Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, tengah menjadi sorotan setelah mengusulkan agar gerbong khusus wanita pada Kereta Rel Listrik (KRL) dipindahkan ke bagian tengah rangkaian.

Usulan tersebut disampaikan sebagai respons atas kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026.

"Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang... iya, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sementara itu," katanya kepada awak media, Selasa (28/4/2026).

Sorotan terhadap pernyataan tersebut turut mengangkat kembali profil Arifatul Choiri Fauzi, yang selama ini dikenal aktif dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Profil dan Riwayat Pendidikan Arifatul Choiri Fauzi

Pemilik nama lengkap Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., ini merupakan perempuan kelahiran Madura pada 28 Juli 1969. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Arifatul Choiri Fauzi menempuh pendidikan menengah di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan, yakni Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah As Syafiiyah Jatiwaringin, Jakarta.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang kini dikenal sebagai Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia. Pada 2002, ia juga memperoleh beasiswa dari Ford Foundation untuk mendukung studinya.

Sebelum menjabat sebagai Menteri PPPA dalam Kabinet Merah Putih, Arifatul telah lama aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Ia mulai terlibat di NU sejak 1989, di antaranya sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, ia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia serta Majelis Alimat Indonesia, dan terlibat dalam Gerakan Nasional Anti Korupsi yang diinisiasi bersama NU dan Muhammadiyah.

Di bidang media, Arifatul juga pernah memproduksi sejumlah program televisi, di antaranya “Syair Dzikir” di Televisi Pendidikan Indonesia dan “Hikmah Pagi” di Televisi Republik Indonesia.

Sementara di sektor usaha dan sosial, ia tercatat sebagai Direktur PT Arzast Media Utama dan PT Rimang Hayu Malini, serta aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk kerja sama Muslimat NU dengan Kementerian Desa.

Pada 2024, Arifatul juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Pengalaman tersebut memperkuat kiprahnya di tingkat nasional hingga akhirnya dipercaya mengemban jabatan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sorotan Usulan Gerbong Wanita di KRL

Usulan pemindahan posisi gerbong wanita ke bagian tengah rangkaian KRL menjadi salah satu gagasan yang kini mendapat perhatian publik.

Menurut Arifatul, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan perempuan di transportasi publik. Posisi tengah dinilai lebih strategis karena berada di area yang relatif lebih ramai dan mudah diawasi.

Meski demikian, usulan tersebut memunculkan beragam tanggapan di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan efektivitasnya di lapangan.

Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi terus aktif mengangkat isu-isu perlindungan perempuan di ruang publik.

Gagasan terkait penataan gerbong wanita di KRL menjadi salah satu contoh pendekatan kebijakan yang berangkat dari aspek keamanan dan pengalaman pengguna transportasi.

Ke depan, berbagai inisiatif yang diusulkan diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih konkret dalam menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan komitmennya dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak pascabencana di Sumatera. Hal ini dilakukan melalui pendekatan psikososial hingga pemenuhan kebutuhan spesifik di lokasi pengungsian.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, langkah awal yang dilakukan KPPPA saat tiba di lokasi terdampak bencana adalah memastikan kondisi perempuan dan anak, terutama mereka yang telah berada di tenda-tenda pengungsian sementara.

"Pastinya kami meminta informasi tentang perempuan dan anak-anak. Ketika mereka sudah berada di tenda pengungsian, langkah pertama yang kami lakukan adalah trauma healing," ujar Menteri PPPA dalam media gathering bersama Forum Wartawan Perempuan Indonesia (Fortapena), Sabtu (20/12/2025).

Ia menjelaskan, saat KPPPA turun langsung ke lapangan pada 1 Desember 2025, kondisi psikologis para korban khususnya ibu-ibu masih rentan. Banyak di antara mereka yang belum bisa menerima kenyataan bahwa rumah tempat tinggalnya telah hilang akibat bencana. "Masih banyak ibu-ibu yang tidak percaya bahwa rumahnya itu sudah tidak ada. Rata-rata yang ada di situ hanya pakaian yang melekat saat mereka menyelamatkan diri," ujarnya.

Selain pemulihan trauma, KPPPA juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak seperti susu untuk anak, popok, hingga pakaian dalam. Kebutuhan tersebut sering terabaikan dalam situasi darurat.

KPPPA memilih menyesuaikan bantuan berdasar kebutuhan nyata di lapangan. Selain bantuan barang, KPPPA juga menyalurkan bantuan dalam bentuk dana agar dapat digunakan dan lebih tepat sasaran.

"Kami di internal kementerian juga menggalang donasi yang kami kirimkan berupa dana. Karena kalau barang, kadang kurang tepat untuk kegunaannya,” jelasnya.

Tak sendiri, Kementerian PPPA berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengirimkan bantuan menggunakan kapal ke tiga provinsi terdampak. KPPPA juga bersyukur saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semakin komprehensif dengan mendata kelompok rentan dan ibu hamil, tak hanya memisahkan data berdasar jenis kelamin. Hal ini memudahkan penanganan lebih tepat pada para korban bencana.

"Sekarang datanya lebih lengkap. Ibu hamil ada berapa, lansia ada berapa. Ini sangat membantu untuk penanganan yang lebih tepat," ujarnya.

KPPPA berharap penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perlindungan, dan pemulihan menyeluruh bagi perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya memenuhi hak yang dimiliki anak. Sebab menurutnya, anak disebut terlantar bukan karena tidak memiliki tempat tinggal melainkan haknya tidak terpenuhi.

"Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, saya mencermati ada satu hal yang mungkin ini menjadi introspeksi kita bersama. Di situ disebutkan bahwa anak yang terlantar itu bukan anak yang tidak punya tempat secara fisik, tapi anak yang terlantar itu adalah anak yang tidak terpenuhi hak-haknya," kata Arifatul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Lebih lanjut, hak anak yang harus dipenuhi dijelaskan dia seperti hak hidup, hak anak untuk bermain, serta mendapatkan perlindungan. Dia meminta kepada seluruh orang tua untuk memperhatikan hak anak ini.

"Ya, jadi misalkan hak untuk hidup, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, dan lain sebagainya. Ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak," ucap dia.

Dengan memenuhi hak tersebut, anak akan merasakan ketenangan secara psikologis, sehingga tidak akan berdampak negatif kepada kehidupan sang anak. Dia juga mengingatkan agar orang tua selalu memberikan rasa sayang kepada anaknya.

"Jadi anak terlantar itu bukan hanya anak yang ada di jalanan, tetapi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, yang tidak mendapatkan hak-haknya untuk dipenuhi," sambungnya.

Di sisi lain, terkait bullying pada anak, dia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya tugas guru di sekolah. Orang tua dan lingkungan sekitar juga harus berperan aktif untuk mencegah prilaku bullying.

"Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat juga punya peran yang luar biasa, termasuk media," ucapnya.