Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan belasungkawa bagi keluarga maupun pihak terdampak atas wafatnya siswa SD yang diduga bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat tekanan ekonomi di keluarganya.

Pasalnya, almarhum merupakan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun almarhum diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan tulis seharga Rp10.000.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan anak-anak yang lahir di ruang lingkup keluarga rentan tidak hanya mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah, tetapi dukungan psikososial.

"Kemendikdasmen menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan, tidak dapat berhenti pada dukungan finansial semata, melainkan harus mencakup pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/2/2026).

Atip mengatakan kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks, di mana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurutnya, peristiwa ini menjadi sinyal penting bagi seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan yang menunjang tumbuh kembang anak.

Pasalnya, kata dia, keluarga dan satuan pendidikan memiliki peran sentral memberikan kesempatan bagi anak-anak mencurahkan kondisi emosional untuk mencegah tekanan psikologis.

"Satuan pendidikan bersama orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka di mana setiap anak merasa aman untuk mengekspresikan kerentanan mereka, memperkuat kepedulian terhadap kondisi emosional anak, serta memastikan setiap anak merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan pendampingan yang memadai," jelasnya.

Dia menuturkan bahwa saat ini Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT telah berkoordinasi untuk mendampingi keluarga korban, serta menyasar keluarga lainnya guna memenuhi kebutuhan layanan sosial dan pendidikan.

Atip meminta seluruh pihak baik dari pemerintah hingga masyarakat memberi dukungan secara maksimal bagi anak-anak yang hidup di garis kemiskinan agar peristiwa tersebut tidak terjadi dikemudian hari.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih bijak mencerna informasi guna mencegah spekulasi yang berpotensi menambah beban psikologis bagi keluarga korban dan pihak sekolah," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan para operator seluler telah mengembalikan lebih dari 90% menara pemancar di wilayah terdampak banjir Sumatra beroperasi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah agar kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.

“Para operator seluler melaporkan, di Sumbar [Sumatra Barat] sudah 95% pulih dan Sumut [Sumatera Utara] 90%. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60% menara tidak beroperasi,” kata Meutya dalam keterangan resmi pada Selasa (2/12/2025).

Dia memastikan pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera pulih sepenuhnya. Per Senin (1/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi mencapai 2.804 unit, terdiri atas 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.

Menurut Meutya, pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring percepatan perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat distribusi material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.

Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.

Di sisi lain, Komdigi juga membuka Posko Dukungan Psikososial bagi anak-anak terdampak banjir di Sumatra sebagai ruang aman untuk bermain, belajar, dan memulihkan kondisi psikologis selama masa pemulihan. Posko pertama dibuka di Masjid Alhafiz, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,

Korban Banjir Sumatra

Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 pagi, korban bencana banjir dan longsor Sumatra yang mencakup Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh mencapai 780 orang meninggal. Sebanyak 10.400 rumah rusak di 51 kabupaten dan kota.

BNPB juga mencatat sebanyak 564 jiwa masih dinyatakan hilang serta 2.600 orang lainnya terluka.

Berdasarkan wilayah, korban meninggal banjir Sumatra terbesar terjadi di Sumatra Utara dengan 299 orang meninggal, di Aceh sebanyak 277 orang meninggal, serta Sumatra Barat 244 orang meninggal.

Sementara itu berdasarkan kabupaten/kota, korban bencana terbesar terjadi di Agam, Sumatra Barat dengan 147 meninggal, Aceh Utara (112), Tapanuli Tengah (86), Tapanuli Selatan (79), Sibolga (52), Aceh Tamiang (39), Tapanuli Utara (34), dan lainnya tersebar di 43 kabupaten kota.