Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, mengatakan bahwa Kementerian PPPA mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp392 miliar untuk tahun 2027.

"Kami mengajukan usulan tambahan anggaran 2027, yang semula Rp136,293 miliar lebih menjadi Rp392,496 miliar," kata Arifah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dikutip Antara, Rabu (17/6/2026).

Usulan penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang mencakup penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan pengawasan perlindungan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta penguatan tata kelola internal KemenPPPA.

"Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp336,311 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp56,185 miliar," tambahnya.

Sementara itu, pagu indikatif KemenPPPA tercatat sebesar Rp187 miliar.

Arifah menambahkan, untuk Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) tahun 2027 yang semula alokasi anggarannya adalah Rp118 miliar, pihaknya mengajukan usulan tambahan sebesar Rp94,801 miliar lagi.

DAK NF ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dukungan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, khususnya bagi daerah yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun belum seluruhnya dapat terakomodasi sebagai penerima DAK NF PPA.

"Sehingga, seluruh UPTD PPA yang ada bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, tukas Arifah.

Menurut Arifah, penambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan mandat KemenPPPA dapat berjalan optimal, terutama dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang responsif gender dan hak anak, serta memperkuat tata kelola kelembagaan kementerian.

"Tanpa tambahan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan berbagai program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA berpotensi tidak dapat berjalan secara optimal, padahal isu perempuan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan respons cepat, layanan yang memadai, data yang kuat, pengawasan yang efektif, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan," kata Arifah Fauzi.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh pasangan suami istri ketika berbagai upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi menemukan titik temu. Meski demikian, perceraian bukan berarti berakhirnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

Dalam berbagai kesempatan, Buya Yahyamengingatkan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari konflik kedua orang tuanya. Meskipun ayah dan ibu telah berpisah, keduanya tetap memiliki kewajiban untuk menjaga, mendidik, dan menanamkan akhlak yang baik kepada anak.

Menurut kyai kondang bernama lengkap Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri ini, orang tua harus tetap mengajarkan anak untuk berbakti kepada ayah maupun ibunya. Jangan sampai karena perceraian, anak diajarkan untuk membenci salah satu pihak. "Anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya. Jangan menjadikan anak sebagai alat untuk melampiaskan kekecewaan," demikian pesan yang sering disampaikan Buya Yahya.

Sikap saling menjelekkan mantan pasangan di hadapan anak justru dapat menimbulkan luka batin yang mendalam. Akibatnya, anak bisa tumbuh dengan kebencian, kehilangan figur teladan, bahkan mengalami gangguan emosional.

Anak Tetap Membutuhkan Kasih Sayang

Setelah perceraian terjadi, orang tua hendaknya tidak mengabaikan kebutuhan anak. Perhatian, kasih sayang, pendidikan, serta pendampingan tetap harus diberikan secara maksimal.

Dalam kondisi tertentu, perselisihan mengenai hak asuh anak sering kali menjadi persoalan baru pasca perceraian. Jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak, maka perlu dicari solusi yang dapat menjamin tumbuh kembang dan pendidikan anak berjalan dengan baik.

Yang terpenting, segala keputusan harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan atas dasar ego atau perselisihan antara mantan pasangan.

Tips Mendampingi Anak Setelah Perceraian

Agar dampak perceraian terhadap anak dapat diminimalkan, orang tua dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Berbicara sesuai usia anak

Jelaskan mengenai perceraian dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai usia dan tingkat kematangan anak. Hindari penjelasan yang berlebihan atau membebani pikiran mereka.

2. Jujur mengenai kondisi yang terjadi

Sampaikan alasan perceraian secara bijak tanpa menyudutkan salah satu pihak. Kejujuran akan membantu anak memahami situasi dengan lebih baik.

3. Konsisten dalam pola asuh

Meskipun tinggal terpisah, ayah dan ibu sebaiknya tetap memiliki kesepakatan dalam mendidik anak agar tidak menimbulkan kebingungan.

4. Menetapkan batasan yang jelas

Anak tetap membutuhkan aturan dan disiplin yang konsisten demi pembentukan karakter dan rasa aman dalam kehidupannya.

5. Mendorong hubungan baik dengan kedua orang tua

Jangan menghalangi anak untuk berkomunikasi atau menjalin kedekatan dengan ayah maupun ibunya. Hubungan yang sehat dengan kedua orang tua sangat penting bagi perkembangan emosional anak.

Lindungi Anak dari Dampak Buruk Perceraian

Pada akhirnya, perceraian memang memisahkan hubungan suami dan istri, tetapi tidak pernah menghapus status sebagai ayah dan ibu. Karena itu, orang tua harus melakukan segala upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian.

Mengajarkan anak untuk tetap menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian, meskipun keluarga tidak lagi utuh, anak tetap dapat tumbuh dengan sehat, berakhlak baik, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan belasungkawa bagi keluarga maupun pihak terdampak atas wafatnya siswa SD yang diduga bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat tekanan ekonomi di keluarganya.

Pasalnya, almarhum merupakan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun almarhum diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan tulis seharga Rp10.000.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan anak-anak yang lahir di ruang lingkup keluarga rentan tidak hanya mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah, tetapi dukungan psikososial.

"Kemendikdasmen menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan, tidak dapat berhenti pada dukungan finansial semata, melainkan harus mencakup pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/2/2026).

Atip mengatakan kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks, di mana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurutnya, peristiwa ini menjadi sinyal penting bagi seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan yang menunjang tumbuh kembang anak.

Pasalnya, kata dia, keluarga dan satuan pendidikan memiliki peran sentral memberikan kesempatan bagi anak-anak mencurahkan kondisi emosional untuk mencegah tekanan psikologis.

"Satuan pendidikan bersama orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka di mana setiap anak merasa aman untuk mengekspresikan kerentanan mereka, memperkuat kepedulian terhadap kondisi emosional anak, serta memastikan setiap anak merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan pendampingan yang memadai," jelasnya.

Dia menuturkan bahwa saat ini Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT telah berkoordinasi untuk mendampingi keluarga korban, serta menyasar keluarga lainnya guna memenuhi kebutuhan layanan sosial dan pendidikan.

Atip meminta seluruh pihak baik dari pemerintah hingga masyarakat memberi dukungan secara maksimal bagi anak-anak yang hidup di garis kemiskinan agar peristiwa tersebut tidak terjadi dikemudian hari.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih bijak mencerna informasi guna mencegah spekulasi yang berpotensi menambah beban psikologis bagi keluarga korban dan pihak sekolah," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena pacaran di kalangan generasi muda sering dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika melibatkan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua.

Kesadaran akan perlindungan anak membuat tindakan yang semula dianggap urusan pribadi kini diperhatikan secara hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua merupakan tindak pidana yang melanggar kemerdekaan dan hak anak.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 452 hingga Pasal 454 KUHP, yang menegaskan bahwa anak belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk menentukan penguasaan atas dirinya sendiri, sehingga persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana.

Pasal 452 KUHP mengatur perbuatan menarik anak dari kekuasaan atau pengawasan orang tua, wali, atau pihak yang berhak. Dalam pasal ini, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

“Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, pidana dapat meningkat hingga 8 tahun penjara,” tertulis dalam Pasal 452 ayat (2) KUHP.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana dapat menjadi lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Selain itu, KUHP juga mengatur secara khusus mengenai perbuatan melarikan anak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 454 KUHP yang menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua tetap dipidana, meskipun anak tersebut menyatakan persetujuannya.

Ancaman pidana dalam Pasal 454 KUHP dapat mencapai 7 tahun penjara. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana karena kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas hukum.

Namun, tidak semua ketentuan dalam pasal tersebut dapat langsung diproses tanpa laporan. Sebagian ketentuan dalam Pasal 454 KUHP bersifat delik aduan, sehingga proses hukum baru dapat berjalan jika ada pengaduan dari korban, orang tua, wali, atau pihak yang berhak.

KUHP juga mengatur kondisi khusus apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan perkawinan. Pasal 454 ayat (5) KUHP menyebutkan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan.

Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak dan hak pengasuhan orang tua melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, yang diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus mencegah praktik yang merugikan anak di bawah umur. (Angel Rinella)

Giwo Rubianto

Ketua Umum Indonesian Federation Business Profesional Women

AKHIR-AKHIR ini di media maupun percakapan masyarakat banyak memperhatikan situasi anak Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan sebagai Anak Indonesia Emas pada tahun 2025 bertepatan dengan 100 tahun usia Kemerdekaan Indonesia (1945). Generasi Muda memegang peran penting kunci untuk menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing global melalui semangat gotong royong, integritas dan cinta tanah air.

Akan tetapi, saat ini anak-anak Indonesia umumnya belum aman dari perundungan, kekerasan, pelecehan seksual sehingga anak-anak tidak bisa fokus menatap masa depan yang gemilang.

Sebenarnya sudah banyak instrumen yang disiapkan negara melalui sistem perlindungan dan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan adanya Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Agama, Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan lain sebagainya yang dimuat dalam kurikulum sekolah.

Seharusnya semua itu dapat memperkuat landasan adanya kehadiran negara dan penyadaran masyarakat sebagai bentuk perlindungan pada "Hak-Hak Anak". Karena setiap orang memiliki"Hak dan Kewajiban" sesuai perannya. Dari usia dini anak diajarkan tentang haknya yaitu sesuatu yang benar, apa miliknya, kepunyaannya, kewenangannya, kekuasaannya untuk berbuat sesuatu yang mutlak untuk didapatkan seorang individu sebagai anggota warga negara.

Kewajibannya adalah sesuatu yang diwajibkan dan harus dilaksanakan atau keharusan yang dilakukan ketika berada di suatu tempat, daerah dan negara. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, begitu sebaliknya.

Bagaimana dengan Hak Asasi Manusia?

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah suatu istilah yang ditemui dalam kehidupan sehingga perlindungan hak Asasi bagi individu maupun kelompok penting untuk diketahui. Dalam beberapa istilah bahasa Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah "droits de I'homme (bahasa Perancis), "human rights (bahasa Inggris), "menselijke recten" (bahasa Belanda).

Hal tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Tuhan sebab hak hak itu manusia bersifat luhur dan suci (Sjafg A. Mughni, 2007). Maka dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak alamiah (hak sesuai kodrat manusia) yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan yakni hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik.

Pada tahun 1947 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan pada tanggal 10 Desember 1948 sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima hasil kerja panitia tersebut. Hasilnya berupa Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal.

Pada tahun 1958 PBB mengesahkan Deklarasi Hak - Hak Anak yang diadopsi dari Declaration of the Chlid, sebuah dokumen penting yang menegakkan komitmen global terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan serta kesempatan berkembang tanpa diskriminasi.

Indonesia telah mengupayakan ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau dikenal sebagai Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Undang Undang nomor 7 tahun 1984 artinya telah lebih 4 dekade. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya dan seriusnya pemerintah dan masyarakat terhadap diskriminasi.

Terbitnya Undang Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah salah satu keberhasilan Indonesia dalam usaha penghapusan segala macam diskriminasi terhadap kaum perempuan. Juga mengacu pada Undang Undang Perlindungan Anak yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis (emosional), kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran, eksploitasi.

Declaration of Human Right atau Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1958 yang diadopsi dari Declaration of the Child tahun 1984 menjadi fondasi bagi lahirnya Conversation on the Rights of the Children (CRC) pada tahun 1989.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bersumber dan bermuara pada "Pancasila". Artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yakni Pancasila. Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia adalah hak-hak fundamental yang yang melekat pada semua manusia, bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat diganggu gugat, mencakup hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan serta hak-hak sosial, ekonomi, budaya.

Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh negara melainkan anugerah kodrati yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari dan menerima dan menyampaikan informasi serta gagasan - gagasan apapun sesuai pilihannya

Kerjasama Hak Asasi Manusia

Kementerian Hak Asasi Manusia disingkat Kementerian HAM atau KemenHAM adalah salah satu Kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hak asasi manusia serta dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Kementerian HAM membuat masyarakat lebih perhatian. Sehingga semula ada kejadian perundungan, pelecehan, penyiksaan, penghinaan sampai kepada pembunuhan masih dianggap biasa.

Sekarang sudah berbalik masyarakat serius memperhatikan adanya meningkatkan kejadian perundungan dan kekerasan baik yang terjadi di sekolah atau di perguruan tinggi atau di lingkungan masyarakat. Wajar bila akhirnya kesimpulan masyarakat menyalahkan dunia pendidikan yang ujung-ujungnya kurikulum yang menjadi sasaran.

Disisi lain pemerintah sedang berbenah di semua lini pelanggaran HAM ketika hak hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum dilanggar oleh individu atau kelompok seperti hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan.

Adanya Sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia kerjasama antara Kementerian HAM dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan semakin nyata bahwa HAM dapat membangun kesadaran dan mengedukasi orang lain. Mulai dari diri sendiri dengan memahami hak haknya dalam kehidupan, kebebasan berpendapat, menginspirasi orang lain dan mendukung gerakan yang positif dan tentunya semua orang harus berani bersuara jika melihat pelanggaran HAM seperti perundungan, diskriminasi dan lain - lain yang menurut PBB ada 30 macam pelanggaran HAM.

Melalui Sosialisasi Penguatan kepastian HAM adalah langkah awal untuk kemudian bertindak secara bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang menghormati martabat dan kebebasan bagi semua orang. Hal itu membantu pengawasan terhadap upaya penegakan HAM oleh pemerintah dan institusi lain, berbagi pengetahuan tentang HAM kepada orang lain melalui berbagai cara. Di antaranya seperti menulis artikel, poster atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran kolektif pentingnya memahami dan menerapkan HAM.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya memenuhi hak yang dimiliki anak. Sebab menurutnya, anak disebut terlantar bukan karena tidak memiliki tempat tinggal melainkan haknya tidak terpenuhi.

"Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, saya mencermati ada satu hal yang mungkin ini menjadi introspeksi kita bersama. Di situ disebutkan bahwa anak yang terlantar itu bukan anak yang tidak punya tempat secara fisik, tapi anak yang terlantar itu adalah anak yang tidak terpenuhi hak-haknya," kata Arifatul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Lebih lanjut, hak anak yang harus dipenuhi dijelaskan dia seperti hak hidup, hak anak untuk bermain, serta mendapatkan perlindungan. Dia meminta kepada seluruh orang tua untuk memperhatikan hak anak ini.

"Ya, jadi misalkan hak untuk hidup, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, dan lain sebagainya. Ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak," ucap dia.

Dengan memenuhi hak tersebut, anak akan merasakan ketenangan secara psikologis, sehingga tidak akan berdampak negatif kepada kehidupan sang anak. Dia juga mengingatkan agar orang tua selalu memberikan rasa sayang kepada anaknya.

"Jadi anak terlantar itu bukan hanya anak yang ada di jalanan, tetapi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, yang tidak mendapatkan hak-haknya untuk dipenuhi," sambungnya.

Di sisi lain, terkait bullying pada anak, dia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya tugas guru di sekolah. Orang tua dan lingkungan sekitar juga harus berperan aktif untuk mencegah prilaku bullying.

"Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat juga punya peran yang luar biasa, termasuk media," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati Hari Anak Sedunia (World Children’s Day) 2025 dengan tema global “My Day, My Rights” yang dicanangkan oleh WHO dan UNICEF, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap hak anak atas kesehatan terpenuhi.

Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Pengurus Pusat IDAI menegaskan bahwa hak anak atas kesehatan tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit, tetapi mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain itu, anak juga berhak atas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, hak atas gizi yang memadai, hak atas lingkungan yang aman dan bersih, serta hak untuk didengar pendapatnya dalam hal yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk kesehatan.

"Anak yang sehat adalah fondasi dari SDM unggul sebuah bangsa,” kata Dr. Piprim melalui keterangan pers, Kamis (20/11/2025).

IDAI menegaskan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah sejalan dengan rencana pemerintah melalui butir-butir penting dalam ASTA CITA Kabinet Merah Putih, khususnya pada poin:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia: Investasi terbesar untuk peningkatan kualitas manusia dimulai sejak dini, dimulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemenuhan gizi seimbang, pemberian imunisasi lengkap, dan stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan otak anak.

2. Pemerataan Pembangunan: IDAI mendorong pemerataan akses layanan kesehatan anak berkualitas di seluruh pelosok Indonesia, termasuk melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

3. Penanggulangan Kemiskinan: Kemiskinan merupakan akar dari banyak masalah kesehatan anak, seperti stunting (pendek), gizi buruk, dan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Program bantuan sosial yang tepat sasaran harus beriringan dengan intervensi kesehatan spesifik.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: IDAI siap mendukung pemerintah dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang pro-anak, seperti pengaturan tentang makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), perlindungan anak dari iklan rokok, serta penguatan sistem surveilans penyakit anak.

Meski demikian, IDAI juga mencatat bahwa tantangan kesehatan anak Indonesia masih kompleks. Adapun, beberapa isu kritis yang menjadi perhatian IDAI antara lain:

• Stunting dan Masalah Gizi: Prevalensi stunting masih memerlukan percepatan penurunan. IDAI terus mengedukasi orang tua dan tenaga kesehatan tentang pentingnya gizi pada 1000 HPK, pemberian ASI eksklusif, dan MPASI yang tepat.

• Cakupan Imunisasi: Perlindungan optimal dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) masih menjadi target. IDAI aktif dalam Program Imunisasi Nasional dan mengedukasi masyarakat untuk menolak hoaks dan misinformation seputar imunisasi. Meski demikian, masih ada tantangan minimnya upaya dari pemerintah daerah untuk distribusi vaksin dan obat-obatan terutama di wilayah terpencil.

• Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan Psikososial: Tekanan di era digital, perundungan (bullying), dan dampak pandemi telah meningkatkan masalah kesehatan jiwa pada anak. IDAI mendorong integrasi layanan kesehatan jiwa di tingkat pelayanan primer dan meningkatkan kapasitas dokter anak dalam deteksi dini masalah psikologis.

• Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Anak: Obesitas anak, alergi, dan asma semakin meningkat. Pola hidup sehat, aktivitas fisik, dan pengaturan pola makan harus ditanamkan sejak dini.

• Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi: IDAI, melalui Satgas Perlindungan Anak dan Satgas Remaja IDAI, berperan dalam identifikasi, tata laksana, dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, serta advokasi untuk pencegahan.

Dalam momentum “My Day, My Rights” ini, IDAI juga menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk program kesehatan anak, penguatan sistem kesehatan, dan implementasi kebijakan yang melindungi anak dari produk-produk yang membahayakan kesehatannya.

Selain itu, kepada orang tua dan keluarga agar menjadi mitra terbaik bagi anak, memenuhi hak anak atas gizi, pengasuhan yang penuh kasih sayang, stimulasi, dan imunisasi lengkap.

"Dengarkan suara mereka dan libatkan dalam keputusan yang menyangkut kesehatannya," tegas Dr. Piprim.

Kemudian kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak, cari informasi kesehatan yang akurat, serta hentikan stigma terhadap anak dengan penyakit tertentu.

“Setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, berhak untuk sehat, tumbuh kembang optimal, dan terlindungi. Memastikan hak-hak ini terpenuhi bukan hanya tanggung jawab orang tua dan tenaga kesehatan, tetapi komitmen bersama sebagai bangsa," tambahnya.

Lebih lanjut, Hikari Ambara Sjakti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, juga menegaskan bahwa IDAI akan terus bersinergi dengan pemerintah, sesuai arahan ASTA CITA, untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif atau SAGI 127 sebagai kanal pengaduan 24 jam terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (18/11/2025). Langkah ini bertujuan memperbaiki mutu layanan dan memastikan pemenuhan hak gizi anak di berbagai daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan layanan ini akan merespons keluhan publik terkait menu maupun distribusi MBG, yang selama ini banyak disampaikan melalui media sosial dan pemberitaan. Ia menegaskan sebanyak 127 petugas disiagakan penuh untuk menangani aduan dari masyarakat.

Dadan menjelaskan SAGI 127 diharapkan menjadi kanal resmi yang lebih cepat dan terukur dibanding pemantauan di ruang digital. “Peluncuran ini dalam rangka memenuhi hak-hak anak Indonesia, mereka bisa mengadukan tentang menu, layanan MBG, dan lain sebagainya. Masyarakat umum juga bisa mengakses layanan ini. Pengaduan ke Sahabat SAGI akan dilayani oleh 127 orang dari BGN selama 24 jam,” ujarnya.

Menurut Dadan, keluhan mengenai variasi dan keseimbangan menu MBG merupakan isu yang sering muncul di media sosial sehingga membutuhkan respons yang lebih sistematis.

“Pasti banyak temuan di medsos, misalnya anak-anak yang meminta menu-menu tertentu dalam MBG. Oleh karena itu kita harus memberikan akses kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Pada peluncuran tersebut, BGN juga memperkenalkan Kampanye Nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Dadan menyebut jumlah penduduk diperkirakan mencapai 324 juta pada 2045, sementara sebagian besar lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun dan keterbatasan akses pangan berkualitas.

“Orang Indonesia masih tumbuh enam jiwa per menit, tiga juta per tahun, dan masih akan tumbuh sampai 324 juta di tahun 2045. Seperti diketahui, sebagian besar mereka lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata sembilan tahun, maka tidak heran kalau 60 persen tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang dan 60 persen jarang minum susu karena tidak mampu beli susu,” ujar Dadan.

Ia menambahkan perluasan akses MBG menjadi bagian dari upaya negara memenuhi kebutuhan dasar anak. BGN mencatat sudah membentuk 15.267 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat.

“Saya kira ini baru 53 persen. Kita masih harus mengejar 47 persen lagi untuk bisa menerima haknya,” kata Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Founder Parinama Astha Rahayu Saraswati memberikan komentar terkait kasus penculikan dan penjualan anak bernama Bilqis asal Makassar yang menjadi sorotan nasional setelah diketahui korban dijual dan dibeli oleh warga Suku Anak Dalam di Jambi.

Sara, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa praktik penjualan atau perdagangan anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk jika dibungkus dengan dalih budaya, adat, atau bahkan kegiatan filantropi.

“Ini kembali lagi pada edukasi dan sosialisasi bahwa yang namanya perdagangan anak, mau dibungkus budaya adat ataupun mau dibungkus dalam bentuk filantropi sekalipun, itu tetap perdagangan orang,” ucapnya setelah menghadiri acara Bisnis Indonesia Women in SDG's Award 2025 pada Selasa (11/11/2025).

Ia menilai kasus tersebut mencerminkan masih minimnya pemahaman di masyarakat mengenai perdagangan orang dan pelanggaran hak anak, termasuk dalam konteks perkawinan anak dan kawin kontrak.

“Kita lihat realitanya di seluruh Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, meskipun diatur dalam UU Perkawinan terbaru minimalnya 19 tahun, itu masih hal yang biasa. Padahal kalau ada transaksi di situ, seperti kawin kontrak, itu sebenarnya bentuk perdagangan orang,” ujarnya.

Rahayu menekankan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak memandang manusia sebagai komoditas transaksional. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya ditangani dengan penegakan hukum semata.

“Pencegahan perdagangan orang tidak bisa diatasi hanya dengan sanksi hukum. Harus dilihat dari segi jangka panjang, yang harus melihat akar-akar masalahnya baik dari segi budaya maupun ekonomi. Kalau masalahnya ekonomi, maka yang dibutuhkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Rahayu.

Lebih lanjut, ia menilai penanganan kasus perdagangan orang harus dilakukan lintas sektor dan tidak hanya dibebankan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

“KPPPA itu kementerian koordinatif, bukan teknis. Jadi upaya pencegahan harus melibatkan banyak pihak,” tambahnya.

Kasus penculikan dan penjualan anak Bilqis, asal Makassar yang ditemukan dengan masyarakat adat di Jambi telah menimbulkan keprihatinan luas.

Pemerintah dan aparat penegak hukum kini tengah mendalami kasus tersebut dari para pelaku yang sudah tertangkap. Rahayu Saraswati menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kasus serupa terulang.

(Stefanus Bintang Agni)