Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia Arys Hilman menilai praktik pembajakan buku masih menjadi persoalan serius yang belum menemukan solusi tuntas dalam ekosistem literasi di Indonesia.

Menurutnya, masalah ini terus membayangi industri penerbitan dan menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha buku dalam menjaga keberlangsungan karya para penulis.

Arys menjelaskan praktik pembajakan buku kini tidak lagi terbatas di pasar-pasar loak. Seiring perkembangan teknologi dan perdagangan digital, buku bajakan juga semakin mudah ditemukan di berbagai marketplace, sehingga memperluas penyebaran serta menyulitkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta.

"Data pada 2021 menunjukkan angka profit yang berkurang akibat pembajakan ini bisa sampai mencapai 60%," ungkapnya.

Sayangnya, upaya memberantas pembajakan buku di marketplace dinilai memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan saluran penjualan lainnya. Kondisi tersebut membuat banyak penulis dan penerbit merasa penanganan kasus pembajakan sering kali tidak efektif, sehingga memunculkan anggapan bahwa upaya melawannya cenderung sia-sia.

Salah satu hambatan utama terletak pada penerapan kebijakan safe harbor di platform digital. Dalam skema ini, produk yang dilaporkan melanggar biasanya hanya diturunkan dari platform tanpa konsekuensi hukum lanjutan bagi penjual.

Akibatnya, banyak penerbit menilai upaya pelaporan pembajakan kerap tidak efektif dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku.

Selain itu, penanganan kasus pembajakan buku di Indonesia masih bergantung pada skema delik aduan. Artinya, pelanggaran tidak dapat diproses apabila tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan.

Namun, katanya, proses pelaporan tersebut dinilainya rumit. Sebab, harus melalui tahapan panjang, dimulai dari mediasi, rekomendasi penyelesaian, arbitrase, baru kemudian membicarakan kemungkinan berlanjut ke pengadilan. Dengan demikian, perjalanan perkara hingga masuk ke meja hijau membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi penulis maupun penerbit. Sebab, dalam proses pengaduan mereka juga harus menyiapkan berbagai bukti secara rinci, mulai dari barang bukti buku bajakan, data penjualan, harga, hingga jalur distribusinya. Kerumitan prosedur inilah yang membuat banyak pihak merasa kesulitan membawa kasus pembajakan ke ranah hukum.

"Jadi agak menyulitkan. Karena dulu kan delik pidana biasa. Polisi bisa berinisiatif untuk menyelidiki ataupun menyidik penjualan buku bajakan. Kalau sekarang tidak, polisi harus menunggu kalau ada laporan baru mereka bergerak. Ini yang melemahkan upaya untuk memberantas pembajakan buku," imbuhnya.

Penggandaan Ilegal

Selain pembajakan, terdapat pula bentuk pelanggaran hak cipta lain yang dinilai masih kerap luput dari perhatian publik, yakni penggandaan buku secara ilegal. Praktik ini, menurutnya, masih banyak ditemukan di banyak tempat, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah, kampus, hingga tempat fotokopi, ketika materi buku diperbanyak tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Padahal, tindakan memperbanyak dan mendistribusikan materi tanpa izin tersebut pada dasarnya juga termasuk pelanggaran hak cipta. Arys menyebut kalau sebuah buku kemudian difotokopi, berarti di situ ada penggunaan hak cipta sekunder.

Dengan demikian, pengguna hak cipta tersebut seharusnya membayar royalti kepada penulis, penerbit, atau kreator. Namun, praktik ini dinilai masih belum berjalan optimal lantaran membutuhkan peran lembaga manajemen kolektif untuk menghimpun pembayaran royalti.

Dalam skema tersebut, institusi pendidikan seperti kampus semestinya turut membayar royalti melalui sistem blanket license atau lisensi menyeluruh atas penggunaan karya untuk kebutuhan akademik.

"Misalnya, dihitung berdasarkan jumlah mahasiswanya, nanti ada log sheet-nya, penggunaan buku apa saja yang difotokopi, digandakan, dan sebagainya. Nah, ini belum berjalan di negeri kita. Sementara di negara lain seperti Malaysia itu sudah berjalan," tuturnya.

Arys juga menyoroti bentuk baru pelanggaran hak cipta yang muncul seiring perkembangan teknologi, yakni penggunaan buku oleh model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai bahan pelatihan mesin tanpa izin.

Menurutnya, praktik tersebut tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia karena perusahaan pengembang AI seharusnya terlebih dahulu memperoleh lisensi apabila ingin menggunakan buku sebagai materi pelatihan.

Dia menjelaskan, saat ini sejumlah perusahaan dinilai mengambil konten dari buku untuk melatih sistem AI tanpa meminta persetujuan pemilik hak cipta. Meski buku tersebut tidak diperjualbelikan ulang atau digandakan secara langsung, isinya tetap dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran mesin.

Dirinya berharap perlindungan hak cipta dapat diperkuat dengan mengembalikan pelanggaran hak cipta ke kategori tindak pidana umum seperti sebelumnya. Dengan skema tersebut, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dapat langsung melakukan penindakan tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena pacaran di kalangan generasi muda sering dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika melibatkan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua.

Kesadaran akan perlindungan anak membuat tindakan yang semula dianggap urusan pribadi kini diperhatikan secara hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua merupakan tindak pidana yang melanggar kemerdekaan dan hak anak.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 452 hingga Pasal 454 KUHP, yang menegaskan bahwa anak belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk menentukan penguasaan atas dirinya sendiri, sehingga persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana.

Pasal 452 KUHP mengatur perbuatan menarik anak dari kekuasaan atau pengawasan orang tua, wali, atau pihak yang berhak. Dalam pasal ini, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

“Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, pidana dapat meningkat hingga 8 tahun penjara,” tertulis dalam Pasal 452 ayat (2) KUHP.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana dapat menjadi lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Selain itu, KUHP juga mengatur secara khusus mengenai perbuatan melarikan anak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 454 KUHP yang menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua tetap dipidana, meskipun anak tersebut menyatakan persetujuannya.

Ancaman pidana dalam Pasal 454 KUHP dapat mencapai 7 tahun penjara. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana karena kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas hukum.

Namun, tidak semua ketentuan dalam pasal tersebut dapat langsung diproses tanpa laporan. Sebagian ketentuan dalam Pasal 454 KUHP bersifat delik aduan, sehingga proses hukum baru dapat berjalan jika ada pengaduan dari korban, orang tua, wali, atau pihak yang berhak.

KUHP juga mengatur kondisi khusus apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan perkawinan. Pasal 454 ayat (5) KUHP menyebutkan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan.

Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak dan hak pengasuhan orang tua melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, yang diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus mencegah praktik yang merugikan anak di bawah umur. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai materi stand up comedy yang dibawakan Pandji Pragiwaksono soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa masuk ranah pidana.

Mahfud menilai bahwa materi Pandji soal Gibran terlihat mengantuk itu masuk kategori subjektif untuk dikategorikan sebagai penghinaan.

"Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina? "Kamu kok ngantuk." Gitu kan? Nggak apa-apa orang ngantuk biasa," ujar Mahfud di YouTube @MahfudMD, dikutip Kamis (8/1/2025).

Dia menambahkan, jika materi Pandji itu tetap dinilai menghina Gibran maka tetap tidak bisa kena jerat pidana. Pasalnya, KUHP teranyar baru berlaku pada (2/1/2026).

Sementara itu, materi stand up comedy terkait Gibran dibawakan pada special show Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea pada (30/10/2025).

"Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum ya. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2," imbuhnya.

Adapun, Mahfud pun menyatakan bahwa jika memang bakal dijerat dengan pidana, maka eks Ketua MK itu bakal membela Pandji.

"Tidak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bela," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam KUHP versi baru telah menyantumkan Pasal penghinaan presiden maupun wakil presiden. Aturan itu tercantum pada Pasal 218 KUHP. Pasal ini mengatur soal penyerangan harkat martabat kepada presiden dan wakil presiden di muka umum dapat dipidana tiga tahun.

Sementara pada Pasal 219, mengatur setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan hingga menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Namun, ancaman pidana merupakan kategori delik aduan yang hanya bisa ditindaklanjuti lewat aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Aduan ini bisa dilakukan secara tertulis sebagaimana Pasal 220 ayat (2).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan terkait Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pidana bagi pihak yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden.

Edward menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

"Pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik," katanya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2026).

Dia menyebutkan bahwa kritik dan penghinaan merupakan konteks yang berbeda, termasuk katanya ujaran dalam konteks memfitnah dan menista.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden adalah personifikasi suatu negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara sehingga pasal ini diperlukan. Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diberlakukan di negara lain.

"Di mana pun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara, bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat martabat kepala negara asing dilindungi. Kok harkat martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi," jelasnya.

Aturan ini menjelaskan bahwa laporan berdasarkan delik aduan atau dilaporkan oleh pihak yang merasa diserang harkat dan martabatnya. Artinya aduan harus dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden.

Dia juga menjelaskan mengenai aturan penghinaan terhadap lembaga negara. Dia menuturkan bahwa dalam KUHP terbaru lembaga yang bisa mengajukan laporan ketika mendapat hinaan adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, termasuk presiden-wakil presiden.

Edward menegaskan bahwa hanya pimpinan lembaga yang bisa melaporkan atas dugaan penghinaan, di luar dari itu, proses hukum tidak bisa dilakukan.

"Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006. Ketika Pasal 134 Bis itu dibatalkan," ucapnya.