Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalisasi skema bea keluar emas hingga 15 persen, dengan tarif yang menurun sesuai tingkat hilirisasi dan bergantung pada pergerakan harga mineral acuan (HMA) emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan skema bea keluar itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini berada pada tahap akhir penyusunan.

“Saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Kami nanti akan laporkan segera ke Bapak-Ibu (anggota Komisi XI) dan ke publik,” kata Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Dalam rancangan yang dipaparkan, tarif bea keluar disusun bertingkat menurut jenis produk dan pergerakan HMA emas.

Ketika HMA emas berada pada rentang 2.800 dolar AS hingga di bawah 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif yang dikenakan bergerak naik dari kelompok produk paling hilir hingga paling hulu.

Minted bars dikenai tarif 7,5 persen, diikuti ingot dan cast bar sebesar 10 persen, sementara dore dan granul dikenai tarif 12,5 persen dalam rentang harga ini.

Sementara itu, ketika HMA emas mencapai atau melampaui 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif berada pada level tertinggi.

Minted bars mulai dikenai 10 persen, kemudian ingot dan cast bar dikenai 12,5 persen, dan dore serta granul dikenai tarif tertinggi 15 persen sebagai kelompok produk hulu yang paling besar pungutannya.

Besaran tarif tersebut merupakan kesepakatan bersama kementerian dan lembaga terkait, selaras dengan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis.

Pemerintah menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk mendorong hilirisasi di mana semakin hilir produk emas maka semakin rendah bea keluarnya, sehingga industri terdorong menciptakan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.

Skema tersebut sekaligus memungkinkan negara memperoleh tambahan penerimaan ketika harga emas global berada pada level tinggi.

“Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan akan segera kita undangkan untuk kemudian kita pastikan nanti pada 2026 ini memberikan sumbangan bagi pendapatan negara,” kata Febrio.

Ia turut menyoroti posisi strategis Indonesia dalam industri emas global. Data USGS 2024 menunjukkan Indonesia berada di peringkat keempat dunia untuk cadangan tambang emas, dengan cadangan bijih mencapai 3.491 ton pada 2023 menurut data Kementerian ESDM.

Dengan kekayaan tersebut, Febrio menegaskan bahwa pengelolaan emas harus selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar manfaatnya optimal bagi masyarakat.

Ia menekankan, penguatan rantai pasok nasional harus didorong melalui hilirisasi, sehingga tambang emas tidak hanya memberi penerimaan negara tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga terus mencermati berkembangnya ekosistem bullion bank dan menilai peningkatan likuiditas emas di dalam negeri penting agar manfaat ekonomi dapat dinikmati lebih luas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur bea keluar khusus untuk komoditas emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan nantinya komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama, yakni dore (batangan emas hasil pemurnian) dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%. Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

"Kita mau supaya produksi paling nggak dari yang mentah banget. Kalau ore kan nggak boleh di ekspor. Lalu tadi kalau ada granul itu udah mulai kita kenakan bea keluarnya. Abis itu nanti untuk cast bar itu kan udah mulai ada proses produksi. Apalagi kalau dia udah minted bar. Makanya tarifnya lebih rendah," ujar Febrio saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Adapun, bea keluar tidak akan dikenakan untuk emas berbentuk perhiasan. Febrio menjelaskan kebijakan tarif ini ditetapkan untuk mendorong produksi dalam negeri termasuk ekspor emas perhiasan.

"Termasuk menghasilkan emas perhiasan yang diekspor dan itu sudah mulai terlihat cukup tinggi kan. Sehingga lagi-lagi hilirisasinya yang ingin kita dorong," ujarnya.

Febrio memastikan, RPMK Bea Keluar Emas ini telah disepakati Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum dan memperhatikan usulan Kementerian ESDM.

Foto: Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu) Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menerapkan tarif bea keluar untuk ekspor komoditas emas melalui penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada November 2025. Rencananya, kebijakan ini akan berlaku dua pekan sejak PMK itu diundangkan nantinya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, melalui pengenaan tarif bea keluar untuk komoditas emas dan berbagai olahannya itu, minimal negara bisa memperoleh dana segar Rp 1,5 triliun sampai dengan Rp 2 triliun. Adapun rancangan tarif bea keluarnya dalam rentang 7,5%-15%.

"Kalau paling bawah itu kayaknya minimal Rp 1,5-2 triliun dapat sih setahunnya. Tapi kan kita ingat bahwa yang kita kenakan itu hanya hulu," kata Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Meski begitu, Febrio menegaskan, target penerimaan dari pengenaan bea keluar itu akan sangat tergantung perkembangan harga komoditas emas dunia, karena bea keluar yang dikenakan minimal bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 troy ounce sampai dengan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sebagai catatan, pada perdagangan hari ini, hingga pukul 06.03 WIB, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,09% di posisi US$4.082,74 per troy ons. Sementara pada perdagangan sebelumnya Jumat (16/11/2025), harga emas dunia turun 2,20% di level US$4.079,25 per troy ons.

"Makanya tadi kita dalam pembahasan itu ada dua threshold. Kalau di bawah 3.200, sekian tarifnya. Kalau di atas 3.200, sekian tarifnya. Jadi itu akan sangat tergantung pada volatilitas tersebut," ucap Febrio.

Perlu diketahui, PMK baru terkait pengenaan bea keluar komoditas emas ini nantinya akan diikuti dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag dan Kepmendag terkait Harga Patokan Ekspor (HPE) Emas.

Dalam RPMK ini, Febrio mengatakan, komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama ialah dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%.

Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

Sedangkan untuk produk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 10% dan 12,5%. Sedangkan untuk minted bars tarifnya antara 7,5% dan 10%.

"Tarifnya akan lebih tinggi dibanding kalau makin hilir, ketika dia sudah dalam bentuk ingot atau cast bar, apalagi kalau dalam bentuk minted bars sehingga tarifnya lebih rendah," ucap Febrio.