Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan Surat Presiden (Supres) ke DPR untuk segera meratifikasi Perjanjian Dagang Bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) menjadi undang-undang.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Indonesian-Belarusian Business Forum, Selasa (30/6/2026). Pada forum bisnis yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri kedua negara, dunia usaha saling bertemu untuk saling menjajaki peluang kerja sama hingga menandatangani nota kesepahaman.

Airlangga menyebut Supres dimaksud tengah dipersiapkan oleh Presiden. Dia menargetkan DPR RI untuk meratifikasi perjanjian dagang ini menyusul Rusia dan Belarus. Sebab, kedua negara ini sudah meratifikasi free trade agreement (FTA) yang sudah diteken dengan Indonesia sejak akhir 2025.

"Indonesia berjanji untuk melakukan ratifikasi dalam tahun ini. Saya pikir Presiden tengah menyiapkan surat ke parlemen untuk meratifikasi perjanjian dagang EAEU. Jadi, ini adalah fase baru untuk Indonesia dan EAEU," terangnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Untuk diketahui, adanya FTA akan membuat kedua negara saling memperluas pasar ekspor. Hal ini berkat pemberlakukan tarif bea masuk 0% untuk 90% produk dari Indonesia yang masuk ke kawasan EAEU seperti Armenia, Belarus, Kazakshtan, Kyrgyzstan, dan Rusia, maupun sebaliknya.

Airlangga menyebut hubungan dagang Indonesia dan Belarus secara khusus bersifat saling melengkapi. Kerja sama kedua negara turut meliputi area perdagangan, investasi, industri, pertanian, transportasi serta teknologi.

Dari sisi perdagangan, FTA dengan Belarus akan memperluas pasar ekspor Indonesia untuk produk kakao, karet, obat-obatan medis, makanan laut (seafood), serta kopi.

Sebaliknya, kerja sama dengan Belarus bisa mempermudah Indonesia untuk mengimpor mesin industri pertanian serta angkutan maupun alat berat untuk pertambangan. Airlangga mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 800 juta ton batu bara setiap tahunnya sehingga kerja sama pengadaan dump truck dengan Belarus turut menjadi potensi.

Begitu pula dengan produk kelapa sawit, yang mana produknnya diekspor 50 juta ton setiap tahunnya. Kerja sama dengan Belarus diharapkan berfokus pada modernisasi alat pertanian dan turut menggaet industri dalam negeri.

"Ini adalah dua sektor dengan prioritas tertinggi di perekonomian Indonesia. Di atas itu, Indonesia juga mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik. Jadi apabila semua mesin dan peralatan Belarus digabungan dengan ekosistem baterai kendaraan listrik Indonesia, maka kita bisa menjual produk yang lebih hijau ke pasar," kata Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Di sisi lain, Airlangga turut mengungkap potensi kerja sama Indonesia dan Belarus dalam hal penghilirian silika. Belarus dinilai memiliki teknologi yang memadai untuk mendukung keinginan Indonesia untuk penghiliran komoditas tersebut.

Menurut Airlangga, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan dagang yang kuat dengan total nilai perdagangan pada 2025 sebesar US$221,3 juta. Nilai ini meningkat 72% lebih dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Januari-April 2025, perdagangan kedua negara juga sudah mencapai US$98,8 juta atau meningkat 30,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor Indonesia yang meningkat ke Belarus mencakup elektronik, peralatan listrik, produk perikanan, karet, kakao, dan produk kelapa sawit.

Tidak hanya perdagangan, kerja sama investasi kedua negara juga naik ke sekitar 300 proyek. Proyek-proyek ini meliputi sektor konstruksi, perdagangan, jasa perbaikan, hospitality, serta layanan lainnya.

Bahkan, pada kuartal I/2026 saja, proyek investasi antara kedua negara juga sudah mencapai 200 proyek.

Potensi lain kerja sama investasi Indonesia dengan salah satu negara kawasan Eurasia ini turut mencakup produk pupuk. BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) yang telah mengimpor pupuk potash selama 20 tahun dari Belarus tengah berupaya untuk ke dalam struktur kepemilikan saham perusahaan di sana.

"Saya pikir PT Pupuk telah melakukan uji tuntas untuk terlibat dalam penambangan kalium di Belarus. Jadi saya pikir dengan itu, akan ada timbal balik investasi antara Indonesia dan Belarus," ucapnya.

Adapun pada forum tersebut, pebisnis dari Indonesia dan Belarus menandatangani 17 nota kesepahaman (MoU) secara business-to-business dengan nilai komersial hinga US$24 juta. Produk yang dikerjasamakan turut meliputi alat berat dan produk susu.

IDXChannel— Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama Tim Amirul Hajj meninjau dua dapur katering penyedia konsumsi jamaah haji Indonesia di Madinah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jamaah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke rantai pasok katering haji di Arab Saudi.

Dua dapur yang dikunjungi merupakan bagian dari belasan dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi jamaah haji Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaj memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.

"Kami ingin memastikan bahwa dapur-dapur yang melayani jamaah Indonesia bekerja dengan baik, bersih, sehat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah," ujar Menhaj di dapur Uhud Taibah, Madinah, Arab Saudi, dikutip Kamis (4/6/2026).

Selain meninjau kualitas layanan, Gus Irfan sapaan akrabnya juga melihat peluang pemanfaatan bahan baku asal Indonesia dalam penyediaan konsumsi jamaah haji. Menurutnya, banyak produk yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Saat meninjau dapur, ia menemukan sejumlah bahan pangan yang memiliki kemiripan dengan produk Indonesia, mulai dari santan, ikan patin, ikan teri, hingga berbagai bumbu masakan Nusantara.

"Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar," katanya.

Menurut Menhaj, pemerintah sebenarnya telah mulai menjajaki pengiriman berbagai komoditas pangan Indonesia ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan konsumsi jamaah haji.

Sejumlah komoditas yang pernah dicoba untuk dikirim antara lain beras dan berbagai jenis bumbu masakan.

Namun upaya tersebut belum berjalan optimal karena terkendala situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi dan meningkatnya biaya logistik.

"Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana," ujarnya.

Dia berharap kondisi kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga distribusi logistik kembali normal dan produk-produk Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Arab Saudi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan katering haji.

Menurut Menhaj, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan konsumsi jamaah haji sangat terbuka lebar.

Berbagai produk yang saat ini digunakan dalam katering haji, mulai dari ikan teri, asam jawa, santan, hingga ikan patin, merupakan komoditas yang dapat diproduksi Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah bersaing.

"Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi," katanya.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong penggunaan produk Indonesia melalui berbagai skema kerja sama dengan penyedia katering. Salah satunya dengan memasukkan penggunaan komoditas tertentu ke dalam kontrak layanan konsumsi jamaah.

"Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji," ujarnya.

Menhaj menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jamaah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.

"Kita ingin jamaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global," katanya

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang yang diproduksi dari hasil kerja paksa. Temuan tersebut berpotensi berujung pada pengenaan tarif tambahan terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) pada Selasa (2/6/2026) mengumumkan hasil investigasi terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi terkait penerapan larangan impor barang hasil kerja paksa berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.

Dalam hasil investigasi tersebut, Indonesia termasuk dalam enam negara yang dinilai gagal menegakkan secara efektif larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Lima negara lainnya adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

USTR menyatakan kegagalan suatu negara menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak adil, mengganggu perdagangan internasional, serta membuka peluang masuknya produk yang diproduksi dengan praktik eksploitasi tenaga kerja ke rantai pasok global.

“Gagalnya mitra dagang utama kami menangani impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Kondisi ini memaksa pekerja Amerika bersaing secara tidak adil di pasar global,” ujar U.S. Trade Representative Jamieson Greer dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/6/2026).

Sebagai tindak lanjut, USTR mengusulkan pengenaan tarif tambahan terhadap seluruh produk yang berasal dari negara-negara yang menjadi objek investigasi.

Untuk negara yang telah memiliki atau berkomitmen menerapkan larangan impor barang hasil kerja paksa, USTR mengusulkan tarif tambahan sebesar 10%. Sementara itu, negara yang dinilai belum memiliki regulasi tersebut diusulkan dikenai tarif tambahan 12,5%.

Meski demikian, usulan tersebut belum berlaku. USTR masih membuka periode konsultasi publik hingga 6 Juli 2026 dan akan menggelar dengar pendapat pada 7 Juli 2026 sebelum menetapkan kebijakan final. Adapun, investigasi ini dimulai pada 12 Maret 2026.

Menurut USTR, Indonesia dan sejumlah negara lain dinilai belum mampu memastikan larangan impor barang hasil kerja paksa diterapkan secara efektif sehingga berpotensi memungkinkan masuknya produk-produk yang dibuat dengan praktik kerja paksa ke dalam rantai perdagangan internasional.

Temuan tersebut tidak secara langsung menyatakan Indonesia memproduksi barang menggunakan kerja paksa, melainkan menyoroti efektivitas pengawasan terhadap impor barang yang diduga berasal dari praktik kerja paksa di negara lain.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung produk-produk asli Indonesia yang mendunia, antara lain Indomie, Kopiko, hingga Es Teler 77.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Sebaliknya, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap dijalankan secara sehat dan bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar, tapi besar tapi bener jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menilai sejumlah perusahaan nasional telah menunjukkan kemampuan bersaing di pasar internasional. Ia mencontohkan produk-produk Indonesia yang sudah dikenal luas di berbagai negara.

Menurut dia, produk mi instan milik Indofood, yakni Indomie, telah memiliki pasar global yang kuat bahkan dikenal luas di Eropa hingga Afrika.

“Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka,” katanya.

Selain itu, Prabowo juga memuji keberhasilan Mayora Indah dalam memasarkan produk permen kopi Kopiko ke pasar internasional.

“Perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador, presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana,” ujar Prabowo yang langsung disambut tawa peserta sidang.

Suasana sidang sempat mencair ketika Prabowo beberapa kali melontarkan candaan di tengah pidatonya. Saat meminta izin minum kopi kepada pimpinan sidang Puan Maharani, ia menyebut produk Kopiko akan disukai karena presidennya gemar minum kopi.

“Kopiko seneng presidennya peminum kopi,” katanya berseloroh.

Prabowo juga menyinggung pentingnya mendorong perusahaan swasta nasional agar semakin unggul dan mampu memperluas pasar.

Ia bahkan menyebut salah satu jaringan kuliner nasional, Es Teler 77, sebagai contoh merek lokal yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Ada juga itu es apa itu, Es Teler 77, berapa? 77 kan. Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya Es Teler 88,” ujar Prabowo yang kembali memancing gelak tawa anggota dewan.

Candaan tersebut dilanjutkan dengan gurauan terkait kader Partai Gerindra yang hadir dalam sidang.

“Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak,” kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Paviliun Indonesia di ajang Food and Hospitality (FHA) Asia 2026 Singapura mencatat kontrak ekspor Rp54,5 miliar di tengah ketidakpastian perdagangan global. Partisipasi ini sekaligus membuka akses UMKM ke rantai pasok makanan dan minuman regional.

KBRI Singapura bersama Kementerian Perdagangan, didukung Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, membawa 40 pelaku UMKM dalam pameran tersebut yang digelar di Singapore Expo, 21–24 April 2026.

Selama empat hari, Paviliun Indonesia dikunjungi 6.012 pengunjung dan menghasilkan 14 kontrak ekspor senilai 3,17 juta dolar AS atau sekitar Rp54,5 miliar. Produk yang dipasarkan mencakup madu, bumbu organik, produk pertanian, hingga makanan dan minuman olahan.

Selain kontrak tersebut, terdapat potensi transaksi lanjutan senilai 10,3 juta dolar AS atau sekitar Rp177 miliar. Produk yang diminati meliputi mi instan sehat, snack organik, produk perikanan, susu, hingga rempah.

Duta Besar RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan mengatakan, dukungan pemerintah diperlukan agar UMKM mampu masuk pasar global di tengah dinamika perdagangan. Ia menilai promosi, pembinaan, dan pembiayaan harus berjalan seiring untuk memperkuat daya saing.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, keikutsertaan Indonesia di FHA menjadi jalur strategis memperluas pasar. “Ini merupakan platform promosi berkelanjutan yang sangat baik untuk memberikan kesempatan bagi UMKM Indonesia masuk ke dalam rantai pasok industri makanan dan minuman regional, bahkan global,” ujar Fajarini dalam siaran persnya, Kamis (30/4/2026).

Fajarini menambahkan sektor makanan dan minuman menjadi penopang ekspor nasional dengan pertumbuhan 23,35 persen pada 2025. Ekspor ke Singapura juga tumbuh 23,21 persen pada periode yang sama.

Kemendag mendorong sinergi lanjutan dengan Bank Indonesia, Himbara, dan sektor lainnya untuk memperkuat promosi ekspor. Upaya ini ditujukan agar UMKM dapat memperluas penetrasi pasar sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform e-commerce business-to-business (B2B) Alibaba meluncurkan layanan Trade Assurance untuk menghadirkan lingkungan perdagangan yang lebih aman di Indonesia.

Trade Assurance adalah layanan perlindungan pembayaran. Jika dianalogikan dengan transaksi lokal di Indonesia, Trade Assurance berfungsi mirip dengan sistem Rekening Bersama (Rekber) atau escrow, namun untuk skala perdagangan internasional (ekspor-impor).

Head of Global Supply Chain Services Alibaba.com Summer Gao, menjelaskan program ini tidak hanya melindungi pembeli, tetapi juga penjual, sehingga proses transaksi mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman menjadi lebih aman dan mudah.

Trade Assurance sendiri sebenarnya sudah diluncurkan sejak tahun lalu di beberapa negara di wilayah Asia dan Eropa. Saat ini, layanan tersebut telah hadir di 16 pasar di luar China. Namun, Gao mengatakan program ini ditargetkan akan menjangkau lebih banyak negara.

“Tentu saja tujuan kami adalah menjangkau lebih dari 200 negara dan wilayah karena jumlah seller tidak terbatas,” kata Gao saat acara peluncuran Trade Assurance di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia mengatakan bagi perusahaan yang berminat dengan Trade Assurance, pada tahun pertama biaya yang dikenakan sekitar 3% dari biaya normal sebesar 6%.

Selain itu, pengguna baru akan mendapatkan gratis untuk tiga pesanan pertama. Sementara itu, biaya maksimal dibatasi sebesar US$100 atau sekitar Rp1,7 juta per transaksi. Adapun biaya layanan Trade Assurance sepenuhnya ditanggung oleh penjual.

“Biaya US$100 merupakan kebijakan kami untuk pasar emerging market dan pasar B2B,” jelas Gao.

Head of South and Southeast Asia Alibaba.com, Roger Luo, mengatakan produk Indonesia memiliki potensi besar di pasar global. Penerima produk ekspor terbesar melalui platform Alibaba.com saat ini adalah Amerika dan Eropa. Namun, pasar di Asia juga terus berkembang, baik dari jumlah maupun nilainya.

“Indonesia tidak hanya akan mengekspor ke Amerika dan Eropa, tetapi juga ke Asia Tenggara di masa depan,” ujarnya.

Untuk menggunakan layanan ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

Perusahaan harus terdaftar sebagai anggota Alibaba.com.

Perusahaan telah memposting produk di platform Alibaba.com.

Pihak Alibaba akan membantu penjual mengaktifkan logo Trade Assurance di halaman produk atau halaman perusahaan.

Untuk jumlah posting produk, Alibaba.com tidak membatasi jumlahnya. Namun, perusahaan disarankan untuk memposting 100 hingga 300 produk agar pembeli memiliki lebih banyak opsi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya transaksi.

Selain itu, Alibaba.com juga menyiapkan dua langkah untuk membantu pelaku usaha di Indonesia menembus pasar ekspor. Pertama, memperkuat tim lokal yang aktif menjangkau berbagai daerah di Indonesia untuk merekrut penjual baru serta memberikan pelatihan, baik secara online maupun offline.

Kedua, Alibaba.com menyediakan berbagai alat di platform, seperti fitur terjemahan bahasa, bantuan komunikasi, dan pengelolaan tampilan toko. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses bisnis dan meningkatkan peluang konversi, yaitu mengubah calon pembeli menjadi pembeli nyata secara efektif dan efisien. (Nur Amalina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, 1.819 produk Indonesia tetap memperoleh tarif nol persen dalam skema kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.

Airlangga menjelaskan, skema Agreements on Reciprocal Tariff (ART) akan mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing otoritas di kedua negara, termasuk parlemen di Indonesia maupun Kongres di Amerika Serikat.

“Terhadap komoditas yang 1.819 yang sudah nol tetap nol pada saat ART ini diberlakukan,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026).

Ia menegaskan, kebijakan ini berbeda dengan tarif umum yang sebelumnya sempat diberlakukan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Dalam proses negosiasi, pemerintah Indonesia sebelumnya telah memperoleh tawaran tarif yang lebih rendah dari 19 persen.

Namun, skema tersebut belum sempat diumumkan karena adanya perubahan kebijakan di AS.

Selanjutnya, muncul kebijakan tarif sementara sebesar 15 persen yang berlaku hingga 150 hari.

Setelah periode tersebut, kebijakan tarif akan mengacu pada hasil investigasi Section 301 yang tengah berlangsung.

Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia terus merespons dinamika tersebut guna memastikan kesepakatan dagang yang lebih menguntungkan bagi ekspor nasional.

Selain itu, Airlangga menambahkan bahwa kerja sama komersial antara kedua negara tetap berjalan, termasuk pada sektor energi, manufaktur, dan pertanian.

Beberapa kerja sama yang tengah disiapkan antara lain penunjukan Pertamina dalam proyek energi, serta potensi kerja sama dengan Boeing di sektor industri penerbangan.

Pemerintah juga telah menyampaikan perkembangan negosiasi tersebut kepada pihak Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dagang bilateral.

Airlangga menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan global agar kepentingan ekspor Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika yang terjadi.

Bisnis.com, Batam — Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esty Widya Putri mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam untuk memperluas pasar hingga tingkat internasional dengan memanfaatkan fasilitas pusat ekspor yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Batam.

Dalam dialog bersama eksportir dan pelaku usaha, Senin (9/3/2026), Roro menilai posisi strategis Batam berpotensi besar menjadi pintu gerbang ekspor bagi produk UMKM ke pasar global.

“Batam memiliki lokasi yang sangat strategis. Karena itu kami berharap keberadaan export center di sini dapat menjadi sumber informasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar hingga ke tingkat global,” ujarnya usai diskusi.

Pusat ekspor tersebut diharapkan menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi terkait kondisi pasar internasional, peluang ekspor, hingga perkembangan perjanjian perdagangan yang tengah dijajaki pemerintah.

Dia menjelaskan, Kementerian Perdagangan saat ini memfokuskan tiga agenda utama dalam memperkuat sektor perdagangan nasional. Pertama, menjaga dan memperkuat pasar domestik dengan membuka akses pemasaran produk UMKM melalui jaringan ritel modern di berbagai daerah.

“Langkah ini dilakukan agar produk UMKM dapat masuk ke lebih banyak gerai ritel sehingga jangkauan pemasarannya semakin luas,” kata Roro.

Agenda kedua adalah memperluas pasar ekspor melalui pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA). Pemerintah menilai kesepakatan dagang tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar internasional.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan informasi mengenai pemanfaatan perjanjian dagang tersebut di kalangan pelaku usaha daerah.

“Karena itu kami terus mendorong sosialisasi agar pelaku usaha memahami peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor,” ujarnya.

Sementara agenda ketiga adalah memperkuat kapasitas UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Pendampingan difokuskan pada pelaku usaha yang telah siap ekspor, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, maupun keberlanjutan usaha.

Saat ini Kementerian Perdagangan memiliki jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara melalui atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

Jaringan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan informasi pasar sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli di luar negeri.

Secara nasional, kinerja perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan surplus yang mencapai sekitar 41,05 miliar dolar AS. Meski ekspor masih didominasi komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, bahan bakar, serta besi dan baja, peningkatan juga mulai terlihat pada komoditas yang banyak dihasilkan UMKM, seperti kopi, kakao, dan produk halal.

Menurut Roro, produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Namun pelaku usaha tetap perlu memahami standar yang berlaku di negara tujuan, mulai dari sertifikasi halal, standar keberlanjutan, hingga persyaratan kualitas produk.

Dia juga menekankan pentingnya promosi dan jejaring bisnis dalam memperluas pasar ekspor. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pameran atau expo yang mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli potensial.

“Networking sangat penting. Melalui expo, buyer dan seller dapat bertemu langsung sehingga membuka peluang kerja sama dan perluasan pasar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Roro juga mencatat berbagai masukan dari para eksportir di Batam yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Perdagangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekspor ke depan, khususnya untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk Indonesia. Dalam skema tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapat tarif masuk nol persen ke pasar Amerika.

Namun, para ekonom mengingatkan fasilitas tarif rendah itu belum tentu otomatis meningkatkan ekspor. Manfaatnya sangat bergantung pada kesiapan industri nasional dalam bersaing di pasar global.

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan fasilitas tarif nol persen juga diberikan kepada sejumlah negara lain di kawasan sehingga persaingan tetap ketat.

“Banyak negara juga mendapat fasilitas yang sama, seperti Malaysia dan Vietnam. Artinya pasar memang terbuka, tetapi kita tetap harus bersaing dengan negara lain yang industrinya sudah kuat,” kata Tauhid dalam diskusi kajian dampak ART yang diselenggarakan Prognosa Research & Consulting, Jumat (6/3/2026).

Menurut Tauhid, peluang ekspor hanya dapat dimanfaatkan jika industri nasional mampu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi biaya produksi.

Ia mencontohkan sektor elektronik yang harus berhadapan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang memiliki kapasitas produksi besar. Bahkan, untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), pasar global tetap memiliki banyak alternatif dari negara lain.

Direktur Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi mengatakan pemetaan awal terhadap struktur industri nasional menunjukkan tidak semua sektor memiliki kesiapan yang sama.

Sejumlah sektor seperti industri nikel, energi, dan petrokimia dinilai memiliki peluang besar memanfaatkan kesepakatan perdagangan tersebut. Komoditas kelapa sawit juga masih berpotensi memperluas pasar ekspor.

“Beberapa sektor memang punya peluang cukup kuat. Namun agar potensi itu benar-benar terwujud, ekosistem industrinya harus diperkuat,” kata Garda.

Menurut dia, penguatan tersebut mencakup kemudahan akses pembiayaan, perbaikan sistem logistik, hingga penguatan rantai pasok industri di dalam negeri.

Di sisi lain, sejumlah sektor seperti tekstil, produk logam, dan mineral dinilai masih membutuhkan peningkatan kapasitas agar mampu bersaing secara optimal di pasar global.

Direktur Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo menilai kapasitas produksi industri menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan memanfaatkan fasilitas tarif nol persen tersebut. Ia mengatakan Indonesia masih memiliki posisi kuat pada beberapa komoditas global, salah satunya minyak sawit mentah.

“Indonesia masih menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk CPO sehingga memiliki pengaruh dalam pembentukan harga di pasar global,” kata Sofyan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 diproyeksikan sebagai instrumen stabilisasi hubungan ekonomi bilateral.

Ini terjadi di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan AS pasca kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2025.

Namun, di balik potensi stabilisasi tersebut, terdapat implikasi struktural terhadap perdagangan, industri, hingga ruang kebijakan ekonomi Indonesia.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump berbincang di sela-sela penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) di Washington DC, AS, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Laporan Trade and Industry Brief Februari 2026 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) secara khusus membedah peluang dan risiko hasil kesepakatan tersebut, terutama pada aspek tarif, hambatan non-tarif, kebijakan industri, hingga investasi strategis mineral kritis.

Eliminasi tarif yang tidak berimbang

Salah satu poin utama dalam kesepakatan ART adalah penghapusan tarif timbal balik yang sebelumnya diberlakukan AS.

Namun, LPEM FEB UI mencatat, penghapusan tersebut tidak sepenuhnya simetris.

“Kesepakatan ART awalnya diharapkan dapat memuat komitmen penurunan tarif timbal balik yang berimbang. Namun, jika ditinjau secara detail, peluang bagi Indonesia tidak cukup signifikan," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya.

"Sebagai imbalannya, AS menurunkan bea masuk tambahan atas MFN untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia hingga nol persen, meliputi minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk otomotif, komputer, pesawat terbang dan tekstil," imbuh lembaga itu.

canva.com Ilustrasi tarif Trump.

Meski demikian, laporan tersebut menekankan bahwa pembebasan tarif tersebut memiliki batasan penting.

“Pemberian tarif nol persen untuk tekstil bersifat conditional, menggunakan mekanisme tarif kuota (TRQ) dan persyaratan asal tertentu berdasarkan kandungan lokal atau local content. Artinya, peluang tarif atas 1.819 produk tersebut tidak hanya diberikan pada Indonesia, tetapi juga telah diberikan AS bagi negara mitra lainnya, sehingga tidak secara otomatis memberikan keunggulan bagi produk Indonesia di pasar AS," ungkap LPEM FEB UI.

Dari sisi sektoral, laporan menyebut bahwa penurunan tarif akan memberi dampak berbeda.

Penurunan tarif akan memberikan dampak sektoral yang berbeda. Sektor yang berpotensi paling diuntungkan adalah tekstil dan pakaian, produk makanan, dan alas kaki, karena ketiganya memiliki tarif awal tertinggi.

Sementara itu, sektor kulit dan produk manufaktur ringan lainnya akan mendapat manfaat moderat karena tarifnya masih berada di level menengah.

Sebaliknya, sektor seperti kimia, logam, energi, dan elektronik memperoleh manfaat relatif terbatas karena tarif awalnya sudah rendah sehingga ruang penurunan tarif tidak terlalu besar.

Namun, laporan LPEM FEB UI juga menggarisbawahi bahwa dalam dokumen AS terdapat indikasi sektor kritikal yang justru cenderung menguntungkan AS karena struktur tarifnya lebih rendah.

Penyempitan ruang kebijakan non-tarif

Di luar tarif, perhatian utama tertuju pada komitmen Indonesia dalam penyelarasan hambatan non-tarif (NTMs), termasuk standar sanitari dan fitosanitari (SPS) serta technical barriers to trade (TBT).

“Meskipun target utama Indonesia adalah penurunan tarif, dimensi non-tarif (NTMs) justru menjadi isu paling krusial dan dominan dalam ART. Penurunan NTMs pada praktiknya menjadi prasyarat bagi konsesi tarif dari AS," kata LPEM FEB UI.

SHUTTERSTOCK/OLIVIER LE MOAL Ilustrasi tarif impor Trump.

Data dalam laporan menunjukkan bahwa AS memiliki intensitas NTMs sektoral yang tinggi, dan pengurangan NTMs secara selektif berpotensi berdampak besar terhadap arus perdagangan.

“Literatur menunjukkan bahwa dampak biaya perdagangan dari NTMs lebih besar dibandingkan tarif, bahkan dapat mencapai tiga kali lipat pada produk tertentu dan dua kali lipat pada produk manufaktur serta produk pertanian," jelas lembaga tersebut.

Pengurangan NTMs untuk satu negara tanpa perlakuan serupa terhadap mitra lain juga dinilai berisiko melanggar prinsip WTO.

Menurut perjanjian WTO, setiap negara berhak menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan konsumen, mengimplementasikan lingkungan dan keamanan.

Pada kondisi tertentu kebijakan tersebut dibenarkan dan bukan dianggap sebagai hambatan perdagangan. Syarat utama adalah kebijakan tersebut didasarkan pada scientific evidence dan sejalan dengan standar internasional.

LPEM FEB UI juga mencatat risiko penurunan otoritas regulator domestik jika harmonisasi standar dilakukan secara luas.

Standar produk AS umumnya lebih ketat dibandingkan dengan standar yang diterapkan oleh Indonesia.

"Dengan demikian sektor usaha Indonesia, terutama UMKM akan lebih sulit memenuhi standar karena biaya kepatuhan yang akan relatif meningkat," ucap lembaga tersebut.

LPEM FEB UI menyebut, harmonisasi TBT pada produk manufaktur berpotensi melemahkan otoritas regulator (Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perindustrian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan lainnya) dan berimplikasi pada peningkatan impor dari AS pada sektor otomotif, alat kesehatan dan farmasi, serta suku cadang dan produk manufaktur umum.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

Hal serupa terjadi pada sektor pertanian.

“Kesepakatan ini akan melemahkan otoritas lembaga karantina dan regulator pangan nasional serta berkurangnya kontrol pengawasan terhadap produk pertanian yang masuk ke Indonesia," tulis lembaga tersebut.

Pembatasan instrumen pengendalian impor dan TKDN

Risiko lain yang disorot adalah pembatasan instrumen pengendalian impor seperti kuota dan lisensi impor.

“Dengan dihilangkannya kebijakan ini khusus untuk produk asal AS akan menyebabkan impor singkat tak terkendali pada produk sensitif tertentu seperti produk tekstil dan UMKM di sektor-sektor tersebut," ujar LPEM FEB UI.

Lebih jauh, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga dinilai tertekan.

“Pengecualian kewajiban local content dan spesifikasi domestik bagi produk dan perusahaan AS berisiko melemahkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini digunakan sebagai instrumen dominan kebijakan industri," kata lembaga penelitian itu.

Menurut laporan tersebut, tanpa kewajiban TKDN, produk asal AS dapat lebih mudah masuk dan bersaing dengan produk dalam negeri, terutama pada sektor teknologi, alat kesehatan, dan industri padat modal lainnya.

Komitmen pembelian dan risiko ketergantungan impor

Komitmen Indonesia untuk meningkatkan pembelian produk AS juga menjadi sorotan.

“Komitmen dalam Annex IV mewajibkan Indonesia memfasilitasi peningkatan impor energi, komoditas industri, manufaktur, dan produk pertanian dari AS dalam nilai dan volume tertentu yang nilainya sangat besar, terutama untuk minyak mentah, LPG, dan olahan, batubara metalurgi, pesawat terbang, dan kapas," papar LPEM FEB UI.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Lembaga itu memperingatkan implikasi jangka panjang dari komitmen tersebut.

“Dalam jangka panjang, komitmen ini dapat menciptakan trade diversion dan ketergantungan terhadap pasokan strategis pada satu mitra dagang. Struktur perdagangan menjadi kurang terdiversifikasi dan lebih rentan terhadap gangguan eksternal," tulis LPEM FEB UI.

Kebijakan industri, BUMN, dan hilirisasi

Kesepakatan ART juga mengatur disiplin kebijakan industri dan pembatasan subsidi non-komersial.

“Kesepakatan ART mengatur disiplin kebijakan industri melalui kewajiban BUMN bertindak berdasarkan pertimbangan komersial, pembatasan subsidi non-komersial, larangan diskriminasi terhadap perusahaan AS, serta pelarangan persyaratan transfer teknologi sebagai syarat investasi dan akses pasar," jelas LPEM FEB UI.

Laporan menilai bahwa jika ketentuan tersebut dijalankan, peran negara untuk menggunakan industrial policy dan hilirisasi akan semakin terbatas.

Dalam konteks mineral kritis, laporan menampilkan data produksi dan cadangan nikel, tembaga, dan bauksit Indonesia yang signifikan. Namun, terdapat potensi fragmentasi investasi.

Bila kesepakatan ini dijalankan akan berpotensi meningkatkan konsentrasi investasi dan rantai pasok mineral kritis ke AS.

Konteks dengan kondisi saat ini di mana pola perdagangan mineral Indonesia, terutama pada produk nikel dan turunannya, lebih terdiversifikasi dan terintegrasi dengan rantai pasok Asia Timur (China, Korea, dan Jepang) dalam ekosistem baterai dan manufaktur global.

“Kondisi ini dalam jangka panjang akan menurunkan kendali domestik atas struktur daya mineral, atau memicu industrial upgrading berbasis mineral kritis. Struktur rantai perdagangan dan industri menjadi kurang fleksibel dalam diversifikasi pasar dan mitra investasi," papar LPEM FEB UI.

Trade facilitation dan tantangan interoperabilitas

Kesepakatan juga mencakup penyederhanaan prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan.

Tujuan pengaturan fasilitasi perdagangan dan pengesahan asal barang secara meningkatkan efisiensi logistik sekaligus memastikan kepastian aturan, yang secara konseptual bisa meningkatkan efisiensi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Namun, LPEM FEB UI memberi catatan penting.

“Tanpa interoperabilitas sistem kepabeanan dan digital customs yang terintegrasi secara real-time, manfaat trade facilitation bagi Indonesia akan terbatas dan hanya mempercepat impor dibandingkan dengan ekspor," ungkap lembaga itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) menandai babak baru relasi dagang kedua negara.

Di satu sisi, kesepakatan ini disebut membuka peluang peningkatan akses pasar. Namun di sisi lain, terdapat implikasi sektoral yang tidak merata bagi industri dalam negeri.

Laporan Trade and Industry Brief Februari 2026 yang diterbitkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) memetakan secara rinci sektor-sektor yang berpotensi diuntungkan maupun tertekan dari implementasi ART, terutama dalam konteks penyesuaian tarif dan harmonisasi regulasi.

Dok. Instagram Sekretariat Kabinet Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) kedua negara pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Penandatanganan ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Tarif tidak berimbang dan peluang sektoral

Kesepakatan ART yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 dinilai sebagai langkah stabilisasi hubungan ekonomi bilateral pasca eskalasi kebijakan proteksionis AS sejak periode pertama Presiden Donald Trump.

“Kesepakatan ART awalnya diharapkan dapat memuat komitmen penurunan tarif timbal balik yang berimbang. Namun, jika ditinjau secara detail, peluang bagi Indonesia tidak seimbang dengan peluang bagi AS," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya.

"Indonesia perlu mengakses tarif hingga nol persen untuk 99 persen produk asal AS yang berpotensi mengganggu perdagangan domestik," imbuh lembaga tersebut

Sebagai imbalannya, AS menurunkan bea masuk tambahan atas Most Favoured Nation
(MFN) untuk sejumlah produk Indonesia hingga nol persen, meliputi minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan tekstil.

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Namun demikian, laporan tersebut menekankan bahwa penurunan tarif nol persen untuk tekstil bersifat conditional, mensyaratkan pemenuhan komponen local content alias tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan sertifikasi tambahan, serta mempertahankan tarif rata-rata 1,81persen untuk tekstil tidak hanya diberikan pada Indonesia, tetapi juga negara mitra lainnya.

Struktur tarif AS terhadap produk Indonesia menunjukkan variasi yang cukup lebar.

Rata-rata bea masuk tertinggi dikenakan pada produk tekstil dan pakaian jadi (sekitar 9,1 persen), diikuti alas kaki (sekitar 7,5 persen), sementara produk seperti mesin dan peralatan listrik relatif lebih rendah.

Data ini menjadi dasar analisis sektoral mengenai siapa yang berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dari perubahan skema tarif tersebut.

Tekstil, alas kaki, dan furnitur: sektor berpeluang terdongkrak

LPEM FEB UI mencatat bahwa penurunan tarif akan memberikan dampak sektoral yang berbeda.

“Penurunan tarif akan memberikan dampak sektoral yang berbeda. Sektor yang berpotensi paling diuntungkan adalah tekstil dan pakaian, produk makanan, dan alas kaki, karena ketiganya memiliki tarif awal tertinggi," ungkap LPEM FEB UI.

Tingginya tarif awal menjadi faktor utama mengapa sektor-sektor tersebut dinilai memperoleh keuntungan relatif lebih besar ketika terjadi penurunan tarif.

Dalam logika perdagangan internasional, semakin tinggi tarif awal, semakin besar ruang penurunan biaya masuk yang dapat meningkatkan daya saing harga di pasar tujuan.

Selain itu, produk tekstil dan alas kaki Indonesia memang memiliki pangsa ekspor signifikan ke pasar AS. Penurunan bea masuk, meskipun bersyarat, dapat memperkuat posisi eksportir yang mampu memenuhi ketentuan TKDN dan sertifikasi tambahan.

Namun, laporan tersebut juga memberi catatan bahwa manfaat ini tidak otomatis terjadi tanpa peningkatan produktivitas dan efisiensi.

SHUTTERSTOCK/OLIVIER LE MOAL Ilustrasi tarif impor Trump.

“Tanpa peningkatan produktivitas, integrasi ke dalam rantai pasok, dan dukungan pembiayaan dan penjaminan ekspor, pengurangan tarif tidak otomatis menghasilkan peningkatan ekspor ke pasar AS," jelas lembaga tersebut.

Dengan kata lain, sektor-sektor yang diuntungkan secara tarif tetap menghadapi tantangan struktural domestik, termasuk efisiensi produksi dan kepatuhan terhadap standar pasar AS.

Elektronik, kimia, dan logam dasar: risiko tekanan impor

Di sisi lain, laporan LPEM FEB UI menyoroti potensi tekanan terhadap sektor-sektor dengan tarif awal relatif rendah.

“Sementara, sektor kulit dan produk kulit akan mendapat manfaat ringan hanya akan mendapat manfaat moderat karena tarifnya masih berada di level menengah. Sebaliknya, sektor seperti kimia, logam, energi, dan elektronik memperoleh manfaat relatif terbatas karena tarif awalnya sudah rendah sehingga ruang penurunan tarif tidak terlalu besar.”

Kondisi ini menciptakan dua implikasi.

Pertama, sektor-sektor tersebut tidak memperoleh dorongan signifikan dari sisi peningkatan daya saing harga di pasar AS.

Kedua, dengan komitmen Indonesia membuka akses pasar lebih luas bagi produk AS, terdapat potensi tekanan kompetisi di pasar domestik.

Dalam konteks ini, laporan tersebut juga menyinggung bahwa Indonesia perlu menurunkan tarif hingga nol persen untuk sebagian besar produk asal AS. Komitmen tersebut dinilai berpotensi mengganggu perdagangan domestik.

Dengan tarif yang lebih rendah terhadap produk AS, sektor seperti elektronik dan kimia di dalam negeri dapat menghadapi persaingan impor yang lebih ketat, terutama jika industri domestik belum memiliki skala ekonomi dan efisiensi setara dengan produsen AS.

canva.com Ilustrasi tarif Trump.

Hambatan nontarif dan standar produk

Selain tarif, faktor hambatan nontarif (Non-Tariff Measures/NTMs) turut memengaruhi distribusi dampak sektoral.

Laporan tersebut menekankan bahwa meskipun tarif dapat diturunkan, standar teknis dan regulasi tetap menjadi tantangan utama.

“Harmonisasi standar produk seringkali dilakukan oleh sejumlah negara untuk mengurangi biaya perdagangan akibat perbedaan aturan produk di pasar yang berbeda. Upaya ini tentu tidak bisa dilakukan dengan instan karena melibatkan berbagai aturan kementerian yang terkait di kedua negara," terang LPEM FEB UI.

Standar produk AS yang relatif lebih ketat dibandingkan Indonesia menjadi faktor penting. Standar produk AS umumnya lebih ketat dibandingkan dengan standar yang diterapkan oleh Indonesia.

Khusus untuk sektor tekstil, eksportir Indonesia harus memenuhi ketentuan terkait standar produk, kandungan bahan, aturan pelabelan, serta identitas produk.

Artinya, meskipun secara nominal tarif turun, biaya kepatuhan terhadap standar dapat menggerus sebagian keuntungan harga yang diperoleh.

Instrumen pengendalian impor dan implikasinya

LPEM FEB UI juga membahas pembatasan instrumen pengendalian impor seperti kuota dan lisensi impor. Reformasi instrumen ini dinilai dapat menurunkan hambatan non-tarif di pasar domestik.

Namun, laporan tersebut mengingatkan bahwa, bagi AS, penurunan tarif berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pelonggaran hambatan non-tarif di pasar domestik Indonesia.

Jika pembatasan kuota dan lisensi impor dilonggarkan, sektor industri yang sebelumnya terlindungi oleh regulasi tersebut berpotensi menghadapi tekanan tambahan dari produk impor.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Hal ini menjadi relevan bagi sektor-sektor manufaktur yang belum memiliki daya saing global tinggi, termasuk sebagian subsektor kimia dan elektronik.

Trade diversion dan ketergantungan

Dalam perspektif lebih luas, laporan tersebut menyinggung risiko trade diversion akibat perubahan kebijakan perdagangan AS.

“Bagi dunia usaha dan pembuat kebijakan di Indonesia, dinamika penerapan tarif resiprokal menciptakan lingkungan eksternal yang sangat tidak stabil," ujar LPEM FEB UI.

Ketergantungan pada satu pasar ekspor dapat meningkatkan risiko jika terjadi perubahan kebijakan mendadak. Laporan itu juga mencatat bahwa pembatalan skema tarif oleh Mahkamah Agung AS tidak serta-merta menghapus seluruh instrumen proteksi, karena klausul non-tarif tetap berlaku.

Dalam konteks sektoral, ini berarti keuntungan yang diperoleh sektor tekstil dan alas kaki sekalipun tetap bergantung pada stabilitas kebijakan perdagangan AS.

Mineral kritis dan hilirisasi

Meskipun fokus utama analisis sektoral pada manufaktur ringan seperti tekstil dan alas kaki, laporan LPEM FEB UI tersebut juga menyinggung isu mineral kritis dan hilirisasi.

Indonesia memiliki produksi dan cadangan nikel yang jauh lebih besar dibandingkan AS.

Namun, ada potensi fragmentasi investasi strategis di sektor mineral kritis jika keterlibatan AS dalam rantai pasok semakin dalam.

SHUTTERSTOCK/EVGHENY_V Ilustrasi nikel, penambangan nikel.

“Namun demikian, bila kesepakatan ini dijalankan akan berpotensi meningkatkan konsentrasi investasi dan rantai pasok mineral kritis ke AS," tulis lembaga itu.

Implikasinya, sektor pertambangan dan hilirisasi mineral juga dapat terdampak dalam jangka menengah, tergantung pada arah kebijakan lanjutan kedua negara.

Distribusi dampak yang tidak merata

Secara keseluruhan, pemetaan sektoral dalam laporan LPEM FEB UI menunjukkan bahwa dampak ART tidak bersifat seragam.

Sektor dengan tarif awal tinggi seperti tekstil, alas kaki, dan sebagian produk makanan berpotensi memperoleh keuntungan relatif lebih besar dari penurunan tarif.

Sebaliknya, sektor dengan tarif awal rendah seperti kimia, logam dasar, energi, dan elektronik memperoleh manfaat terbatas dan berpotensi menghadapi tekanan impor lebih besar jika liberalisasi akses pasar berjalan luas.

Namun, sebagaimana ditegaskan dalam laporan tersebut, manfaat tarif tidak berdiri sendiri.

“Tanpa peningkatan produktivitas, integrasi ke dalam rantai pasok, dan dukungan pembiayaan dan penjaminan ekspor, pengurangan tarif tidak otomatis menghasilkan peningkatan ekspor ke pasar AS," terang LPEM FEB UI.

Dengan demikian, dampak akhir pada masing-masing sektor akan sangat ditentukan oleh kesiapan industri domestik dalam memanfaatkan peluang, sekaligus menghadapi kompetisi yang lebih ketat di pasar dalam negeri dan global.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan melakukan manuver baru pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal. Trump bahkan mengancam negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dagang secara bilateral agar tidak bermain-main dengan putusan MA. Ancaman tarif baru bakal diterapkan jika kesepakatan itu batal.

“Negara mana pun yang ingin ‘bermain-main’ dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah ‘merugikan’ AS selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli berhati-hatilah,” tulis Trump di media sosial.

Pemerintahan Trump telah bergerak cepat menyiapkan tarif pengganti guna menjaga kesepakatan dengan para mitra dagang setelah putusan pengadilan melemahkan kewenangannya dalam menetapkan tarif melalui undang-undang darurat.

Di sisi lain, Uni Eropa pada Senin membekukan proses ratifikasi kesepakatannya dengan pemerintahan Trump. Pejabat Parlemen Eropa menyatakan masih menunggu kejelasan arah kebijakan tarif AS sebelum melanjutkan proses tersebut.

Sejumlah mitra dagang utama lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga telah menegosiasikan pakta perdagangan dengan AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan apakah pernyataan Trump tersebut secara khusus ditujukan kepada Uni Eropa.

Pernyataan terbaru Trump menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan rencana penerapan tarif luas secara sepihak terhadap produk yang masuk ke pasar AS. Namun, pascaputusan Mahkamah Agung, ruang geraknya dinilai semakin terbatas.

“Sebagai Presiden, saya tidak perlu kembali ke Kongres untuk mendapatkan persetujuan tarif,” tulis Trump dalam unggahan terpisah.

Sikap Pengusaha dan Pemerintah

Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian dagang atau The Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat pada pekan lalu. Sejumlah kesepakatan telah dicapai, termasuk kemungkinan Indonesia memperoleh tarif 0% untuk lebih dari 1.000 pos tarif. Komoditas minyak sawit (CPO) hingga karet bakal menikmati tarif 0%. Kesepakatan ini juga mencakup tekstil dan garmen, bedanya khusus komoditas ini penentuan tarifnya dilakukan dengan mekanisme kuota.

Namun demikian, di luar itu, Indonesia harus membayarnya dengan membuka akses penuh pasar ke produk-produk asal AS. Ada banyak kesepakatan yang berpotensi mengganggu 'kedaulatan ekonomi' Indonesia mulai dari kewajiban impor senilai hingga US$33 miliar, pertukaran data dengan AS, larangan memajaki perusahaan platform digital (PPD) AS hingga polemik tentang sertifikasi halal.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kontrak bisnis antar perusahaan pada dasarnya tetap berlaku, kecuali terdapat klausul yang memungkinkan penyesuaian akibat perubahan regulasi atau tarif. “Yang lebih mungkin terjadi adalah renegosiasi harga, volume, atau skema distribusi, bukan pembatalan otomatis,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Dalam situasi ini, Saleh menilai pengusaha Indonesia perlu melakukan reviu kontrak, memitigasi risiko melalui diversifikasi pasar, serta memperkuat efisiensi dan daya saing agar tidak terlalu bergantung pada preferensi tarif tertentu. Dia menerangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada prinsipnya tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian dagang yang telah diratifikasi secara sah melalui mekanisme legislatif.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati Indonesia dan AS masih berproses dalam 60 hari ke depan sebelum berlaku secara efektif. Selama jangka waktu dua bulan itu, kedua pemerintahan bisa berkonsultasi dengan pihak terkait yakni pihak legislatif. "Artinya, dalam tanda petik, mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun, keputusan kemarin yang 10% [tarif global] itu hanya berlaku untuk 150 hari," terangnya kepada wartawan di Washington DC, beberapa waktu usai putusan MA AS.

Airlangga pun mengatakan pemerintah Indonesia dalam 60 hari ke depan bakal berkoordinasi dengan Utusan Perdagangan AS, atau United States Trade Representative (USTR), terkait dengan nasib hasil Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang sudah diteken Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, dia mengeklaim bahwa USTR menyebut pemerintahan Trump akan memberikan keputusan khusus kepada negara-negara yang sudah menandatangani hasil perundingan.

Salah satu fokus permintaan Indonesia kepada AS adalah agar sejumlah komoditas asli Indonesia serta produk manufaktur tetap dibebaskan dari tarif resiprokal 19% (tarif Indonesia) maupun tarif global. "Yang diminta oleh Indonesia adalah, kalau yang [produk] lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0%, itu kami minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Di sisi lain, DPR telah meminta pemerintah menjelaskan secara detail mengenai implikasi perjanjian dagang itu terhadap ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP bahkan menyebut jika kesepakatan dagang tersebut berpotensi melemahkan daya tawar Indonesia. "Oleh karena itu, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka dan terukur."

Tinjau Ulang Perjanjian Dagang

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, keputusan tersebut dinilai mengubah posisi tawar dalam hubungan dagang kedua negara.

Dia mendorong pemerintah mengevaluasi kembali kelanjutan kesepakatan tersebut menyusul dinamika hukum di AS. Menurut Andry, situasi ini membuka ruang untuk renegosiasi. “Kita tidak lagi berkewajiban mengikuti seluruh permintaan AS. Pemerintah bisa menegosiasikan ulang tarif, termasuk menurunkan tarif 15% [tarif baru Trump pascakeputusan AS],” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Menurut Andry, langkah paling ideal adalah memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap satu negara tertentu, termasuk AS dalam kesepakatan dagang. Dia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan bagi seluruh mitra dagang dan investor asing.

Pemberian keistimewaan kepada AS berisiko memicu kecemburuan dari negara lain dan mengganggu iklim investasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. “Kita harus memberikan kesetaraan terhadap seluruh mitra dagang dan investasi agar tidak menimbulkan kecemburuan dan distorsi,” tuturnya.

Dia juga menyoroti potensi risiko pengalihan impor energi ke AS. Meski disebut hanya pengalihan dari negara lain, kebijakan tersebut tetap berpotensi memicu retaliasi dari mitra dagang lama yang memiliki kontrak jangka panjang dengan Indonesia.

Andry mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam meratifikasi kesepakatan yang dinilai belum sepenuhnya setara. Ia menyebut, Indonesia sempat kecolongan karena proses negosiasi dinilai tidak cukup kuat sebelum dinamika hukum di AS berubah. “Jangan sampai kesepakatan yang tidak setara justru melemahkan agenda nasional seperti swasembada energi dan pangan,” pungkasnya.