Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani pada Februari 2026 membawa angin segar bagi perdagangan nasional. Penurunan tarif resiprokal menjadi 19% dan pembebasan tarif untuk berbagai produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, kakao, tekstil, dan produk ekspor lainnya merupakan capaian diplomasi ekonomi yang patut diapresiasi.

Namun di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat satu isu yang memerlukan perhatian serius, yakni ketentuan Pasal 2.9 ART yang secara tekstual dapat ditafsirkan memberikan pembebasan sertifikasi halal dan pelabelan halal bagi produk manufaktur asal Amerika Serikat, termasuk kosmetik dan alat kesehatan. Interpretasi inilah yang kemudian memunculkan diskursus mengenai kemungkinan terjadinya disharmoni dengan sistem Jaminan Produk Halal yang berlaku di Indonesia.

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena mulai Oktober 2026 Indonesia memasuki fase penting implementasi wajib halal untuk berbagai produk nonpangan seperti kosmetik, suplemen kesehatan, obat tertentu, produk kimiawi, hingga alat kesehatan sesuai Pasal 161 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Bahkan, Kepolisian Republik Indonesia secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi wajib halal Oktober 2026 karena dipandang sebagai instrumen perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Dalam konteks inilah diperlukan jalan tengah yang tidak menempatkan perdagangan internasional dan perlindungan konsumen sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.

Harmonisasi Komitmen Internasional dan Kedaulatan Regulasi

Perdebatan mengenai ART sering kali terjebak pada dikotomi sederhana: apakah Indonesia harus memilih antara menjaga hubungan dagang dengan Amerika Serikat atau mempertahankan regulasi halal nasional.

Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu.

Secara hukum, kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif. Kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian dijabarkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2024. Negara memiliki kewajiban memberikan kepastian informasi kepada konsumen mengenai status halal suatu produk yang beredar di pasar. Sistem ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas penyelenggara jaminan produk halal.

Di sisi lain, Indonesia juga berkepentingan menjaga kredibilitasnya sebagai negara yang menghormati komitmen perdagangan internasional. Mengabaikan ART dapat menimbulkan risiko diplomatik dan ekonomi yang tidak kecil.

Karena itu, pendekatan yang tepat bukanlah memilih salah satu, melainkan melakukan harmonisasi antara keduanya. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa fasilitasi perdagangan tidak boleh menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi.

Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini implementasi teknis ART masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, diskursus mengenai sertifikasi halal produk asal Amerika Serikat tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara perdagangan internasional dan perlindungan konsumen, melainkan sebagai upaya mencari titik temu yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi hak konsumen, dan menjaga kredibilitas Indonesia dalam menjalankan komitmen internasional.

Mendorong Mutual Recognition, Bukan Pembebasan Total

Jalan tengah yang paling realistis adalah memperkuat mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau pengakuan timbal balik lembaga sertifikasi halal.

Dalam skema ini, Indonesia tidak perlu mewajibkan sertifikasi ulang terhadap produk Amerika Serikat yang telah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang diakui oleh BPJPH. Sebaliknya, produk tersebut cukup melalui proses registrasi dan verifikasi administratif yang lebih sederhana.

Sebagai contoh, apabila BPJPH mengakui lembaga sertifikasi halal tertentu di Amerika Serikat, maka produk yang telah memperoleh sertifikat halal dari lembaga tersebut tidak perlu menjalani proses sertifikasi ulang di Indonesia. Produk cukup melalui proses registrasi dan pengakuan sehingga tetap tercatat dalam sistem pengawasan halal nasional.

Pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan sekaligus.

Pertama, komitmen Indonesia dalam ART tetap dihormati karena hambatan administratif dapat dikurangi secara signifikan. Kedua, kewajiban halal nasional tetap terjaga karena standar halal tidak dihapuskan. Ketiga, pelaku usaha Amerika Serikat memperoleh kepastian dan kemudahan akses pasar. Keempat, konsumen Indonesia tetap memperoleh perlindungan karena produk yang beredar tetap berada dalam sistem pengawasan halal nasional.

Dengan kata lain, yang perlu dihapus bukanlah standar halal, melainkan birokrasi yang berlebihan.

Pendekatan ini juga lebih sejalan dengan perkembangan tata kelola halal global yang semakin mengarah pada pengakuan lintas negara daripada pengulangan proses sertifikasi.

Menjaga Persaingan Usaha yang Adil dan Perlindungan Konsumen

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah dampak terhadap iklim usaha nasional.

Apabila Pasal 2.9 ART diterapkan secara literal sehingga produk kosmetik dan alat kesehatan asal Amerika Serikat benar-benar dibebaskan dari kewajiban sertifikasi halal, sementara produk dalam negeri tetap diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut, maka berpotensi muncul persepsi ketimpangan regulasi di kalangan pelaku usaha nasional.

Pelaku usaha nasional harus menanggung biaya kepatuhan, audit halal, pengawasan, serta kewajiban pelabelan. Sebaliknya, produk impor dapat dipersepsikan memperoleh perlakuan yang lebih ringan apabila implementasi kebijakan tidak diatur secara hati-hati.

Situasi seperti ini berpotensi menciptakan regulatory asymmetry yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Lebih jauh lagi, konsumen dapat kehilangan kepastian informasi mengenai status halal suatu produk. Padahal inti dari sistem jaminan produk halal bukan semata-mata persoalan agama, melainkan juga hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar sebelum mengambil keputusan pembelian.

Karena itu, kebijakan implementasi ART harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif antara produk impor dan produk domestik. Prinsip level playing field harus tetap menjadi fondasi dalam membangun iklim usaha yang sehat.

Pemerintah dapat mengombinasikan pengakuan sertifikat halal luar negeri dengan penguatan pengawasan pasar (market surveillance), digitalisasi verifikasi sertifikat halal, dan percepatan layanan sertifikasi bagi pelaku usaha nasional. Dengan cara ini, efisiensi perdagangan dapat tercapai tanpa mengurangi perlindungan konsumen.

Menjadikan Halal sebagai Instrumen Daya Saing

Perdebatan mengenai sertifikasi halal sering kali dipandang sebagai hambatan perdagangan. Pandangan ini perlu diluruskan.

Dalam banyak negara, standar halal justru berkembang menjadi instrumen peningkatan daya saing produk. Sertifikasi halal memberikan jaminan kualitas, keamanan, keterlacakan bahan baku, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri halal dunia. Oleh karena itu, kebijakan halal seharusnya tidak diposisikan sebagai penghalang perdagangan, melainkan sebagai competitive advantage yang dapat meningkatkan nilai tambah produk nasional.

Jalan tengah yang diperlukan bukanlah menghapus kewajiban halal, melainkan membangun sistem pengakuan internasional yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, Indonesia tetap memperoleh manfaat ekonomi dari ART, menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta tetap memenuhi kewajiban konstitusional dalam melindungi konsumen.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu perjanjian perdagangan tidak hanya diukur dari peningkatan ekspor atau penurunan tarif. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen, keadilan usaha, dan kedaulatan regulasi nasional. Itulah jalan tengah yang perlu ditempuh Indonesia dalam menghadapi dinamika sertifikasi halal produk Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai kebijakan reciprocal tariff atau tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) justru membawa dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam meningkat sejak kebijakan tersebut diterapkan.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perjanjian Agreement Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS. Dia menjelaskan Indonesia tetap menikmati surplus besar dalam perdagangan dengan AS.

“Kan surplus kita US$18,11 miliar. Surplus kita kan, berarti kan kita nggak rugi berdagang dengan Amerika,” kata Budi dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang disiarkan melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Senin (25/5/2026).

Budi menjelaskan pemerintah menandatangani ART dengan AS setelah menunggu proses perundingan dagang selama hampir 30 tahun. Indonesia sebenarnya telah memulai kerangka negosiasi perdagangan dengan AS sejak penandatanganan Trade Investment Framework Agreement (TIFA) pada 1 Juli 1996.

Menurutnya, TIFA menjadi fondasi awal bagi perundingan perdagangan Indonesia-AS. Namun, negosiasi tersebut selalu menemui kegagalan selama puluhan tahun karena pasar AS dinilai sangat penting bagi ekspor Indonesia.

Dia menilai terwujudnya ART tidak lepas dari dukungan dan komitmen Presiden dalam mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian dagang strategis. Apalagi, surplus perdagangan Indonesia dengan AS menjadi yang terbesar dibanding negara lain, mencapai US$18,11 miliar pada tahun lalu. Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat sekitar US$30,6 miliar.

“Kalau misalnya kemudian tidak ada ART, mau dikemanakan yang US$30 miliar itu? Ekspornya mau dikemanakan? Apakah mau dipindahkan negara lain? Tidak mudah, karena itu 11%, surplus ekspor kita ke dunia itu 11% ke Amerika. Nah makanya justru kita harus bersyukur karena kita mempunyai ART itu,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan permintaan AS agar Indonesia meningkatkan impor sejumlah komoditas seperti gandum dan kedelai tidak merugikan industri nasional. Sebab, kedua komoditas tersebut selama ini memang dibutuhkan sebagai bahan baku industri domestik.

“Kita diminta impor gandum, diminta impor kedelai, semua bahan baku yang kita butuhkan. Justru kalau kita nggak impor gandum, nggak impor kedelai, ya kita malah industri dalam diri kita nggak jalan,” ujarnya.

Menurut Budi, keberadaan ART justru membuat akses produk Indonesia ke pasar AS menjadi lebih kompetitif karena memperoleh tarif yang lebih rendah dibanding negara lain.

Dia menyebut ekspor Indonesia ke AS terus meningkat sejak kebijakan reciprocal tariff diberlakukan. Bahkan, AS kini menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia.

“Sejak resiprokal tarif itu ekspor kita meningkat, bahkan surplus kita nomor satu itu justru sejak diberlakukan resiprokal tarif. Tadinya yang nomor satu itu selalu India. Tetapi begitu resiprokal tarif diterapkan, justru Amerika jadi nomor satu,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memperoleh kemudahan akses pasar terhadap 1.918 pos tarif harmonized system (HS), termasuk sejumlah produk dengan tarif masuk 0%.

Di sisi lain, Budi menuturkan kondisi perdagangan global saat ini menghadapi tekanan besar akibat kebijakan reciprocal tariff hingga konflik geopolitik yang mengganggu arus perdagangan dunia. Meski demikian, kinerja ekspor Indonesia dinilai masih relatif positif dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Budi menjelaskan, secara bulanan ekspor Indonesia pada periode Januari–Februari 2026 masih tumbuh 0,05%. Sementara itu, secara tahunan, ekspor nonmigas Indonesia pada Januari–Maret 2026 juga tercatat meningkat 0,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, capaian tersebut lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya yang justru mengalami kontraksi ekspor. Mengacu data Trade Map, ekspor kawasan ASEAN tercatat turun hingga 12%, sementara Singapura mengalami penurunan 21%, Malaysia -8%, dan Thailand -6%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan mulai dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) hingga dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada acara Bisnis Indonesia Forum yang digelar Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Menko Airlangga Hartarto akan segera bertemu dengan pihak EAEU maupun pemerintah AS, yakni Utusan Perdagangan (USTR) dalam satu bulan ke depan.

"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono di forum yang diselenggarakan Bisnis Indonesia itu, dikutip Minggu (3/5/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa Indonesia kini memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor dengan berbagai perjanjian perdagangan maupun kerja sama ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara lain. Termasuk di antaranya adalah dengan Kanada dan Uni Eropa.

Menurut Susi, pemerintah menargetkan perjanjian dagang bebas dengan 27 negara di Uni Eropa dapat berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, kedua pihak masih melaksanakan tahap legal drafting maupun scrubbing.

Pada Mei 2026 ini, pihaknya juga akan terbang ke AS untuk bertemu USTR guna membahas tindak lanjut penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang diinvestigasi oleh AS terkait dugaan pelanggaran perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia diselidiki terkait dengan dugaan excess capacity maupun forced labor (kerja paksa). Namun, Susi mengeklaim yang dijalani Indonesia sebenarnya bukan investigasi.

"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, saat ini tarif impor yang berlaku adalah tarif global 15% selama 150 hari sampai Juli 2026. Susi menyebut nantinya Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengenakan tarif impor berbasis pasal 301 setelah tarif impor global 15% selesai masa berlakunya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disebut akan bertemu dengan pihak USTR guna mengklarifikasi soal dugaan excess capacity dan forced labor.

"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut pemerintah telah bersiap-siap menghadapi investigasi Section 301 yang dilakukan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia.

Adapun Section 301 merupakan bagian dari peninjauan praktik dan kebijakan perdagangan AS dengan negara mitra.

Busan mengatakan, beberapa waktu lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menggelar rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait dan asosiasi pengusaha.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

“(Membahas) apa yang harus kita lakukan, pembelaan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari investigasi 301 ini,” ujar Busan saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Busan, agenda investigasi Section 301 itu bergulir beberapa waktu setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan perjanjian dagang resiprokal dan menetapkan bea masuk impor 10 persen untuk 150 hari.

Setelah putusan itu diketok palu, pemerintah AS kemudian menyatakan akan menggelar investigasi Section 301 terhadap sejumlah negara.

“Salah satunya Indonesia itu berkaitan dengan ekses kapasitas manufaktur,” kata Busan.

Menurutnya, investigasi ini bisa saja menjadi dasar bagi pemerintah AS dalam menetapkan tarif impor baru.

“Kita juga belum tahu ya, tapi kita belum tahu pasti,” kata dia.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tahapan investigasi ini sebenarnya mirip trade remedies yang mencakup written submission dan public hearing. Namun, dari sisi dasar hukum keduanya berbeda karena investigasi Section 301 mengacu pada ketentuan tersendiri.

PIXABAY/JANNO NIVERGALL Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

“Nah itu yang harus kita lakukan bagaimana pembelaan kita dan kita sekarang sedang menyiapkan posisi kita,” ucap Busan.

Ia mengaku bersyukur saat ini Indonesia telah meneken kesepakatan dagang atau Agreement Reciprocal Trade (ART) dengan AS.

Dalam kesepakatan itu terdapat klausul yang mengatur sengketa dagang antara Indonesia dengan AS diselesaikan melalui Council on Trade and Investment.

Kendati demikian, Busan menyatakan pemerintah bakal mengikuti proses investigasi Section 301 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Mudah-mudahan tidak ada masalah buat kita karena kita sudah punya ART,” kata Busan.

Sebelumnya, AS menyatakan bakal menggelar investigasi Section 301 guna mengkaji kerja sama dagang dengan Indonesia.

Investigasi itu bakal dilakukan United States Trade Representative (USTR) terhadap dua isu utama.

Penyelidikan pertama menyangkut dugaan praktik mempertahankan atau menciptakan kapasitas berlebih di industri sektor manufaktur (structural excess capacity).

Penyelidikan kedua menyangkut efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapan untuk membela kepentingan industri panel surya nasional, menyusul ancaman tarif hingga 143% karena penyelidikan antisubsidi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap barang ekspor Indonesia tersebut.

“Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Departemen Perdagangan AS (USDOC) pada Selasa (24/2/2026) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia. Tarif yang dikenakan kepada Indonesia berkisar 85,9–143,30%. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.

Secara komparatif, Kemendag mencatat bahwa tarif yang dikenakan kepada Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asean lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14–168%, Vietnam 68% sampai 542%, Thailand di kisaran 99% sampai 263% dan Kamboja melampaui 3.400%.

“Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS,” jelas sosok yang kerap disapa Busan itu.

Budi Santoso mengemukakan bahwa sejak kasus ini mulai bergulir pada Agustus 2025, Indonesia telah merespons dengan menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif industri untuk menghindari penerapan metode Adverse Facts Available (AFA). Metode ini menekankan penggunaan data yang tersedia oleh otoritas penyelidik apabila negara tertuduh dinilai tidak kooperatif. Langkah tersebut berpotensi menghasilkan tarif lebih tinggi.

“Dalam mekanisme trade remedies di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia [WTO], kelengkapan dan akurasi data menjadi faktor krusial,” kata Busan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha. Salah satunya melalui penguatan konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang direncanakan pada April 2026.

“Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy.

Dalam tahap lanjutan, USDOC akan memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang dianggap subsidi. Selain itu, bahan baku impor asal China ditengarai memperoleh subsidi dari Pemerintah China dan dinilai sebagai bentuk subsidi transnasional oleh AS.

Tommy mengatakan, Kemendag telah menempuh langkah advokasi dan sinergi dengan para pelaku industri panel surya, kementerian, dan lembaga di Batam pada November 2025. Sinergi itu untuk memperkuat posisi pembelaan Indonesia.

“Pemerintah memandang isu ini sebagai perkembangan baru dalam praktik trade remedies. Kesiapan dokumentasi dan transparansi informasi menjadi prioritas utama dalam proses pembelaan,” terang Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menegaskan, negara akan selalu hadir melindungi kepentingan eksportir nasional. Indonesia tetap menjaga hubungan perdagangan dengan AS sembari memastikan kepentingan nasional dan daya saing industri dalam negeri tetap terlindungi.

“Pemerintah berkomitmen penuh membantu pelaku usaha yang menghadapi tuduhan dumping, subsidi, maupun safeguard untuk menjaga akses pasar dan keberlanjutan ekspor Indonesia,” pungkas Reza.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) mengumumkan sejumlah negara sudah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh USTR dalam akun resmi X @USTradeRep, bahwa AS telah mengamankan perjanjian dagang resiprokal dengan delapan negara. Deretan negara yang telah menandatangani perjanjian dagang dengan AS itu antara lain Malaysia, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Taiwan, dan Indonesia.

"Dari Buenos Aires hingga Kuala Lumpur, @POTUS [Presiden AS Donald Trump] terus mengamankan perjanjian perdagangan resiprokal dengan mitra kami di seluruh dunia," tulis di akun @USTradeRep dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Khusus dengan Indonesia, di akun X, USTR membeberkan bahwa dari kesepakatan perdagangan AS-Indonesia itu telah diamankan nilai investasi sekitar US$33 miliar di AS. Di antara investasi itu adalah US$15 miliar komoditas energi AS, US$13,5 miliar pesawat komersial, barang, dan jasa terkait penerbangan, serta US$4,5 miliar produk pertanian AS.

"Kesepakatan perdagangan Presiden Trump dengan Indonesia membuka akses bagi eksportir Amerika ke negara terpadat keempat di dunia, menciptakan peluang komersial yang berarti bagi petani dan produsen Amerika," tulis USTR di akun X.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS tertuang dalam The Agreement on Reciprocal Trade (ART) bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance. Perjanjian ini diteken langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Trump di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Namun, saat ini kesepakatan tersebut terancam tak bisa berlaku usai Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatalkan tarif resiprokal dan tarif yang berlaku secara global hanya 10%.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh umat Islam agar tidak membeli barang yang tidak memiliki label halal.

Hal tersebut merupakan respons MUI terhadap perjanjian perdagangan resiprokal dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dalam perjanjian itu, Indonesia akan membebaskan produk asal AS yang masuk ke Indonesia dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

"Kalau nggak ada sertifikasi halalnya, tidak usah beli," ujar Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis dalam unggahan video di Instagram miliknya, dikutip Senin (23/2/2026).

Cholil menambahkan bahwa pembebasan label halal barang dari AS ini akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebaliknya, barang yang sudah memiliki label halal justru lebih aman.

Pasalnya, penyematan label halal memiliki badan yang bertanggung jawab atas hal itu, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Kalau tidak ada label halalnya, berarti tidak ada yang tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? BPJPH. Dan di situ ada komite halalnya, ada komisi fatwa yang menghalalkan," imbuhnya.

Di samping itu, Cholil mengemukakan bahwa MUI bakal menganalisis apakah perjanjian kerja sama dengan AS soal produk halal ini melanggar aturan di Indonesia atau tidak.

"Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal, tidak usah belanja yang ada label halalnya. Nanti kita bisa mempertimbangkan apakah ini melanggar undang-undang atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, ketentuan baru terkait sertifikasi halal dalam perjanjian perdagangan dengan AS tercantum dalam Article 2.9 dan Article 2.22 yang mengatur ketentuan halal untuk produk manufaktur, pangan, dan pertanian asal AS.

Dalam Article 2.9 tentang Ketentuan Halal untuk Produk Manufaktur, disebutkan bahwa dengan tujuan memfasilitasi ekspor AS atas produk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya yang saat ini mungkin diwajibkan memiliki sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk asal AS dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

Sementara itu, dalam Article 2.22 tentang Ketentuan Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian, Indonesia menyatakan akan menerima praktik penyembelihan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait mineral kritis, tidak akan mengorbankan kebijakan hilirisasi nasional.

Hal ini setelah pemerintah menyepakati dokumen kesepakatan dagangToward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Allianceatau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan kesepakatan dalam kerangkaAgreement on Reciprocal Trade(ART) justru diarahkan untuk memperkuat pengolahan di dalam negeri.

Dia pun menepis anggapan bahwa kerja sama tersebut membuka peluang ekspor bahan mentah ke Negeri Paman Sam.

“Tidak. Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika Serikat. Pemerintah tidak melonggarkan larangan ekspor bahan mentah dengan adanya kesepakatan ini,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/2/2026).

Penegasan ini menjadi krusial di tengah kekhawatiran bahwa kebutuhan AS terhadap pasokan mineral strategis dapat mendorong relaksasi kebijakan ekspor. Mineral kritis dan rare earths saat ini menjadi komoditas penting dalam rantai pasok global, terutama untuk industri teknologi, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Namun pemerintah memastikan kerja sama tersebut justru dirancang untuk memperdalam nilai tambah di dalam negeri.

“Perjanjian ART justru mendorong perusahaan AS untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi serta pengembangan industri pengolahan untuk mineral kritis dan rare earths,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, investasi dan kolaborasi diarahkan pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di Indonesia. Artinya, rantai produksi tidak berhenti di tahap ekstraksi, melainkan berlanjut hingga tahap pemrosesan sebelum komoditas dipasarkan ke luar negeri. Dia menambahkan pola bisnis yang dibuka tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Perusahaan AS dapat melakukan penambangan dan pengolahan di dalam negeri untuk kemudian komoditas yang sudah diproses tersebut dapat diekspor sama seperti praktik bisnis yang saat ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani dokumen kesepakatan dagang pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat di AS.

Dokumen tersebut berisi kerangka kerja perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS, yang meliputi pengaturan akses pasar, penyelarasan standar, serta komitmen untuk menekan berbagai hambatan perdagangan.

Kesepakatan tersebut sekaligus dinilai menjadi pijakan baru dalam memperkuat kemitraan ekonomi strategis kedua negara di tengah dinamika dan ketidakpastian perdagangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani 11 Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi turunan dari kesepakatan Agreement of Reciprocal Trade.

Penandatanganan dokumen utama bertajuk “Toward a New Golden Age for the AS-Indonesia Alliance” dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (20/2/2026), di Washington D.C.

Airlangga mengatakan bahwa kemarin telah ditandatangani 11 Memorandum of Understanding, mencakup perdagangan sebagai turunan dari agreement reciprocal trade, pembelian energi, pertanian, dan lain-lain dengan nilai sebesar Rp38,4 miliar atau sekitar Rp649,5 triliun, termasuk sektor teknologi.

“Nah di samping itu juga ada pengembangan critical mineral dalam hal ini adalah perpanjangan daripada report Memoran dari 2041 sampai 2061,” ujar Airlangga dalam forum tersebut.

Airlangga merinci, kerja sama tersebut mencakup pembelian jagung, kapas (cotton), shredded worn clothes, furnitur, hingga oil field recovery. Selain itu, kedua negara juga menyepakati pengembangan hilirisasi silika menjadi silica ion untuk produksi semikonduktor.

“Kemudian ada pembelian jagung, pembelian cotton, kemudian terkait dengan shredded worn clothes, kemudian terkait dengan furniture, terkait dengan oil field recovery, kemudian juga ada hirisasi dari pengembangan silica sampai silica ion untuk produksi semiconductor. Di samping itu juga ada juga kerjasama antara kawasan industri ataupun kawasan perdagangan dengan perusahaan Amerika,” jelasnya.

Kerja sama juga mencakup penguatan kawasan industri dan kawasan perdagangan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan AS.

Council of Trade and Investment

Airlangga menambahkan, dokumen Agreement of Reciprocal Trade juga memuat pembentukan Council of Trade and Investment sebagai forum ekonomi bilateral permanen.

“Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong pertemuan ekonomi dan ini salah satu daripada perjanjian yang membentuk Council of Trade and Investment,” kata Airlangga.

Forum tersebut akan menjadi wadah pembahasan berbagai isu investasi dan perdagangan, termasuk jika terjadi lonjakan tarif atau kebijakan yang berpotensi mengganggu neraca perdagangan kedua negara.

“Sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara dan ini hasil daripada Agreement of Reciprocal Trade sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam Council of Trade apabila terjadi kenaikan yang diluar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu raca daripada kedua negara,” paparnya.

Menurut Airlangga, visi utama perjanjian ini adalah mendorong kemakmuran bersama, memperkuat rantai pasok, serta tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.

“Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk membuatkan kemakmuran ekonomi bersama lantai pasok yang kuat dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara,” tegasnya.

Dia juga menyebut pertemuan bilateral antara Prabowo dan Trump berlangsung sekitar 30 menit setelah agenda Board of Peace, dan lampiran teknis perjanjian turut dibahas bersama di kantor USTR dengan Ambassador Jamieson Greer.

Dengan kesepakatan ini, pemerintah berharap hubungan ekonomi Indonesia–AS memasuki babak baru yang lebih terstruktur dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.

“Jadi saya garis bawahi menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditangani,” tandas Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah menandatangani kerja sama Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang diberi judul Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia dan AS sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Salah satu perjanjian ini ialah membentuk Council of Trade and Investment sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara," ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2/2026).

Airlangga mengatakan seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan AS nantinya akan dibahas terlebih dahulu di dalam Council of Trade apabila terjadi kenaikan yang terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca kedua negara. Dia mengatakan tujuan dan visi perjanjian untuk mengujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara.

"Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani," ucap Airlangga.

Sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025 yang lalu, ucap dia, pemerintah Indonesia telah mengirimkan empat surat untuk proses negosiasi tarif pada April, Juni, Juli dan Agustus 2025 dan juga 90 persen daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi AS. Airlangga menyebut usulan Indonesia dipenuhi AS yang tertuang dalam ART.

"AS melakukan penurunan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia, itu seperti yang dituangkan dalam Joint Statement yang lalu," sambung dia.

Berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain, Airlangga mengatakan AS mencabut pasal-pasal yang nonkerjasama ekonomi untun Indonesia seperti terkait pengembangan reaktor nuklir, terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, pertahanan dan keamanan perbatasan.

"Sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan," lanjut Airlangga.

Dalam ART ini, lanjut dia, ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah nol persen. Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, ucap dia, AS juga akan memberikan tarif nol persen dengan mekanisme tarif rate kuota.

"Tentunya ini memberikan manfaat bagi empat juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menyampaikan sejumlah tindak lanjut investasi dan perdagangan usai penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (20/2/2026).

Rosan menjelaskan, dalam kerangka Agreement on Reciprocal Tariff, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi lingkup Kementerian Investasi dan instansi terkait di dalam negeri.

“Pada kesempatan ini dari kesepakatan antara Agreement Reciprocal Tariff ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di daerah,” ujarnya.

Salah satu peluang yang dibahas adalah rencana pembelian 50 unit pesawat dari pabrikan AS, Boeing.

“Di antaranya ada lock-up, pelancaran pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing walaupun sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Boeing dan ini akan kita lanjutkan,” kata Rosan.

Menurutnya, komunikasi awal dengan pihak Boeing telah dilakukan dan pembahasan akan diteruskan dalam tahap berikutnya.

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), namun tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Towarda New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Adapun, kesepakatan ART ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025. Salah satu poin kesepakatan yaitu terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel) Indonesia di pasar Negeri Paman Sam.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), namun tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Adapun, kesepakatan ART ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025. Salah satu poin kesepakatan yaitu terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel) Indonesia di pasar Negeri Paman Sam.

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," kata Airlangga.

Berdasarkan dokumen resmi perjanjian ART, mekanisme fasilitas tarif preferensi untuk sektor padat karya ini didesain secara resiprokal. AS berkomitmen membentuk mekanisme yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia menerima tingkat tarif resiprokal nol.

Kendati, mekanisme ini memuat prasyarat kuantitatif, yaitu volume impor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia yang diizinkan masuk ke AS dengan penurunan tarif akan ditentukan berdasarkan rasio kuantitas ekspor bahan baku tekstil dari AS ke Indonesia, seperti kapas atau serat buatan (man-made fiber) produksi AS seperti yang ditekankan pada Article 6.3 dokumen perjanjian ART.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan 1.819 pos tarif produk Indonesia yang kini menikmati akses tarif 0% di AS mencakup minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Sebagai timbal balik, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas pembebasan tarif 0% untuk sejumlah produk agrikultur asal AS. Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa langkah ini justru sejalan dengan kepentingan pengendalian inflasi pangan domestik.

"Masyarakat Indonesia akan membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean [kedelai] ataupun wheat [gandum], dalam hal ini noodle [mie] ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan kedua negara sepakat untuk merevitalisasi Council on Trade and Investment untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan memitigasi risiko lonjakan impor ke depannya.

Menurut mantan menteri perindustrian itu, forum itu akan menjadi dewan ekonomi bilateral untuk menyelesaikan potensi sengketa perdagangan dan anomali arus barang.