Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) mencatatkan peningkatan penjualan signifikan hingga dua kali lipat pada ajang SMEXPO Ramadan 2026.

SMEXPO Ramadan yang diselenggarakan di Grha Pertamina Jakarta pada 2-6 Maret 2026 ini menghadirkan sekitar 20 UMKM binaan Pertamina dengan berbagai produk unggulan, mulai dari fesyen, kerajinan, hingga makanan dan minuman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan.

Vice President Corporate Social Responsibility & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, mengatakan bahwa SMEXPO menjadi salah satu upaya Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM binaan.

"Melalui SMEXPO Ramadan ini, Pertamina ingin memberikan ruang bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penjualan, khususnya pada momentum Ramadan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat," ujar Rudi.

Menurutnya, selain sebagai wadah promosi produk UMKM, SMEXPO juga mendorong peningkatan pendapatan yang berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat.

"Ketika UMKM mengalami peningkatan penjualan, maka dampaknya juga dirasakan oleh para pekerja dan keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat," tambah Rudi.

Pertamina sendiri menjalankan pembinaan UMKM secara terintegrasi melalui Pertamina UMK Academy, yang memberikan berbagai pelatihan mulai dari manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, penentuan harga produk, hingga strategi pemasaran digital.

Selain itu, Pertamina juga memfasilitasi UMKM untuk memperoleh berbagai sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, BPOM, hingga standar internasional seperti HACCP dan GACC guna meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menghadirkan energi kebaikan bagi masyarakat.

"SMEXPO menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan UMKM dengan pelanggan sehingga mereka dapat berkembang, naik kelas, dan semakin berdaya saing," ujar Baron.

Baron menambahkan bahwa Pertamina terus mendorong agar UMKM binaan mampu memperluas jangkauan pasar, termasuk melalui pemanfaatan platform digital dan peluang ekspor.

"Melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan, Pertamina berharap UMKM binaan dapat tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia," katanya.

Salah satu UMKM binaan yang merasakan dampak positif adalah Meat Story, produsen olahan daging beku seperti bakso frozen dan sosis homemade. Pemilik Meat Story, Hilda, mengatakan bahwa penjualan produknya meningkat signifikan selama Ramadan.

"Selama Ramadan biasanya ada peningkatan penjualan hingga sekitar 50 persen bahkan bisa mendekati dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Kehadiran bazar seperti SMEXPO ini sangat membantu meningkatkan penjualan kami," ujar Hilda.

Meat Story yang berbasis di Keranggan, Cibubur ini mulai bergabung sebagai Mitra Binaan Pertamina sejak 2024 dan telah mendapatkan berbagai dukungan, mulai dari pendampingan bisnis hingga hibah peralatan produksi.

"Sejak menjadi Mitra Binaan Pertamina, kami mendapatkan banyak pendampingan mulai dari manajemen bisnis, perluasan relasi, hingga dukungan peralatan seperti vacuum chamber untuk pengemasan produk," tutur Hilda.

Selain Meat Story, produsen mukena Shokha juga merasakan dampak positif dari pembinaan Pertamina. Dengan kapasitas produksi hingga 1.000 mukena per bulan dan pemasaran di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, Shokha mencatatkan peningkatan penjualan sekitar 20 persen setelah menjadi mitra binaan Pertamina.

"Selain peningkatan penjualan, kami juga mendapatkan berbagai pelatihan offline dan online yang membantu meningkatkan kemampuan kami dalam mengelola usaha," pungkas Shofiya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) terus meningkatkan kualitas layanan penumpang selama periode peak season Angkutan Lebaran 2026. Peningkatan layanan dilaksanakan pada seluruh armada kapal PELNI guna memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Manajer Komunikasi Korporasi PELNI Nadya Nathasya menyatakan, PELNI tidak hanya memastikan kesiapan armada dari sisi keselamatan dan operasional, juga terus melakukan inovasi layanan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan.

"Inovasi terbaru kami di kapal penumpang, menghadirkan menu Sarapan Nusantara yaitu nasi kuning yang menyajikan cita rasa khas daerah Indonesia. Menu ini kami rancang untuk mengangkat nilai Nusantara dan menciptakan pengalaman sarapan yang hangat dan berkesan," ujar Nadya dalam keterangan Jumat (27/2/2026).

Selain peningkatan kualitas menu, PELNI memastikan standar keamanan makanan penumpang melalui penerapan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Saat ini kapal yang telah tersertifikasi HACCP meliputi KM Kelud, KM Dorolonda, KM Nggapulu, KM Lambelu, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Dobonsolo, KM Awu, dan KM Bukit Raya. Pada 2026, sertifikasi HACCP akan segera diterapkan pada KM Labobar, KM Gunung Dempo, KM Ciremai, KM Binaiya, dan KM Tilongkabila.

Penerapan standar internasional ini menjadi bentuk komitmen PELNI menjaga kualitas, higienitas, serta keamanan makanan bagi seluruh penumpang selama pelayaran.

Seluruh armada PELNI juga telah menjalani pemeliharaan fasilitas secara intensif disertai standardisasi kebersihan yang lebih ketat di seluruh area publik, kabin, toilet dan fasilitas umum lainnya.

"Kualitas kasur pada armada kami juga telah ditingkatkan menjadi bahan antibakteri, antiair dan antiapi guna meningkatkan kenyamanan dan kebersihan selama perjalanan", tambah Nadya.

Transformasi layanan yang dilakukan PELNI tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas fisik, juga penguatan aspek digital dan keamanan penumpang. Ini diwujudkan melalui perluasan penerapan fitur smartlock yang sebelumnya diterapkan di KM Kelud sebagai pilot project.

Pada 2026, fitur ini akan diimplementasikan secara bertahap di KM Bukit Siguntang, KM Awu, dan KM Dorolonda. Teknologi tersebut memungkinkan akses kabin yang lebih aman, praktis, dan modern melalui sistem digital.

Nadya menambahkan, PELNI telah meluncurkan fitur ulasan perjalanan di aplikasi PELNI Mobile sehingga penumpang dapat langsung memberikan rating dan review setelah perjalanan selesai.

“Fitur rating dan review di PELNI Mobile menjadi alat yang sangat penting bagi kami untuk memastikan proses evaluasi dan peningkatan layanan berjalan secara terukur dan berkelanjutan,’’ ujar Nadya.

Penilaian tersebut, jelas dia, meliputi empat indikator utama, yaitu kebersihan, fasilitas, makanan, dan pelayanan. Ia pun mengajak seluruh penumpang untuk aktif memberikan masukan jujur setelah perjalanan.

PELNI berkomitmen untuk terus menyediakan layanan transportasi laut yang aman, nyaman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Melalui berbagai peningkatan layanan ini, PELNI memastikan seluruh armada siap mendukung konektivitas nasional dan mobilitas masyarakat di seluruh Nusantara.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan, upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperluas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar.

Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN, Lili Khamiliyah menyebutkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah ini belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran suplai makanan harian bagi para pelajar.

BGN memproyeksikan, wilayah Kabupaten Cirebon seharusnya memiliki 213 SPPG, namun hingga kini baru 135 unit yang memperoleh surat keputusan pembentukan. Dari jumlah itu pun hanya 93 SPPG yang benar-benar telah beroperasi, sementara 42 unit lain masih berkutat pada persiapan teknis.

Perwakilan BGN ini menjelaskan, ketidakseimbangan kapasitas ini berpengaruh langsung pada proses distribusi MBG. Tanpa fasilitas yang memenuhi standar, aliran makanan siap saji untuk ribuan siswa sulit dipastikan lancar setiap hari.

“Dapur yang belum memenuhi standar otomatis tidak bisa memproduksi makanan dalam jumlah besar, apalagi dengan tuntutan keamanan pangan yang ketat,” kata Lili di Kabupaten Cirebon, Senin (1/12/2025).

Selain jumlah SPPG yang masih kurang, persoalan kualitas dapur juga menjadi sorotan. BGN mengungkapkan bahwa tiga komponen utama, sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS), sertifikasi koki, dan standar HACCP belum terpenuhi secara merata.

Dari keseluruhan dapur yang tercatat, baru 89 unit yang mendapatkan SLHS. Sebanyak 46 dapur masih menunggu pemenuhan syarat. Untuk sertifikat chef, 64 dapur dinilai telah memenuhi ketentuan, sedangkan 30 dapur belum memiliki tenaga yang tersertifikasi.

Kondisi paling timpang tampak pada standar HACCP, karena hanya satu dapur yang telah lolos sertifikasi, sementara 33 lainnya masih berada dalam proses pembenahan.

BGN menyebut, keterlambatan pemenuhan sertifikasi ini membuat jaminan kualitas makanan belum seragam antarwilayah. “Kemampuan tenaga dapur dan higienitas fasilitas adalah aspek dasar. Tanpa keduanya, kualitas gizi bisa tidak stabil,” ujar BGN.

Dalam ranah pengawasan kualitas makanan, BGN menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sejak bahan baku diterima hingga makanan didistribusikan.

Setiap dapur diwajibkan memiliki hasil uji laboratorium terhadap air yang digunakan untuk memasak, serta memastikan suhu matang makanan sesuai standar keamanan sebelum dikirim ke sekolah.

Namun, BGN menyoroti satu persoalan penting: belum adanya kerja sama aktif dengan BPOM Bandung. Padahal, keterlibatan BPOM dinilai dapat memperkuat pengawasan mutu pangan, seperti uji kontaminan, pengecekan bahan tambahan pangan, dan verifikasi standar produksi.

“Kalau BPOM belum turun mendampingi, maka pengawasan kita belum sekuat yang diharapkan. Perlu kolaborasi agar mutu makanan bisa diawasi lintas lembaga,” tegas BGN.

Melihat berbagai persoalan tersebut, BGN mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mempercepat peningkatan infrastruktur dapur, memperbanyak tenaga bersertifikat, serta membangun kemitraan pengawasan yang lebih intensif.

Menurut BGN, keberhasilan MBG tidak sekadar ditentukan oleh anggaran, tetapi kesiapan teknis yang matang.

“Jika SPPG tidak siap, maka dampaknya langsung terasa pada siswa yang menjadi penerima manfaat. Penguatan di level dapur adalah kunci agar layanan berjalan konsisten dan aman,” katanya.

Tepat 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun. Dalam periode singkat ini, berbagai program prioritas sukses diluncurkan dan menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah berhasil meletakkan fondasi kuat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Presiden ingin agar negara ini hadir melindungi dan melayani masyarakat dari dalam kandungan sampai akhir hayat. Kunci utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Potret Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran', Rabu (22/10).

Ia menyebutkan, langkah awal yang ditempuh adalah tata kelola keuangan yang berhasil mengamankan Rp300 triliun APBN yang berpotensi diselewengkan. Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan perbaikan administrasi atau efisiensi birokrasi, tetapi juga menyangkut komitmen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Qodari menilai langkah ini menjadi bukti nyata disiplin fiskal dan efisiensi birokrasi yang diterapkan sejak awal pemerintahan.

"Jumlah Rp300 triliun itu bukan angka kecil. Itu adalah wujud nyata reformasi fiskal yang dilakukan secara sistematis, dengan membangun disiplin anggaran, memperkuat transparansi, dan mengefisienkan proses birokrasi," kata dia.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penguatan pendidikan dan ekonomi rakyat melalui Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

Reformasi fiskal ini dilakukan melalui perbaikan sistem pengawasan, transparansi digital, serta penyederhanaan rantai birokrasi. Tujuannya jelas, memastikan uang rakyat kembali sepenuhnya kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.

"Presiden menegaskan, setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Itulah semangat utama reformasi fiskal yang kini menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045," tutur Qodari.

MBG: Fundamental SDM Menuju Visi 2045

Program MBG menjadi salah satu capaian paling menonjol. Dalam kurang dari setahun, program ini telah menjangkau hampir 40 juta penerima dengan proyeksi mencapai 40-45 juta penerima pada akhir 2025.

"Brazil mencapai angka 40 juta penerima dalam waktu 11 tahun, kita hanya dalam kurang dari satu tahun. Ini prestasi luar biasa," kata Qodari.

Ia melanjutkan, program ini menargetkan total 83 juta penerima, mayoritas anak-anak, namun juga mencakup ibu hamil dan ibu menyusui. Saat ini, program telah menyajikan 1,4 juta porsi per hari melalui sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dirinya menambahkan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa jika MBG berjalan konsisten, sekitar 40-50% masalah kesehatan masyarakat Indonesia dapat diatasi ke depan. Program ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya.

"Bayangkan, 20% anak Indonesia mengalami stunting. Dari 80 juta anak, itu berarti 16 juta anak. Angka yang sangat besar," jelas dia mengenai urgensi program ini.

Visi jangka panjangnya sangat strategis. Anak-anak berusia 5 tahun yang menerima program ini akan berusia 25 tahun pada 2045, tepat saat Indonesia memasuki momentum Indonesia Emas.

"Dengan protein yang bagus, IQ generasi emas Indonesia tidak akan kalah dengan bangsa lain," tambah Qodari.

Meski begitu, lanjut Qodari, Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala teknis di lapangan. Berbagai langkah perbaikan juga segera dilakukan, mulai dari penerapan sertifikasi LAIK (Layak Konsumsi), monitoring rutin oleh Puskesmas, hingga sertifikasi HACCP.

CKG: Transformasi Paradigma Layanan Publik

Selain MBG, program CKG juga menjadi wujud nyata kehadiran negara. Program ini memberi hak bagi setiap warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan secara cuma-cuma di fasilitas kesehatan terdekat.

Qodari menyebut, data agregat dari program ini akan menjadi dasar kebijakan kesehatan nasional.

"Misalnya, jika penyakit diabetes meningkat, pemerintah bisa segera menambah dokter spesialis, atau memberlakukan cukai minuman berpemanis," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami hak dan manfaat program pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik tanpa komunikasi yang baik sulit diterima.

Dia mencontohkan program CKG. Menurutnya, jika hanya separuh masyarakat yang mengetahui program ini, maka peserta yang memanfaatkannya bisa jauh lebih sedikit.

Karena itu, agar program berhasil, informasi harus sampai ke seluruh masyarakat. Hal ini bergantung pada komunikasi, termasuk peran media massa dan media sosial.

"Presiden sendiri telah menyampaikan publik bahwa komunikasi harus ditingkatkan, dan KSP membantu mengoptimalkan koordinasi komunikasi antar kementerian/lembaga," tutur dia.

Diplomasi dan Ekonomi Agresif

Di panggung internasional, Presiden Prabowo juga berhasil menyelesaikan negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang berlarut-larut bertahun-tahun. Kesepakatan ini membuka akses ekspor lebih luas dengan penghapusan hambatan tarif bagi produk Indonesia, termasuk minyak sawit.

"Presiden Prabowo punya kemampuan diplomasi yang kuat dan jaringan luas. Beliau membangun hubungan baik dengan semua pemimpin dunia, dari Donald Trump hingga Emmanuel Macron. Ini membuat posisi tawar Indonesia semakin tinggi di tengah perang dagang global," ujar Qodari.

Di tingkat akar rumput, pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi melalui program koperasi Merah Putih dan pemberdayaan UMKM di desa. Qodari menyebut, langkah ini sejalan dengan pesan utama Presiden, yakni agar kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Presiden ingin agar masyarakat desa tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen. Ekonomi rakyat harus tumbuh dari bawah," katanya.

Hingga kini, tercatat sekitar 80 ribu koperasi Merah Putih telah berdiri sebagai motor ekonomi lokal.

Meski capaian selama satu tahun ini cukup menggembirakan, Qodari mengakui masih ada PR, terutama soal sosialisasi. Namun, satu hal yang pasti, janji-janji kampanye telah ditunaikan.

"Sabdo pandito ratu, pemimpin bisa dipegang kata-katanya. MBG dilaksanakan, CKG dilaksanakan, Sekolah Rakyat didirikan. Semua fasilitas untuk anak-anak miskin dipenuhi," pungkasnya.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memang baru meletakkan fondasi. Namun fondasi yang kuat ini menjadi titik tolak bagi perjalanan ke depan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menyebut kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya.

Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menilai tidak ada negara di dunia yang mampu mencapai nol kasus keracunan pangan.

“Untuk sampai nol saya kira mustahil di manapun. Tapi kami berharap kalau bisa aman kan begitu,” kata Marudut saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Meski mustahil mencapai angka nol, Marudut menilai pemerintah dan pemangku kebijakan telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi insiden keracunan MBG.

“Dari pemangku kepentingan itu sudah ada sampai bahkan dari Presiden itu menginginkan bahwa itu jangan sampai ada keracunan makanan [di program MBG],” ujarnya.

Menurut Marudut, upaya memperkuat keamanan pangan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari peningkatan standar higienitas dapur hingga pemeriksaan kesehatan pekerja pengolah pangan.

Adapun, dia menuturkan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menjalani sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Di samping sertifikasi, lanjut dia, tenaga pengolah pangan juga dilatih untuk menerapkan praktik produksi makanan yang aman. Serta, pemeriksaan kesehatan untuk memastikan pekerja bukan pembawa bibit penyakit.

Persagi melihat, perbaikan prosedur penerimaan bahan makanan juga terus dilakukan, yakni berupa proses pengecekan bahan baku dan sanitasi produksi diperketat untuk meminimalkan kemungkinan kontaminasi sebelum makanan disajikan kepada penerima manfaat MBG.

Lebih lanjut, Marudut menuturkan langkah strategis lainnya adalah melalui penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), yakni standar keamanan pangan internasional yang bertujuan memetakan titik kritis dalam rantai produksi.

Dalam hal ini, penerapan HACCP akan berlangsung bertahap, mulai dari penyusunan rencana, implementasi, hingga proses audit.

Dengan penerapan HACCP, pemerintah berharap risiko keracunan pangan dapat ditekan seminimal mungkin, meski tidak dapat mencapai nol.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar dapur SPPG memenuhi tiga sertifikasi untuk mencegah kasus keracunan dalam program MBG.

Perinciannya, sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), dan sertifikasi Halal. Ketiga proses sertifikasi tersebut akan ditambah dengan rekomendasi dari BPOM.

“Kami juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan tengah menjalankan proses sertifikasi halal pada 3.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG di bawahnya berada dalam pemantauan BPJPH sebagai perpanjangan tangan dalam memastikan kehalalan sajian MBG.

“Kepala dapur itu ikut pelatihan dan menjadi kepanjangan tangan atau wali amanah daripada BPJPH,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, kepala SPPG juga berperan sebagai penyelia halal yang memantau dan mengawasi standar halal dari sajian MBG dari dapur masing-masing.

Hal tersebut mencakup seluruh proses produksi, mulai dari perolehan bahan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.

“Karena itulah dia bisa mendapatkan sertifikat halal, dapurnya mendapatkan sertifikat halal dalam hal ini menu-menunya,” ujar Haikal.

Pada perkembangan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar SPPG memenuhi tiga sertifikasi guna mencegah kasus keracunan dalam program MBG.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pihaknya akan mewajibkan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk proses penyajian, terutama yang berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya.

Ketiga adalah sertifikasi halal. Sekuruh proses sertifikasi itu disebutnya akan ditambah dengan rekomendasi dari BPOM.

"Jadi Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi ini, sebagai proses standarisasi awal minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Bisnis.com, SURABAYA – Siapa yang menyangka, dari berjualan produk olahan sambal di rumah dengan modal awal hanya Rp50 ribu saja, saat ini produk tersebut dapat menembus pangsa pasar internasional, tepatnya di negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Produk tersebut bernama Dede Satoe Sambal, yang digagas oleh Susilaningsih, pensiunan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Putrinya, Siti Fatimah Febrina selaku Executive Director Dede Satoe Sambal pun membagikan kisah menarik di balik berdirinya produk olahan sambal kemasan yang ikut didirikannya bersama ibundanya tersebut.

Shifa menjelaskan, keinginan untuk membuat sambal dalam kemasan tersebut terbersit oleh sang ibunda usai melakukan kunjungan kerja luar negeri hingga menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Ia menerangkan bahwa sang ibu merasa kurang cocok dengan berbagai jenis kuliner yang disajikan di luar negeri, dan lebih cocok dengan makanan khas Nusantara.

"Saat musim dingin, ibu saya ngerasa di sana itu kan yang umum teh, kopi, roti, keju, susu, buah. Nah, ibu saya tuh bilang, 'Nah, harusnya kan kalau pas musim dingin gini kan paling enak tuh nasi panas, sambal, dan teri goreng'. Cuma pada waktu itu cari sambal enggak ada, cari cabai juga susah," ungkap Shifa kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Saat tiba di tanah air, Shifa pun menjelaskan bahwa sang ibu mencoba untuk merealisasikan cita-citanya, yakni membuat produk sambal olahan dalam kemasan yang praktis dan tahan lama. Awalnya, Shifa menyebut bahwa ibunya memulai usaha tersebut hanya dengan modal Rp50 ribu saja. Namun, saat produk itu ditawarkan ke tetangga dan warga sekitar rumahnya, sambal racikan Susilaningsih itu ternyata digandrungi oleh banyak orang.

"Tahun 2011 ibu saya membuat sambal Dede Satoe, dan awalnya ibu saya sendiri yang ngulek-ngulek. Jadi modalnya itu Rp50 ribu, itu beli 1 kilogram cabai, beli bahan-bahan lain, pakai uleg-an, pakai wajan di rumah untuk masak sambalnya. Lama-kelamaan, ketika diperkenalkan ke tetangga, ke teman-teman, saudara itu, respons mereka baik, wah ini enak nih, bisa nih dijual. Nah, dari situ akhirnya dijual dan mulai berkembang," bebernya.

Setelah pesanan atas produk sambal kemasan tersebut mulai menumpuk, Shifa pun menjelaskan bahwa ibundanya pun lalu mengajak warga di sekitar lingkungan rumah mereka, khususnya ibu rumah tangga di kawasan Jalan Tenggilis VI, Surabaya, untuk turut serta bekerja dalam memproduksi sambal.

Untuk kapasitas produksi Sambal Dede Satoe, Shifa menyebut bahwa pihaknya bisa memproduksi lebih dari 150 kilogram sambal per hari, dengan capaian kemasan sekitar 700 sampai 800 botol untuk sekali produksi.

"Kita ajak 'yuk mau enggak kupas bawang, petik batang cabai di rumah', boleh tetap dasteran, tetap bisa sambil mengurus anak, dan lain-lain, tapi dari situ nanti bisa berpenghasilan. Nah, untuk total perempuan yang ada di sekitar lingkungan kita yang kami ajak bekerja sekitar 15 orang. Jadi memang kami berusaha untuk berdampak terhadap sosial, lingkungan sekitar. Meskipun kita itu hanya sebatas industri rumah tangga, tapi kita usahakan untuk kita bisa berdampak," tegasnya.

Terkait pemilihan bahan baku, Shifa menegaskan, walau sambal kemasan yang digagas oleh ibundanya tersebut hanya diproduksi di rumah saja, tetapi kualitas dari setiap bumbu dan bahan yang digunakan untuk memproduksi sambal harus tetap diperhatikan dan melewati hasil kurasi yang teliti.

"Misalkan sambal roa itu kita ambilnya langsung dari Sulawesi karena memang di sekitar kami tidak ada yang memproduksi. Jadi ikan roanya kita datangkan dari Sulawesi langsung untuk kita olah menjadi sambal roa. Untuk cabainya, kita juga ada kriteria-kriteria tertentu yang memang ini cabainya itu diolah Sambal Dede Satoe banget, seperti tingkat kadar airnya, kekeringannya, kepedasannya gimana, dan tipe cabainya," jelasnya.

Perjalanan produk Sambal Dede Satoe pun menapaki jejak yang tidak pernah disangka-sangka, yakni bisa menembus pasar internasional, tepatnya di Amerika Serikat. Shifa menjelaskan, perjalanan produk sambal kemasannya dapat sampai tiba di retail-retail negeri Paman Sam bermula saat gelaran Jatim Fair pada tahun 2016 lalu.

Saat gelaran event tersebut, Shifa menjelaskan bahwa produk sambal kemasan Dede Satoe banyak dilirik oleh para buyer, baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah buyer dari Amerika Serikat. Ibundanya, Susilaningsih pun kemudian dipertemukan dengan seorang buyer asal Amerika Serikat, yang ternyata juga merupakan seorang warga Indonesia yang tinggal di sana.

"Beliau juga datang ke tempat produksi kami, dan ditanya apakah sudah ada HACCP, ya sudah ada karena kan udah lihat langsung proses produksi. Dari situ juga akhirnya beliau tertarik lebih lanjut, kemudian kita diskusi pengiriman sampel, trial, dan lainnya hingga akhirnya pada tahun 2016 itu adalah pertama kali kami bisa ekspor ke Amerika Serikat," bebernya.

Untuk menembus pangsa Amerika, Shifa menjelaskan bahwa pihaknya harus mengurus banyak legalitas yang berkaitan dengan produk sambal kemasan maupun dokumen-dokumen resmi perusahaan. Sambal Dede Satoe pun juga harus melewati berbagai rangkaian uji kualitas mutu di laboratorium otoritas terkait, seperti Food and Drug Administration (FDA). Walau proses pengajuan dokumen legalitas terkesan birokratis, tetapi hal tersebut semakin membuka jalan cuan bagi produk sambal kemasan untuk dapat menyakinkan para calon konsumen.

"Awalnya pengiriman sekali setahun, dua kali setahun kemudian meningkat, empat kali dalam setahun meningkat sampai waktu pandemi tahun 2020, di mana penjualan di Indonesia aja lesu, kami juga tidak berharap banyak untuk pasar kami yang ada di luar negeri, tapi ternyata tidak disangka justru pada tahun 2020 itu pemesanannya itu setiap bulan itu pasti ada. Jadi dalam satu tahun itu, kami ada pemesanan dari US itu hingga 12 kali," paparnya.

Mengenai persaingan dengan produk sambal kemasan lainnya, Shifa mengungkapkan bahwa memang sudah banyak produk-produk lainnya yang sudah beredar di pasaran. Namun, ia menegaskan bahwa Sambal Dede Satoe dihasilkan dari setiap rangkaian proses produksi, kualitas bahan baku, hingga pengemasan produk yang terus terjaga dan tersertifikasi.

"Untuk seal-nya, biasanya 'kan hanya tutup plastik sebelum tutup utama. Kalau kami pakai aluminium foil, lalu produk kami bisa tahan lama sampai dua tahun, aman untuk dibawa ke mana saja, dan untuk kami distribusikan ke luar negeri. Produk kami juga tanpa memakai MSG, dan pengolahannya mulai dari hulu hingga hilir itu sangat ketat untuk pengawasannya karena kami sudah tersertifikasi HACCP sebagai sertifikasi dasar untuk ekspor. Selain itu ada juga sertifikasi USFDA, GMP, BPOM, PIRT, Halal MUI, dan kami juga sedang dalam pengurusan SNI," paparnya.

Sambal Dede Satoe pun saat ini sudah memiliki 17 varian rasa, di antaranya Sambal Surabaya, Sambal Petai, Sambal Kecombrang, Sambal Sereh, Sambal Korek Sambal Ikan Peda, Sambal Ikan Roa, Sambal Ikan Teri, Sambal Ikan Tuna, hingga Sambal Ikan Cakalang, dan bisa didapatkan hanya dengan harga Rp29.500 sampai Rp40.000 saja.