Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membukukan lonjakan laba bersih lebih dari dua kali lipat sepanjang 2025. Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh hasil investasi yang melonjak, meski aktivitas operasional perseroan masih mencatatkan rugi akibat beban operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan operasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), laba bersih BPJS Kesehatan mencapai Rp655,1 miliar pada 2025, meningkat 157,4% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp254,5 miliar.

Sejalan dengan itu, laba sebelum pajak melonjak 390% menjadi Rp766,2 miliar dari Rp156,4 miliar pada 2024. Sementara itu, jumlah penghasilan komprehensif naik 106,1% menjadi Rp602,3 miliar.

Kenaikan laba terutama ditopang oleh pendapatan investasi yang meningkat tajam menjadi Rp1,25 triliun, atau melonjak 139,1% dibandingkan Rp523,7 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan operasional hanya tumbuh 3,7% menjadi Rp5,98 triliun dari Rp5,77 triliun pada 2024. Sementara itu, beban operasional meningkat lebih tinggi, yakni 7,6% menjadi Rp6,15 triliun dari Rp5,72 triliun. Akibatnya, aktivitas operasional BPJS Kesehatan masih mencatatkan rugi sebesar Rp166,1 miliar.

Dari sisi neraca, posisi keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan perbaikan. Total aset meningkat 4,2% menjadi Rp14,02 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp13,46 triliun setahun sebelumnya.

Pertumbuhan aset didorong oleh kenaikan aset lancar sebesar 20,5% menjadi Rp8,27 triliun. Kas dan setara kas juga meningkat 41,3% menjadi Rp2,92 triliun, mencerminkan likuiditas yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, total liabilitas turun tipis 1,3% menjadi Rp2,84 triliun dari Rp2,88 triliun. Di sisi lain, total ekuitas meningkat 5,7% menjadi Rp11,18 triliun, seiring bertambahnya laba tahun berjalan yang memperkuat struktur permodalan BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali mencapai 3,27% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,71 pada Juni 2025 menjadi 113,30 pada Juni 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,03%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,43%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,40%, kelompok kesehatan sebesar 1,54%, kelompok transportasi sebesar 5,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,56%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,97%.

Pada Juni 2026, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,28%, kelompok pakaiandan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi padaJuni 2026 antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), pemeliharaan, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk." Jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Juni 2026 antara lain bensin, bawang merah, bawang putih, canang sari, wortel, buncis, daging babi, beras, pisang, minyak goreng, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sewa rumah, mie kering instan, tongkol diawetkan, dan telepon seluler.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, sandal karet wanita, pasta gigi, jagung manis, nangka muda, dan ayam hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan transformasi layanan JKN memberikan kemudahan bagi peserta saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bersama fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya perbaikan dan mengoptimalkan proses layanan, mulai dari pendaftaran hingga peserta mendapatkan pelayanan medis, sehingga peserta dapat berobat dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Komitmen tersebut terbukti dari implementasi inovasi pelayanan yang memudahkan peserta JKN, mulai dari proses administrasi, akses informasi melalui Petugas BPJS SATU, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, pada Rabu (01/07).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi pelayanan JKN tidak hanya diwujudkan melalui penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui pendampingan yang memastikan peserta memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan selama berada di rumah sakit.

"Transformasi pelayanan harus benar-benar dirasakan oleh peserta. Karena itu, kami senantiasa memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, mulai dari proses pendaftaran hingga memperoleh pelayanan medis," ujar Pujo.

Salah satu bentuk transformasi lainnya adalah mendorong pemanfaatan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) yang membantu mempercepat proses administrasi peserta di rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu di rumah sakit untuk memberikan pendampingan kepada peserta JKN.

Melalui BPJS SATU, peserta dapat memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya, alur pelayanan JKN, hingga mendapatkan bantuan apabila mengalami kendala selama mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kehadiran petugas BPJS SATU diharapkan memberikan kepastian informasi sekaligus memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai ketentuan Program JKN.

Pujo menegaskan, transformasi di sektor pelayanan akan diperkuat melalui sinergi antara BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan pembiayaan, tetapi juga pengalaman pelayanan yang semakin baik dan memuaskan.

"Kami ingin memastikan setiap peserta merasa terbantu saat mengakses layanan kesehatan. Ketika peserta membutuhkan informasi mengenai alur pelayanan, administrasi, maupun hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, ada petugas BPJS SATU yang siap memberikan pendampingan. Dengan dukungan transformasi layanan dan kolaborasi bersama rumah sakit, kami berharap peserta dapat memperoleh pelayanan yang optimal," tegas Pujo.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan peserta yang tengah mengakses layanan. Dengan komitmen pelayanan yang ditunjukkan oleh RSUD Cengkareng, banyak peserta mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima, mulai dari proses pendaftaran yang mudah, hingga tindakan medis yang diberikan rumah sakit.

Agar kemudahan pelayanan di rumah sakit dapat dirasakan secara optimal, Pujo juga mengajak peserta untuk rutin memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menghadirkan Program REHAB 3.0 yang memberikan skema pembayaran bertahap yang semakin fleksibel.

"Bukan hanya itu, kami juga mendorong peserta untuk rutin mengecek status keaktifan kepesertaan JKN. Khususnya bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Lewat inovasi ini, peserta dapat dengan mudah mengecek status kepesertaannya sebelum mengakses pelayanan kesehatan, sehingga proses pelayanan di fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih lancar," tegas Pujo.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah berusaha agar pelayanan kepada peserta di rumah sakit, khususnya layanan katastropik tetap berjalan optimal. Ia menyebut, pemerintah bersungguh-sungguh mendukung Program JKN agar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan dapat mengakses jaminan layanan kesehatan dengan mudah.

"Melalui Program JKN, seluruh peserta mendapatkan pelayanan yang baik dengan harga yang sangat terjangkau, karena aspek gotong royong yang dijalankan BPJS Kesehatan. Prinsip ini sering kami sebut pola kerja sama raksasa, upaya yang dilakukan bersama untuk melindungi masyarakat Indonesia," kata Cak Imin.

Bukan hanya itu, Cak imin menegaskan bahwa pemerintah telah memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Program JKN, dengan mendorong menjadi peserta JKN aktif dengan rutin membayar iuran kepesertaan tiap bulan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

BPJS Kesehatan menegaskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan penggunaan NIK sebagai identitas tunggal mendukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga, sekaligus sejalan dengan arah pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Saat ini, data kepesertaan BPJS Kesehatan telah melalui proses validasi dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Kami mendukung proses penyatuan data masyarakat dengan sumber utamanya adalah NIK. Jadi sekarang untuk menggunakan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP atau NIK, tidak perlu ada kartu lain, sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Akmal saat Rapat Pleno dalam rangka Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Proses validasi juga diterapkan pada pendaftaran peserta baru, khususnya Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya ditanggung pemerintah.

"Untuk peserta PBI JK ini divalidasi NIK-nya ke Dukcapil. Jika tidak padan, maka pendaftaran akan gagal. Di lapangan juga sering kami melakukan pemadanan apabila terdapat anomali atau data yang tidak sesuai," katanya.

Akmal menjelaskan NIK dipilih sebagai fondasi pengelolaan data kepesertaan karena memiliki karakteristik unik, tunggal, dan wajib dimiliki seluruh penduduk Indonesia.

Ke depan, sistem tersebut akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk face recognition, untuk meningkatkan akurasi identitas peserta.

"Ke depan ini akan mengarah kepada face recognition dan sebagainya seiring perkembangan teknologi," ucapnya.

LONDON - Virus telah mengancam organisme hidup sepanjang sejarah evolusi. Pada manusia dan vertebrata lainnya, salah satu mekanisme pertahanan utama tubuh terhadap virus bergantung pada protein yang disebut MAVS.

Ketika virus terdeteksi, MAVS membantu mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk merespons infeksi. Dengan cara tertentu, mekanisme ini menggunakan taktik menekan mekanisme sistem kekebalan tubuh untuk... melawan virus.

Hewan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh mereka ketika mendeteksi virus yang menyerang, tetapi anemon laut menggunakan strategi yang berlawanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa evolusi telah menghasilkan lebih dari satu strategi yang berhasil untuk memerangi virus di kerajaan hewan.

Penelitian ini, yang dipimpin oleh mahasiswa PhD Ton Sharoni dan Profesor Yehu Moran di Universitas Ibrani Yerusalem, bekerja sama denganpara ilmuwandari Universitas North Carolina di Charlotte, telah diterbitkan dalam jurnal Nature Ecology & Evolution.

Anemon laut, hewan laut purba, berpisah dari garis evolusi yang mengarah pada manusia lebih dari 600 juta tahun yang lalu. Sebagai kerabat dekat karang dan ubur-ubur, anemon laut memberikan wawasan berharga bagi para ilmuwan tentang evolusi awal sistem kekebalan tubuh hewan.

Selama penelitian mereka, mereka menemukan protein yang sebelumnya tidak dikenal dan menamakannya CARDIB (CARD Inhibitor Binding protein).

Anemon laut Nematostella vectensis telah membantu para ilmuwan menemukan mekanisme resistensi antivirus yang "tidak lazim".

Awalnya, CARDIB memiliki struktur yang sangat mirip dengan MAVS, sehingga para peneliti percaya bahwa virus ini dapat menjalankan peran antivirus yang serupa seperti pada manusia. Namun, asumsi itu dengan cepat runtuh.

Profesor Yehu Moran, kepala Departemen Ekologi, Evolusi, dan Perilaku di Universitas Ibrani, mengatakan: "Kami menemukan bahwa cara kerjanya justru sebaliknya. Alih-alih mengaktifkan mekanisme pertahanan terhadap virus, CARDIB justru menghambatnya."

Sebuah protein yang mengejutkan telah ditemukan yang menawarkan perlindungan dengan memperlambat sistem kekebalan tubuh. Penemuan ini segera menimbulkan pertanyaan penting: Mengapa seekor hewan sengaja menekan respons kekebalan tubuhnya sendiri?

Untuk menyelidiki hal ini, para peneliti menggunakan metode penyuntingan gen CRISPR untuk menghilangkan gen CARDIB dari anemon laut sebelum memaparkannya pada virus.

Hasilnya di luar dugaan: anemon laut tanpa CARDIB menjadi jauh lebih rentan terhadap infeksi. Virus berkembang biak lebih cepat, organisme tidak mampu mengaktifkan sistem pertahanan mereka, dan kemampuan mereka untuk melawan infeksi berkurang drastis.

"Hasilnya benar-benar berlawanan dengan apa yang kami harapkan," kata Sharoni. "Meskipun CARDIB bertindak sebagai imunosupresan dalam kondisi normal, penekan tersebut ternyata sangat penting untuk menghasilkan respons antivirus yang efektif."

Secara keseluruhan, eksperimen menunjukkan bahwa anemon laut bergantung pada jalur antivirus yang sama sekali berbeda dari yang digunakan oleh manusia, meskipun kedua sistem tersebut mengandung komponen molekuler yang terlihat sangat mirip.

Para peneliti juga ingin menentukan implikasi apa yang dimiliki jalur imun yang baru ditemukan ini di luar kondisi laboratorium yang terkontrol ketat.

Untuk menjawab pertanyaan itu, anemon laut hasil rekayasa genetika dipindahkan dari tangki laboratorium ke ekosistem laut luar ruangan yang dialiri air muara alami di Carolina Selatan. Hal ini membuat mereka terpapar berbagai virus dan mikroorganisme yang ditemukan di habitat normal mereka.

Para ilmuwan terkejut mengetahui bahwa imunosupresi justru membantu anemon laut melawan virus dengan lebih efektif.

Perbedaan tersebut menjadi jelas hanya setelah beberapa hari. Anemon laut yang kekurangan gen CARDIB dan gen antivirus terkait mengakumulasi virus secara signifikan lebih banyak daripada individu tanpa modifikasi genetik tersebut.

Para peneliti juga menemukan bahwa gen imun yang tampaknya hanya memiliki peran yang cukup penting dalam percobaan laboratorium menjadi sangat penting dalam kondisi lingkungan alami.

Ini menunjukkan bahwa penemuan ini bukan sekadar fenomena laboratorium. Penemuan ini memainkan peran penting dalam membantu hewan-hewan ini mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh virus di alam liar.

Temuan ini menunjukkan bahwa evolusi tidak berhenti pada satu strategi antivirus universal. Sebaliknya, kelompok hewan yang berbeda mungkin secara independen mengembangkan sistem molekuler yang berbeda untuk mendeteksi virus dan mencegah penyebarannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer untuk Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih saat mengikuti pelatihan yang sebelumnya disebut latihan dasar militer (Latsarmil).

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, menjelaskan tim investigasi terdiri dari pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

"Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Termasuk, kata dia, memberikan atensi khusus di Yon Parako, Halim Perdanakusuma karena salah satu peserta meninggal dunia karena masalah kesehatan pada paru-paru.

"Jadi kira-kira itu yang kami laksanakan terkait dengan meninggalnya lima peserta SPPI ini yang kami sampaikan tadi kepada Komisi I DPR RI," katanya.

Di samping itu, pihaknya telah memangkas waktu pelatihan Bela Negara bagi calon manajer menjadi dua minggu. Kemudian untuk pendidikan manjerial dilakukan selama satu bulan.

Adapun terkait pelatihan manajerial, calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang perkoperasian, demikian pula calon manajer KNMP yang akan menjalani pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

JAKARTA, iNews.id –  PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam memperkuat keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui aksi Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Launching REHAB 3.0, PASTI JKN, dan Seremoni Penyerahan Donasi Mitra CSR Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, MNC Bank berpartisipasi melalui program Mitra CSR bersama BPJS Kesehatan untuk membantu pelunasan tunggakan iurantunggakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) khususnya bagi masyarakat kurang mampu. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan status kepesertaan JKN sehingga tetap memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang berkesinambungan.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan partisipasi MNC Bank dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

"MNC Bank berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap Program JKN, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan iuran dan masyarakat kembali memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal," ujar Rita.

Rita percaya kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. “Dengan partisipasi MNC Bank sebagai Mitra CSR BPJS Kesehatan, kami berharap dapat turut mendorong peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Rita. 

Rencananya, MNC Bank akan terus menghadirkan berbagai program CSR yang selaras dengan prinsip keberlanjutan perusahaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata atas komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Editor: Puti Aini Yasmin

Serikat buruh menolak rencana menyeragamkan kemasan rokok polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik terus bermunculan.

Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengganggu industri hasil tembakau (IHT), mengancam jutaan tenaga kerja, hingga memicu maraknya peredaran rokok ilegal, dilansir dari Detik Finance, Rabu (1/7).

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan kebijakan penyeragaman kemasan tidak bisa dilihat hanya dari aspek desain produk.

Menurutnya, industri hasil tembakau merupakan ekosistem besar yang menopang kehidupan jutaan masyarakat, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting rokok, pekerja pabrik, industri percetakan kemasan, sektor distribusi dan logistik, hingga pedagang kecil.

"Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri hasil tembakau menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri legal harus dihitung secara menyeluruh dampaknya terhadap lapangan kerja, investasi, dan penerimaan negara," kata Waljid dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Ia mengingatkan sektor hasil tembakau merupakan salah satu kontributor besar penerimaan negara melalui cukai. Pada 2025, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat melampaui Rp 230 triliun, naik dibandingkan sekitar Rp 216 triliun pada 2024.

[Gambas:Youtube]

Menurut Waljid, penerapan plain packaging justru berpotensi menghilangkan identitas produk legal sehingga konsumen semakin sulit membedakan rokok resmi dengan produk ilegal maupun palsu.

"Kalau semua kemasan dibuat seragam, produk ilegal justru semakin mudah masuk pasar. Ini bukan solusi, melainkan masalah baru," tambahnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memperbesar ruang peredaran rokok ilegal yang selama ini masih menjadi tantangan pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga akhir September 2025 sebanyak 8,16 juta batang rokok ilegal telah disita dalam berbagai operasi penindakan.

Waljid menambahkan, jika peredaran rokok ilegal semakin meluas, industri legal akan menghadapi tekanan yang lebih besar karena tetap harus menanggung beban cukai dan berbagai kewajiban lainnya. Karena itu, pihaknya menegaskan menolak rencana penyeragaman kemasan rokok yang diatur dalam RPMK tersebut.

"Dampaknya bukan hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga bisa menurunkan produksi, mengganggu iklim investasi, hingga meningkatkan risiko PHK, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan yang padat karya," bebernya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan penyusunan RPMK telah memasuki tahap lanjutan setelah melalui tiga kali konsultasi publik, dengan pertemuan terakhir digelar pada 25 Mei 2026.

Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan melalui forum konsultasi publik maupun surat dari berbagai pemangku kepentingan telah dikompilasi sebagai bahan penyempurnaan substansi RPMK. Tahapan berikutnya adalah proses harmonisasi antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum guna melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi sebelum aturan ditetapkan.

"Kementerian Kesehatan telah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya secara bertahap dan komprehensif," ujar Widyawati.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kemenkes juga telah melakukan pra-harmonisasi bersama sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Bappenas, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, Kemenkes juga menggelar pertemuan bilateral dengan Kementerian Keuangan untuk membahas keterkaitan kebijakan tersebut dengan aspek fiskal, pengendalian konsumsi, penerimaan negara, dan pengawasan rokok ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — EU-Asean Business Council (EU-ABC) menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan ketahanan gizi serta layanan kesehatan preventif di Indonesia dan kawasan Asean.

Seruan itu disampaikan saat peluncuran laporan Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN’s Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework, Selasa (30/6/2026). Laporan tersebut memuat 29 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem gizi dan kesehatan preventif di kawasan.

Direktur Eksekutif EU-Asean Business Council, Chris Humphrey, menilai Indonesia telah menjadikan isu gizi dan kesehatan sebagai prioritas nasional. Namun, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan efektif.

“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan utamanya kini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dalam skala yang luas,” ujar Chris dalam laporannya, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan berbagai program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi multipihak akan menjadi kunci untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi hasil yang terukur. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Dalam laporannya, EU-ABC mengusulkan 29 rekomendasi bagi pemerintah dan pelaku industri. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat melalui reformulasi dan fortifikasi pangan, penguatan pelabelan gizi, peningkatan literasi kesehatan, hingga pembangunan sistem pangan yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Eropa dan negara-negara Asia Tenggara.

Laporan itu juga mengusung pendekatan life-course atau siklus kehidupan sebagai dasar pembangunan kesehatan masyarakat. Pendekatan tersebut berfokus pada tiga aspek, yakni penguatan ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat, dan peningkatan praktik self-care atau perawatan mandiri.

EU-ABC menilai investasi pada layanan kesehatan preventif dapat menekan biaya kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kawasan dalam jangka panjang.

Selain itu, laporan tersebut menyoroti berbagai langkah yang telah ditempuh Indonesia untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Di antaranya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, disertai upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting, memperkuat layanan kesehatan preventif, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Paradigma Ketahanan Gizi

Diskusi dalam peluncuran laporan juga menekankan pentingnya menggeser paradigma dari ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan gizi (nutrition security). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan, tetapi juga memperoleh makanan yang aman, bergizi, terjangkau, dan mudah diakses.

Para peserta forum menilai tantangan seperti stunting, kekurangan mikronutrien, obesitas, serta meningkatnya penyakit tidak menular hanya dapat diatasi melalui kebijakan berbasis bukti, inovasi, dan kolaborasi jangka panjang.

Chris menambahkan perusahaan-perusahaan asal Eropa siap mendukung agenda kesehatan Indonesia melalui inovasi di bidang pangan dan nutrisi.

“Perusahaan-perusahaan Eropa siap membawa pengalaman tersebut untuk mendukung agenda gizi dan kesehatan preventif Indonesia,” kata Chris.

Di sisi lain, perwakilan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Sri Ridha Hasanah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak harus dipertentangkan.

“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Sri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan inovasi Rehab 3.0 untuk memudahkan peserta yang memiliki tunggakan iuran membayar kewajibannya secara lebih fleksibel.

Melalui layanan ini, pembayaran tunggakan tidak lagi terbatas dilakukan setiap bulan, tetapi juga dapat dicicil secara mingguan hingga harian.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, inovasi tersebut ditujukan untuk membantu peserta yang kepesertaannya tidak aktif akibat menunggak iuran agar dapat melunasi kewajibannya secara bertahap.

"Kita meluncurkan suatu aplikasi yang mempermudah para peserta yang tidak aktif karena menunggak untuk bisa melakukan pembayaran secara bertahap. Jadi, yang biasanya bulanan, sekarang bisa mingguan, bahkan harian. Sekali lagi, ini esensinya kemudahan untuk para peserta dan meringankan mereka membayar tunggakannya," kata Prihati di Jakarta, Selasa (30/6/2026) di kutip dari Antara.

Menurut Prihati, peluncuran Rehab 3.0 merupakan bagian dari transformasi BPJS Kesehatan pada pilar keberlanjutan (sustainability), yang berfokus pada penguatan mekanisme pengelolaan risiko bersama (risk pooling), pendanaan program, peningkatan jumlah peserta, serta optimalisasi penerimaan iuran.

Ia menjelaskan, setelah tunggakan dilunasi, peserta dapat kembali membayar iuran secara rutin sehingga status kepesertaannya aktif dan memperoleh perlindungan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kemudian, setelah lunas dia akan bisa membayarkan iurannya agar menjadi peserta aktif dan mendapatkan perlindungan kesehatan. Selain itu, ada juga Pasti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk para peserta, calon peserta yang akan menjadi aktif atau non-aktif. Peserta bisa mengecek kondisinya bagaimana, apakah dia aktif atau belum, atau belum terdaftar," ujarnya.

Selain meluncurkan Rehab 3.0, BPJS Kesehatan juga mendorong pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung keberlanjutan Program JKN.

Prihati berharap para pemangku kepentingan yang memiliki kemampuan dapat menyalurkan dana CSR maupun donasi guna membantu peserta yang menunggak iuran serta calon peserta yang belum aktif.

"Seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kemampuan diharapkan dapat menyalurkan donasi atau CSR kepada Program JKN, yang akan digunakan untuk membantu peserta menunggak iuran dan membantu calon peserta yang belum aktif agar dapat didaftarkan," paparnya.

Peluncuran Rehab 3.0 juga menjadi bagian dari kampanye BPJS Kesehatan untuk mengajak masyarakat dan para donatur memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga keberlangsungan Program JKN.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang