JAKARTA - Rekrutmen Penggerak HAM 2026 di Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) resmi diperpanjang. Tersedia kuota 200 orang Penggerak HAM yang akan ditempatkan di Calon Desa/Kelurahan/Kampung Binaan Sadar HAM di seluruh Indonesia.

"Pendaftaran Penggerak HAM 2026 resmi diperpanjang hingga 28 Juni 2026. Bagi yang belum mendaftar atau masih melengkapi persyaratan, manfaatkan perpanjangan waktu ini sebaik-baiknya," tulis Instagram Kementerian HAM, dikutip Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya pendaftaran Rekrutmen Penggerak HAM ini dibuka hingga 24 Juni 2026 melalui laman resmi rekrutmen. Namun kini pendaftarannya atau bagi pelamar yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu hingga 28 Juni 2026.

Rekrutmen ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa/kelurahan/kampung yang telah ditetapkan dan memiliki komitmen untuk mendukung penguatan pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM di tingkat masyarakat.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang HAM, dan wawancara.

Bagi masyarakat yang tertarik melamar, dapat melakukan pendaftaran secara daring di laman resmi https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/.

Dikutip dari Pengumuman Rekrutmen Penggerak HAM 2026, berikut informasi pendaftarannya.

Tata Cara PendaftaranRekrutmen Penggerak HAM 2026

1. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/

2. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar

3. Pelamar hanya dapat memilih 1 lokasi Desa/Kelurahan/Kampung sesuai domisili

4. Dalam hal Pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 penempatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Seluruh dokumen persyaratan diunggah dalam format PDF

Syarat Dokumen Rekrutmen Penggerak HAM 2026

1. Surat lamaran diketik komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi meterai Rp10.000.

2. Surat pernyataan yang ditandatangani pelamar dan dibubuhi meterai Rp10.000

Format surat lamaran dan pernyataan dapat diunduh di dapat diunduh pada laman https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/.

3. KTP asli atau surat keterangan perekaman kependudukan

4. Kartu Keluarga

5.Pas foto terbaru berukuran 4x6 berlatar belakang biru dengan ketentuan berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas dan menghadap ke depan, foto formal bukan swafoto

6. Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan

7. Transkrip nilai asli sesuai dengan ijazah yang dipersyaratkan

8. Daftar riwayat hidup/cv

9. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan/Kampung setempat yang menunjukkan kesesuaian domisili dengan lokasi penempatan yang dilamar

10. Dokumen pengalaman kerja atau pengalaman organisasi yang relevan

di bidang:

a. Hak Asasi Manusia;

b. Pemberdayaan masyarakat;

c. Pendampingan sosial;

d. Penguatan kapasitas masyarakat;

e. Organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan (jika ada)

11. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

12. Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Penggerak HAM.

Persyaratan Rekrutmen Penggerak HAM 2026

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Berusia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 45 tahun pada saat melakukan pendaftaran dalam laman https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/

3. Memiliki pengalaman kerja dan atau pengalaman organisasi relevan di bidang HAM, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial,pelayanan publik, atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya

4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, CPPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, aparatur desa/kelurahan/kampung, dan tidak Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, maupun berat, atau sanksi administratif lainnya yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta tidak terlibat politik praktis

6. Tidak sedang berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN yang masih dalam proses pengusulan nomor induk pegawai

7. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

8. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

9. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan/kampung. Selain itu juga mampumengoperasikan kompter minimal program perkantoran dan internet, serta mampu melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat

10. Berdomisili sesuai dengan desa/kelurahan/kampung penetapan

11. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Penggerak HAM

12. Memiliki sarana kerja berupa laptop/komputer dan perangkat pendukung lainnya

13. Sehat jasmani dan rohani.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR. Dia berpendapat, pembahasan mengenai kebutuhan anggaran kedua lembaga tersebut telah berlangsung dan pada prinsipnya Komisi XIII dapat memahami usulan yang diajukan untuk mendukung pelaksanaan amanat konstitusi yang diemban Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Pembahasan sudah berlangsung, kita beberapa ada koreksi tadi soal penyajian data dan pada prinsipnya semuanya apa yang sudah diajukan kita sudah bisa pahami bersama untuk memenuhi konstitusi yang diamanatkan kepada Komnas HAM dan juga kepada Komnas Perempuan,” kata Marinus, Selasa (16/6/2026).

Ia mengungkapkan, dalam rapat tersebut dirinya juga menyinggung soal usulan tambahan anggaran karena masih terdapat sejumlah program yang belum mendapatkan alokasi dana. “Dan juga tadi saya menyinggung persoalan usulan tambahan karena banyak sekali anggaran-anggaran yang masih mereka alokasikan zero, nol ya dan tidak ada anggaran gitu,” imbuhnya.

Dirinya sempat mempertanyakan apakah tambahan anggaran yang diusulkan benar-benar akan berdampak pada pemenuhan hak-hak korban dan tugas pokok kedua lembaga tersebut. Dari penjelasan yang diterima, tambahan anggaran itu memang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tugas Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Dan saya bertanya kalau usulan tambahannya dipenuhi, diusulkan oleh Komisi 13 nanti mendukung usulan tambahan ini, apakah pemenuhan hak-hak korban, hak-hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terpenuhi dan ternyata memang angka yang diusulkan tambahan itu untuk memenuhi angka-angka yang tadi,” jelasnya.

Terkait efektivitas program yang dijalankan, Marinus menilai penggunaan anggaran oleh Komnas HAM telah berjalan dengan baik, sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. “Untuk seluruh mitra yang kita sudah melakukan pembahasan, untuk Komnas HAM saya kira sangat tepat sekali, sesuai dengan tupoksinya dan sangat efisien,” kata dia.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa anggaran Komnas HAM lebih banyak diarahkan untuk upaya pemenuhan hak-hak masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. “Saya kira tidak ada anggaran-anggaran yang lebih banyak kepada urusan-urusan pembangunan, tapi terlebih kepada bagaimana pengusahaan pemenuhan-pemenuhan hak-hak rakyat yang hak asasinya terlanggar,” kata Marinus.

Sementara itu, terkait usulan tambahan anggaran Komnas Perempuan, Marinus menegaskan Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Ya, kita pasti mendukung usulan tambahan dari Komnas Perempuan. Kenapa? Karena Komnas Perempuan ini kan sangat-sangat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai mana disebutkan juga dalam Undang-Undang TPKS. Sebagaimana kita tahu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia banyak sekali yang hamnya dilanggar,” ujarnya.

Marinus menilai besaran tambahan anggaran yang diajukan Komnas Perempuan relatif kecil sehingga tidak menjadi persoalan untuk didukung oleh Komisi XIII DPR. “Dan usulannya tadi hanya sedikit saja, tidak ada persoalan. Komisi 13 sudah sepakat untuk mendukung usulan tambahan dari mereka,” pungkasnya.

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang tengah disiapkan pemerintah belum mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembela HAM. Karena itu, Walhi meminta pembahasan revisi tersebut ditunda untuk disempurnakan terlebih dahulu.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, momentum revisi UU HAM semestinya digunakan untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Namun, sejumlah aspek penting dinilai belum tercermin dalam substansi draf yang diusulkan Kementerian HAM .

Menurut Walhi, setidaknya terdapat tiga poin krusial yang seharusnya masuk dalam revisi UU HAM, yakni penguatan peran dan kewenangan Komnas HAM, pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM termasuk pejuang lingkungan, serta pengadopsian konsep rights of nature atau hak-hak alam.

Boy menegaskan, revisi UU HAM tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurutnya, revisi tersebut juga harus menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang dipicu aktivitas industri ekstraktif.

"Dalam perkembangan hak asasi manusia, beberapa negara tidak sekadar mengakomodasi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Guna memastikan pemenuhan hak tersebut, beberapa negara telah mengakomodasi apa yang disebut sebagai the rights of nature dalam beragam produk hukumnya. Pengakuan ini dilakukan melalui konstitusi atau undang-undang khusus. Momentum penting revisi UU HAM merupakan waktu penting untuk mengakomodasi the rights of nature dalam hukum Indonesia," kata Boy dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Walhi menilai pengakuan terhadap rights of nature penting untuk melengkapi hak atas lingkungan hidup, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global. Menurut organisasi tersebut, alam tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai entitas yang memiliki hak untuk hidup, dilindungi, dan dipulihkan dari kerusakan.

Selain itu, Walhi juga menyoroti pengaturan mengenai pembela HAM dalam draf revisi UU HAM. Organisasi tersebut menilai draf yang ada memang telah mengakomodasi keberadaan pembela HAM, tetapi belum secara spesifik memberikan perlindungan bagi pembela HAM di sektor lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan dan risiko tinggi.

Walhi juga mengkritik penggunaan frasa "itikad baik" yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan justru mereduksi jaminan perlindungan. Di sisi lain, ketentuan perlindungan terhadap pembela HAM masih didelegasikan untuk diatur dalam peraturan lain sehingga dinilai belum menghadirkan model perlindungan yang jelas.

Tak hanya itu, Walhi mengidentifikasi sejumlah ketentuan lain yang dianggap berpotensi melemahkan perlindungan HAM. Salah satunya adalah penghapusan fungsi penelitian dan penyuluhan Komnas HAM yang dinilai dapat mengurangi fungsi pencegahan pelanggaran HAM serta upaya peningkatan kesadaran publik.

"Kedua, penempatan Komnas HAM di bawah koordinasi kementerian berisiko mereduksi independensitas kelembagaan ini dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penggunaan kata 'individu' yang tidak sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 yang menggunakan frasa 'setiap orang'. Hal ini jelas berpotensi mengabaikan hak kolektif, terutama posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang bersifat kolektif," jelas Boy.

Atas berbagai catatan tersebut, Walhi meminta pemerintah menunda pembahasan revisi UU HAM dan menyempurnakan substansinya terlebih dahulu. "Usulan rancangan ini tidak mencerminkan upaya menutupi kelemahan substansial memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebelum menerbitkan draf baru, Kementerian HAM atau DPR RI harus dengan cermat melakukan dengan memperhatikan aspek partisipasi bermakna, membuka ruang dialog kepada seluruh masyarakat dan memastikan model perlindungan utuh kepada pembela HAM," kata Boy.

Sebelumnya, pada Februari 2026, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan mempunyai unit penyidik. Hal itu salah satu yang dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," kata Pigai.

Jadi, kata Pigai, Komnas HAM akan memiliki unit penyidikan dan juga penyidik di Komnas HAM. "Dengan demikian taringnya juga naik, wewenangnya bertambah."

Pigai menyatakan, Komnas HAM akan bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pigai pun memastikan nantinya kementerian yang ia pimpin tidak akan tumpang tindih dengan Komnas HAM. Sebab, dua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.

"Komnas HAM kan mengawasi pemerintah, kami semua termasuk Kementerian HAM juga. Kami kan pembangunan HAM, dia pengawas HAM ya, jangan sampai salah ya, kami yang bangun, lembaga Komnas HAM yang awasi," ucapnya.

PAPUA - Pembangunan di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi semata.

Penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Erik Fitriadi, dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertema "Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua" yang berlangsung di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Erik, pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil.

"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Erik, capaian tersebut merupakan modal penting untuk mendorong Papua menjadi kawasan yang semakin maju dan kompetitif. "Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan jangka panjang," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Erik menilai kehadiran negara akan semakin dirasakan masyarakat apabila pembangunan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu terus diperluas.

"Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa memiliki, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya.

Erik juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam membuka komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat Papua. "Pendekatan kolaboratif dilakukan tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat", tegasnya.

Erik juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus hindari stigmatisasi konflik Papua, sebab mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sehingga pendekatan yang mengedepankan penghormatan, dialog, dan kebersamaan akan lebih efektif dalam memperkuat persatuan nasional", imbuhnya.

Menurut Erik, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan timur. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Papua memiliki masa depan yang cerah. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, perlindungan warga sipil yang semakin kuat, serta tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat dan negara, saya optimistis Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera," tuturnya.

Erik menegaskan pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik, melainkan juga membangun harapan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"Ketika pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan sosialnya, maka fondasi kemajuan Papua akan menjadi semakin kokoh," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus memperkuat sistem HAM nasional. Dia menambahkan, isu HAM merupakan salah satu prioritas penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercermin dalam visi Asta Cita, terutama dalam penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi pembangunan nasional.

"Karena itu, setiap ikhtiar untuk memperkuat arsitektur hukum HAM nasional harus kita tempatkan dalam semangat memperkuat negara hukum demokratis, bukan justru menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif di ruang publik," ungkap Sugiat, Minggu (31/5/2026).

Dia mengungkapkan bahwa draf revisi UU HAM yang saat ini menjadi polemik merupakan inisiatif Kementerian HAM dan hingga kini belum dibahas secara resmi bersama DPR, termasuk Komisi XIII yang menjadi mitra kerja Kementerian HAM dan Komnas HAM. Dia menuturkan, berbagai pandangan yang berkembang perlu disikapi secara proporsional.

Dia melanjutkan, pembahasan substansi revisi undang-undang seharusnya dilakukan melalui forum konstitusional antara pemerintah dan DPR dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Komisi XIII DPR. Kata dia, berpandangan bahwa Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga yang kuat, independen, dan memiliki kewenangan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

"Independensi Komnas HAM adalah prasyarat mutlak bagi terjaganya ruang demokrasi yang sehat. Lembaga ini harus tetap memiliki posisi yang otonom agar dapat menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan, mediasi, dan penegakan norma HAM secara objektif tanpa intervensi," imbuhnya.

Kendati demikian, Sugiat pun memahami keinginan Kementerian HAM untuk melakukan perubahan terhadap UU HAM guna memperoleh landasan hukum yang lebih kuat dan eksplisit di tingkat undang-undang. Keberadaan Kementerian HAM saat ini masih diatur melalui Keputusan Presiden.

Karena itu, ia menilai revisi UU HAM tidak seharusnya dipandang sebagai pilihan antara memperkuat Kementerian HAM atau mempertahankan Komnas HAM. “Melainkan merumuskan desain kelembagaan yang saling melengkapi. Kementerian HAM kuat dalam fungsi kebijakan, koordinasi, dan implementasi program negara; sementara Komnas HAM tetap kokoh sebagai lembaga independen pengawas dan penjaga akuntabilitas negara," tuturnya.

Dia menuturkan, Komisi XIII DPR tidak menghendaki polemik tersebut berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan karena berpotensi mengganggu konsolidasi agenda besar pembangunan HAM nasional. Guna mencari titik temu atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul, Komisi XIII DPR tengah mempertimbangkan untuk memanggil Kementerian HAM dan Komnas HAM dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

"Kami sedang mempertimbangkan untuk memanggil Kementerian HAM dan Komnas HAM dalam forum RDPU di Komisi XIII DPR, agar seluruh perbedaan pandangan dan concern masing-masing dapat dibahas secara terbuka, substantif, dan konstruktif dalam koridor kelembagaan yang tepat," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, DPR ingin memastikan bahwa setiap revisi terhadap UU HAM benar-benar menghasilkan penguatan sistem HAM nasional yang sejalan dengan semangat reformasi, amanat konstitusi, serta visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

JAKARTA - Aktivis Adhie M Massardi memunculkan gagasan tentang Kementerian Hak Asasi dan Martabat Manusia (Kementerian HAMM). Apa pertimbangannya?

Adhie yang juga Tenaga Ahli Bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tulisan berjudul Kementerian HAM dalam "NGO in G Major" yang diterima SindoNews, antara lain menyebut sudah terlalu lama bangsa ini hidup dalam nada-nada minor: getir, melankolis, dan penuh luka yang tak pernah benar-benar selesai.

"Kita berkali-kali jatuh cinta pada harapan, lalu menyaksikannya patah di hadapan kenyataan. Dalam ruang batin kolektif itu, politik sering terasa lebih sebagai pengalaman emosional daripada pengalaman rasional. Karena itu, bangsa ini perlahan terbiasa hidup dalam suasana batin yang muram: penuh kecurigaan, kehilangan rasa saling percaya, dan mudah lelah oleh pengkhianatan yang berulang," ujar Adhie, dikutip Senin (25/5/2026). Adhie mempersilakan mengutip tulisannya tersebut.

Pada saat yang sama, lanjutnya, dunia modern bergerak sangat cepat. Ia menghasilkan kemajuan teknologi, efisiensi ekonomi, dan kecanggihan yang mengagumkan. Tetapi diam-diam, dunia juga memproduksi krisis yang lebih sunyi: manusia yang semakin kehilangan penghormatan terhadap sesamanya.

Menurutnya, manusia modern mampu menembus langit, mengendalikan data, dan mempercepat hampir seluruh aspek kehidupan. Tetapi semakin maju peradaban, semakin tampak pula paradoksnya: manusia menjadi semakin terhubung, namun semakin terasing; semakin bebas, tetapi semakin kehilangan makna.

Di titik inilah, lanjut Adhie, kita perlu bertanya ulang: untuk apa sebenarnya seluruh arsitektur negara modern dibangun? Apakah hanya untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan ekspansi teknologi? Ataukah ada tujuan yang lebih dalam: meninggikan harkat dan martabat manusia?

"Dalam kerangka inilah gagasan Hak Asasi Manusia menemukan maknanya. Ia lahir sebagai kesepakatan moral dunia modern untuk melindungi manusia dari penindasan dan kekerasan kekuasaan."

Menurut Juru Bicara Kepresidenan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, pengalaman sejarah menunjukkan: hak saja ternyata belum cukup. Manusia bisa memiliki hak, tetapi tetap kehilangan martabatnya. Ia bisa bebas secara formal, tetapi terasing secara sosial. Ia bisa terlindungi secara hukum, tetapi terluka secara kemanusiaan.

"Karena itu, tragedi terbesar dunia modern bukan lagi sekadar penindasan terhadap manusia, melainkan normalisasi penghinaan terhadap martabat manusia. Di sinilah muncul kebutuhan untuk memperluas cara kita memahami HAM. Bukan hanya Hak Asasi Manusia, tetapi juga Hak Asasi dan Martabat Manusia."

Adhie menambahkan, jika hak adalah pagar yang melindungi manusia dari kekerasan, martabat adalah cahaya yang memastikan manusia tetap mengenali dirinya sebagai manusia.

Dari kesadaran itu, lahir kebutuhan untuk menata ulang cara kita memahami negara. Negara tidak lagi cukup dipahami sebagai mesin kekuasaan atau sekadar sistem administrasi. Negara juga harus dipahami sebagai ruang orkestrasi nilai: ruang tempat pendidikan membentuk empati, birokrasi menghormati warga, media menjaga kewarasan publik, dan ruang digital tidak dibiarkan berubah menjadi arena penghinaan terhadap sesama manusia.

Di sinilah metafora itu menjadi penting: Ia bukan sekadar istilah teknis. Ia adalah cara membayangkan ulang governance sebagai sebuah orkes besar kemanusiaan. "G" merujuk pada Government sekaligus Governance. Bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh ekosistem kebangsaan: negara, masyarakat sipil, kampus, organisasi keagamaan, media, dunia usaha, hingga komunitas digital.

Sementara, "Major" merujuk pada tangga nada musikal yang terang, optimistis, dan heroik. Sebuah kontras terhadap pengalaman sosial bangsa ini yang terlalu lama hidup dalam nada minor: kehilangan, kekecewaan, dan patah harapan.

Sedangkan istilah "NGO" dipakai bukan semata sebagai singkatan teknis Non-Governmental Organization. Ia dipakai sebagai simbol kesadaran bahwa kemanusiaan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada logika negara. Bahkan, ketika negara hadir melalui Kementerian HAM, ruh kemanusiaan tetap harus dijaga oleh energi masyarakat sipil: empati publik, solidaritas sosial, keberanian moral, dan partisipasi warga. Karena itu, "NGO in G Major" pada dasarnya adalah upaya mempertemukan negara dan nurani sosial dalam satu harmoni peradaban; dan ajakan untuk mengubah nada dasar kehidupan bersama.

Dalam orkes ini, lanjut Adhie, negara tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya pemain utama. Negara hadir sebagai konduktor etis yang memastikan seluruh instrumen sosial bergerak menuju harmoni yang sama.

"Tidak semua harus memainkan nada yang identik. Namun, seluruh energi kebangsaan harus bergerak menuju tujuan yang sama: pemuliaan manusia. Dalam konteks inilah Kementerian Hak Asasi Manusia tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai institusi perlindungan hak, tetapi juga sebagai ruang pemuliaan martabat manusia. Dari sinilah gagasan tentang "Kementerian Hak Asasi dan Martabat Manusia" (HAMM) menemukan relevansinya," jelasnya.

Adhie menambahkan, Kementerian HAMM tidak dibayangkan sebagai superbody dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, fungsi itu tetap dijalankan oleh lembaga-lembaga yang telah bekerja di garis depan: Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta ekosistem masyarakat sipil.

"Kementerian HAMM bergerak pada lapisan yang berbeda: lapisan orkestrasi moral kebangsaan. Ia hadir untuk menjaga agar percakapan tentang kemanusiaan tidak terputus di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan kontestasi politik kekuasaan. Ia menghubungkan negara dengan nurani publik. Ia menjaga agar pertumbuhan tidak kehilangan empati. Dan memastikan bahwa modernisasi tidak berkembang menjadi dehumanisasi."

JAKARTA - Isu hak asasi manusia (HAM) dinilai nyaris tidak mendapat porsi penting dalam pertemuan terbaru antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Ini menandai perubahan besar dibanding pendekatan pemerintahan AS sebelumnya terhadap Beijing.

Dalam analisis yang ditulis koresponden senior The Guardian, Amy Hawkins, Trump sempat ditanya sebelum berangkat ke Beijing apakah dia akan mengangkat kasus Jimmy Lai, aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang kini dipenjara.

“Saya akan membahasnya,” kata Trump saat itu.

Namun Trump kemudian menambahkan bahwa kasus tersebut merupakan persoalan yang “sulit".

“Itu seperti bertanya kepada saya, ‘Jika Comey dipenjara, apakah Anda akan membebaskannya?’ Itu mungkin sulit bagi saya,” ujar Trump, merujuk pada mantan Direktur FBI James Comey yang kerap menjadi sasaran kritiknya.

Menurut Hawkins dalam keterangan yang dimuat di The Guardian baru-baru ini, sikap Trump terhadap isu HAM tidak mengejutkan mengingat pemerintahannya juga dikritik karena kebijakan dalam negeri terkait imigrasi, layanan kesehatan berbasis gender, dan pemotongan dana kelompok hak sipil.

Namun minimnya perhatian terhadap HAM dalam dialog AS-China saat ini disebut menjadi perubahan signifikan dibanding era pemerintahan sebelumnya.

Dukungan Bush dan Obama

Ketika Presiden George W Bush mengunjungi Beijing pada 2008, dia tetap menghadiri kebaktian gereja untuk menekan isu kebebasan beragama di China.

Setahun kemudian, Presiden Barack Obama mendorong Presiden China saat itu, Hu Jintao, untuk membuka kembali dialog dengan Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet di pengasingan.

Meski Bush dan Obama juga menghadapi kritik terkait perang melawan terorisme, dukungan terbuka mereka terhadap aktivis dan kelompok minoritas di China disebut memberi dorongan moral bagi gerakan masyarakat sipil di negara tersebut.

Salah satu intervensi paling terkenal terjadi pada 2012 ketika pemerintahan Obama membantu pengacara HAM tunanetra Chen Guangcheng melarikan diri dari tahanan rumah di China.

Thomas Kellogg, Direktur Eksekutif Center for Asian Law di Georgetown University, mengatakan perhatian internasional terhadap kasus aktivis China sering kali berdampak nyata.

“Saya diberi tahu langsung oleh banyak aktivis China bahwa pengangkatan kasus mereka membuat perbedaan,” katanya.

Menurutnya, dampak tersebut bisa berupa perbaikan kondisi penjara atau berkurangnya intimidasi terhadap aktivis.

Namun situasi HAM di China disebut memburuk sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012.

Melemahnya Sikap Keras AS

Xi disebut memperketat kontrol terhadap masyarakat sipil, menekan aktivis feminis, membatasi ekspresi agama dan etnis, serta menjadikan penumpasan perbedaan pendapat sebagai prioritas politik.

Laporan tersebut juga menyoroti kebijakan China di Xinjiang, termasuk jaringan kamp “reedukasi” yang menurut PBB pernah menahan hingga satu juta warga Uyghur dan minoritas Turkik lainnya.

PBB menyebut kebijakan tersebut berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski Beijing membantah tuduhan itu.

“Ini adalah masa yang sangat sulit bagi pembela HAM,” kata Sophie Richardson, salah satu direktur organisasi Chinese Human Rights Defenders.

Pada masa jabatan pertama Trump, pemerintah AS sebenarnya mengambil sikap lebih keras terhadap China, termasuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong.

Menteri Luar Negeri AS saat ini Marco Rubio bahkan pernah dijatuhi sanksi oleh China karena kritik kerasnya terhadap catatan HAM Beijing.

Namun Hawkins menilai para tokoh garis keras terhadap China kini semakin tersisih, sementara Trump sendiri beberapa kali menunjukkan kekaguman terhadap Xi Jinping.

“Anda pemimpin hebat. Kadang orang tidak suka saya mengatakan itu, tetapi saya tetap mengatakannya karena itu benar,” kata Trump kepada Xi dalam pertemuan terbaru mereka.

Kasus Jimmy Lai dan Penahanan Pendeta

Di sisi lain, China juga dinilai semakin percaya diri menghadapi kritik Barat seiring pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militernya.

Pada 2021, Dewan Negara China bahkan merilis laporan setebal 28 halaman mengenai pelanggaran HAM di AS yang dibuka dengan kutipan “I can’t breathe", kata-kata terakhir George Floyd sebelum tewas di tangan polisi AS.

Pengacara HAM China Ren Quanniu mengatakan propaganda pemerintah China juga berhasil meyakinkan banyak warga bahwa kritik Barat hanya didorong “kekuatan asing yang bermusuhan".

“Banyak orang tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan Amerika,” ujarnya.

Trump mengeklaim isu HAM tetap dibahas dalam pertemuan dua jam dengan Xi, meski tidak tercantum dalam ringkasan resmi kedua negara.

Menurut Trump, dia membahas kasus Jimmy Lai dan sejumlah pendeta yang ditahan di China.

Trump mengatakan Xi “secara serius mempertimbangkan” pembebasan para pemimpin agama tersebut.

Pernyataan itu disambut keluarga para tahanan. Grace Jin Drexel, putri pendeta Ezra Jin yang ditahan tahun lalu, mengatakan kabar tersebut menjadi “jawaban besar atas doa kami".

Namun terkait Jimmy Lai, Trump kembali menyebut kasus itu sebagai persoalan yang “sulit".

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion tidak setuju dengan rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM. Mafirion menilai rencana itu berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

“Rencana pembentukan tim asesor ini harus dikaji secara serius. Tidak ada negara demokratis yang menjadikan status aktivis HAM sebagai hasil seleksi negara. Peran negara seharusnya adalah melindungi, bukan menentukan siapa yang boleh menjadi pembela HAM,” ujar Mafirion dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (3/5/2026).

Menurut standar internasional, kata Mafirion, setiap individu berhak memperjuangkan HAM tanpa memerlukan pengakuan administratif dari negara. Ia menegaskan, status pembela HAM bukanlah identitas yang ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme seleksi.

“Jadi jangan bikin klasifikasi yang justru membatasi kebebasan dan hak individu dalam menyuarakan komitmen, pembelaan, hingga penyikapan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka,” tegas Mafirion.

Legislator dari Fraksi PKB ini menilai, kebijakan sertifikasi tersebut sangat berisiko menciptakan konflik kepentingan. Apalagi, kata dia, sikap aktivis sering berada pada posisi kritis terhadap penguasa.

Ia menilai, kewenangan negara dalam menentukan legitimasi aktivis dapat membuka ruang pembatasan kebebasan berekspresi serta melemahkan fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan.

Selain itu, Mafirion khawatir munculnya diskriminasi hukum dalam perlindungan aktivis. Ia memprediksi, pembela HAM yang kerap menyuarakan isu HAM tidak terdaftar secara administratif dan akan terabaikan.

“Ini berisiko menggeser makna HAM dari hak yang bersifat universal menjadi sekadar status administratif yang bergantung pada pengakuan negara. Jika ini terjadi, maka ada ketidakadilan dalam konsep perlindungan HAM,” terang Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion mendorong pemerintah untuk fokus pada dua langkah proporsional. Pertama, menegakan hukum kepada siapa pun oknum yang menyalahgunakan isu HAM melalui koridor hukum yang berlaku.

Kedua, negara harus memastikan mekanisme perlindungan yang setara bagi setiap warga negara yang memperjuangkan hak-haknya tanpa diskriminasi. “Terkait akuntabilitas organisasi masyarakat sipil bisa diperkuat melalui penguatan kode etik internal dan mekanisme pelaporan yang terbuka bukan intevensi negara,” pungkasnya.

JAKARTA - Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Demo Rusuh Agustus-September 2025 bentukan enam lembaga HAM menyimpulkan indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas akibat peristiwa unjuk rasa pertengahan tahun lalu. Investigasi 6 LN HAM masih mendalami unsur sistematis dari demo rusuh.

Enam LN HAM ini yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI.

"Ada indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pihaknya memastikan kedua unsur pelanggaran HAM masif dan meluas terjadi dalam demo rusuh tahun lalu. Untuk masif, jumlah korban meninggal terbilang banyak, ada penjarahan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkan, unsur meluas, korban berjatuhan di sejumlah wilayah di 20 provinsi.

"Secara indikatif unsur sistematis buat kami masih memerlukan pendalaman, itu kesimpulan kami. Khusus unsur sistematisnya di mana apakah ada organisasi, apakah ada perencanaan, apakah ada komando, struktur, dan seterusnya, saya kira itu membutuhkan pendalaman lebih jauh yang belum kami bisa buktikan kebenarannya," ungkap Saurlin.

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden disarankan mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa.

"Pertama mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa. Yang kedua menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Yang ketiga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis.

Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Polri. "Pertama mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan," ujar Anis.

Kedua, dia meminta Polri menuntaskan proses pidana atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya. Ketiga, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih.

"Empat, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Anis.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara terhadap adanya sejumlah pengamat dan akademisi yang dilaporkan ke polisi lantaran menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pigai menegaskan para pengamat yang mengkritik kebijakan tidak bisa dipidana atau dipenjara.

Pigai lantas menyinggung kritik pakar hukum tata negara Feri Amsari soal swasembada pangan. Menurut Pigai, kritik dari Feri bahkan tak perlu ditanggapi lantaran Feri bukan ahli pertanian.

"Feri Amsari juga bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu," jelas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Pigai juga menyinggung pernyataan akademisi Ubedilah Badrun . Sama seperti Feri, ia meyakini Ubedilah tidak perlu dilaporkan kepada polisi.

Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Ia menilai pernyataan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun masih berada dalam koridor kritik umum terhadap kebijakan publik.

Dalam perspektif HAM, lanjut Pigai, masyarakat merupakan pemegang hak (rights holder), sementara pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban (obligation holder) untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan publik.

Pigai menekankan bahwa upaya pelaporan pemolisian sesama warga negara ini dilakukan demi memojokkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, menurutnya jaminan terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia sedang baik-baik saja.

"Saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men-downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan antikritik, anti demokrasi. Padahal demokrasi dan HAM pada pemerintahan ini sedang bagus-bagusnya. Kita sedang menjadi negara prominen dan surplus demokrasi," pungkas Pigai.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng saling berbalas kicauan di media sosial X (sebelumnya Twitter, red). Saling serang keduanya pun berujung pada tantangan debat terbuka soal isu hak asasi manusia (HAM) dari Uceng kepada Pigai.

“Pak @NataliusPigai2 saya setuju dgn bapak, seringkali profesor itu dibesar2kan saja. Sy izin mau belajar memahami HAM dari bapak. Sy mau diskusi dan debatkan satu persatu kasus HAM di indonesia yang katanya bapak udah amat pahami itu. Sebut saja kapan dan dimana sy bs belajar,” kata Uceng di akun X, @zainalamochtar, Kamis (26/2/2026).

Tantangan itu pun dijawab langsung oleh Pigai. Pigai setuju debat tersebut disiarkan secara live oleh TV nasional. “Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar2 mau ajari anda soal ham agar paham. Tapi nonton ini dulu untuk sekedar tambahan ilmu HAM anda sebelumnya debat dengan saya. Jujur saya sangat mau biar rakyat indonesia nonton seberapa hebat ilmu HAM seorang Prof,” kata Pigai menyertakan video dirinya di channel YouTube Fadli Zon Official dengan judul NATALIUS PIGAI: "MENURUT SAYA ITU PELANGGARAN HAM BERAT".

Uceng pun menimpalinya. Dia berharap ada TV nasional yang bisa memfalitasi debat terbukanya bersama Pigai.

“Sy gak punya kekuasaan pak. Semoga ada tv nasional yg bs fasilitasi. Kalau bapak yg colek mereka mungkin lebih berarti. Trima kasih youtubenya. Sy hanya pernah tiga tahun peneliti di Pusat Studi HAM UiI Jogja dan kuliah S2 Hukum HAM di Amerika. Sy pasti senang belajar,” ujar Uceng.

Saling balas komentar antara Uceng dengan Pigai tersebut ramai dikomentari banyak netizen. Bahkan, ada netizen yang membuatkan flyer debat keduanya.

“Seru ini, dua orang dengan latar belakang historis yang berbeda akan saling beradu pengetahuan dan pengalaman tentang HAM via debat disaksikan oleh publik. Semoga moderatornya selain cerdas dan paham HAM juga menguasai kemampuan moderasi dari 2 orang hebat ini. Jadi kapan ini?“ kata netizen @PilipiUser.

Ada pula netizen yang berkelakar merespons wacana debat terbuka keduanya. “Bapak-bapak yg terhormat barangkali tidak ada TV yg mau memfasilitasi debat ini, mungkin masalah ini sebaiknya diselesaikan di ring tinju saja,” kata akun @jvstforvan.

Pada cuitan selanjutnya, Uceng mengaku tidak punya nomor ponsel Pigai. Dia juga menyebut Pigai tidak memiliki nomor ponselnya. “Teman2, maap sy gak nge-X seharian. Kalo dah ada kabar&tempat, sy dicolek ya, bisa via wa jg boleh atau via instagram. Tuk pak @NataliusPigai2 gak punya nomer saya dan sy jg gak punya no bpk, bs titip pesan ke Prof Eddy Hiariej saja yang depan ruangan sy di FH UGM,” pungkas Uceng.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pidato pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Diketahui, saat ini Indonesia didaulat menjadi Presiden dan Anggota Dewan HAM PBB .

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mendukung Dewan HAM untuk menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global. "Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan," tegasnya.

Mengusung tema “A Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas Dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi Dewan.

"Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia," jelasnya.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan Pemerintah RI memiliki semangat yang sama dalam pemajuan HAM global. Menlu memaparkan upaya peningkatan promosi dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.

Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.

Menutup pernyataannya, Menlu mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.

Dewan HAM PBB bersidang 3 kali dalam setahun. High-Level Segment merupakan sesi pembuka, para pemimpin dunia maupun pejabat tinggi Negara Anggota PBB menyampaikan pidato nasional mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian.

Selain menyampaikan pidato nasional, Menlu RI juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina, Menlu Kirgistan, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.