JAKARTA - Rekrutmen Penggerak HAM 2026 di Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) resmi diperpanjang. Tersedia kuota 200 orang Penggerak HAM yang akan ditempatkan di Calon Desa/Kelurahan/Kampung Binaan Sadar HAM di seluruh Indonesia.

"Pendaftaran Penggerak HAM 2026 resmi diperpanjang hingga 28 Juni 2026. Bagi yang belum mendaftar atau masih melengkapi persyaratan, manfaatkan perpanjangan waktu ini sebaik-baiknya," tulis Instagram Kementerian HAM, dikutip Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya pendaftaran Rekrutmen Penggerak HAM ini dibuka hingga 24 Juni 2026 melalui laman resmi rekrutmen. Namun kini pendaftarannya atau bagi pelamar yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu hingga 28 Juni 2026.

Rekrutmen ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa/kelurahan/kampung yang telah ditetapkan dan memiliki komitmen untuk mendukung penguatan pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM di tingkat masyarakat.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang HAM, dan wawancara.

Bagi masyarakat yang tertarik melamar, dapat melakukan pendaftaran secara daring di laman resmi https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/.

Dikutip dari Pengumuman Rekrutmen Penggerak HAM 2026, berikut informasi pendaftarannya.

Tata Cara PendaftaranRekrutmen Penggerak HAM 2026

1. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/

2. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar

3. Pelamar hanya dapat memilih 1 lokasi Desa/Kelurahan/Kampung sesuai domisili

4. Dalam hal Pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 penempatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Seluruh dokumen persyaratan diunggah dalam format PDF

Syarat Dokumen Rekrutmen Penggerak HAM 2026

1. Surat lamaran diketik komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi meterai Rp10.000.

2. Surat pernyataan yang ditandatangani pelamar dan dibubuhi meterai Rp10.000

Format surat lamaran dan pernyataan dapat diunduh di dapat diunduh pada laman https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/.

3. KTP asli atau surat keterangan perekaman kependudukan

4. Kartu Keluarga

5.Pas foto terbaru berukuran 4x6 berlatar belakang biru dengan ketentuan berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas dan menghadap ke depan, foto formal bukan swafoto

6. Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan

7. Transkrip nilai asli sesuai dengan ijazah yang dipersyaratkan

8. Daftar riwayat hidup/cv

9. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan/Kampung setempat yang menunjukkan kesesuaian domisili dengan lokasi penempatan yang dilamar

10. Dokumen pengalaman kerja atau pengalaman organisasi yang relevan

di bidang:

a. Hak Asasi Manusia;

b. Pemberdayaan masyarakat;

c. Pendampingan sosial;

d. Penguatan kapasitas masyarakat;

e. Organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan (jika ada)

11. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

12. Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Penggerak HAM.

Persyaratan Rekrutmen Penggerak HAM 2026

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Berusia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 45 tahun pada saat melakukan pendaftaran dalam laman https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id/

3. Memiliki pengalaman kerja dan atau pengalaman organisasi relevan di bidang HAM, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial,pelayanan publik, atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya

4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, CPPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, aparatur desa/kelurahan/kampung, dan tidak Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, maupun berat, atau sanksi administratif lainnya yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta tidak terlibat politik praktis

6. Tidak sedang berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN yang masih dalam proses pengusulan nomor induk pegawai

7. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

8. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

9. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan/kampung. Selain itu juga mampumengoperasikan kompter minimal program perkantoran dan internet, serta mampu melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat

10. Berdomisili sesuai dengan desa/kelurahan/kampung penetapan

11. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Penggerak HAM

12. Memiliki sarana kerja berupa laptop/komputer dan perangkat pendukung lainnya

13. Sehat jasmani dan rohani.

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang tengah disiapkan pemerintah belum mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembela HAM. Karena itu, Walhi meminta pembahasan revisi tersebut ditunda untuk disempurnakan terlebih dahulu.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, momentum revisi UU HAM semestinya digunakan untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Namun, sejumlah aspek penting dinilai belum tercermin dalam substansi draf yang diusulkan Kementerian HAM .

Menurut Walhi, setidaknya terdapat tiga poin krusial yang seharusnya masuk dalam revisi UU HAM, yakni penguatan peran dan kewenangan Komnas HAM, pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM termasuk pejuang lingkungan, serta pengadopsian konsep rights of nature atau hak-hak alam.

Boy menegaskan, revisi UU HAM tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurutnya, revisi tersebut juga harus menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang dipicu aktivitas industri ekstraktif.

"Dalam perkembangan hak asasi manusia, beberapa negara tidak sekadar mengakomodasi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Guna memastikan pemenuhan hak tersebut, beberapa negara telah mengakomodasi apa yang disebut sebagai the rights of nature dalam beragam produk hukumnya. Pengakuan ini dilakukan melalui konstitusi atau undang-undang khusus. Momentum penting revisi UU HAM merupakan waktu penting untuk mengakomodasi the rights of nature dalam hukum Indonesia," kata Boy dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Walhi menilai pengakuan terhadap rights of nature penting untuk melengkapi hak atas lingkungan hidup, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global. Menurut organisasi tersebut, alam tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai entitas yang memiliki hak untuk hidup, dilindungi, dan dipulihkan dari kerusakan.

Selain itu, Walhi juga menyoroti pengaturan mengenai pembela HAM dalam draf revisi UU HAM. Organisasi tersebut menilai draf yang ada memang telah mengakomodasi keberadaan pembela HAM, tetapi belum secara spesifik memberikan perlindungan bagi pembela HAM di sektor lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan dan risiko tinggi.

Walhi juga mengkritik penggunaan frasa "itikad baik" yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan justru mereduksi jaminan perlindungan. Di sisi lain, ketentuan perlindungan terhadap pembela HAM masih didelegasikan untuk diatur dalam peraturan lain sehingga dinilai belum menghadirkan model perlindungan yang jelas.

Tak hanya itu, Walhi mengidentifikasi sejumlah ketentuan lain yang dianggap berpotensi melemahkan perlindungan HAM. Salah satunya adalah penghapusan fungsi penelitian dan penyuluhan Komnas HAM yang dinilai dapat mengurangi fungsi pencegahan pelanggaran HAM serta upaya peningkatan kesadaran publik.

"Kedua, penempatan Komnas HAM di bawah koordinasi kementerian berisiko mereduksi independensitas kelembagaan ini dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penggunaan kata 'individu' yang tidak sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 yang menggunakan frasa 'setiap orang'. Hal ini jelas berpotensi mengabaikan hak kolektif, terutama posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang bersifat kolektif," jelas Boy.

Atas berbagai catatan tersebut, Walhi meminta pemerintah menunda pembahasan revisi UU HAM dan menyempurnakan substansinya terlebih dahulu. "Usulan rancangan ini tidak mencerminkan upaya menutupi kelemahan substansial memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebelum menerbitkan draf baru, Kementerian HAM atau DPR RI harus dengan cermat melakukan dengan memperhatikan aspek partisipasi bermakna, membuka ruang dialog kepada seluruh masyarakat dan memastikan model perlindungan utuh kepada pembela HAM," kata Boy.

Sebelumnya, pada Februari 2026, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan mempunyai unit penyidik. Hal itu salah satu yang dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," kata Pigai.

Jadi, kata Pigai, Komnas HAM akan memiliki unit penyidikan dan juga penyidik di Komnas HAM. "Dengan demikian taringnya juga naik, wewenangnya bertambah."

Pigai menyatakan, Komnas HAM akan bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pigai pun memastikan nantinya kementerian yang ia pimpin tidak akan tumpang tindih dengan Komnas HAM. Sebab, dua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.

"Komnas HAM kan mengawasi pemerintah, kami semua termasuk Kementerian HAM juga. Kami kan pembangunan HAM, dia pengawas HAM ya, jangan sampai salah ya, kami yang bangun, lembaga Komnas HAM yang awasi," ucapnya.

TANGERANG - Kasus penyegelan Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika Teluknaga, Kabupaten Tangerang sempat menyita perhatian publik. Kesaksian jemaat, negara hadir memastikan hak beribadah warga negara.

Ketua Majelis POUK Tesalonika Balo Napitupulu mengapresiasi langkah Kementerian HAM yang turun langsung dalam proses mediasi persoalan tempat ibadah jemaat. Kehadiran Kementerian HAM menunjukkan pemerintah dan negara berpihak tegas melindungi hak beribadah warga negara.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Kementerian HAM. Artinya, negara hadir. Kami ini hanya ingin beribadah, tidak ada maksud lain,” ujar Balo di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Kamis (11/6/2026)

Menurut dia, persoalan yang dihadapi jemaat POUK Tesalonika bukan semata terkait bangunan melainkan menyangkut hak dasar warga negara dalam menjalankan keyakinan. Karena itu, dia berharap penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia.

Perwakilan Kementerian HAM gercep dalam proses pembukaan segel bangunan yang sebelumnya digunakan jemaat. Kehadiran itu memberi rasa aman bagi jemaat sekaligus memperlihatkan adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan kebebasan beribadah.

Jemaat POUK Tesalonika Robert Sinaga menambahkan dalam proses mediasi jemaat sempat difasilitasi untuk beribadah di aula kantor kecamatan lama. Namun, dia berharap solusi tersebut tidak berhenti sebagai langkah sementara melainkan dilanjutkan dengan kepastian tempat ibadah yang layak dan tetap.

“Kami mengikuti arahan pemerintah. Kalau memang untuk sementara difasilitasi di tempat lain, kami ikuti. Tapi kami berharap ada kepastian ke depan,” ucapnya.

Robert bercerita Bupati Tangerang pernah menyampaikan rencana relokasi tempat ibadah bagi jemaat. Bahkan, sempat muncul gagasan pembangunan kawasan toleransi yang mencakup tempat ibadah umat Kristen, musala, dan tempat ibadah umat Buddha.

Jemaat pada prinsipnya menerima relokasi sepanjang lokasi yang disiapkan tidak terlalu jauh dari lingkungan jemaat dan benar-benar dapat digunakan untuk beribadah.

Dia berharap Kementerian HAM terus mengawal proses tersebut hingga ada keputusan konkret dari pemerintah daerah. Kehadiran negara penting agar persoalan hak beribadah tidak berhenti pada pernyataan lisan.

Kakanwil Kementerian HAM Banten Menase Kadepa mengatakan Kementerian HAM akan terus mengawal dan mensupervisi relokasi tempat peribadahan untuk jemaat POUK Tesalonika Teluknaga.

"Tentu kami akan terus melakukan pengawalan relokasi tempat ibadah yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang sehingga jemaat POUK Tesalonika Teluknaga dapat beribadah," ucapnya.

Jemaat POUK Tesalonika Teluknaga berjumlah sekitar 120 jiwa. Sebagian jemaat saat ini beribadah di tempat lain karena belum ada kepastian tempat ibadah yang dapat digunakan secara tetap.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion tidak setuju dengan rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM. Mafirion menilai rencana itu berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

“Rencana pembentukan tim asesor ini harus dikaji secara serius. Tidak ada negara demokratis yang menjadikan status aktivis HAM sebagai hasil seleksi negara. Peran negara seharusnya adalah melindungi, bukan menentukan siapa yang boleh menjadi pembela HAM,” ujar Mafirion dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (3/5/2026).

Menurut standar internasional, kata Mafirion, setiap individu berhak memperjuangkan HAM tanpa memerlukan pengakuan administratif dari negara. Ia menegaskan, status pembela HAM bukanlah identitas yang ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme seleksi.

“Jadi jangan bikin klasifikasi yang justru membatasi kebebasan dan hak individu dalam menyuarakan komitmen, pembelaan, hingga penyikapan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka,” tegas Mafirion.

Legislator dari Fraksi PKB ini menilai, kebijakan sertifikasi tersebut sangat berisiko menciptakan konflik kepentingan. Apalagi, kata dia, sikap aktivis sering berada pada posisi kritis terhadap penguasa.

Ia menilai, kewenangan negara dalam menentukan legitimasi aktivis dapat membuka ruang pembatasan kebebasan berekspresi serta melemahkan fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan.

Selain itu, Mafirion khawatir munculnya diskriminasi hukum dalam perlindungan aktivis. Ia memprediksi, pembela HAM yang kerap menyuarakan isu HAM tidak terdaftar secara administratif dan akan terabaikan.

“Ini berisiko menggeser makna HAM dari hak yang bersifat universal menjadi sekadar status administratif yang bergantung pada pengakuan negara. Jika ini terjadi, maka ada ketidakadilan dalam konsep perlindungan HAM,” terang Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion mendorong pemerintah untuk fokus pada dua langkah proporsional. Pertama, menegakan hukum kepada siapa pun oknum yang menyalahgunakan isu HAM melalui koridor hukum yang berlaku.

Kedua, negara harus memastikan mekanisme perlindungan yang setara bagi setiap warga negara yang memperjuangkan hak-haknya tanpa diskriminasi. “Terkait akuntabilitas organisasi masyarakat sipil bisa diperkuat melalui penguatan kode etik internal dan mekanisme pelaporan yang terbuka bukan intevensi negara,” pungkasnya.

IDXChannel - Dinamika geopolitik global yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa stabilitas dunia memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keberlanjutan aktivitas ekonomi internasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, dalam pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepatuhan HAM bagi Verifikator dan Pelaku Usaha Tahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta pada 9–11 Maret 2026

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pelaku usaha serta aparatur pemerintah terkait penerapan prinsip Human Rights Due Diligence (HRDD) dan penggunaan sistem Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) sebagai instrumen penilaian risiko HAM dalam aktivitas bisnis.

Dalam sambutannya, Mugiyanto menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip HAM kini menjadi bagian penting dari tata kelola ekonomi global.

“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kepatuhan terhadap prinsip HAM bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga menjadi bagian dari fondasi stabilitas ekonomi dan kepercayaan dunia internasional terhadap aktivitas bisnis
suatu negara,” ujar Mugiyanto.

Dia juga menyampaikan refleksi atas pengalaman yang baru saja dialaminya ketika perjalanan menuju Swiss untuk menghadiri agenda internasional tidak dapat dilanjutkan akibat penutupan jalur udara di sejumlah kawasan yang terdampak eskalasi konflik geopolitik.

Saat itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto bersama Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM, Siti Fajar Ningrum, sempat berada di Doha, Qatar, dan untuk sementara berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Doha sambil menunggu perkembangan situasi penerbangan internasional sebelum akhirnya kembali ke Indonesia.

Menurut Mugiyanto, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa konflik global tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga pada mobilitas internasional, agenda diplomasi global, serta stabilitas ekonomi dunia.

“Situasi yang kami alami menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap mobilitas internasional dan aktivitas diplomasi global. In menjadi pengingat bahwa stabilitas dunia sangat penting bagi perlindungan kemanusiaan dan keberlanjutan aktivitas internasional,” ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia berpotensi memberikan dampak luas terhadap stabilitas energi dan pangan global

“Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi berdampak langsung pada distribusi energi dan pangan dunia, khususnya jika jalur strategis seperti Selat Hormuz terdampak. Jika itu terjadi, dampaknya dapat dirasakan oleh
masyarakat di seluruh dunia,” tutur Mugiyanto.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Siti Fajar Ningrum, menegaskan bahwa dinamika global tersebut semakin memperlihatkan bahwa stabilitas internasional merupakan prasyarat penting bagi kerja sama di bidang perlindungan HAM.

“Ketika agenda internasional terkait HAM dapat terganggu akibat situasi geopolitik, kita semakin menyadari bahwa stabilitas global merupakan prasyarat penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional,” ujar Siti Fajar.

Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh perwakilan 33 Kantor Wilayah Kementerian HAM, pelaku usaha dari berbagai sektor, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan total peserta sekitar 188 orang.

Dalam diskusi panel kegiatan tersebut, Poppy Zeidra, Ketua Komite Tetap Kemitraan Strategis Hukum dan HAM KADIN Indonesia, menekankan bahwa kepatuhan HAM perlu dipahami sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dunia usaha.

“Dalam konteks ekonomi global saat ini, kepatuhan HAM bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga menjadi bagian dari reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Implementasi Human Rights Due Diligence justru dapat memperkuat kepercayaan investor dan memperluas akses pasar global bagi pelaku usaha Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Penta Peturun, praktisi di bidang ketenagakerjaan, menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja sebagai bagian dari implementasi HAM dalam dunia usaha. Di sisi lain, Patricia Rinwigati, Direktur Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa praktik bisnis yang menghormati HAM kini menjadi standar global yang semakin menguat.

Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem bisnis yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Ernie Nurheyanti M Toelle menggugat Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 Tahun 2026 tentang mutasi jabatannya. Ernie menilai penerbitan SK yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan tindakan sewenang-wenang.

"Terhadap tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan Menteri HAM kami telah melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan berharap putusan pengadilan dapat menyatakan SK dimaksud cacat secara hukum," ujar kuasa hukum Ernie Nurheyanti, Deby Astuti Fangidae, Selasa (10/3/2026).

Deby menilai surat keputusan tersebut melanggar prosedur administratif dan diterbitkan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif.

Kliennya yang saat itu menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (pejabat eselon IIA) dipindahtugaskan menjadi Analis Hak Asasi Manusia Ahli Madya dengan alasan penyerapan anggaran tidak baik. Padahal, penyerapan anggaran di unit kerja kliennya justru mencapai 99,56%, lebih tinggi dibandingkan keseluruhan Direktorat Jenderal PDK HAM.

"Faktanya, penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal PDK HAM (unit yang klien kami pimpin) mencapai 99,56. Sementara, penyerapan keseluruhan di Direktoat Jenderal PDK HAM 92,88%. Selain itu dalam dokumen Penilaian Kinerja Pegawai, klien kami mendapatkan predikat nilai Baik," kata Deby.

"Pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan integritas kinerja Klien kami selama 31 tahun di Kementerian Hukum dan HAM dan 1 tahun di Kementerian HAM," sambung Deby.

Keputusan tersebut juga tidak diawali dengan prosedur evaluasi kinerja yang transparan. SK itu diterbitkan tanpa didasari pemeriksaan dan/atau penilaian administratif yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Bahkan pemberitahuan mengenai pelantikan disampaikan melalui Whatsapp kurang dari 24 jam sebelum pelantikan dilaksanakan. Tindakan ini mengabaikan formalitas surat-menyurat kedinasan demi memaksakan kehendak menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan pengabaian terhadap etika birokrasi yang benar," ungkap Deby.

Menurut dia, kliennya telah tiga kali mengajukan keberatan tertulis kepada Menteri HAM. Namun, hingga kini tidak ada tanggapan dari Natalius Pigai.

Karena itu, Deby menilai mutasi terhadap kliennya bukan sekadar pergeseran tugas, melainkan demosi terselubung yang merusak karier pegawai.

"Klien kami menyayangkan tindakan Menteri HAM yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya hak atas informasi yang transparan," ucapnya.

JAKARTA - Kasus tewasnya pelajar MTs berinisial AT (14) lantaran diduga dianiaya oknum anggota Brimob Polda Maluku Bripka Masias Siahaya (MS) menjadi sorotan Kementerian Hak Asasi Manusia. Wakil Menteri HAM Mugiyanto meminta Polri membuktikan semboyannya untuk melindungi masyarakat.

Mugiyanto mengatakan, pihaknya tidak akan lelah meminta Polri untuk terus mereformasi diri serta memperbaiki kinerja seluruh anggotanya untuk menghormati dan menegakkan HAM. "Semboyan Polri sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya jargon yang ditulis di kantor-kantor kepolisian," kata Mugiyanto saat dihubungi wartawan, Minggu (22/2/2026).

Kementerian HAM meminta penyelidikan kasus ini dilakukan secara transparan. Bila terbukti bersalah, pelaku harus dihukum secara adil untuk memberikan efek jera kepada oknum kepolisian. " Kementerian HAM mendesak dilakukannya penyelidikan yang profesional, transparan, dan tuntas atas peristiwa ini," ucapnya.

Menurut Mugiyanto, apa yang dilakukan oknum Brimob tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Kementerian HAM sangat menyesalkan masih terjadinya peristiwa kekerasan fatal yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga masyarakat biasa, dalam situasi damai," ucapnya.

Dalam kasus ini, pihaknya akan melakukan pemantauan dari dekat melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM guna memastikan korban dan keluarga mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, termasuk pendamping selama proses hukum yang berjalan.

"Sanksi disiplin menurut Kementerian HAM tidak cukup. Harus ada proses penegakan hukum pidana. Lebih dari itu, Kementerian HAM berharap keluarga korban juga harus mendapatkan hak atas pemulihan dari pelaku," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Brimob Polda Maluku Bripka MS yang diduga menganiaya siswa MTs berinisial AT (14) hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Penganiayaan tersebut terjadi di sekitar Jalan Marren, Kota Tual. "Sudah," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi di Jakarta.

Rositah mengungkapkan, oknum Brimob tersebut juga sudah diberangkatkan ke Polda Maluku. Tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan kode etik terkait dengan perkara yang menjeratnya. "Saat ini sementara dilaksanakan pemeriksaan kode etik oleh Bid Propam Polda Maluku," ujarnya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pengusutan kasus ini bakal berjalan transparan. "Saya kira hal seperti itu kita transparan," kata Sigit di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026).

Sigit menegaskan, oknum tersebut sudah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Polda Maluku juga telah melakukan asistensi.

"Saya kira sudah diproses ya, saat ini sedang dalam pendalaman penyelidikan baik proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh polda saat ini sedang berjalan," ujar Sigit.

JAKARTA - Aksi biadab kembali dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau OPM Kodap XVI Yahukimo. Dalam aksinya, mereka membantai seorang guru bernama Frengki di lingkungan Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Pembunuhan brutal terhadap guru sebagai tenaga pendidik yang dilakukan di ruang sekolah saat aktivitas belajar mengajar berlangsung merupakan kejahatan kemanusiaan dan tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa", kata Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, Senin (9/2/2026).

Menurut dia, guru dibunuh secara sadis di sekolah. Ini bukan sekadar gangguan keamanan belaka tapi sudah menyentuh pada persoalan kemanusiaan. "Kebrutalan KKB ini dengan membunuh seorang guru merupakan kejahatan kemanusiaan,” urai Noor.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Senin, 2 Februari 2026, sekitar pukul 09.30 WIT. Korban Frengki (55) dikejar tiga pelaku bersenjata setelah terdengar bunyi tembakan dari arah belakang sekolah.

"Jika kita lihat dari video kejadian yang beredar luas, korban sempat berupaya menyelamatkan diri dengan masuk ke ruang guru, namun para pelaku memaksa masuk dan melakukan pemarangan hingga korban meninggal dunia di tempat," jelasnya.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Evakuasi Korban Penganiayaan di Yahukimo, Diduga Ulah Simpatisan KKB



Para pelaku bukan hanya membunuh guru saja. Setelah memastikan korban tewas, para pelaku melakukan perusakan terhadap kendaraan milik kepala sekolah serta memecahkan kaca ruang kelas Sekolah Yakpesmi Yahukimo dengan lemparan batu.

"Aksi biadab ini terjadi saat proses belajar mengajar masih berlangsung, sehingga guru-guru harus mengamankan para siswa dan memulangkan mereka lebih awal,” tegasnya.

Noor Azhari menilai tindakan tersebut menunjukkan pola kekerasan yang disengaja dengan menjadikan sekolah dan tenaga pendidik sebagai sasaran teror demi menunjukkan eksistensi kelompok bersenjata.

“Sekolah merupakan ruang sipil yang seharusnya dilindungi. Ketika guru dibunuh di ruang kelas, itu menandakan teror terhadap masa depan anak-anak Papua,” ujarnya.

Dia mendesak Komnas HAM dan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk segera turun langsung ke Yahukimo guna melakukan penyelidikan independen dan menyeluruh. “Kasus ini harus diusut sebagai pelanggaran HAM serius dan kejahatan kemanusiaan, bukan sekadar kejahatan biasa,” tegasnya.

Dia juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap tenaga pendidik dan masyarakat sipil di wilayah rawan konflik Papua agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

“Jika guru terus menjadi korban dan sekolah dijadikan medan teror, maka yang hancur bukan hanya nyawa manusia, tetapi masa depan generasi Papua dan kewibawaan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluhkan tidak adanya anggaran bantuan sosial di Kementerian HAM untuk penanganan konflik sosial di masyarakat. Alhasil, Pigai pun kerap merogoh kocek pribadi untuk bantuan sosial.

Keluhannya itu disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII DPR RI. Pigai mengatakan khusus bantuan sosoal melalui pemerintah memang biasanya didominasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Akan tetapi, pihaknya sedang melakukan upaya-upaya agar tersedia anggaran bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat dalam menghadapi bencana hingga konflik sosial.

"Saya sendiri, uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bansos dari negara. Ketika diurus bansos itu nanti ke Kemensos atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Pigai dalam Rapat Kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Dia mengatakan apabila Kementerian HAM disediakan anggaran untuk memberikan bantuan sosial bagi korban yang terkena konflik sosial maka kementerian bisa membantu. Maka sejauh ini, Kementerian HAM hanya bisa menangani berbagai kasus HAM yang terjadi di masyarakat.

"Kita terpaksa keluar dari gaji yang disediakan negara. Kalau saya pengusaha boleh lah, saya bisa keluarkan, berikan sekian. Saya kan aktivis. Saya juga untuk masa depan, simpan juga kan," ujar Pigai.

Sebagaimana diketahui, Kementerian HAM memiliki pagu anggaran sebesar Rp718,12 miliar pada 2026. Anggaran tersebut meliputi program dukungan manajemen sebesar Rp583,05 miliar serta program pemajuan dan penegakkan HAM Rp135,07 miliar.

Sebelumnya, Pigai juga sempat mengatakan bahwa Kementerian HAM sebetulnya membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM. Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia.

"Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu," tuturnya di Kantor Kementerian HAM pada 2024.

JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai menuturkan kalangan masyarakat sipil pembela HAM akan diberikan hak imunitas agar tak mudah dipidanakan. Hal ini menjadi bagian dari yang ditangani dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Kita juga memberikan kewenangan perlindungan yang pasti terhadap kelompok pembela HAM," ujar Pigai usai menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Kendati demikian, perlindungan ini tidak berlaku bagi sembarang orang. Pasal tersebut menekankan bahwa imunitas hanya diberikan kepada individu atau kelompok yang berjuang secara objektif dan tanpa tendensi.

Hal ini dimaksudkan agar hak istimewa tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kemanusiaan.

"Jadi nanti ada pasal di dalam undang-undang HAM itu yang akan menegaskan bahwa bagi civil society yang tanpa tendensi berjuang membela hak asasi manusia yang pasti bagi orang yang membutuhkan pertolongan, secara objektif, maka dia tidak bisa diadili," ungkapnya.

"Kita memberikan hak imunitas bagi pembela HAM untuk masa yang akan datang," tambahnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM. Rancangan ini akan disusun Kementerian Hak Asasi Manusia .

Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.

Persetujuan ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri HAM yang diajukan pada Mei dan September 2025 serta didukung rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Dalam surat tersebut, penyusunan Rancangan Perpres menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia. “Hadirnya Perpres ini untuk memastikan prinsip-prinsip HAM dalam praktik bisnis di Indonesia sekaligus menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam upaya penegakan HAM di sektor bisnis,” ujar Pigai, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kaitan antara bisnis dan HAM, pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak asasi setiap warganya. Hal lain adalah perusahaan wajib menghormati hak asasi sekaligus mencegah dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam menjalankan bisnis serta hak pemulihan korban pelanggaran HAM menjadi tugas negara dan perusahaan.

Dengan keluarnya persetujuan izin prakarsa tersebut, Kementerian HAM akan membawa Rancangan Perpres untuk dibahas dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk dengan Tim Nasional OECD dan masyarakat sipil yang concern dengan isu ini guna memastikan penerapan partisipasi bermakna (the meaningfull participation).

“Kami berharap Rancangan Perpres ini bisa kita selesaikan di tahun 2026 sehingga tahun 2027 kita bisa maksimalkan untuk sosialisasi sehingga pelaku usaha di Indonesia secara bertahap mengetahui dan mulai menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan usahanya. Dan tahun 2028 penegakannya bersifat wajib dan mengikat,” ungkap Pigai.

Dalam surat yang dikeluarkan 29 Januari 2026, Mensesneg Prasetyo menekankan penyusunan Rancangan Perpres harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki keterkaitan substansi.

"Penyusunan regulasi ini juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” kata Prasetyo.

Kemudian, rapat pembahasan lintas kementerian dan lembaga harus sudah dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak persetujuan diterima. "Penyusunan Rancangan Perpres ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026," ujarnya.

Penyusunan Peraturan Presiden ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) dalam kegiatan bisnis.

Regulasi ini juga diharapkan memperkuat komitmen negara dalam menciptakan praktik usaha yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan selaras dengan standar nasional maupun internasional di bidang HAM.

KOMPAS.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM/KemenHAM) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan total 500 formasi untuk lulusan S1 dan D3 dari berbagai jurusan.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN di sscasn.bkn.go.id pada 7–23 Januari 2026.

Formasi PPPK Kementerian HAM tersebar di unit pusat dan kantor wilayah. Jabatan yang dibuka meliputi Analis SDM Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Apoteker Ahli Pertama, Penata Layanan Operasional, serta Pengelola Layanan Operasional.

Sebelum mendaftar di SSCASN, pelamar wajib menyiapkan sejumlah dokumen, termasuk surat lamaran kerja Kemenkumham/Kementerian HAM dan surat pernyataan 16 poin Kemenkumham (surat pernyataan 18 poin) yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000.

Dokumen yang Perlu Diunggah

Berikut ini daftar dokumen yang perlu disiapkan oleh peserta untuk mendaftar seleksi PPPK KemenHAM 2025:

1. Surat Lamaran

Surat lamaran diketik menggunakan komputer, ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta, ditandatangani pelamar menggunakan pena bertinta hitam, serta dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp 10.000.

Pelamar dilarang menggunakan meterai palsu atau meterai yang telah digunakan sebelumnya.
Format surat lamaran dapat diunduh melalui laman https://kemenham.go.id. Dokumen diunggah dalam bentuk hasil pindai berwarna.

2. Surat Pernyataan 16 Poin

Surat pernyataan 16 (enam belas) poin diketik menggunakan komputer, ditandatangani pelamar dengan pena bertinta hitam, serta dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp10.000 yang diperoleh melalui https://emeterai.co.id.

Pelamar dilarang menggunakan meterai palsu atau meterai yang telah digunakan sebelumnya.
Format surat pernyataan dapat diunduh melalui laman https://kemenham.go.id.

Dokumen diunggah dalam bentuk hasil pindai berwarna.

3. Surat Keterangan Pengalaman Kerja

Surat keterangan ini harus membuktikan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

Apabila pengalaman kerja berasal dari lebih dari satu instansi/perusahaan, pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari masing-masing instansi/perusahaan dan menggabungkannya dalam satu file PDF untuk diunggah.

Surat keterangan pengalaman kerja harus memuat masa kerja yang terhitung sampai dengan 31 Desember 2025 dan diunggah dalam bentuk hasil pindai berwarna.

4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Pelamar mengunggah e-KTP atau Surat Keterangan Perekaman Data e-KTP yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau instansi berwenang.

Dokumen diunggah dalam bentuk hasil pindai berwarna.

5. Pas Foto

Pas foto formal berwarna dan terbaru, paling lama 6 (enam) bulan terakhir, ukuran 4x6, dengan ketentuan:

• Latar belakang merah
• Berpakaian rapi menggunakan kemeja
• Wajah terlihat jelas dan menghadap ke depan
• Seorang diri
• Bukan swafoto

6. Ijazah Asli

Ijazah asli (bukan legalisir) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:

• Bagi pelamar yang ijazahnya hilang, mengunggah Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari perguruan tinggi (hasil pindai berwarna).
• Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib menyertakan Surat Penyetaraan Ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
• Surat penyetaraan ijazah digabungkan dalam satu file dengan ijazah (hasil pindai berwarna).

7. Transkrip Nilai Asli

Transkrip nilai asli (bukan legalisir) sesuai ijazah, diunggah dalam satu file yang menampilkan seluruh halaman, dengan ketentuan:

Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, terdapat konversi nilai IPK pada surat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (hasil pindai berwarna).

Bagi pelamar yang transkrip nilainya hilang, dapat mengunggah Surat Keterangan Pengganti Transkrip dari perguruan tinggi (hasil pindai berwarna).

8. Surat Tanda Registrasi (STR)

STR asli wajib diunggah bagi pelamar jabatan Apoteker dalam bentuk hasil pindai berwarna.

Link Format Surat Lamaran PPPK KemenHAM

Format surat pernyataan 16 poin PPPK Kemenkumham/Kementerian HAM dan surat lamaran kerja Kemenkumham dapat diunduh melalui laman resmi Kementerian HAM. Berikut linknya:

Link PDF = Format Surat Lamaran PPPK KemenHAM 2026
Link PDF = Format Surat Pernyataan PPPK KemenHAM 2026

Sebagai informasi, seleksi administrasi PPPK KemenHAM bersifat menggugurkan. Pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) apabila memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan. Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ditetapkan sebagai peserta seleksi kompetensi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN, dengan terlebih dahulu mencetak kartu peserta seleksi kompetensi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Adapun tahapan seleksi PPPK Kementerian HAM 2026 meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi berbasis CAT, seleksi kompetensi tambahan, hingga pengusulan penetapan Nomor Induk PPPK. Pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 11 April 2026.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang