Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan, Selasa (2/6/2026).

Dalam pembelaannya, Nadiem menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran menjadi menteri meskipun telah memiliki kemapanan finansial. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi kepada negara merupakan peluang yang tidak datang berkali-kali dalam hidup.

"Kesempatan mencari uang akan selalu ada dalam hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup," ujar Nadiem.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara. Namun, salah satu pendiri Gojek itu mengaku kecewa dengan proses hukum yang kini dihadapinya.

Menurut dia, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial selama lima tahun mengemban jabatan publik, serta menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya, dirinya justru menghadapi ancaman hukuman pidana.

"Bayangkan betapa hancurnya hati saya. Dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama lima tahun, setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputera Adipradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, 'hadiah' yang saya dapatkan dari negara adalah jeruji besi," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga menyinggung potensi kriminalisasi hukum yang menurutnya dapat menjadi ancaman bagi profesional muda di masa depan.

Menurut Nadiem, ketidakpastian hukum berpotensi memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk berdampak terhadap pasar saham maupun nilai tukar rupiah.

"Profesional muda ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Satu generasi menahan napas, menunggu keputusan majelis, menunggu konfirmasi apakah kebenaran masih berarti di negara tercinta kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan dinyatakan lengkap.

Penyidik OJK pada Kamis (22/1/2026) melaksanakan penyerahan Tahap II dengan menyerahkan tersangka berinisial AAG yang diketahui sebagai Adrian Gunadi dan satu pimpinan lain berinisial APP beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dengan penyerahan tersebut, penanganan perkara berlanjut ke tahap penuntutan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengungkap perkara Investree terjadi dalam rentang 2017–2023 dengan modus penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin sebagai unregistered lender. Dalam praktiknya, para tersangka diduga menjanjikan imbal hasil tetap setiap bulan, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu integritas sektor jasa keuangan.

"Dalam proses penyidikan, penyidik OJK telah menetapkan Sdr. AAG dan Sdr. APP sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar Pasal 237 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun," jelas Ismail dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Dia mengungkapkan, kedua tersangka sempat tidak kooperatif dan melarikan diri ke Doha, Qatar. Penyidik kemudian berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri hingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Red Notice pada 14 November 2024.

Upaya penegakan hukum dilanjutkan melalui pengajuan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk pencabutan paspor para tersangka.

Melalui kerja sama National Central Bureau (NCB) to NCB serta dukungan KBRI di Qatar, kedua tersangka dipulangkan ke Indonesia pada 26 September 2025. Selanjutnya, keduanya dititipkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan proses hukum.

Penanganan perkara ini melibatkan koordinasi lintas lembaga, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengungkapkan bank sentral AS terancam dakwaan pidana oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ).

Hal tersebut menandai eskalasi tajam tekanan yang dilakukan Presiden Donald Trump terhadap independensi The Fed.

Dalam pernyataan tertulis dan video yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (12/1/2026), Powell menyatakan The Fed menerima surat panggilan dewan juri (grand jury subpoenas) dari Departemen Kehakiman AS (DOJ)

Dia menjelaskan, panggilan tersebut berkaitan dengan kesaksiannya di Kongres pada Juni lalu mengenai proyek renovasi kantor pusat The Fed. Namun, dia menegaskan langkah itu harus dilihat dalam konteks tekanan dan ancaman berkelanjutan dari pemerintah.

“Ancaman dakwaan pidana ini merupakan konsekuensi dari keputusan Federal Reserve menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik demi kepentingan publik, bukan mengikuti preferensi presiden,” ujar Powell.

Menurutnya, isu ini menyentuh inti independensi kebijakan moneter AS. “Ini tentang apakah The Fed dapat terus menetapkan suku bunga berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi, atau justru diarahkan oleh tekanan dan intimidasi politik,” katanya.

Dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu (11/1/2026), Trump membantah mengetahui adanya penyelidikan DOJ terhadap bank sentral.

Pasar merespons cepat kabar tersebut. Dolar AS melemah terhadap seluruh mata uang utama, sementara harga emas melanjutkan reli hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Kontrak berjangka indeks S&P 500 turun 0,3%.

Powell mengatakan The Fed menerima surat panggilan tersebut pada Jumat. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memperuncing konflik berkepanjangan antara Trump dan Powell. Trump selama ini mendesak pemangkasan suku bunga secara agresif untuk meningkatkan keterjangkauan perumahan dan menekan biaya utang pemerintah.

Trump juga berulang kali melontarkan wacana pemecatan Powell dan bahkan berupaya mencopot Gubernur The Fed Lisa Cook. Mahkamah Agung AS dijadwalkan membahas perkara Cook akhir bulan ini.

Pada bulan lalu, para pembuat kebijakan The Fed memangkas suku bunga acuan ke kisaran 3,5%–3,75%, menjadi pemangkasan ketiga berturut-turut masing-masing 25 basis poin, setelah menahan suku bunga stabil sepanjang sebagian besar 2025. Namun, pejabat The Fed menegaskan belum terburu-buru melanjutkan pelonggaran sebelum memperoleh data inflasi dan ketenagakerjaan terbaru.

Rapat kebijakan berikutnya dijadwalkan pada 27–28 Januari, dengan pasar berjangka memproyeksikan peluang kecil adanya perubahan suku bunga.

Masa Depan Powell

Dalam pernyataannya, Powell menegaskan akan terus menjalankan tugasnya dengan integritas dan komitmen melayani rakyat Amerika.

Powell pertama kali ditunjuk sebagai Ketua The Fed pada 2018 oleh Trump. Masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada Mei mendatang, sementara masa tugasnya sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed baru berakhir pada 2028.

Hingga kini, Powell belum menyatakan apakah akan mundur pada Mei atau tetap bertahan sebagai gubernur.

Trump menyatakan telah memilih kandidat pengganti Powell, meski belum mengumumkan namanya. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett disebut-sebut sebagai kandidat terdepan.

Senator Republik Thom Tillis, anggota Komite Perbankan Senat yang mengawasi The Fed, menyatakan dukungan terhadap independensi bank sentral. Ia menegaskan akan menolak konfirmasi calon pejabat The Fed mana pun—termasuk ketua baru—hingga persoalan hukum ini tuntas.

“Jika masih ada keraguan bahwa para penasihat di pemerintahan Trump berupaya mengakhiri independensi Federal Reserve, kini keraguan itu seharusnya sirna,” ujar Tillis.

Penyelidikan tersebut ditangani Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia. Jaksa Agung Pam Bondi dilaporkan menginstruksikan jaksa federal untuk menelusuri potensi penyalahgunaan dana publik.

Sorotan Proyek Renovasi

Pemerintahan Trump sejak musim panas lalu meningkatkan pengawasan terhadap proyek renovasi dua gedung bersejarah The Fed, menyusul lonjakan biaya. Dokumen anggaran menunjukkan estimasi biaya proyek meningkat menjadi US$2,5 miliar pada 2025, dari US$1,9 miliar pada 2023.

The Fed menyebut lonjakan biaya dipicu perbedaan estimasi awal dengan realisasi biaya material, peralatan, dan tenaga kerja, serta temuan tak terduga seperti kontaminasi bahan beracun.

Dalam kesaksian di Kongres, Powell membantah laporan media dan kritik pejabat pemerintah yang menyebut proyek tersebut memiliki fitur mewah, seperti ruang makan VIP dan taman atap. Dia menegaskan sejumlah fitur awal telah dihapus dari rencana.

Sejumlah pejabat dan anggota parlemen Partai Republik menuding Powell memberikan keterangan tidak akurat. Bahkan, Trump pada akhir Desember menyatakan mempertimbangkan gugatan atas dasar ketidakcakapan serius terkait proyek tersebut.

Menurut undang-undang pembentukan The Fed, presiden hanya dapat memberhentikan anggota Dewan Gubernur dengan alasan tertentu, seperti kelalaian tugas atau pelanggaran berat.

“Ini terdengar seperti upaya balas dendam ala Trump untuk menekan Powell agar mundur pada Mei. Jika Powell tetap bertahan sebagai gubernur, itu akan menyulitkan Trump membentuk mayoritas di The Fed," ujar Mark Spindel, penulis The Myth of Independence: How Congress Governs the Federal Reserve.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena pacaran di kalangan generasi muda sering dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika melibatkan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua.

Kesadaran akan perlindungan anak membuat tindakan yang semula dianggap urusan pribadi kini diperhatikan secara hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua merupakan tindak pidana yang melanggar kemerdekaan dan hak anak.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 452 hingga Pasal 454 KUHP, yang menegaskan bahwa anak belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk menentukan penguasaan atas dirinya sendiri, sehingga persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana.

Pasal 452 KUHP mengatur perbuatan menarik anak dari kekuasaan atau pengawasan orang tua, wali, atau pihak yang berhak. Dalam pasal ini, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

“Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, pidana dapat meningkat hingga 8 tahun penjara,” tertulis dalam Pasal 452 ayat (2) KUHP.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana dapat menjadi lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Selain itu, KUHP juga mengatur secara khusus mengenai perbuatan melarikan anak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 454 KUHP yang menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua tetap dipidana, meskipun anak tersebut menyatakan persetujuannya.

Ancaman pidana dalam Pasal 454 KUHP dapat mencapai 7 tahun penjara. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana karena kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas hukum.

Namun, tidak semua ketentuan dalam pasal tersebut dapat langsung diproses tanpa laporan. Sebagian ketentuan dalam Pasal 454 KUHP bersifat delik aduan, sehingga proses hukum baru dapat berjalan jika ada pengaduan dari korban, orang tua, wali, atau pihak yang berhak.

KUHP juga mengatur kondisi khusus apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan perkawinan. Pasal 454 ayat (5) KUHP menyebutkan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan.

Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak dan hak pengasuhan orang tua melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, yang diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus mencegah praktik yang merugikan anak di bawah umur. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana ke Komisi III DPR RI, Senin (24/11/2025), di Ruang Komisi III DPR RI.

Pembahasan ini sebagaimana berdasarkan keputusan nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 dan Program Legislasi Nasional RUU 2025-2029. RUU Penyesuaian Pidana masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2025-2029.

Wakil Menteri Hukum Edward, Omar Sharif Hiariej menyampaikan RUU Penyesuaian Pidana merupakan perintah dari pasal 613 KUHP Nasional.

RUU Penyesuaian Pidana berisikan III bab. Pada Bab I berisikan penyesuaian pidana di luar Undang-Undang KUHP, bagian ini memuat antara lain penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok, penyesuaian kategori pidana denda dengan mengacu pada buku ke-1 KUHP.

"Penyelesaian ancaman pidana penjara untuk menjaga personalitas dan menghilangkan disparitas, penataan ulang pidana tambahan agar sesuai dengan sistem sanksi dalam KUHP, [dan] penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional," katanya Senin (24/11/2025).

Kemudian Bab II terkait penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Dalam bab ini akan mengatur tentang pembatasan pidana denda yang dapat diatur dalam peraturan daerah yang paling tinggi kategori ke-3 sesuai sistem KUHP, penghapusan Pidana kurungan dalam seluruh peraturan daerah, dan penegasan bahwa peraturan daerah hanya dapat memuat ketentuan pidana untuk norma tertentu yang bersifat administratif dan berskala lokal.

Ketentuan ini menjaga proporsionalitas pemidanaan, dan mencegah over regulation. Kemudian pada Bab III penyesuaian dan penyempurnaan KUHP, di mana akan memperbaiki kesalahan redaksiona, dan teknis penulisan, penegasan ruang lingkup norma, serta harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru.

Setelah itu, delapan fraksi menyampaikan pandangannya dan menyatakan setuju bahwa RUU Penyesuaian Pidana dibahas ditingkat selanjutnya.

"Maka dapat kami sampaikan DIM RUU tentang Penyesuaian Pidana dengan rincian sebagai berikut dari klasterisasi batang tubuh 479 DIM, klasterisasi penjelasan 160 DIM," jelas Dede Indra Permana Soediro selaku pimpinan sidang.

Dalam kesempatan itu, Komisi III bersama pemerintah juga menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin oleh Dede Indra Permana.

Selanjutnya RUU akan dibahas pada pekan ini dan ditargetkan rampung sebelum masa reses atau pada awal Desember.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membenahi Pasar Senen yang saat ini menjadi pusat penjualan pakaian bekas impor ilegal.

Pembenahan akan dilakukan dengan mengganti barang yang dijual pedagang dengan produk dalam negeri.

"Nanti kan isi dengan barang-barang dalam negeri. Masa mau menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita," katanya, Rabu (22/10) kemarin.

Dengan pembenahan tersebut, ia berharap UMKM dengan produk dalam negeri bisa makin berkembang. Ia juga berharap pembenahan berdampak positif bagi industri tekstil yang tengah melempem.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," katanya.

Selain pembenahan itu, agar peredaran pakaian bekas impor ilegal tak merajalela, Purbaya juga berencana memberikan denda kepada importir.

Hukuman itu baru. Selama ini, sanksi pada pelaku hanya sebatas pemusnahan barang bukti hingga ancaman pidana saja.

Menurut Purbaya, sanksi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi negara. Yang ada katanya, justru negara merugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memusnahkannya.

"Impor barang-barang baju bekas seperti apa, penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, saya rugi," kata Purbaya.

"Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi keadaan berubah, di mana kita bisa denda orang itu juga," tambahnya.