sesuai dengan praktik terbaik pengungkapan risiko iklim.

Menurut Chief Risk Officer IIF Lestari Umardin, integrasi risiko iklim bagian dari proses pengambilan keputusan investasi, bukan sekedar pemenuhan regulasi.

“Dengan Climate Risk Assessment, kami dapat mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko fisik maupun transisi sejak awal. Ini melindungi portofolio kami dan memastikan proyek yang kami biayai siap menghadapi skenario iklim masa depan,” ucap Lestari.

Sejalan dengan persiapan implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), IIF sudah memulai pengungkapan keberlanjutan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun kewajiban pelaporan baru akan berlaku pada tahun 2028 berdasarkan ketentuan regulasi terbaru.

Pengungkapan kualitatif mencakup prinsip tata kelola dan manajemen risiko. Adapun pengungkapan kuantitatif meliputi data emisi Scope 1, 2, dan 3. Sebagian pengungkapan ini telah dipublikasikan dalam Sustainability Report IIF tahun 2025.

Untuk mendukung hal tersebut, IIF telah membangun kapabilitas internal dalam menyusun metodologi perhitungan emisi Scope 1, 2, dan 3 yang telah diverifikasi oleh Carbon Trust, perusahaan konsultan iklim global.

Kemampuan ini menjadi bagian dari layanan Environmental, Social, and Governance (ESG) Advisory IIF kepada klien untuk membantu memenuhi standar keberlanjutan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyampaikan bahwa pengelolaan risiko iklim menjadi fondasi keberlanjutan bisnis IFF ke depan.

“Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, kami bertanggung jawab memastikan setiap rupiah yang kami salurkan tidak hanya layak secara finansial, tetapi tangguh terhadap risiko iklim. Langkah ini sejalan dengan visi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia,” kata Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan.

Rizki Pribadi dalam Climate Risk Forum and Workshop, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu menyebut lewat dukungan Technical Assistance dari Climate Policy Initiative (CPI), IIF mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim dalam tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan proses bisnis.

"Implementasi tersebut diwujudkan melalui Climate Risk Management Policy yang disusun bersama CPI pada tahun 2025," katanya.

Sejak September 2025, lanjut dia, IIF mewajibkan Climate Risk Assessment pada setiap penilaian proyek baru dan peninjauan tahunan portofolio sebelum diajukan kepada Komite Investasi.

Hasil penilaian direkapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Setelah satu tahun penerapan, IIF menargetkan memiliki pemetaan komprehensif terhadap eksposur risiko iklim di seluruh portofolio, termasuk estimasi potensi dampak kerugian aktual, sesuai dengan praktik terbaik pengungkapan risiko iklim.

Menurut Chief Risk Officer IIF Lestari Umardin, integrasi risiko iklim bagian dari proses pengambilan keputusan investasi, bukan sekedar pemenuhan regulasi.

“Dengan Climate Risk Assessment, kami dapat mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko fisik maupun transisi sejak awal. Ini melindungi portofolio kami dan memastikan proyek yang kami biayai siap menghadapi skenario iklim masa depan,” ucap Lestari.

Sejalan dengan persiapan implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), IIF sudah memulai pengungkapan keberlanjutan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun kewajiban pelaporan baru akan berlaku pada tahun 2028 berdasarkan ketentuan regulasi terbaru.

Pengungkapan kualitatif mencakup prinsip tata kelola dan manajemen risiko. Adapun pengungkapan kuantitatif meliputi data emisi Scope 1, 2, dan 3. Sebagian pengungkapan ini telah dipublikasikan dalam Sustainability Report IIF tahun 2025.

Untuk mendukung hal tersebut, IIF telah membangun kapabilitas internal dalam menyusun metodologi perhitungan emisi Scope 1, 2, dan 3 yang telah diverifikasi oleh Carbon Trust, perusahaan konsultan iklim global.

Kemampuan ini menjadi bagian dari layanan Environmental, Social, and Governance (ESG) Advisory IIF kepada klien untuk membantu memenuhi standar keberlanjutan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA, KOMPAS.com - Indonesia resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan membuka sekitar 99 persen tarif barang asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga akses pasar ekspor Indonesia, meski dinilai belum sepenuhnya mencerminkan hubungan dagang yang setara.

Dosen Ekonomi Internasional Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi internasional, kesepakatan perdagangan tidak selalu bersifat simetris karena sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi serta posisi tawar masing-masing negara.

Menurut dia, Amerika Serikat memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat mengingat ukuran ekonominya yang besar serta status pasar domestiknya sebagai tujuan utama ekspor banyak negara berkembang.

“ART dapat dipahami sebagai strategi Indonesia menjaga akses pasar ekspor, terutama sektor manufaktur padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang sangat bergantung pada pasar AS,” jelas Unggul, Selasa (10/3/2026).

Unggul menekankan, dalam praktik perdagangan internasional, prinsip resiprositas tidak selalu berarti kesetaraan tarif secara identik.

Jika Indonesia membuka lebih dari 99 persen tarif produk AS, sementara produk Indonesia masih dikenakan tarif hingga 19 persen di pasar AS, maka secara teknis hubungan tersebut belum sepenuhnya simetris.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus utama Indonesia dalam negosiasi kemungkinan besar adalah menjaga stabilitas akses ekspor, bukan menuntut kesetaraan tarif secara langsung.

“Namun tentu saja, pemerintah perlu memastikan bahwa konsesi tersebut diimbangi dengan keuntungan strategis jangka panjang, seperti transfer teknologi, investasi, atau integrasi rantai pasok global,” terangnya.

Dampak ke Industri Domestik

Ia menilai perjanjian ini berpotensi meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri. Industri dengan biaya produksi tinggi serta teknologi yang tertinggal akan menghadapi tekanan lebih besar akibat masuknya produk impor.

Sebaliknya, sektor yang membutuhkan bahan baku atau teknologi dari AS justru berpotensi memperoleh keuntungan melalui penurunan biaya produksi.

Unggul menyebut sektor yang relatif rentan umumnya merupakan industri berorientasi pasar domestik dengan produktivitas rendah, seperti pertanian, makanan olahan, serta manufaktur ringan.

“Sementara sektor yang berpotensi diuntungkan adalah industri yang terintegrasi dalam global value chain seperti tekstil, elektronik, serta industri kimia dan farmasi,” imbuhnya.

Peluang Ekspor dan Risiko Pasar Konsumtif

Ia menjelaskan potensi lonjakan impor masih dapat diimbangi oleh peningkatan ekspor Indonesia. Peluang tarif nol dinilai menjadi momentum strategis, terutama bagi industri tekstil mengingat AS merupakan salah satu pasar terbesar produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia.

“Jika hanya membuka pasar tanpa strategi industrial yang jelas, maka Indonesia berisiko menjadi pasar konsumsi bagi produk asing.”

“Namun, jika disertai kebijakan peningkatan produktivitas industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok domestik, maka perjanjian seperti ini justru bisa menjadi pintu masuk integrasi Indonesia dalam global value chain,” jelasnya.

Unggul menambahkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain:

• Memperkuat industri domestik melalui peningkatan produktivitas dan adopsi teknologi
• Mendorong investasi manufaktur berorientasi ekspor
• Mengembangkan industri hulu
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri
• Memanfaatkan perjanjian dagang untuk mendorong transfer teknologi dan investasi

“Dengan strategi tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain penting dalam rantai produksi global,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dari ke­­­bang­­­kit­­­an Hitler tahun 1933 hingga keberanian Ze­­­lensky pada 2025, se­­­ja­­­rah menunjukkan bahwa ne­­­go­­­­­­­­­siasi bukan sekadar soal kekuatan, melainkan soal martabat.

Dalam situasi geopolitik hari ini, akronim ART memiliki makna ganda: Agreement on Reciprocal Tariff dan asisten rumah tangga yang kita kenal sehari‑hari. Jika keadilan diharapkan di rumah, maka keadilan juga harus menjadi dasar perjanjian dagang antarnegara.

Sejarah seringkali berulang dalam bentuk berbeda. Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada 1933 dengan memanfaatkan kemarahan rakyat Jerman atas Perjanjian Versailles (1919). Perjanjian itu dianggap menghina martabat bangsa, membebani ekonomi, dan membatasi militer. Hitler mengeksploitasi rasa frustrasi tersebut dengan janji membatalkan perjanjian, memulihkan ekonomi, dan mengembalikan kejayaan Jerman.

Sebagai pemimpin Partai Nazi (NSDAP), ia mengubah partai buruh Jerman menjadi gerakan massa dengan retorika anti-Yahudi dan anti-komunis. Pada 1933 Hitler diangkat menjadi Kanselir, lalu setahun kemudian menggabungkan jabatan Kanselir dan Presiden menjadi Führer. Militer bersumpah setia langsung kepadanya, sementara birokrasi dikendalikan secara total. Jerman pun berubah menjadi negara diktator totaliter.

Lompatan ke masa kini memperlihatkan dinamika serupa dalam bentuk berbeda. Pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Februari 2025 berlangsung tegang. Zelensky, yang terdesak oleh agresi Rusia, meminta bantuan militer. Trump menekan agar Ukraina berdamai dan menyerahkan wilayah timur.

Isu utama yang memicu kebuntuan adalah pengendalian mineral kritis Ukraina. Trump menginginkan akses atas mineral tanah jarang sebagai kompensasi bantuan, sementara Zelensky menolak menyerahkan kendali sumber daya strategis negaranya. Zelensky menyadari bahwa geopolitik dunia akan berubah, dan seorang presiden tidak pantas menggadaikan kekayaan alam bangsanya, betapapun terdesak.

Dalam publikasi resmi Gedung Putih 19 Februari 2026, pemerintahan Trump mengumumkan capaian besar melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia.

Capaian Utama itu meliputi akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi produk AS; terobosan penting di sektor manufaktur, pertanian, dan digital; penghapusan hambatan tarif dan non-tarif; moratorium permanen atas bea transmisi dan transaksi elektronik; Indonesia bergabung dalam Global Forum on Steel Excess Capacity; pencabutan pembatasan ekspor ke AS untuk seluruh komoditas manufaktur, termasuk mineral kritis.Kesepakatan juga mencakup perpanjangan izin tambang dan perluasan operasi tambang Grasberg oleh Freeport-McMoRan, salah satu tambang terbesar di dunia.

PERSPEKTIF RI

Dalam FAQ resmi, Pemerin­tah Indonesia menegaskan bahwa pembahasan ART ha­­­nya terkait perdagangan dan investasi, isu keamanan, Laut China Selatan, serta pertahanan tidak termasuk dalam agenda. Namun, terdapat perbedaan tafsir: Gedung Putih menekankan penguatan basis industri pertahanan AS, sementara kesepakatan 15 Juli 2025 hanya menyangkut tarif resiprokal (turun dari 32% menjadi 19%).

Pada 20 Februari 2026, Mahkamah Agung AS menyatakan Presiden tidak berwenang menggunakan Undang-Undang IEEPA sebagai dasar pengenaan tarif. Putusan ini menjadi preseden hukum yang mengikat. Meski demikian, menganggap ART otomatis batal hanya karena opini MA adalah sikap naif. ART mencakup lebih dari sekadar tarif.

Sebagai refleksi, mari kita ingat pertemuan Bung Karno dengan Jenderal Imamura (1942). Imamura membanggakan diri menaklukkan Belanda dengan gertakan, tetapi Bung Karno memanfaatkan masa singkat itu untuk menanamkan semangat persatuan, nasionalisme, dan membangun birokrasi serta pemuda yang terlatih.

“Immamura boleh berbangga sebagai Jenderal penakluk, tetapi di tangan Bung Karno dia hanyalah seorang anak kecil.”—Bung Karno kepada Cindy Adams, 1966.

Dalam seni bernegosiasi, belajarlah dari Bung Karno atau Zelensky. Hitler, meski sempat bersinar dengan partai kuat, tentara masif, dan birokrasi setia, akhirnya tumbang seketika—bahkan di atas pelukan mayat kekasihnya. Negosiasi bukan sekadar soal kekuatan militer atau ekonomi, melainkan keberanian menjaga martabat bangsa. Zelensky menolak menjual mineral kritis negaranya, Bung Karno memanfaatkan momentum untuk menyiapkan rakyat. Keduanya menunjukkan bahwa strategi diplomasi dan nasionalisme bisa menjadi senjata paling ampuh.

Di tengah perdebatan geopolitik, kita perlu kembali pada makna ART sesungguhnya: Agreement on Reciprocal Tariff. Kata agreement berarti adil. Perjanjian timbal balik perdagangan antarnegara seharusnya mencerminkan keadilan, bukan sekadar kepentingan sepihak.

Analogi sederhana bisa kita tarik ke rumah tangga. Kita semua tahu bahwa ART dalam arti asisten rumah tangga pun harus diperlakukan dengan adil. Jangan sampai perjanjian ART antar dua negara justru turun derajatnya, lebih rendah daripada perlakuan kita terhadap ART di rumah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan bahwa Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sarat konsesi sepihak untuk Washington.

Dalam diskusi di Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia, Senin (2/3), Airlangga menegaskan kesepakatan itu justru lahir karena posisi Indonesia yang kuat dalam neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

"ART ini ada karena Indonesia kompetitif. Indonesia kan menang dagang sama Amerika," ujar Airlangga.

Ia menjelaskan nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai sekitar US$40 miliar. Dari angka tersebut, Indonesia mencatat surplus signifikan. Menurut perhitungan pemerintah Indonesia, surplus berada di kisaran US$17 miliar, sementara versi Amerika Serikat menyebut angkanya sekitar US$19 miliar.

Airlangga mengatakan kondisi surplus tersebut menjadi latar belakang munculnya tekanan dari Amerika Serikat agar neraca perdagangan dibuat lebih seimbang. Karena itu, pemerintah mengambil langkah negosiasi untuk menciptakan skema yang disebutnya sebagai win-win solution.

"Kalau tidak ada rencana pembelian dari Amerika Serikat, kita positif 19 persen. Dan tahun kemarin 2025 walaupun ada embargo, ada kenaikan dan sebagainya. Ekspor kita juga tetap naik 12 persen. Nah ini yang membuat Amerika merasa bahwa Indonesia menikmati pasar Amerika. Tetapi Amerika tidak menikmati pasar Indonesia. Nah oleh karena itu dibuat win-win solution termasuk terkait dengan tarif," katanya.

Ia menegaskan sejumlah tarif nol persen yang diberikan Indonesia kepada AS bukanlah kebijakan baru. Beberapa komoditas seperti gandum dan kedelai memang sejak lama sudah dikenakan tarif 0 persen.

Selain itu, pembelian energi dari Amerika Serikat juga disebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan sumber pasokan yang selama ini sudah berjalan secara bisnis ke bisnis.

Airlangga juga menepis kekhawatiran bahwa kesepakatan ART akan membuat Indonesia kehilangan daya saing atau mendorong relokasi industri ke negara lain seperti Vietnam.

Menurutnya, kebijakan tarif yang diberikan kepada Amerika Serikat sejatinya sejalan dengan perlakuan yang telah lebih dulu diberikan Indonesia kepada negara lain, termasuk China melalui skema kerja sama perdagangan yang sudah berjalan lebih dari dua dekade.

"Tarif yang diberikan ke Amerika itu sama dengan yang kita berikan kepada China. China malah kita berikan 20 tahun yang lalu. Nah Eropa baru akan kita berikan sesudah ratifikasi. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang kita sudah berikan ke berbagai negara," ujarnya.

Ia menambahkan Indonesia telah menjalin berbagai perjanjian dagang dengan banyak blok ekonomi, mulai dari negara-negara Eropa, Jepang, Korea Selatan, hingga kemitraan kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat, kata dia, justru menjadi salah satu negara terakhir yang menandatangani kesepakatan serupa dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) tetap memberlakukan tarif impor nol persen bagi sejumlah produk unggulan nasional, meski kebijakan dagang Negeri Paman Sam itu tengah mengalami dinamika.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan permintaan tersebut merujuk pada kesepakatan dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani kedua negara.

Dalam dokumen ART, Indonesia dan AS memiliki waktu 60 hari untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Selama periode itu, implementasi kebijakan berpotensi mengalami penyesuaian, terutama setelah adanya perubahan kebijakan tarif di AS.

Perkembangan terbaru menunjukkan Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif darurat yang diberlakukan sejak tahun lalu. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menggantinya dengan kebijakan tarif global sebesar 10 persen, namun kebijakan itu kembali berubah menjadi 15 persen.

Mengantisipasi situasi tersebut, Indonesia membuka opsi penerapan tarif impor 10 persen secara umum. Namun, pemerintah tetap meminta pengecualian untuk komoditas unggulan yang sebelumnya telah disepakati bebas tarif.

"Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi (komoditas ekspor) yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap," ujar Airlangga, Sabtu (21/2) waktu AS.

Komoditas yang dimaksud antara lain kopi, kakao, serta berbagai produk agrikultur lainnya sebagaimana tercantum dalam dokumen ART. Selain sektor pertanian, pemerintah juga meminta pembebasan tarif nol persen tetap berlaku untuk industri unggulan seperti tekstil dan pakaian jadi.

Secara hukum, Airlangga menilai peluang mempertahankan tarif nol persen masih terbuka. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam executive order yang berbeda dari aturan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Meski demikian, pemerintah tetap menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan sebelum ratifikasi final dilakukan.

"Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan," imbuhnya.

Airlangga menambahkan, berbagai skenario telah dibahas bersama otoritas perdagangan AS, termasuk dengan United States Trade Representative (USTR), sebelum penandatanganan ART pada Kamis pekan ini.

Menurut dia, pemerintah telah memperhitungkan berbagai risiko yang mungkin muncul akibat dinamika kebijakan dagang di AS. Indonesia, kata Airlangga, siap menghadapi seluruh perkembangan terkait kerja sama tersebut.

"Indonesia siap dengan berbagai skenario. Karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani," pungkasnya.

WASHINGTON DC, iNews.id - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Melalui perjanjian ini, sebanyak 1.819 produk Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk masuk ke pasar AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, perjanjian tersebut dinilai saling menguntungkan bagi kedua negara. Bagi Indonesia, ART membuka peluang ekspor yang lebih luas untuk sejumlah komoditas unggulan. 

Produk seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, rempah-rempah, komponen elektronik dan semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang kini mendapat tarif nol persen. Secara total, terdapat 1.819 pos tarif Indonesia yang memperoleh fasilitas tersebut.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, tarifnya adalah nol persen," kata Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Kamis (19/2).

Airlangga menambahkan, produk tekstil dan apparel Indonesia juga dapat masuk ke pasar AS dengan tarif nol persen melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ).

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif nol persen dengan mekanisme TRQ," ujarnya.

Baca Juga

Prabowo soal Perundingan Tarif Dagang RI-AS: Kita Telah Capai Kesepakatan yang Solid

Menurutnya, kesepakatan ini sangat penting bagi sektor tekstil yang menjadi sumber penghidupan sekitar 4 juta pekerja di Indonesia. Akses pasar yang lebih luas ke AS dinilai dapat menjaga keberlangsungan industri tersebut beserta keluarga para pekerja.

Baca Juga

Prabowo-Trump Teken Tarif Dagang usai Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian Gaza 

"Tentunya memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," papar Airlangga.

Kesepakatan ART merupakan hasil negosiasi intensif yang berlangsung sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025.

Baca Juga

Airlangga Bantah Kesepakatan Tarif AS Disetujui usai RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Sebelumnya, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen oleh AS. Setelah melalui proses perundingan, disepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen sebagai dasar. Namun, Indonesia berhasil mengamankan tarif 0–10 persen untuk produk tertentu melalui perjanjian tersebut.

Editor: Maria Christina

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menyampaikan sejumlah tindak lanjut investasi dan perdagangan usai penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (20/2/2026).

Rosan menjelaskan, dalam kerangka Agreement on Reciprocal Tariff, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi lingkup Kementerian Investasi dan instansi terkait di dalam negeri.

“Pada kesempatan ini dari kesepakatan antara Agreement Reciprocal Tariff ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di daerah,” ujarnya.

Salah satu peluang yang dibahas adalah rencana pembelian 50 unit pesawat dari pabrikan AS, Boeing.

“Di antaranya ada lock-up, pelancaran pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing walaupun sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Boeing dan ini akan kita lanjutkan,” kata Rosan.

Menurutnya, komunikasi awal dengan pihak Boeing telah dilakukan dan pembahasan akan diteruskan dalam tahap berikutnya.

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), namun tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Towarda New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Adapun, kesepakatan ART ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025. Salah satu poin kesepakatan yaitu terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel) Indonesia di pasar Negeri Paman Sam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

Pernyataan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait dengan tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan bahwa Presiden telah menerima undangan KTT tersebut yang akan digelar 19 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Senin (16/2/2026). Di antara agenda keberangkatan Prabowo ke AS adalah pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Prabowo dan rombongan terbatas telah lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari ini. Dalam keberangkatannya, Prabowo didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

"Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global," demikian keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (16/2/2026).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa Prabowo Subianto akan berangkat ke AS untuk menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan AS.

"Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada pekan lalu (11/2/2026).

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan Presiden Prabowo akan menghadiri KTT perdana BoP di AS pada 19 Februari 2026.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Pemerintah telah menerima undangan rapat perdana BoP itu dan Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir.

"Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Board of Peace sejak awal," kata Yvonne kepada Bisnis pada pekan lalu (11/2/2026).

Menurut Yvonne, dalam pertemuan perdana BoP itu, Indonesia akan menggunakan BoP untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

"Selain itu, mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," ujar Yvonne.