Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan terhadap transaksi digital yang dilakukan oleh anak dalam ekosistem e-commerce. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyediakan fitur persetujuan orang tua bagi setiap transaksi pengguna kategori anak. Ketentuan ini mencakup aktivitas belanja di marketplace hingga pengisian saldo dompet digital untuk bermain gim yang marak dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan mekanisme persetujuan ini bertujuan memastikan orang tua memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas ekonomi anak di ruang digital. Langkah ini krusial mengingat banyak anak belum sepenuhnya memahami nilai uang dalam transaksi non-tunai.

“Kalau anak bertransaksi, orang tua harus tahu dan memberikan persetujuan. Karena orang tua yang mengeluarkan dana sebenarnya,” ujar Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Dalam implementasinya, PP Tunas membagi mekanisme persetujuan berdasarkan jenjang usia. Untuk anak di bawah usia 17 tahun, platform wajib memastikan adanya izin dari orang tua sebelum transaksi diproses. Platform e-commerce harus memverifikasi pihak wali mengetahui aktivitas keuangan tersebut guna memberikan kendali penuh terhadap pengeluaran anak.

Sementara itu, bagi kelompok usia 17 tahun, pemerintah menerapkan mekanisme ‘opt-out’. Pertimbangannya, remaja pada usia tersebut umumnya telah memiliki identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada mekanisme ini, platform akan mengirimkan notifikasi kepada orang tua mengenai transaksi yang dilakukan. Jika dalam kurun waktu tertentu orang tua tidak menyatakan keberatan, maka transaksi dianggap mendapatkan persetujuan secara otomatis.

Mediodecci menjelaskan remaja usia 17 tahun dianggap memiliki kemampuan mewakili diri sendiri dalam batas tertentu. Namun, fungsi pengawasan orang tua tetap difasilitasi melalui sistem notifikasi tersebut.

Selain mengatur izin transaksi, PP Tunas melarang platform melakukan pemrofilan (profiling) terhadap pengguna anak. PSE dilarang memberikan iklan yang dipersonalisasi kepada anak karena keterbatasan kognitif serta emosional mereka.

Regulasi ini mendorong akuntabilitas platform dalam melindungi hak anak dan keamanan data pribadi. Pelaku industri e-commerce dituntut menyesuaikan model bisnis dengan standar perlindungan yang lebih ketat.

Pemerintah memberikan masa transisi bagi PSE untuk menyesuaikan fitur keamanan hingga 27 Maret 2027. Tenggat waktu ini disediakan agar industri memiliki ruang melakukan penyesuaian teknis yang diperlukan.

Setelah masa transisi berakhir, Komdigi akan melakukan pengawasan penuh terhadap kepatuhan PSE. Platform yang melanggar ketentuan akan dijatuhi sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan tegas berupa pemutusan akses atau blokir platform. Pemerintah berharap aturan ini menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform digital TikTok dan Bigo Live terpantau mengikuti Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas). Namun, platform X belum terlihat mengikuti ketentuan tersebut, pendaftaran akun masih dapat diakses dengan mudah meskipun pengguna berusia 9 tahun.

Berdasarkan hasil penelusuran pada beberapa platform digital seperti TikTok, Bigo Live dan X, dua diantaranya yaitu TikTok dan Bigo Live sudah menyertakan mekanisme izin orang tua saat anak di bawah usia melakukan registrasi. Sementara itu pada platform X, proses registrasi tidak ada mekanisme izin orang tua, proses registrasi masih seperti biasa dan tetap dapat diakses oleh anak di bawah usia.

Penelusuran ini menggunakan akun dengan usia anak 9 tahun pada Senin (30/3/2026). Saat pembuatan akun Google, terdapat tahapan registrasi yang mengharuskan akun tersebut mendapatkan izin dari orang tua sebagai akun penanggung jawab.

Dengan demikian, setiap aktivitas anak dapat dipantau. Akun penanggung jawab juga dapat merujuk pada kebijakan privasi dan pengelolaan data akun anak di Google Family Link untuk memahami penggunaan Google Account anak, serta memiliki kendali penuh untuk menyetujui atau menolak pembuatan akun tersebut, termasuk menghapus akun anak jika tidak memberikan izin.

Setelah berhasil membuat akun Google dengan pengawasan orang tua, dilakukan percobaan pembuatan akun TikTok dengan menggunakan email anak berusia 9 tahun. Saat memasukkan email dan kata sandi, TikTok langsung menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Selanjutnya, akun penanggung jawab harus melakukan verifikasi dengan memasukkan kata sandi. Setelah persetujuan diberikan, anak dapat menggunakan aplikasi TikTok tersebut.

Selain itu, akun penanggung jawab juga akan menerima notifikasi dari Google terkait aktivitas anak.

Hal serupa juga ditemukan pada platform Bigo Live. Platform ini memberikan peringatan layanan ditujukan untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas. Ketika akun di bawah usia mencoba melakukan registrasi, Bigo Live juga menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Berbeda dengan platform X, saat dilakukan pembuatan akun menggunakan identitas anak berusia 9 tahun, proses pendaftaran tetap sama seperti akun pada umumnya.

Tidak terdapat peringatan maupun mekanisme penyertaan akun penanggung jawab. Pengguna hanya diminta memasukkan email, kata sandi, serta kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Setelah proses tersebut selesai, akun anak tersebut dapat mengakses platform X dengan mudah.

Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas) telah berlaku efektif sejak 28 Maret 2026. Terdapat delapan platform yang diwajibkan mengikuti aturan tersebut pada tahap awal, termasuk dengan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Memulai persiapan pernikahan menjadi momen yang menyenangkan sekaligus menegangkan karena banyak hal perlu dipertimbangkan, mulai dari memilih tempat akad, menentukan pakaian pengantin, hingga menyiapkan undangan dan dekorasi.

Namun, yang tak kalah penting adalah mempersiapkan diri secara mental dan administrasi agar pernikahan berjalan lancar. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami persyaratan dokumen dan prosedur pendaftaran nikah di KUA.

Berdasarkan PMA No. 20/2019, pendaftaran kehendak nikah harus dilakukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:
- Surat pengantar nikah dari Desa atau Kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran
- Fotokopi KTP atau resi surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun
- Fotokopi kartu keluarga
- Surat rekomendasi nikah dari KUA jika pernikahan dilakukan di luar wilayah kecamatan
- Persetujuan kedua calon pengantin
- Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin di bawah usia 21 tahun
- Izin dari wali atau pengampu bila orang tua tidak ada atau tidak mampu
- Izin pengadilan bagi yang belum mencapai usia pernikahan sesuai UU No. 1/1974
- Surat izin dari atasan bagi anggota TNI/POLRI
- Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama jika suami hendak beristri lebih dari satu
- Akta cerai atau akta kematian bagi janda/duda

Selain itu untuk WNI yang tinggal di luar negeri dan tidak memiliki dokumen kependudukan, dokumen yang diperlukan antara lain:
- Surat pengantar dari perwakilan RI di luar negeri
- Persetujuan kedua calon pengantin
- Izin tertulis orang tua atau wali jika calon pengantin belum berusia 21 tahun
- Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama
- Akta cerai atau keterangan cerai dari instansi berwenang
- Akta kematian atau keterangan kematian dari pejabat yang berwenang

Pendaftaran Pernikahan di KUA

Calon pengantin dapat mendaftar pernikahan di KUA secara offline maupun online melalui sistem SIMKAH di https://simkah4.kemenag.go.id. Prosesnya mudah, cukup dengan membuat akun, mengisi data diri, dan melengkapi form pendaftaran nikah.

Langkah pendaftaran meliputi:
- Memilih menu Daftar Nikah pada dashboard area SIMKAH
- Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan
- Mengisi dan melengkapi semua formulir yang tersedia
- Melakukan pemeriksaan data nikah di KUA oleh petugas

Jika pernikahan dilakukan di kantor KUA, biaya layanan gratis, namun untuk akad di luar kantor KUA, terdapat biaya layanan sebesar Rp.600.000. Sistem akan otomatis menghasilkan invoice pembayaran dan calon pengantin harus melakukan pembayaran sesuai informasi pada invoice.

Selain pendaftaran, calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat dari KUA. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah akan dilakukan di kantor KUA atau di lokasi pernikahan jika akad dilakukan di luar kantor. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena pacaran di kalangan generasi muda sering dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika melibatkan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua.

Kesadaran akan perlindungan anak membuat tindakan yang semula dianggap urusan pribadi kini diperhatikan secara hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua merupakan tindak pidana yang melanggar kemerdekaan dan hak anak.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 452 hingga Pasal 454 KUHP, yang menegaskan bahwa anak belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk menentukan penguasaan atas dirinya sendiri, sehingga persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana.

Pasal 452 KUHP mengatur perbuatan menarik anak dari kekuasaan atau pengawasan orang tua, wali, atau pihak yang berhak. Dalam pasal ini, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

“Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, pidana dapat meningkat hingga 8 tahun penjara,” tertulis dalam Pasal 452 ayat (2) KUHP.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana dapat menjadi lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Selain itu, KUHP juga mengatur secara khusus mengenai perbuatan melarikan anak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 454 KUHP yang menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua tetap dipidana, meskipun anak tersebut menyatakan persetujuannya.

Ancaman pidana dalam Pasal 454 KUHP dapat mencapai 7 tahun penjara. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana karena kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas hukum.

Namun, tidak semua ketentuan dalam pasal tersebut dapat langsung diproses tanpa laporan. Sebagian ketentuan dalam Pasal 454 KUHP bersifat delik aduan, sehingga proses hukum baru dapat berjalan jika ada pengaduan dari korban, orang tua, wali, atau pihak yang berhak.

KUHP juga mengatur kondisi khusus apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan perkawinan. Pasal 454 ayat (5) KUHP menyebutkan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan.

Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak dan hak pengasuhan orang tua melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, yang diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus mencegah praktik yang merugikan anak di bawah umur. (Angel Rinella)