Bisnis.com, GARUT — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat masih banyak unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengantongi sertifikat halal.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat daya saing produk lokal, terutama menghadapi ketatnya kompetisi industri pangan yang kini semakin sarat persyaratan keamanan dan mutu.

Kepala BPJPH, Haikal Hassan Baras mengatakan, perlunya percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan bersih, sehat, dan berdaya saing.

Menurut Haikal, Garut merupakan salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam pengembangan produk halal. Namun, tingginya jumlah SPPG yang belum tersertifikasi menunjukkan perlunya langkah lebih konkret dan terarah.

“Kami hadir untuk memberikan dorongan dan apresiasi kepada pemerintah daerah, namun kita juga harus realistis kalau masih banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat halal. Ini harus segera dikejar karena halal bukan hanya soal label, tapi jaminan mutu, higienitas, dan kepercayaan konsumen,” kata Haikal dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Ia menuturkan, sertifikasi halal kini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Di tengah maraknya produk asing yang masuk ke pasar Indonesia dengan label halal, Haikal menilai UMKM lokal harus berbenah agar tidak kalah bersaing.

“Banyak UMKM dari China, Korea, hingga Jepang sudah masuk dengan membawa label halal. Jika pelaku UMKM kita tidak segera menyesuaikan standar, masyarakat pasti lebih memilih produk yang sudah jelas kehalalannya, apalagi Garut dikenal sebagai Kota Santri,” ujar Haikal.

BPJPH juga menurunkan 100 penyelia halal untuk mendampingi percepatan sertifikasi. Langkah ini bagian dari amanat Presiden RI Prabowo Subianto mengenai tiga prasyarat utama produk konsumsi, higienis, bergizi bermutu, dan halal.

Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat penyesuaian regulasi serta memperkuat kolaborasi dengan BPJPH.

Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya standar konsumen global.

“Penelitian menunjukkan hampir 90% konsumen mempertimbangkan halal sebagai faktor utama dalam membeli produk. Ini peluang besar bagi pelaku usaha Garut, asalkan mereka terpenuhi persyaratannya. Jangan sampai kita kalah bersaing hanya karena belum bersertifikat,” ujar Syakur.

Ia menegaskan, banyaknya SPPG yang belum memiliki sertifikat halal harus menjadi fokus bersama. Pemerintah Kabupaten Garut akan mendorong setiap unit untuk segera memenuhi standar halal, khususnya pada aspek proses produksi, kebersihan fasilitas, dan penggunaan bahan baku.

“Kami ingin SPPG Garut semakin kuat. UMKM lokal sudah berkontribusi banyak, tinggal kita bantu agar proses sertifikasi mereka berjalan lancar dan sesuai standar nasional,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menilai penyiapan sumber daya manusia (SDM) industri halal dapat dimulai sejak dini, termasuk melalui pusat pelatihan halal di perguruan tinggi.

“Kehadiran pusat pelatihan halal di lingkungan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia halal yang kompeten dan berintegritas, khususnya penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK),” kata Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ekonomi dan industri halal kini telah menjadi arus utama (mainstream) dalam perekonomian dunia, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.

“Langkah ini sejalan dengan implementasi kewajiban sertifikasi halal serta peningkatan kualitas dan daya saing produk halal nasional, khususnya produk UMK,” ujar Aqil Irham.

Salah satu perguruan tinggi yang telah memiliki pusat pelatihan halal sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal nasional adalah Universitas Indonesia melalui UI Halal Training Center (UI HTC).

“BPJPH mengapresiasi inisiatif Universitas Indonesia dalam menghadirkan UI Halal Training Center. UI terus aktif dalam memperkuat ekosistem halal,” ujar Aqil Irham.

Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 periode 2019–2024 yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina UI Halal Center K.H Ma'ruf Amin turut memberikan apresiasi.

“UI Halal Training Center bukan sekadar pelatihan, tetapi juga laboratorium peradaban,” ujar K.H. Ma’ruf Amin.

Selain itu, ia menegaskan bahwa halal bukan lagi sekadar kebutuhan domestik, melainkan telah menjadi kekuatan daya saing global.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa baru 3.168 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) mendapatkan pelatihan sebagai penyelia halal.

Hal ini disampaikan Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026). Dia mengakui bahwa jumlah ini masih belum mencapai target.

“Sampai saat ini, kita sudah melatih 3.168 penyelia halal. Masih jauh dari target, karena ada target 20.000 penyelia halal,” kata Haikal.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa BPJPH terus mengupayakan akselerasi sertifikasi halal bagi SPPG di seluruh Tanah Air.

Menurutnya, menjadikan kepala SPPG sebagai penyelia halal merupakan jalan tercepat agar aspek halal program MBG dapat terpenuhi.

Dengan standar sebagai penyelia halal, Haikal menyebut bahwa kepala SPPG dapat menilai langsung kondisi dan kelayakan bahan baku sajian MBG, sehingga terjamin halal.

“Mereka adalah kepanjangan tangan kita. Apabila ada hal yang tidak memenuhi standar, mereka bisa mengambil tindakan langsung. Dan kami akan melihat secara random keseluruhan dapur MBG,” ujarnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG turut memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dia menyebut sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengatakan semua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilatih menjadi penyelia halal.

Sebagai informasi, penyelia halal adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengawasi seluruh proses hingga menjadi produk siap edar agar sesuai dengan standar halal.

"Caranya begini, percepatan yang kami lakukan, semua kepala dapur menjadi penyelia halal. Jadi kepala dapur itu kita training untuk menjadi penyedia halal," kata Haikal saat rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (9/2/2026).

Haikal menjelaskan, tujuan kepala SPPG menjadi penyelia halal untuk menjamin kehalalan produk MBG.

Kepala dapur nantinya dapat memonitor proses pembuatan bahan baku hingga menjadi produk siap edar ke berbagai sekolah.

Menurutnya, kepala SPPG dilatih menjadi penyelia halal akan menjadi perpanjangan tangan dari BPJPH sehingga dapat segera mengambil keputusan saat produk tidak sesuai standar halal.

"Dia menjadi perpanjangan tangan kita. Apabila ada yang tidak memenuhi standar mereka bisa mengambil tindakan langsung. Dan kami akan melihat secara random keseluruhan dapur MBG," jelasnya.

Dari data yang disampaikan, sampai saat ini sudah ada 3.168 kepala SPPG menjadi penyelia halal, masih jauh dari target yakni 20 ribu. Mengingat dapur MBG akan dibangun sebanyak 20 ribu.

"Sampai saat ini kita sudah melatih 3.168 penyelia halal. Masih jauh dari target karena ada 20 ribu nanti dapur, 20 ribu penyelia halal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan tengah menjalankan proses sertifikasi halal pada 3.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG di bawahnya berada dalam pemantauan BPJPH sebagai perpanjangan tangan dalam memastikan kehalalan sajian MBG.

“Kepala dapur itu ikut pelatihan dan menjadi kepanjangan tangan atau wali amanah daripada BPJPH,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, kepala SPPG juga berperan sebagai penyelia halal yang memantau dan mengawasi standar halal dari sajian MBG dari dapur masing-masing.

Hal tersebut mencakup seluruh proses produksi, mulai dari perolehan bahan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.

“Karena itulah dia bisa mendapatkan sertifikat halal, dapurnya mendapatkan sertifikat halal dalam hal ini menu-menunya,” ujar Haikal.

Pada perkembangan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar SPPG memenuhi tiga sertifikasi guna mencegah kasus keracunan dalam program MBG.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pihaknya akan mewajibkan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk proses penyajian, terutama yang berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya.

Ketiga adalah sertifikasi halal. Sekuruh proses sertifikasi itu disebutnya akan ditambah dengan rekomendasi dari BPOM.

"Jadi Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi ini, sebagai proses standarisasi awal minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).