WASHINGTON DC, iNews.id - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Melalui perjanjian ini, sebanyak 1.819 produk Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk masuk ke pasar AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, perjanjian tersebut dinilai saling menguntungkan bagi kedua negara. Bagi Indonesia, ART membuka peluang ekspor yang lebih luas untuk sejumlah komoditas unggulan. 

Produk seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, rempah-rempah, komponen elektronik dan semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang kini mendapat tarif nol persen. Secara total, terdapat 1.819 pos tarif Indonesia yang memperoleh fasilitas tersebut.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, tarifnya adalah nol persen," kata Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Kamis (19/2).

Airlangga menambahkan, produk tekstil dan apparel Indonesia juga dapat masuk ke pasar AS dengan tarif nol persen melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ).

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif nol persen dengan mekanisme TRQ," ujarnya.

Baca Juga

Prabowo soal Perundingan Tarif Dagang RI-AS: Kita Telah Capai Kesepakatan yang Solid

Menurutnya, kesepakatan ini sangat penting bagi sektor tekstil yang menjadi sumber penghidupan sekitar 4 juta pekerja di Indonesia. Akses pasar yang lebih luas ke AS dinilai dapat menjaga keberlangsungan industri tersebut beserta keluarga para pekerja.

Baca Juga

Prabowo-Trump Teken Tarif Dagang usai Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian Gaza 

"Tentunya memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," papar Airlangga.

Kesepakatan ART merupakan hasil negosiasi intensif yang berlangsung sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025.

Baca Juga

Airlangga Bantah Kesepakatan Tarif AS Disetujui usai RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Sebelumnya, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen oleh AS. Setelah melalui proses perundingan, disepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen sebagai dasar. Namun, Indonesia berhasil mengamankan tarif 0–10 persen untuk produk tertentu melalui perjanjian tersebut.

Editor: Maria Christina

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk kain tenunan dari kapas yang efektif berlaku per 10 Januari 2026.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

Pertimbangan PMK 98/2025 itu menyebutkan barang impor dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor yang menyebabkan terjadinya ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Sementara hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan terjadinya lonjakan jumlah impor produk kain tenunan dari kapas yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri.

Indonesia, sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perlu berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil.

Sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa, 6 Januari 2026, Pasal 2 PMK 98/2025 itu merinci terdapat 16 pos tarif impor produk kain tenunan dari kapas yang dikenakan BMTP, di antaranya 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00.

Pungutan berlaku selama tiga tahun dengan skema tarif menurun. Pada tahun pertama, tarif BMTP ditetapkan sebesar Rp3.000—Rp3.300 per meter bergantung jenis pos tarifnya. Lalu, turun menjadi Rp2.800—Rp3.100 pada tahun kedua dan Rp2.600—Rp2.900 per meter pada tahun ketiga.

BMTP ini bersifat tambahan alias di luar bea masuk umum (most favoured nation/MFN) maupun bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku sebelumnya.

Namun, pemerintah mengecualikan pengenaan BMTP terhadap impor dari 122 negara berkembang anggota WTO, termasuk di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, serta sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin.

“Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP,” bunyi Pasal 6 PMK 98/2025.

Bila ketentuan asal barang tidak terpenuhi atau masih dalam proses retroactive check, maka barang impor tetap akan dikenakan BMTP.

PEMERINTAH memastikan donasi yang dikirimkan oleh diaspora Indonesia untuk penanggulangan bencana dan membantu korban bencana dimungkinkan untuk dibebaskan dari pengenaan bea masuk. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Djaka menyatakan barang yang masuk ke daerah kepabeanan pada prinsipnya dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Tapi untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana. "Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2012," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Di dalam PMK 69/2012 tersebut, diatur tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. Khususnya dalam pasal 2 PMK 69/2012 dijelaskan pembebasan bea masuk diberikan dalam kondisi masa tanggap darurat bencana, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, atau masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun untuk mengajukan pembebasan bea masuk, pemohon melampirkan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Permohonan harus melampirkan daftar barang yang diajukan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditandatangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau gubernur daerah tertimpa bencana.

Pemohon juga harus melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri (gift certificate) serta rekomendasi BNPB, BPBD, atau gubernur setempat. Bila pemohon tidak dapat melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri (gift certificate), pemohon dapat melampirkan surat keterangan atau surat pernyataan barang kiriman hadiah/hibah dengan format yang diatur dalam PMK 69/2012.

“Yang perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut bukan otomatis. Ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi,” kata Djaka.

Sebelumnya sempat ramai beredar kabar diaspora Indonesia yang mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban bencana Sumatera. Diaspora yang tinggal di Singapura bernama Fika itu mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.‎‎Hal itu ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya @ffawzia07. "Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak," tulisnya dalam unggahan tersebut, dikutip pada Kamis, 11 Desember 2025.‎‎Dia menjelaskan, bantuan dari diaspora yang dikirim ke Sumatera itu juga bakal dianggap sebagai barang impor. Menurut dia, kebijakan ini tidak masuk akal mengingat dampak dari banjir Sumatera yang menyebabkan nyaris seribuan orang meninggal. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat per Rabu, 10 Desember, jumlah korban banjir Sumatera mencapai 969 jiwa.‎‎Fika mengatakan pengenaan pajak untuk pengiriman bantuan korban banjir Sumatera telah membatasi inisiatif para diaspora. Dia berujar saat ini diaspora hanya bisa membantu dengan berdonasi uang untuk korban banjir Sumatera tersebut.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyatakan pihaknya tidak bisa memfasilitasi pengiriman bantuan ke Sumatera tersebut. Menurut dia, kedutaan besar tidak memiliki wewenang untuk mendorong pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera agar bantuan dari luar negeri bisa masuk.

Yang bisa dilakukannya, kata Surya, adalah memberi alternatif bagi diaspora yang ingin mengirimkan bantuan. "Kirim donasi uang, bisa dikirimkan ke Palang Merah Indonesia," kata Suryo ketika dihubungi pada Kamis, 11 Desember 2025.‎‎Suryo saat itu juga mengarahkan kepada para diaspora yang ingin membantu korban banjir Sumatera untuk menghubungi instansi yang membuka penerimaan bantuan. Dia berujar instansinya tidak mengetahui prosedur pengiriman bantuan dari luar negeri.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan barang yang dikirim dari luar negeri untuk penanggulanan bencana bisa mendapatkan fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyebut fasilitas tersebut bisa diberikan dengan sejumlah catatan.

“Untuk memperoleh fasilitas ini diperlukan rekomendasi pembebasan bea masuk dari BNPB (Badan Nasional Penanggulanan Bencana), BPBD (Badan Penanggulanan Bencana Daerah), atau gubernur,” ucap Rosmauli ketika dihubungi pada Rabu, 17 Desember 2025. Ia menyebut ketentuan bebas PPN untuk bantuan dari luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022.

Berdasarkan aturan tersebut, fasilitas bebas PPN bisa diberikan jika penerima bantuan berasal dari pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu itu adalah badan atau lembaga di bidang ibadah, amal, sosial, atau kebudayaan; pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan atau lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah.

Rosmauli mengatakan setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk bantuan kemanusiaan, wajib melalui prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemeriksaan tersebut merupakan tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan barang dari luar daerah pabean,” ujar Rosmauli.

Menurut Rosmauli, pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit bantuan. Tujuannya, kata dia, adalah untuk memastikan bantuan benar diperuntukkan bagi penanggulangan bencana; menjamin barang yang masuk aman, layak, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selain itu juga untuk mencegah penyalahgunaan bantuan kemanusiaan, termasuk pengalihan untuk kepentingan di luar tujuan kemanusiaan.

Sebelumnya, diaspora Indonesia yang menetap di Singapura mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban banjir Sumatera. Salah seorang diaspora bernama Fika mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

‎Hal itu ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya @ffawzia07. "Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak," tulisnya dalam unggahan tersebut, dikutip pada Kamis, 11 Desember 2025.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel

MENTERI UMKM Maman Abdurrahman mengatakan banjirnya barang impor tanpa label atau merek dari Cina menjadi ancaman bagi pengusaha lokal. “Ini kan masuk dalam jumlah banyak yang akhirnya membanjiri market domestik kita,” kata Maman di gedung Smesco, di Jakarta, Senin, 24 November 2025.

Maman menjelaskan impor barang yang dimaksud berbeda dengan penyelundupan barang bekas. Artinya, kata dia, aktivitas impor itu tidak menyalahi peraturan. Namun, karena sifatnya legal, Maman menilai penindakan terhadap aktivitas impor tersebut lebih kompleks ketimbang penyelundupan barang bekas.

Maman mengatakan barang impor tersebut bisa berupa pakaian, alas kaki, arloji, kerudung, hingga tempat minum. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk menindaklanjuti aktivitas impor ini. “Ini jumlahnya lebih banyak dari baju impor bekas,” kata dia.

Sebagai gambaran, Maman menjelaskan jumlah barang bekas selundupan yang masuk ke Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 1.800 ton. Angka itu melonjak dari 2021 dengan jumlah 7 ton.

Politikus Golkar itu kemudian menyarankan sejumlah upaya untuk mengatasi banjirnya produk impor dari Cina. Pertama adalah menaikkan bea masuk pada produk-produk tertentu dari Cina.

Kemudian, Maman menyarankan agar pemerintah memberlakukan harga minimum pada produk Cina. Ia menyontohkan harga kerudung impor dari Cina dibanderol Rp 3.000-5.000 per buah. Harga itu tidak sebanding dengan ongkos produksi kerudung lokal yang bisa menelan biaya Rp 7.000 per buah.

Terlebih, Maman mengatakan barang impor Cina tidak mengantongi sertifikat, berbeda dengan produk lokal. Sehingga akan berpengaruh terhadap harga jual. Dari contoh perbandingan tersebut, Maman menyarankan agar harga kerudung impor Cina dijual senilai Rp 15.000 per buah. “Enggak boleh jual di bawah Rp 15.000. Jadi kan bersaing tuh dengan barang lokal,” kata dia.

Maman menyatakan telah menyampaikan usulan kenaikan bea masuk pada 10 produk Cina kepada Menteri Perdagangan. Ia menginginkan agar pemerintah menutup total akses impor produk Cina yang bisa diproduksi dalam negeri. Maman meyakini produk lokal bisa kembali meraih pangsa pasar jika akses produk impor dibatasi. Dengan demikian, nantinya kebutuhan masyarakat akan sepenuhnya dipenuhi oleh industri lokal.

KOMITE Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mengumumkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap 27 kode harmonized system atau HS karena menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri. “Industri dalam negeri yang memproduksi benang kapas mengalami kerugian serius akibat dari lonjakan impor produk sejenis,” kata Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Oktober 2025.

Julia menjelaskan pengenaan bea masuk tersebut merupakan hasil rekomendasi KPPI setelah menyelidiki impor benang terhadap barang dengan kode HS tertentu. Ia menyatakan penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan kerugian ditunjukkan dari sejumlah indikator. Indikator yang dimaksud adalah penurunan volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, tenaga kerja, kapasitas terpakai, dan kerugian finansial.

Ia mengatakan pengenaan BMTP terhadap 27 barang impor tersebut akan berlaku selama tiga tahun, terhitung mulai 30 Oktober 2025 sampai 29 Oktober 2028.

Adapun aturan pengenaan BMTP tersebut telah disepakati oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk benang kapas. Aturan itu telah diundangkan pada 20 Oktober 2025.

BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Pengenaan BMTP akan berbeda setiap periodenya. Periode tahun pertama yakni 30 Oktober 2025–29 Oktober 2026, BMTP impor benang kapas ditetapkan sebesar Rp 7.500 per kilogram. Sementara tahun kedua ialah 30 Oktober 2026–29 Oktober 2027, BMTP ditetapkan senilai Rp 7.388 per kilogram. Tahun ketiga yakni 30 Oktober 2027–29 Oktober 2028, besaran BMTP ditetapkan senilai Rp 7.277 per kilogram.

Berikut merupakan daftar kode HS impor benang kapas yang terkena BMTP.

5204.11.10

5204.19.00

5204.20.00

5205.11.00

5205.12.00

5205.21.00

5205.22.00

5205.24.00

5205.26.00

5205.32.00

5205.41.00

5205.42.00

5205.43.00

5205.47.00

5205.48.00

5206.11.00

5206.12.00

5206.14.00

5206.21.00

5206.23.00

5206.24.00

5206.25.00

5206.31.00

5206.32.00

5206.33.00

5206.42.00

5206.45.00