Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 senilai Rp432,585 miliar dengan kupon tetap 7,40% hingga 7,70% per tahun.

Berdasarkan prospectus di harian Bisnis Indonesia, obligasi diterbitkan dengan nilai 100% dari pokok obligasi dan terbagi ke dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp367,855 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon tetap 7,40% per tahun.

Selanjutnya, Seri B diterbitkan senilai Rp53,73 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 7,65% per tahun. Adapun Seri C bernilai Rp11 miliar dengan tenor 5 tahun dan menawarkan kupon tetap 7,70% per tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran kupon pertama pada 8 Oktober 2026. Sementara itu, pelunasan pokok dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 18 Juli 2027 untuk Seri A, 8 Juli 2029 untuk Seri B, dan 8 Juli 2031 untuk Seri C.

Sebelum ditawarkan kepada investor, obligasi Indonesia Infrastructure Finance telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, yang mencerminkan kemampuan sangat kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Dalam penerbitan ini, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi dengan skema full commitment. Adapun PT Bank CIMB Niaga Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Obligasi IIF

• Tanggal Efektif: 30 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 2–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 9 Juli 2026

Sebelumnya, Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.

Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB.

Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.

Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur.

IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.

IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.

Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB. Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.

Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur. IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.

IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan pemerintah.

Fitch juga mengungkapkan bahwa setiap perubahan pada peringkat jangka panjang nasional IIF akan berdampak langsung terhadap peringkat program MTN maupun obligasi senior tanpa jaminan yang diterbitkan perseroan. Selain itu, penurunan skor dukungan secara keseluruhan hingga di bawah 45 poin dapat memicu aksi pemeringkatan negatif.

Penetapan peringkat tersebut dilakukan berdasarkan hasil komite pemeringkatan yang digelar pada 12 Maret 2026. Dengan peringkat AAA(idn), IIF memiliki landasan yang kuat untuk menghimpun pendanaan melalui pasar obligasi guna mendukung pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Dalam penerbitan tahap I ini, IIF menawarkan obligasi dalam tiga seri dengan tenor berbeda, yakni Seri A berjangka waktu 370 hari kalender, Seri B berjangka waktu 3 tahun, dan Seri C berjangka waktu 5 tahun. Besaran kupon dan nilai masing-masing seri akan ditetapkan menjelang masa penawaran umum.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi Senin (22/6), masa penawaran awal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2026 dilaksanakan pada 22-25 Juni 2026. Kemudian, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026.

Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-3 Juli 2026, dengan tanggal penjatahan dijadwalkan pada 6 Juli 2026.

Selanjutnya, tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) akan dilaksanakan pada 8 Juli 2026. Tanggal pengembalian uang pemesanan akan dilakukan pada tanggal yang sama, 8 Juli 2026.

Terakhir, tanggal pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 9 Juli 2026.

Manajemen IIF menjelaskan bahwa seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Pembiayaan tersebut difokuskan pada proyek yang layak secara komersial dengan penerapan aspek sosial dan lingkungan sesuai standar nasional maupun internasional.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pembiayaan yang dilakukan IFF sepanjang 2026 ini di antaranya adalah pemberian solusi credit enhancement terhadap obligasi yang diterbitkan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor minihidro pada awal Mei 2026.

Selain itu, pada Mei 2026 lalu IIF juga menjajaki pembiayaan pada proyek sektor telekomunikasi, khususnya data center di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan bahwa total nilai pembiayaan proyek yang akan disalurkan sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, dan komitmen penyaluran fasilitas kredit tersebut ditargetkan rampung pada kuartal kedua 2026.

“Mungkin harapannya nanti sebelum Juni ini bisa terealisasi pemberian fasilitas untuk pembangunan data center di Indonesia. Jadi ada dua yang kami lagi proses,” kata Rizki dalam kunjungannya ke Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Rizki menuturkan, sektor telekomunikasi atau digital infrastruktur menjadi sektor kedua terbesar yang dibiayai oleh IIF. Alokasinya mencapai kisaran 18%–20% dari total pembiayaan yang disalurkan perseroan. Hanya saja, dalam kesempatan tersebut pihaknya belum bisa mengungkapkan nama perusahaan yang akan menerima pembiayaan itu.

“Kami masih melihat sebenarnya di pipeline kami juga masih ada beberapa potensi proyek terkait data center atau industri telekomunikasi secara umum,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memulai proses penawaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III dengan target penghimpunan dana hingga Rp6 triliun.

Berdasarkan prospektus awal di harian Bisnis Indonesia, masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi berlangsung pada 22–25 Juni 2026. Selanjutnya, perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026.

Adapun masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Juli 2026. Setelah proses penjatahan pada 6 Juli 2026, obligasi akan didistribusikan secara elektronik pada 8 Juli 2026 dan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2026.

Jadwal Obligasi Berkelanjutan III IIF Tahap I 2026:

• Masa Penawaran Awal: 22–25 Juni 2026
• Tanggal Efektif: 30 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 2–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di BEI: 9 Juli 2026

Dalam tahap pertama ini, IIF menawarkan obligasi dalam tiga seri dengan tenor berbeda, yakni Seri A berjangka waktu 370 hari kalender, Seri B berjangka waktu 3 tahun, dan Seri C berjangka waktu 5 tahun. Besaran kupon dan nilai masing-masing seri akan ditetapkan menjelang masa penawaran umum.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat AAA(idn) atau Triple A dari PT Fitch Ratings Indonesia. Peringkat tertinggi tersebut mencerminkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

Perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan skema full commitment. Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Manajemen IIF menjelaskan seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Pembiayaan tersebut difokuskan pada proyek yang layak secara komersial dengan penerapan aspek sosial dan lingkungan sesuai standar nasional maupun internasional.

Perseroan menyatakan penerbitan obligasi ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Adapun dana yang diperoleh dari tahap-tahap berikutnya dalam program PUB Obligasi Berkelanjutan III juga akan digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Detail Obligasi Berkelanjutan III IIF Tahap I Tahun 2026

• Nilai emisi: sebanyak-banyaknya Rp500 miliar
• Bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III dengan target penghimpunan dana hingga Rp6 triliun
• Peringkat obligasi: AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia
• Seri A: tenor 370 hari kalender
• Seri B: tenor 3 tahun
• Seri C: tenor 5 tahun
• Kupon: akan ditetapkan sebelum masa penawaran umum
• Wali amanat: PT Bank CIMB Niaga Tbk
• Penjamin pelaksana emisi efek (full commitment):
  PT Bahana Sekuritas
  PT BRI Danareksa Sekuritas
  PT CIMB Niaga Sekuritas
  PT Indo Premier Sekuritas
  PT Mandiri Sekuritas
• Penggunaan dana: seluruh dana hasil emisi setelah dikurangi biaya penerbitan akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, khususnya proyek yang layak secara komersial dan menerapkan aspek sosial serta lingkungan sesuai standar nasional dan internasional.

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) resmi menandatangani Perjanjian Fasilitas Penjaminan (Financing Facility Agreement) bersama PT Arkora Hydro Tbk (ARKO), dengan nilai total fasilitas penjaminan mencapai Rp645 miliar.

Perjanjian yang diresmikan pada 20 Mei 2026 itu bertujuan untuk memperkuat profil kredit sukuk serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen pembiayaan hijau di Indonesia.

"Kerja sama ini mencerminkan komitmen IIF dalam mendorong transisi energi Indonesia melalui penyediaan instrumen pembiayaan hijau yang kredibel," ujar Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Senin (25/5/2026).

Menurut Rizki, pemberian fasilitas jangka panjang ini menunjukkan bagaimana pembiayaan strategis dapat mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan.

IIF dan Arkora Hydro telah bekerja sama sejak 2019 dalam pembiayaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, termasuk penerbitan obligasi hijau perusahaan pada 2023.

Kerja sama berkelanjutan ini mencerminkan peran IIF yang konsisten dalam mendukung pengembangan aset energi terbarukan di dalam negeri. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur, IIF berperan komplementer dengan industri keuangan untuk memperluas pembiayaan ke berbagai sektor infrastruktur.

Pada awal 2026 ini, IIF telah menyalurkan pembiayaan untuk proyek di sektor kesehatan dan pelabuhan. Saat ini, pipeline transaksi IIF juga mencakup sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital.

"Melalui peran ini, kami turut mendukung pertumbuhan dan pendalaman pasar modal Indonesia dengan memungkinkan proyek-proyek yang kredibel dan bankable mengakses sumber pendanaan yang lebih luas," ujar Rizki.

Melalui kolaborasi ini, IIF bertujuan memperkuat kemitraan dalam pembiayaan energi terbarukan serta mendorong partisipasi pasar keuangan yang lebih besar dalam agenda infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) bakal melakukan penandatanganan pemberian solusicredit enhancementterhadap obligasi yang diterbitkan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor minihidro pada pekan ini.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan menyampaikan, penandatanganan pemberiancredit enhancementakan dilaksanakan pada Rabu(13/5/2026). Kendati begitu, Rizki belum bisa mengungkapkan nama perusahaan dimaksud.

Minihidro sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala kecil yang umumnya menghasilkan daya di atas 100 kW hingga di bawah 1 MW.

“Salah satu yang mudah-mudahan nanti hari Rabu ini, kami juga ada satu transaksi ini di sektornya adalah di minihidro ya, kelistrikan berbasis air itu kami memberikan produk yang namanyacredit enhancement,” kata Rizki dalam kunjungannya ke Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Dia menuturkan, pemberiancredit enhancementmemiliki keuntungan bagi nasabah/peminjam. Dia mencontohkan, bagi nasabah dengan rating obligasi rendah, pemberiancredit enhancementakan meningkatkan kualitas obligasi.

“Nasabahnya misalnya punya rating mungkin masih di bawah tetapi dengan kita memberikancredit enhancementini dia kasarnya meminjam ratingnya kita. Nah benefit yang diterima oleh nasabah ini adalah dengan rating yang lebih baik tentu kupon yang diterbitkan kan menjadi lebih turun. Jadi diasave cost,” tuturnya.

Rizki mengatakan pemberiancredit enhancementmerupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap industri pasar modal, sehingga diharapkan semakin banyak obligasi yang diterbitkan di pasar modal.

Untuk diketahui, sepanjang 2025, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp185 miliar. Capaian itu tumbuh 51,2% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp122,5 miliar.

Sementara itu, total aset perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 5% YoY, mencapai Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Sebagai catatan, IIF adalahspecial mission vehicle(SMV) milik Pemerintah RI yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Sebagai lembaga keuangan swasta nonbank, IIF bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif pemerintah bersama dengan lembaga keuangan internasional. Saat ini kepemilikan IIF adalah PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) yang sepenuhnya dimiliki oleh KfW, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 51 persen menjadi Rp185,3 miliar untuk tahun buku 2025, yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) akhir bulan lalu.

Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin, RUPST juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp74 miliar atau Rp29,1 per saham. Dividen tersebut mencerminkan payout ratio 40 persen, meningkat dari 35 persen pada tahun sebelumnya.

Presiden Direktur & CEO IIF, Rizki Pribadi Hasan menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian pasar global dan regulasi yang semakin ketat pada 2025, IIF mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 44 persen menjadi Rp536 miliar, sementara total aset meningkat 5 persen menjadi Rp15,4 triliun.

Ia juga menambahkan, sebagian pertumbuhan didorong oleh penurunan cost of funds, sehingga perseroan dapat menawarkan pricing yang kompetitif bagi nasabah.

“Selain itu, kami terus memperkuat manajemen risiko, berinvestasi pada pengembangan SDM, dan meluncurkan inisiatif produk baru. Hal ini membuat perseroan tetap agile, tangguh, dan siap mendukung beragam kebutuhan sektor infrastruktur,” ujar Rizki.

Sepanjang 2025, pihaknya meraih sejumlah penghargaan dari institusi domestik dan internasional di bidang ESG, fundraising inovatif, pembiayaan proyek, dan sumber daya manusia.

“Ke depan, IIF akan terus membangun kapabilitas dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan, investor, serta pelaku usaha. Peran IIF adalah melengkapi perbankan dan pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur,” kata Rizki.

Memasuki 2026, perusahaan memperkuat dan mendiversifikasi sumber pendanaan. Perseroan telah memperoleh fasilitas pendanaan sebesar Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional, serta menargetkan tambahan pendanaan hingga Rp5 triliun pada tahun ini.

Di sisi pembiayaan, pihaknya baru saja menandatangani komitmen pembiayaan sebesar Rp485,6 miliar untuk sektor infrastruktur kesehatan, dengan komitmen di sektor lain diharapkan terealisasi dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara, di sisi advisory telah memperoleh mandat baru dari klien, termasuk untuk membantu implementasi ESG berstandar internasional.

Lebih lanjut, RUPST juga menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan 2025 yang telah diaudit, serta penggunaan laba bersih perseroan.

Selain dividen, RUPST menyetujui pembayaran imbal hasil sebesar Rp27,7 miliar atas Surat Berharga Perpetual senilai Rp335,2 miliar yang diterbitkan pada 2023. Pembayaran imbal hasil akan dilakukan secara semesteran pada Juli 2026 dan Januari 2027.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengonfirmasi capaian positif atas kinerjanya di sepanjang 2025 lalu, dengan meraup laba bersih sebesar Rp185,3 miliar, atau tumbuh 51 persen dibanding realisasi laba Perseroan pada 2024.

Atas capaian tersebut, IIF bakal menggunakan sebagian di antaranya untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 2025, yang nominalnya telah disepakati sebesar Rp74 miliar, atau setara dengan Rp29,1 per saham.

Nilai tersebut mencerminkan dividen payout ratio sebesar 40 persen, atau lebih besar 35 persen dibanding nilai dan porsi dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024 lalu.

"Rencana pembagian (dividen) ini sendiri telah disetujui dalam RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) yang kami gelar pada akhir April 2026 kemarin," ujar Presiden Direktur sekaligus Chie Executive Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Senin (4/5/2026).

Menurut Rizki, pembagian dividen sengaja dilakukan sebagai bentuk apresiasi IIF terhadap dukungan yang selama ini diberikan pemegang saham terhadap kinerja Perseroan, sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja positif dan maksimal.

Capaian kinerja positif itu sendiri, dikatakan Rizki, ditopang oleh penurunan cost of funds, sehingga manajemen dapat menawarkan pricing yang kompetitif bagi nasabah.

"Selain itu, kami terus memperkuat manajemen risiko, berinvestasi pada pengembangan SDM, dan meluncurkan inisiatif produk baru. Hal ini membuat IIF tetap agile, tangguh, dan siap mendukung beragam kebutuhan sektor infrastruktur," ujar Rizki.

Sepanjang 2025, IIF meraih sejumlah penghargaan dari institusi domestik dan internasional di bidang ESG, fundraising inovatif, pembiayaan proyek, dan sumber daya manusia.

Ke depan, Rizki menjelaskan, pihaknya akan terus membangun kapabilitas dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan, investor, serta pelaku usaha, guna memperkuat peran IIF dalam melengkapi perbankan dan pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur.

Memasuki 2026, IIF juga bakal memperkuat dan mendiversifikasi sumber pendanaan. Perseroan telah memperoleh fasilitas pendanaan sebesar Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional, serta menargetkan tambahan pendanaan hingga Rp5 triliun pada tahun ini.

Di sisi pembiayaan, IIF baru saja menandatangani komitmen pembiayaan sebesar Rp485,6 miliar untuk sektor infrastruktur kesehatan, dengan komitmen di sektor lain diharapkan terealisasi dalam beberapa bulan mendatang.

"Di sisi advisory, IIF juga telah memperoleh mandat baru dar klien, termasuk untuk membantu implementasi ESG berstandar internasional," ujar Rizki.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) membukukan laba bersih Rp185,3 miliar pada tahun buku 2025 atau tumbuh 51 persen secara tahunan. Kinerja tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang sekaligus menyetujui pembagian dividen tunai Rp74 miliar kepada pemegang saham.

Dividen yang dibagikan setara Rp29,1 per saham dengan payout ratio 40 persen, meningkat dari 35 persen pada tahun sebelumnya.

Di tengah ketidakpastian pasar global dan pengetatan regulasi sepanjang 2025, pendapatan bunga bersih meningkat 44 persen menjadi Rp536,0 miliar. Total aset perseroan turut naik 5 persen menjadi Rp15,4 triliun.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan, pertumbuhan kinerja didorong oleh penurunan cost of funds sehingga Perseroan mampu menawarkan pembiayaan dengan pricing lebih kompetitif. “Selain itu, kami terus memperkuat manajemen risiko, berinvestasi pada pengembangan SDM, dan meluncurkan inisiatif produk baru. Hal ini membuat IIF tetap agile, tangguh, dan siap mendukung beragam kebutuhan sektor infrastruktur,” kata Rizki dalam siaran pers, Senin (4/5/2026).

Sepanjang 2025, perseroan juga meraih sejumlah penghargaan dari institusi domestik dan internasional di bidang ESG, fundraising inovatif, pembiayaan proyek, serta pengembangan sumber daya manusia. “IIF akan terus membangun kapabilitas dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan, investor, serta pelaku usaha. Peran IIF adalah melengkapi perbankan dan pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur,” ujar Rizki.

Memasuki 2026, IIF memperkuat diversifikasi pendanaan dengan memperoleh fasilitas pembiayaan Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional. IIF menargetkan tambahan pendanaan hingga Rp5 triliun pada tahun ini.

Di sisi pembiayaan, IIF menandatangani komitmen pembiayaan Rp485,6 miliar untuk sektor infrastruktur kesehatan. Perseroan juga memperoleh mandat advisory baru, termasuk pendampingan implementasi ESG berstandar internasional.

RUPST turut menyetujui laporan tahunan serta laporan keuangan 2025 yang telah diaudit, termasuk penggunaan laba bersih Perseroan. Selain dividen, pemegang saham menyetujui pembayaran imbal hasil Rp27,7 miliar atas Surat Berharga Perpetual senilai Rp335,2 miliar yang diterbitkan pada 2023, dengan pembayaran dilakukan secara semesteran pada Juli 2026 dan Januari 2027.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyampaikan bahwa pengelolaan risiko iklim menjadi fondasi keberlanjutan bisnis IFF ke depan.

“Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, kami bertanggung jawab memastikan setiap rupiah yang kami salurkan tidak hanya layak secara finansial, tetapi tangguh terhadap risiko iklim. Langkah ini sejalan dengan visi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia,” kata Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan.

Rizki Pribadi dalam Climate Risk Forum and Workshop, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu menyebut lewat dukungan Technical Assistance dari Climate Policy Initiative (CPI), IIF mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim dalam tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan proses bisnis.

"Implementasi tersebut diwujudkan melalui Climate Risk Management Policy yang disusun bersama CPI pada tahun 2025," katanya.

Sejak September 2025, lanjut dia, IIF mewajibkan Climate Risk Assessment pada setiap penilaian proyek baru dan peninjauan tahunan portofolio sebelum diajukan kepada Komite Investasi.

Hasil penilaian direkapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Setelah satu tahun penerapan, IIF menargetkan memiliki pemetaan komprehensif terhadap eksposur risiko iklim di seluruh portofolio, termasuk estimasi potensi dampak kerugian aktual, sesuai dengan praktik terbaik pengungkapan risiko iklim.

Menurut Chief Risk Officer IIF Lestari Umardin, integrasi risiko iklim bagian dari proses pengambilan keputusan investasi, bukan sekedar pemenuhan regulasi.

“Dengan Climate Risk Assessment, kami dapat mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko fisik maupun transisi sejak awal. Ini melindungi portofolio kami dan memastikan proyek yang kami biayai siap menghadapi skenario iklim masa depan,” ucap Lestari.

Sejalan dengan persiapan implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), IIF sudah memulai pengungkapan keberlanjutan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun kewajiban pelaporan baru akan berlaku pada tahun 2028 berdasarkan ketentuan regulasi terbaru.

Pengungkapan kualitatif mencakup prinsip tata kelola dan manajemen risiko. Adapun pengungkapan kuantitatif meliputi data emisi Scope 1, 2, dan 3. Sebagian pengungkapan ini telah dipublikasikan dalam Sustainability Report IIF tahun 2025.

Untuk mendukung hal tersebut, IIF telah membangun kapabilitas internal dalam menyusun metodologi perhitungan emisi Scope 1, 2, dan 3 yang telah diverifikasi oleh Carbon Trust, perusahaan konsultan iklim global.

Kemampuan ini menjadi bagian dari layanan Environmental, Social, and Governance (ESG) Advisory IIF kepada klien untuk membantu memenuhi standar keberlanjutan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyampaikan bahwa pengelolaan risiko iklim menjadi fondasi keberlanjutan bisnis IFF ke depan.

“Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, kami bertanggung jawab memastikan setiap rupiah yang kami salurkan tidak hanya layak secara finansial, tetapi tangguh terhadap risiko iklim. Langkah ini sejalan dengan visi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia,” kata Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan.

Rizki Pribadi dalam Climate Risk Forum and Workshop, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu menyebut lewat dukungan Technical Assistance dari Climate Policy Initiative (CPI), IIF mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim dalam tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan proses bisnis.

"Implementasi tersebut diwujudkan melalui Climate Risk Management Policy yang disusun bersama CPI pada tahun 2025," katanya.

Sejak September 2025, lanjut dia, IIF mewajibkan Climate Risk Assessment pada setiap penilaian proyek baru dan peninjauan tahunan portofolio sebelum diajukan kepada Komite Investasi.

Hasil penilaian direkapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Setelah satu tahun penerapan, IIF menargetkan memiliki pemetaan komprehensif terhadap eksposur risiko iklim di seluruh portofolio, termasuk estimasi potensi dampak kerugian aktual, sesuai dengan praktik terbaik pengungkapan risiko iklim.

Menurut Chief Risk Officer IIF Lestari Umardin, integrasi risiko iklim bagian dari proses pengambilan keputusan investasi, bukan sekedar pemenuhan regulasi.

“Dengan Climate Risk Assessment, kami dapat mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko fisik maupun transisi sejak awal. Ini melindungi portofolio kami dan memastikan proyek yang kami biayai siap menghadapi skenario iklim masa depan,” ucap Lestari.

Sejalan dengan persiapan implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), IIF sudah memulai pengungkapan keberlanjutan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun kewajiban pelaporan baru akan berlaku pada tahun 2028 berdasarkan ketentuan regulasi terbaru.

Pengungkapan kualitatif mencakup prinsip tata kelola dan manajemen risiko. Adapun pengungkapan kuantitatif meliputi data emisi Scope 1, 2, dan 3. Sebagian pengungkapan ini telah dipublikasikan dalam Sustainability Report IIF tahun 2025.

Untuk mendukung hal tersebut, IIF telah membangun kapabilitas internal dalam menyusun metodologi perhitungan emisi Scope 1, 2, dan 3 yang telah diverifikasi oleh Carbon Trust, perusahaan konsultan iklim global.

Kemampuan ini menjadi bagian dari layanan Environmental, Social, and Governance (ESG) Advisory IIF kepada klien untuk membantu memenuhi standar keberlanjutan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola risiko iklim sebagai bagian dari strategi Perseroan sebagai katalisator pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Upaya penguatan tersebut, di antaranya, dilakukan melalui sinergi bersama Climate Policy Initiative (CPI), sebagai bagian dari persiapan implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS).

"Bagi kami, pengelolaan risiko iklim merupakan fondasi keberlanjutan bisnis IIF ke depan. Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kami salurkan tidak hanya layak secara finansial, tapi juga tangguh terhadap risiko iklim," ujar Presiden Direktur sekaligus CHief Executive Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Senin (28/4/2026).

Menurut Rizki, komitmen tersebut telah juga disampaikannya dalam Climate Risk Forum and Workshop, yang diselenggarakan oleh pihak CPI, Selasa (22/4/2026) pekan lalu.

Forum tersebut merupakan platform knowledge-sharing yang bertujuan memperdalam pemahaman dampak risiko iklim terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat strategi pengelolaan risiko secara praktis.

Peserta forum meliputi perbankan, lembaga keuangan non-bank, pengembang proyek, lembaga penelitian, serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu risiko iklim dan keuangan berkelanjutan.

Penegasan komitmen sekaligus keterlibatan IIF dalam forum tersebut, menurut Rizki, merupakan bagian dari langkah IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui dukungan Technical Assistance dari CPI, IIF telah mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan proses bisnis," ujar Rizki.

Implementasi tersebut, Rizki menjelaskan, telah diwujudkan melalui Climate Risk Management Policy yang disusun bersama CPI pada 2025 lalu. Sejak September 2025, IIF juga telah mewajibkan Climate Risk Assessment pada setiap penilaian proyek baru dan peninjauan tahunan portofolio sebelum diajukan kepada Komite Investasi.

Hasil penilaian direkapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Setelah satu tahun penerapan, IIF menargetkan telah memiliki pemetaan komprehensif terhadap eksposur risiko iklim di seluruh portofolio, termasuk estimasi potensi dampak kerugian aktual, sesuai dengan praktik terbaik pengungkapan risiko iklim.

"Integrasi risiko iklim bukan sekadar pemenuhan regulasi, tapi bagian dari proses pengambilan keputusan investasi. Dengan Climate Risk Assessment, kami dapat mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko fisik maupun transisi sejak awal," ujar Rizki.

Langkah ini disebut Rizki sangat penting untuk melindungi Perseroan, sekaligus memastikan proyek yang dibiayai IIF selama ini, telah sepenuhnya siap dalam menghadapi skenario iklim masa depan.

Sejalan dengan persiapan implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), IIF telah memulai pengungkapan keberlanjutan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meski kewajiban pelaporan baru akan berlaku pada 2028, berdasarkan ketentuan regulasi terbaru.
Pengungkapan kualitatif mencakup prinsip tata kelola dan manajemen risiko, sementara pengungkapan kuantitatif meliputi data emisi Scope 1, 2, dan 3. Sebagian pengungkapan ini telah dipublikasikan dalam Sustainability Report IIF tahun 2025.

"Untuk mendukung hal tersebut, kami telah membangun kapabilitas internal dalam menyusun metodologi perhitungan emisi Scope 1, 2, dan 3 yang telah diverifikasi oleh Carbon Trust, perusahaan konsultan iklim global. Kemampuan ini juga telah menjadi bagian dari layanan ESG Advisory IIF kepada klien untuk membantu memenuhi standar keberlanjutan," ujar Rizki.

(taufan sukma)