Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlangsungan dan penguatan industri nasional.

Presiden KSPN Ristadi dalam pernyataan resmi yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Selasa menyampaikan penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif.

Pernyataan itu merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPN yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026 di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, KSPN membahas berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari investasi, perlindungan industri eksisting, kesejahteraan pekerja, proses pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, hingga isu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu perhatian utama pihaknya yakni dugaan relokasi dua perusahaan komponen otomotif Jepang di Jawa Timur, yakni PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) dan PT Jawa Autocomp Indonesia (JAI).

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa anggapan mengenai kurangnya kepedulian pemerintah terhadap industri otomotif tidak benar. KSPN menilai pemerintah selama ini konsisten menjalankan berbagai kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri nasional.

Menurut KSPN, langkah strategis yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), termasuk mengusulkan berbagai insentif bagi sektor otomotif, bertujuan menjaga investasi yang telah ada, meningkatkan utilisasi pabrik, serta memberikan kepastian kerja bagi para pekerja.

KSPN juga meluruskan informasi mengenai kondisi PT SAI dan PT JAI. Berdasarkan hasil konfirmasi yang diperoleh, situasi di kedua perusahaan merupakan bagian dari dinamika bisnis internal dan bukan disebabkan oleh relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam.

Organisasi pekerja tersebut menegaskan fasilitas produksi kedua perusahaan tetap beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, serta menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6) menyampaikan, menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Minggu tanggal 21 Juni 2026 memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT. S dan PT.J serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dua industri tersebut

“Pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026, Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensifitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik,” ujar dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar mengusulkan pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPSK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian guna memberikan perlindungan bagi simpanan anggota koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Euis Amalia menilai simpanan anggota koperasi saat ini belum memiliki perlindungan yang setara dengan simpanan di sektor perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia mencontohkan banyak simpanan anggota koperasi yang berasal dari hasil kerja keras pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memiliki jaminan apabila koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan.

“Usulan pasalnya adalah dibentuknya lembaga penjaminan simpanan koperasi yang menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota pada KSP maupun KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah),” kata Euis dalam rapat dengan agenda masukan terhadap RUU Perkoperasian.

Ia menambahkan koperasi yang menghimpun simpanan anggota perlu menjadi peserta program lembaga penjaminan tersebut, dengan skema pendanaan berasal dari kontribusi peserta serta modal awal yang dipisahkan sesuai ketentuan.

Selain itu, LPSK juga diusulkan memiliki kewenangan melakukan resolusi terhadap koperasi peserta yang mengalami gagal bayar dengan berkoordinasi bersama otoritas pengawas koperasi.

“LPSK perlu bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berkoordinasi dengan LPS yang sudah ada,” ujar dia.

Euis juga mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) yang independen, serupa dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor jasa lembaga keuangan.

Menurut dia, pengawasan koperasi selama ini masih bertumpu pada mekanisme internal sehingga belum sepenuhnya akuntabel dan efektif, khususnya pada koperasi simpan pinjam.

Ia menilai keberadaan OPK penting untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan koperasi agar lebih kredibel, termasuk dalam hal perizinan, pengaturan, pengawasan, hingga penegakan sanksi terhadap koperasi simpan pinjam yang melayani anggota (closed loop).

Sementara itu, ia menjelaskan koperasi dengan skema open loop, yaitu koperasi yang dapat menghimpun dana maupun menyalurkan pembiayaan kepada pihak di luar keanggotaan koperasi, perlu berada dalam koordinasi pengawasan antara OPK dan OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam kesempatan yang sama, pakar perkoperasian dari Universitas Bina Nusantara Agung Sudjatmiko menilai keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi penting untuk memperkuat perlindungan anggota, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah risiko kegagalan koperasi simpan pinjam yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menjelaskan pengaturan lembaga penjamin simpanan koperasi perlu diatur secara jelas dalam undang-undang, termasuk bentuk kelembagaan, sumber pendanaan, sistem penjaminan, mekanisme klaim, serta tata kelola pengawasan.

Selain itu, menurut dia, aturan tersebut juga harus mengantisipasi potensi moral hazard dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam agar tidak disalahgunakan oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan masih ada upaya negosiasi antara serikat buruh dengan pihak manajemen menyusul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 orang pekerja di Pasuruan dan Mojokerto, Jatim yang terancam terkena PHK imbas rencana dua perusahaan komponen otomotif untuk memindahkan lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ungkap dia.

“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang ia sebut memiliki induk perusahaan di Jepang.

Ia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.

“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meninjau kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Plumpang Jakarta, Senin, untuk mencegah antrean panjang.

“Tugas saya sebagai KSP ini penting agar tidak terjadi kelangkaan, antrean panjang, atau gangguan pasokan di masyarakat,” ujar Dudung di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Dudung menyampaikan Terminal BBM Plumpang memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan BBM di SPBU, sebab terminal tersebut merupakan salah satu simpul utama distribusi energi untuk DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Kesiapan Plumpang, lanjut dia, menjadi indikator penting bagi ketahanan pasokan energi di kawasan Jabodetabek.

“Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali,” kata dia.

Berdasarkan data operasional Pertamina Patra Niaga, Terminal BBM Plumpang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 324 ribu kiloliter (KL).

Pasokan juga diperkuat melalui jaringan pipa dari Integrated Terminal Balongan yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat.

“Terminal ini memiliki peran besar dalam menjaga kesinambungan pasokan BBM. Terminal Plumpang melayani lebih dari seribu lembaga penyalur dan kanal distribusi. Cakupannya ini sangat luas,” kata Dudung.

Oleh karena itu, lanjut dia, KSP meninjau langsung keandalan Terminal BBM Plumpang untuk memastikan distribusi BBM kepada masyarakat dikawal dan dijamin tetap lancar.

Selain memastikan keandalan distribusi, KSP juga memonitor bagaimana mekanisme pengujian mutu BBM di laboratorium terminal.

“Pengujian dilakukan mulai dari pemeriksaan visual hingga parameter kualitas, seperti RON, dan BBM yang sampai ke masyarakat benar-benar sesuai dengan standar,” ucap Dudung.

Dudung hadir langsung di Terminal BBM Plumpang dan melakukan pengecekan yang didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto, dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memastikan stok dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, dalam kondisi terjaga.

“Pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar,” ujar Dudung di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Dudung hadir langsung di Terminal BBM Plumpang dan melakukan pengecekan yang didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini dijabat oleh Wahyudi Anas, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto, dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar energi masyarakat tetap aman dan terkendali.

Terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam kunjungan Dudung ke Terminal BBM Plumpang, yakni stok BBM harus aman, mutu BBM harus terjamin, dan distribusi dari terminal ke SPBU dan masyarakat harus berjalan lancar.

“Verifikasi di lapangan kami lakukan sebagai bagian dari pengawalan agenda besar Bapak Presiden yang menekankan pentingnya ketahanan energi,” kata Dudung.

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan ketahanan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses pembenahan organisasi dan tata kelola.

Langkah evaluasi yang dilakukan, termasuk pergantian pimpinan serta proses hukum yang sedang berlangsung, disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas program prioritas nasional tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah memilih melakukan koreksi dan perbaikan sistem ketimbang menghentikan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.

"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pelaksanaan MBG tetap berlanjut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk pelajar dan ibu hamil.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam fungsi pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah unit layanan telah menerapkan standar operasional yang dinilai memadai, mulai dari aspek kebersihan, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelasnya.

Dudung menambahkan pemerintah juga memperkuat sistem pengendalian program melalui pengawasan yang lebih ketat dan membuka ruang partisipasi publik dalam memantau pelaksanaannya.

“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.

Dia menegaskan pembenahan yang berlangsung saat ini diarahkan untuk memastikan distribusi manfaat menjangkau kelompok prioritas, termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.

“Kami akan terus mengawal proses pembenahan BGN, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik. KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrahman, memanggil seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait polemik 15 kontainer berisi mineral tambang Ilmenite milik PT Putra Mineral Mandiri (PMM). Langkah itu diambil untuk mendapatkan kejelasan serta mendudukkan perkara secara transparan.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Dudung tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi berwenang, di antaranya Bea Cukai, Sucofindo, Bakamla Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Dudung mendengarkan semua pihak yang memaparkan dan berjanji akan mencermati serta mendalami lebih lanjut masukan dari semua pihak sebelum mengambil keputusan atau rekomendasi berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Babe, Reskiansyah, menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut terbatas pada aspek administrasi perizinan usaha pertambangan.

"Kalau kami terkait dengan administrasi di daerah, kapasitas kami hanya pada izin usaha pertambangan saja," kata Reskiansyah dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, seluruh proses yang menjadi kewenangan Pemprov Babel telah dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa persoalan ekspor bukan merupakan ranah pemerintah daerah.

"Yang jelas, kalau sudah sesuai prosedur dan sesuai kapasitas kami, ya terkait perizinan di daerah. Kalau terkait ekspor itu bukan ranah kami," ujarnya.

Sementara, penasihat Hukum PT PMM, Poltak Silitonga, mengonfirmasi kehadiran kliennya dalam pertemuan tersebut. Poltak menyatakan bahwa undangan dari KSP bertujuan untuk memberikan klarifikasi mendalam demi meluruskan isu miring yang beredar.

"Kami diundang untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang berkembang selama ini, terutama tuduhan bahwa PT PMM melakukan penyelundupan barang berbahaya dan logam tanah jarang," ungkap

Poltak menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekspor PT PMM telah berjalan sesuai koridor hukum. Poltak membantah keras tudingan yang menyebut komoditas mereka mengandung bahan radioaktif atau mineral terlarang.

"Kami menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta bahwa tidak ada eksploitasi atau ekspor barang mineral yang dilarang negara, baik itu logam tanah jarang (LTJ) maupun bahan nuklir radioaktif," ujarnya.

Pihak PT PMM mengklaim bahwa Bea Cukai dan Sucofindo yang hadir dalam pertemuan tersebut turut memperkuat penjelasan mereka. Kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa proses pemeriksaan 15 kontainer telah memenuhi prosedur yang berlaku.

"Mereka menyampaikan bahwa segala prosedur sudah dilaksanakan. Barang milik PT PMM sudah memiliki sertifikat serta dokumen yang sah, sehingga layak untuk diekspor. Izin itu kan domainnya Bea Cukai," kata Poltak.

Lebih lanjut, Poltak mempertanyakan dasar klaim Satgas Trisakti yang menuduh adanya pelanggaran berdasarkan hasil laboratorium PT Timah. Menurutnya, PT Timah tidak memiliki kapasitas legalitas untuk menguji kepemilikan kontainer pihak lain.

"Masa mereka bisa mengeluarkan hasil lab terhadap barang milik PT PMM? Padahal mereka bukan lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan uji laboratorium tersebut," paparnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bercerita terkait upaya memfasilitasi salah satu pesantren agar mendapat manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kini dirinya malah disangka memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan Dudung usai menggelar audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026) di Kantor Staf Kepresidenan.

Dudung mengklarifikasi kabar yang mengatakan bahwa dirinya memiliki titik SPPG melalui mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Menurut cerita Dudung, dirinya dekat dengan pesantren.

"Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000 sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," jelasnya.

Kemudian, dirinya minta dikenalkan dengan Dadan. Dudung kemudian menyampaikan ke Dadan bahwa terdapat pesantren yang sudah siap administrasi serta sudah ditentukan untuk menjadi penerima manfaat program MBG.

"Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan, saya sudah tidak mengerti apa-apa," ujar Dudung.

Dalam beberapa pekan lalu, Dudung bertemu Dadan dan menanyakan progres menjadikan pesantren sebagai penerima manfaat. Namun, sampai saat ini prosesnya belum rampung.

"Hanya karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya," ujar Dudung.

Kasus Dadan

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah resmi menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Di antara tersangkanya itu adalah Dadan Hindayana.

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, perkara ini mulai naik ke tahap penyidikan pada Jumat, 29 Mei 2026. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, kasus tersebut berawal dari pelaksanaan program MBG yang mulai berjalan pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki anggaran sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Dalam aturan pelaksanaannya, pengelolaan MBG dilakukan melalui yayasan-yayasan yang menjadi mitra SPPG di berbagai daerah. Namun, mekanisme tersebut diduga dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan penyimpangan.

Penyidik menduga Dadan Hindayana bersama tersangka lainnya Sony Sonjaya memberikan perlakuan khusus kepada sejumlah yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Yayasan-yayasan tersebut disebut memperoleh kemudahan dan prioritas dalam pelaksanaan program.

Bahkan, menurut Kejagung, yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah menggelar audiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Dalam audiensi itu, dibahas terkait upaya efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setelah audiensi, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan bahwa upaya efisiensi akan dilakukan dalam program MBG. Salah satu upaya efisiensi adalah dengan refocusing penerima manfaat.

"Artinya efisiensi itu begini, contoh misalnya sekolah di Jakarta ini ada SMP Aloysius. Dia dia sebetulnya yang menerima manfaat yang pantas hanya 40%. Nah, itu nanti akan dihitung, maka efisiensi dari penyaluran. Seperti itulah," katanya seusai audiensi pada Kantor KSP pada Rabu (10/6/2026).

Kemudian, BGN akan melakukan penataan kembali dapur-dapur yang sudah operasional.

"Tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya. Dan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat," ujarnya.

Selain itu, BGN menurutnya akan mendorong kualitas dapur. Sehingga, nanti akan dilakukan pengecekan langsung ke dapur-dapur.

"Kami pun dari KSP nanti akan membantu mengecek, ya, daerah-daerah nanti yang betul-betul sudah menjadi dapur yang operasional. Terutama jumlah, ini yang jumlah ya, nanti akan saya bahas lagi," ujarnya.

Sebelumnya, usai pelantikan sebagai Kepala BGN di Istana Negara pada Senin (8/5/2026), Nanik S. Deyang membeberkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak kan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti beroperasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih menata ulang dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seusai menggelar audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026) di Kantor KSP, Dudung mengatakan bahwa memang telah banyak SPPG yang berhenti beroperasi.

"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG [yang berhenti beroperasi]. Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik [Kepala BGN] lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," katanya.

Dudung mengatakan bahwa penataan dilakukan seiring dengan kasus korupsi di BGN. Kemudian, ke depan BGN akan melakukan penataan kembali dapur-dapur yang sudah beroperasi.

"Jadi dampaknya nanti akan dilihat, terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas, ya. Tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya. Dan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat," jelasnya.

Sebelumnya, usai pelantikan sebagai Kepala BGN, Nanik juga telah menjelaskan soal kabar sejumlah SPPG yang berhenti beroperasi imbas dana dari BGN belum cair. Nanik mengatakan sebenarnya dana operasional untuk dapur MBG sudah cair sejak beberapa waktu lalu. Alhasil, terdapat sebagian kabar yang merupakan hoaks.

"Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat [5/6/2026]. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional," ujarnya.

Nanik juga membeberkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tetapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas hortikultura serta beras, sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional terkait ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam peninjauannya, Dudung mendapati adanya fluktuasi harga pada komoditas cabai dan bawang, namun ia memastikan situasi di lapangan relatif stabil dan harga secara umum berada dalam kondisi yang terkendali.

"Hari ini memang saya sidak ke pasar hortikultura ya, Pasar Induk Kramat Jati. Saya memastikan sesuai dengan program Presiden, program prioritas nasional, salah satunya adalah ketahanan pangan. Di situ kita lihat tadi harga cabai, harga bawang, termasuk yang lainnya ada terjadi peningkatan," ujar Dudung di hadapan awak media.

Meskipun terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura setelah momentum Lebaran, Dudung menilai hal tersebut merupakan dinamika situasi yang wajar dan fluktuatif. Ia menambahkan bahwa faktor cuaca juga turut memengaruhi kondisi pasokan dari wilayah-wilayah sentra produksi seperti Bali dan Cianjur.

Namun, Dudung menegaskan bahwa secara keseluruhan, pasokan pangan domestik berada dalam kondisi yang melimpah berkat peningkatan produktivitas di tingkat petani.

"Melimpah ya. Untuk pasokan dalam negeri. Itu yang saya katakan untuk masalah pangan insyaallah ya dan masyarakat terutama mungkin petani-petani dengan sistem pertanian yang digalakkan bahwa kualitas petani, kualitas pupuk, kualitas bibit, dan terutama penyuluhan bagi dinas pertanian mungkin semakin baik yang akhirnya produksi semakin meningkat," tuturnya.

Di sisi lain, Dudung juga menyoroti adanya tren penurunan daya beli langsung di pasar induk tersebut. Menurut temuan di lapangan, penurunan ini salah satunya dipicu oleh adanya sistem distribusi dari distributor yang kini langsung menjangkau masyarakat.

Selain itu, ia juga secara berseloroh menyebutkan adanya perubahan pola konsumsi rumah tangga seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

"Daya beli yang kalau saya lihat di pasar semakin menurun. Nah, saya tanya penyebabnya adalah ya karena ada sistem distributor langsung ke masyarakat (pasar-pasar rakyat) karena di sini kan pasar induk. Kemudian yang kedua, masyarakat banyak yang tidak semuanya masak. Karena ada juga di cerita bahwa mereka itu di sekolah sudah dikasih makan sehingga dia tidak terlalu banyaklah masak," ungkapnya.

Untuk komoditas utama seperti beras, Kastaf mencatat harga beras medium di Pasar Induk Kramat Jati berada di angka Rp13.200 per kilogram, nilai yang masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium Zona 1 yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram.

Guna melengkapi data pemantauan, Dudung melanjutkan tinjauan ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk melihat fluktuasi harga beras secara lebih komprehensif.

Sebagai langkah tindak lanjut dari sidak ini, Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait lainnya akan terus mengevaluasi dan memantau pergerakan harga di pasar secara berkala demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menjaga keseimbangan daya beli masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)