JAKARTA, KOMPAS.com — Sindiran Presiden Prabowo Subianto soal kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuka kembali persoalan kebocoran penerimaan negara yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Sorotan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, dan kini ditindaklanjuti Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Presiden menyinggung masih maraknya praktik penghindaran pajak, mulai dari under invoicing hingga aktivitas industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan dan kepabeanan.

“Dia (Prabowo) bilang, ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh orang pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia enggak melihat ke saya tapi deg kesini,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Celah Pajak dari Ekspor hingga Industri Domestik

Menurut Purbaya, pemerintah mulai mampu mendeteksi praktik-praktik tersebut melalui penguatan sistem dan analisis data.

Hasil pengembangan sistem analitik yang sebelumnya digarap tim Lembaga National Single Window (LNSW) menunjukkan temuan signifikan, terutama di sektor kelapa sawit.

Ia menegaskan, ke depan Kementerian Keuangan akan memanfaatkan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk memastikan seluruh potensi penerimaan negara tergali optimal dan tidak bocor.

Selain sektor ekspor, Purbaya juga menyoroti praktik industri yang sama sekali tidak tersentuh pajak di dalam negeri.

Ia menyebut, ada perusahaan asing di sektor baja dan bahan bangunan yang beroperasi di Indonesia, menjual produk secara tunai, tetapi tidak memungut maupun menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Ini merugikan negara sangat besar. Mereka jual cash basis, tidak bayar PPN. Ada di sektor baja dan bahan bangunan,” katanya.

Penertiban dan Pembenahan Aparat Pajak

Purbaya memperkirakan, potensi penerimaan pajak dari penertiban perusahaan yang sebelumnya tidak patuh bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.

Dari satu kelompok wajib pajak saja, penerimaan negara disebut dapat bertambah lebih dari Rp 4 triliun dalam setahun.

Ia mengaku heran karena sejumlah perusahaan asing tersebut telah lama beroperasi, namun seolah luput dari pengawasan.

Padahal, menurut dia, aparat di lapangan seharusnya memiliki informasi yang cukup untuk mendeteksi aktivitas tersebut.

Untuk itu, Purbaya menegaskan akan melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penataan organisasi dilakukan agar aparat bekerja lebih serius dan profesional.

“Yang bagus akan kami selamatkan supaya tetap bekerja. Tapi yang tidak mau berubah dan tidak bisa dibenahi, akan kami rumahkan. Ini harus dikotakkan dengan jelas,” ujar Purbaya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia mengalami  kelebihan pasokan (surplus) beras sebesar 4,7 juta ton pada 2025.

Ia mengatakan produksi beras tahun ini mencapai 34,77 juta ton, meningkat dibandingkan produksi tahun lalu sebanyak 30 juta ton.

"Jadi kalau tahun lalu kita impor 4,5 juta (ton). Tahun ini kita kelebihan stok 4,7 juta (ton)," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam acara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12).

Zulhas mengatakan peningkatan produksi padi membuat pendapatan petani naik. Kehidupan petani diklaim semakin sejahtera.

Hal itu setidaknya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik dari 116 pada 2024 ke 124 pada 2025. NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan.

"Selain produksi naik, pendapatan kita naik. Harga belinya (harga pembelian pemerintah) kita naikkan, dari Rp5.500 ke Rp6.500, jadi naik juga income petani. Jadi ada dua kenaikan income petani, dari harga, dari produktivitas. Sehingga Nilai Tukar Petani tahun lalu 116, tahun ini 124," kata Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan swasembada pangan tidak sesulit yang dibayangkan dan optimis hal itu akan tercapai dalam waktu dekat.

"Swasembada mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Bukan dibalik, tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Amran dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Amran menyoroti swasembada pangan RI sudah mulai terlihat pada beras. Lembaga internasional bahkan sudah memprediksi produksi beras RI meningkat.

Salah satunya prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras RI pada 2025 mencapai 34,6 juta ton, tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ramalan itu disampaikan USDA pada April lalu.

"Amerika sudah ramal bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran itu produksi (beras) 34 (juta ton). Kami kunjungan ke Amerika, tanya tentang ini apa yang digunakan, sepertinya gunakan satelit. Jadi beras kita mereka sudah tahu," katanya.

Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memprediksi Indonesia menjadi negara dengan produksi beras tertinggi ke dua di dunia setelah Brasil. Berdasarkan data FAO, beras Indonesia diprediksi mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

"Kita diakui oleh FAO. Ini, ini FAO mengakui, minggu lalu kita diberi penghargaan. Ini, kita nomor 2 kenaikan produksi dunia. Brasil nomor 1. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan Indonesia posisi nomor 1 dunia," ungkapnya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Target ambisius ini membutuhkan arus investasi besar dan efisiensi pasar yang kuat.

Namun, sejarah ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanpa pengawasan yang adil justru berpotensi menciptakan ketimpangan.

Dalam konteks tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan peran strategisnya selama satu tahun terakhir dalam memastikan pasar bekerja sebagai instrumen pertumbuhan, bukan menjadi arena dominasi pelaku usaha besar atau pemburu rente.

KPPU menyebut paradigma pengawasan persaingan di Indonesia kini bergerak menuju guided competition atau persaingan terpimpin.

Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden sebagai "Serakahnomics", sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil.

Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengamini keberadaanKPPU adalahuntuk mengatasi hal tersebut.

"Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi 'Serakahnomics'. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan,"ujar Aru dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Penegakan Hukum yang Menggigit

Keseriusan KPPU dalam mengawal paradigma ini bukan sekadar retorika. Data berbicara bahwa sepanjang tahun 2025 (hingga 30 November), KPPU telah menjatuhkan total denda sebesar Rp695 miliar.

Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main-main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik.

Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen.

Sedangkan denda yang dibayarkan per 2 Desember 2025 mencapai Rp 52.909.065.048. Hal ini membuktikan upaya penegakan hukum persaingan usaha, optimal dilakukan KPPU.

Aktivitas korporasi berupa merger dan akuisisi juga memecahkan rekor. KPPU menerima 141 notifikasi dengan nilai transaksi fantastis mencapai Rp1,3 kuadriliun.

Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal.

Selain mengawal korporasi besar, KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender.

Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan.

Penegakan hukum di sektor ini memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat menghasilkan pembangunan berkualitas, bukan ke kantong kartel proyek.

Kemudian, penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Namun, wajah penegakan hukum KPPU tidak melulu soal korporasi raksasa. Perhatian serius juga diarahkan pada kemitraan UMKM.

Sepanjang 2025, pengawasan kemitraan di sektor ritel dan peternakan ayam telah membuahkan hasil konkret. Praktik bundling yang merugikan peternak kecil telah dihapuskan.

Lebih dari lima ribu mitra waralaba ritel kini memiliki perjanjian yang lebih adil dan transparan. Ini adalah bukti bahwa struktur ekonomi kita sedang bergerak dari ketimpangan kontrak menuju kesetaraan hubungan usaha.

Mengawal Program Nasional

Relevansi KPPU kian terasa ketika masuk ke isu-isu yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, KPPU bergerak proaktif mencegah praktik kartel pangan.

"Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan UMKM serta Koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar", ujar Aru.

"Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat", tegasnya.

Demikian pula di sektor energi. KPPU mendorong kebijakan open access pada jaringan gas dan menghindari persaingan usaha tidak sehat dalam bidang energi.

Melihat ke depan, tantangan persaingan usaha kian kompleks. Kartel tidak lagi dilakukan lewat pertemuan rahasia di hotel, melainkan melalui kolusi algoritma digital yang mengatur harga secara otomatis.

Praktik self-preferencing oleh platform digital raksasa juga menjadi ancaman nyata yang dapat menenggelamkan UMKM. KPPU kini tengah mempersiapkan instrumen hukum untuk menjerat perilaku anti-persaingan di ranah digital ini.

Selain itu, program strategis seperti Koperasi Merah Putih juga mendapatkan atensi khusus. KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya.

Penutup

Skor persaingan pasar Indonesia dalam laporan World Bank B-Ready 2024 berada di angka 52, masih di bawah Vietnam dan Singapura. Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan. Studi menunjukkan, dibutuhkan 29% peningkatan tingkat persaingan usaha (atau skala indeks persaingan usaha 6,33) untuk tujuan tersebut.

Persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan, melainkan infrastrukturnya. Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan.

Tepat 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun. Dalam periode singkat ini, berbagai program prioritas sukses diluncurkan dan menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah berhasil meletakkan fondasi kuat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Presiden ingin agar negara ini hadir melindungi dan melayani masyarakat dari dalam kandungan sampai akhir hayat. Kunci utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Potret Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran', Rabu (22/10).

Ia menyebutkan, langkah awal yang ditempuh adalah tata kelola keuangan yang berhasil mengamankan Rp300 triliun APBN yang berpotensi diselewengkan. Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan perbaikan administrasi atau efisiensi birokrasi, tetapi juga menyangkut komitmen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Qodari menilai langkah ini menjadi bukti nyata disiplin fiskal dan efisiensi birokrasi yang diterapkan sejak awal pemerintahan.

"Jumlah Rp300 triliun itu bukan angka kecil. Itu adalah wujud nyata reformasi fiskal yang dilakukan secara sistematis, dengan membangun disiplin anggaran, memperkuat transparansi, dan mengefisienkan proses birokrasi," kata dia.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penguatan pendidikan dan ekonomi rakyat melalui Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

Reformasi fiskal ini dilakukan melalui perbaikan sistem pengawasan, transparansi digital, serta penyederhanaan rantai birokrasi. Tujuannya jelas, memastikan uang rakyat kembali sepenuhnya kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.

"Presiden menegaskan, setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Itulah semangat utama reformasi fiskal yang kini menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045," tutur Qodari.

MBG: Fundamental SDM Menuju Visi 2045

Program MBG menjadi salah satu capaian paling menonjol. Dalam kurang dari setahun, program ini telah menjangkau hampir 40 juta penerima dengan proyeksi mencapai 40-45 juta penerima pada akhir 2025.

"Brazil mencapai angka 40 juta penerima dalam waktu 11 tahun, kita hanya dalam kurang dari satu tahun. Ini prestasi luar biasa," kata Qodari.

Ia melanjutkan, program ini menargetkan total 83 juta penerima, mayoritas anak-anak, namun juga mencakup ibu hamil dan ibu menyusui. Saat ini, program telah menyajikan 1,4 juta porsi per hari melalui sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dirinya menambahkan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa jika MBG berjalan konsisten, sekitar 40-50% masalah kesehatan masyarakat Indonesia dapat diatasi ke depan. Program ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya.

"Bayangkan, 20% anak Indonesia mengalami stunting. Dari 80 juta anak, itu berarti 16 juta anak. Angka yang sangat besar," jelas dia mengenai urgensi program ini.

Visi jangka panjangnya sangat strategis. Anak-anak berusia 5 tahun yang menerima program ini akan berusia 25 tahun pada 2045, tepat saat Indonesia memasuki momentum Indonesia Emas.

"Dengan protein yang bagus, IQ generasi emas Indonesia tidak akan kalah dengan bangsa lain," tambah Qodari.

Meski begitu, lanjut Qodari, Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala teknis di lapangan. Berbagai langkah perbaikan juga segera dilakukan, mulai dari penerapan sertifikasi LAIK (Layak Konsumsi), monitoring rutin oleh Puskesmas, hingga sertifikasi HACCP.

CKG: Transformasi Paradigma Layanan Publik

Selain MBG, program CKG juga menjadi wujud nyata kehadiran negara. Program ini memberi hak bagi setiap warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan secara cuma-cuma di fasilitas kesehatan terdekat.

Qodari menyebut, data agregat dari program ini akan menjadi dasar kebijakan kesehatan nasional.

"Misalnya, jika penyakit diabetes meningkat, pemerintah bisa segera menambah dokter spesialis, atau memberlakukan cukai minuman berpemanis," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami hak dan manfaat program pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik tanpa komunikasi yang baik sulit diterima.

Dia mencontohkan program CKG. Menurutnya, jika hanya separuh masyarakat yang mengetahui program ini, maka peserta yang memanfaatkannya bisa jauh lebih sedikit.

Karena itu, agar program berhasil, informasi harus sampai ke seluruh masyarakat. Hal ini bergantung pada komunikasi, termasuk peran media massa dan media sosial.

"Presiden sendiri telah menyampaikan publik bahwa komunikasi harus ditingkatkan, dan KSP membantu mengoptimalkan koordinasi komunikasi antar kementerian/lembaga," tutur dia.

Diplomasi dan Ekonomi Agresif

Di panggung internasional, Presiden Prabowo juga berhasil menyelesaikan negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang berlarut-larut bertahun-tahun. Kesepakatan ini membuka akses ekspor lebih luas dengan penghapusan hambatan tarif bagi produk Indonesia, termasuk minyak sawit.

"Presiden Prabowo punya kemampuan diplomasi yang kuat dan jaringan luas. Beliau membangun hubungan baik dengan semua pemimpin dunia, dari Donald Trump hingga Emmanuel Macron. Ini membuat posisi tawar Indonesia semakin tinggi di tengah perang dagang global," ujar Qodari.

Di tingkat akar rumput, pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi melalui program koperasi Merah Putih dan pemberdayaan UMKM di desa. Qodari menyebut, langkah ini sejalan dengan pesan utama Presiden, yakni agar kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Presiden ingin agar masyarakat desa tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen. Ekonomi rakyat harus tumbuh dari bawah," katanya.

Hingga kini, tercatat sekitar 80 ribu koperasi Merah Putih telah berdiri sebagai motor ekonomi lokal.

Meski capaian selama satu tahun ini cukup menggembirakan, Qodari mengakui masih ada PR, terutama soal sosialisasi. Namun, satu hal yang pasti, janji-janji kampanye telah ditunaikan.

"Sabdo pandito ratu, pemimpin bisa dipegang kata-katanya. MBG dilaksanakan, CKG dilaksanakan, Sekolah Rakyat didirikan. Semua fasilitas untuk anak-anak miskin dipenuhi," pungkasnya.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memang baru meletakkan fondasi. Namun fondasi yang kuat ini menjadi titik tolak bagi perjalanan ke depan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.

PT Pertamina (Persero) menggelar Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Jakarta di Blok M Hub selama tiga hari, 14-16 November 2025. Pameran ini menampilkan 35 UMKM binaan Pertamina yang menjual berbagai produk unggulan mereka.

Di hari pertama, pameran langsung mencatatkan transaksi sebesar Rp1,2 miliar dari penjualan ritel dan business-to-business (B2B). Transaksi terbesar datang dari PT Export Tani Nusantara yang mendapat komitmen pembelian 36 ton biji pinang senilai lebih dari Rp1 miliar dari pembeli asal Maladewa. Sementara transaksi ritel mencapai lebih dari Rp40 juta.

Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, Hani Pramono Anung, menyambut baik gelaran ini. Menurutnya, SMEXPO membuktikan bahwa produk lokal memiliki keunggulan dan mampu bersaing secara global. Kerja sama dengan Blok M Hub yang telah direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta dinilai tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kami mengapresiasi kehadiran Pertamina dalam gelaran ini karena mampu mendorong UMKM lokal untuk terus tumbuh, berkembang, dan berdaya saing global. Ini penting karena UMKM punya peran strategis, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara," ujarnya dalam Acara Pembukaan SMEXPO Jakarta, di Blok M Hub, Jumat (14/11).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Wanita Patra (PWP) Pertamina, Priscilia Simon Mantiri, memberikan apresiasi khusus kepada pengusaha perempuan yang tampil di SMEXPO. Ia menyebut pameran ini bukan sekadar ruang pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong womenpreneur agar lebih produktif dan berani mengembangkan potensi diri.

"Saya percaya bahwa ketika perempuan diberdayakan melalui kesempatan seperti ini, mereka akan menunjukkan kualitas, kreativitas, serta kontribusi nyata bagi ekonomi bangsa," imbuh dia.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina, Arya Dwi Paramita, menjelaskan bahwa SMEXPO adalah bentuk nyata komitmen Pertamina dalam mendukung UMKM naik kelas. Pertamina memberikan pendampingan agar produk UMKM bisa menembus pasar global melalui berbagai program pembinaan.

"Lewat beragam program pembinaan, Pertamina mendorong produk UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga hingga ke mancanegara, dari 'Lokal jadi Vokal'. Harapannya juga, program Pertamina ini mampu membangun kekuatan mikro-ekonomi yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11).

President Director Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, menambahkan bahwa UMKM yang tampil di SMEXPO merupakan hasil dari program pembinaan berjenjang dan berkelanjutan. Dimulai dari program PFpreneur yang dikelola Pertamina Foundation menjadi fondasi kewirausahaan bagi womenpreneur.

"Setelah itu, UMKM melanjutkan pembinaan melalui program UMK Academy yang akan mempersiapkan mereka untuk mampu bersaing di kancah global, menembus pasar ekspor," ucap dia.

Sebagai informasi, SMEXPO Jakarta adalah bagian dari roadshow SMEXPO Regional 2025 yang dimulai dengan kick off SMEXPO Merah Putih di Grha Pertamina Jakarta pada 11-15 Agustus 2025.

Roadshow kemudian berlanjut ke Yogyakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, dan Jakarta, serta akan ditutup dengan SMEXPO Nasional di Tangerang yang menampilkan keragaman UMKM lokal dari seluruh Indonesia.

Selain pameran produk, SMEXPO Jakarta juga menghadirkan berbagai kegiatan seperti lomba anak-anak, layanan ganti oli gratis, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pertamina Foundation juga memberikan bantuan sembako kepada housekeeping Blok M Hub.

Sebagai apresiasi, Pelita Air memberikan hadiah tiket pulang pergi Jakarta-Singapura untuk dua UMKM dengan pembelian terbanyak selama pameran.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari PT Pertamina Patra Niaga (MyPertamina), Pelita Air, PT Pertamina Lubricants, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Syariah Indonesia (BSI), Paragon Corp, dan Linknet.

Penyelenggaraan SMEXPO sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran poin ketiga, yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memamerkan capaian Indonesia yang tahun ini tak imporberas.

Padahal, tahun lalu Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras.

"Di 2024, ini saya masih mendagnya (menteri perdagangan) jadi saya agak hafal, ini kita impor 4,52 juta. Sekarang 2025, nol, tidak ada," katanya dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Selasa (21/10).

Saat ini, sambungnya, stok beras di Bulog mencapai 3,8 juta ton.

Zulhas mengatakan kunci swasembada beras adalah pembangunan irigasi yang kini dibangun pemerintah pusat. Dulu pemerintah pusat tidak boleh membangun irigasi karena ranah pemerintah daerah.

Namun, pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

"Lapor presiden, cuma 2 hari keluar inpres. Lahir inpres, sudah bangun irigasi. Dulu enggak boleh pusat karena itu tugasnya bupati, gubernur. Inpres, 3 hari selesai, bangun irigasi. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan swasembada pangan RI sudah mulai terlihat pada beras. Lembaga internasional bahkan sudah memprediksi produksi beras RI meningkat.

Salah satunya prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras RI pada 2025 mencapai 34,6 juta ton, tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ramalan itu disampaikan USDA pada April lalu.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam yang hanya 26.500 ton, Thailand (20.100 ton), Filipina (12 ribu ton), Kamboja (7.377 ton), Laos (1.810 ton), dan Malaysia (1.750) ton.

"Amerika sudah ramal bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran itu produksi (beras) 34 (juta ton). Kami kunjungan ke Amerika, tanya tentang ini apa yang digunakan, sepertinya gunakan satelit. Jadi beras kita mereka sudah tahu," katanya.

Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memprediksi Indonesia menjadi negara dengan produksi beras tertinggi ke dua di dunia setelah Brasil.

Berdasarkan data FAO, beras Indonesia diprediksi mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

"Kita diakui oleh FAO. Ini, ini FAO mengakui, minggu lalu kita diberi penghargaan. Ini, kita nomor 2 kenaikan produksi dunia. Brasil nomor 1. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan Indonesia posisi nomor 1 dunia," ungkapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan swasembada pangan tidak sesulit yang dibayangkan dan optimis hal itu akan tercapai dalam waktu dekat.

"Swasembada mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Bukan dibalik, tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Amran dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Amran menyoroti swasembada pangan RI sudah mulai terlihat pada beras. Lembaga internasional bahkan sudah memprediksi produksi beras RI meningkat.

Salah satunya prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras RI pada 2025 mencapai 34,6 juta ton, tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ramalan itu disampaikan USDA pada April lalu.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam yang hanya 26.500 ton, Thailand (20.100 ton), Filipina (12 ribu ton), Kamboja (7.377 ton), Laos (1.810 ton), dan Malaysia (1.750) ton.

"Amerika sudah ramal bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran itu produksi (beras) 34 (juta ton). Kami kunjungan ke Amerika, tanya tentang ini apa yang digunakan, sepertinya gunakan satelit. Jadi beras kita mereka sudah tahu," katanya.

Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memprediksi Indonesia menjadi negara dengan produksi beras tertinggi ke dua di dunia setelah Brasil. Berdasarkan data FAO, beras Indonesia diprediksi mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

"Kita diakui oleh FAO. Ini, ini FAO mengakui, minggu lalu kita diberi penghargaan. Ini, kita nomor 2 kenaikan produksi dunia. Brasil nomor 1. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan Indonesia posisi nomor 1 dunia," ungkapnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis dalam waktu dekat Indonesia bisa menyalip Malaysia dan menjadi pemain utama industri halal dunia.

Agus mengungkapkan saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam pembangunan ekosistem industri halal. Indonesia berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

"Secara umum, Indonesia berada di peringkat ketiga dalam pembangunan ekosistem industri halal, di bawah Malaysia dan Saudi Arabia," ujar Agus dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Gedung Kemenperin, Senin (20/10).

Berdasarkan The Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025, ada lima negara yang menjadi pemain industri halal dunia, yakni Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, UEA, dan Bahrain.

Menurut Agus, meski belum berada di posisi puncak, tapi capaian Indonesia pada 2024 menunjukkan kemajuan pesat. Tercermin dari kenaikan skor kenaikan tertinggi, yaitu naik 19,8 poin.

Sementara itu, Malaysia yang masih berada di peringkat pertama justru mengalami penurunan skor sebesar 28,1 poin.

"Meskipun kita masih di peringkat ketiga, tetapi tahun 2024 Indonesia mencatat kenaikan skor tertinggi di dunia. Ini menunjukkan arah yang sangat positif," katanya.

Agus optimistis bahwa tren positif ini akan membawa Indonesia menuju posisi teratas dalam waktu yang tidak lama.

"Kita harus yakin dan terus mengupayakan agar Indonesia bisa menempati posisi pertama dalam pembangunan produk-produk halal dan penguatan ekosistem industri halal," tegasnya.

Selain mendorong menjadi pemain industri halal dunia, Agus menyebutkan secara umum sektor industri masih jadi andalan di tengah berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam periode satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Selama satu tahun ini, sektor industri menghadapi berbagai tantangan, baik itu dari faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan industrialisasi dalam negeri guna mencapai ketangguhan ekonomi nasional," kata Agus.

Industri manufaktur, misalnya, tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global. Pada Triwulan IV 2024 hingga Triwulan II 2025, sektor Industri Pengolahan Nonmigas (IPNM) tumbuh sebesar 4,94 persen (YoY) dan memberikan kontribusi 17,24 persen terhadap PDB nasional.

Optimisme pelaku industri juga tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang pada September 2025 berada di angka 53,02, menunjukkan kondisi ekspansif. Sementara Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur pada periode yang sama juga berada di 50,4.

"Kedua indikator ini menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek industri yang tetap positif," tutur Agus.

Usia pemerintahan Prabowo-Gibran tepat satu tahun Senin (20/10) ini.

Sejumlah perkembangan terjadi di satu tahun usia pemerintahan tersebut.

Salah satunya di bidang ekonomi.

Berikut sejumlah perkembangan ekonomi yang dirangkum CNNIndonesia di setahun usia pemerintahan Prabowo.

Catatan pertama soal kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan angka ini turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang.

Secara persentase, penduduk miskin terhadap total populasi nasional pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dari September 2024 yang berada di angka 8,57 persen.

Penurunan ini menambah tren membaiknya angka kemiskinan sejak Maret 2023.

Ateng menyebut bila menengok data historis, sempat terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin dari Maret ke September 2022. Namun sejak Maret 2023 hingga Maret 2025, angka kemiskinan konsisten menurun.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di desa pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah kota yang tercatat 6,73 persen.

"Kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan pedesaan sebesar 11,03 persen. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya," jelas Ateng.

Tak hanya penduduk miskin yang turun, BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia tercatat 2,38 juta orang per Maret 2025.

Angka ini setara dengan 0,85 persen dari total populasi dan mengalami penurunan dibandingkan September 2024 yang mencapai 2,78 juta orang atau 0,99 persen.

"Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan setahun yang lalu atau Maret 2024, mengalami penurunan 1,18 juta orang," ujar Ateng.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci ada 216,79 juta orang yang tergolong penduduk usia kerja. Lalu, 153,05 juta orang di antaranya berstatus angkatan kerja.

"Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja. Sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (5/5).

"Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 82 ribu orang. Naik kira-kira 1,11 persen," sambung Amalia.

Secara spesifik, BPS mencatat ada tambahan pengangguran 83.450 orang dibandingkan Februari 2024 lalu.

Kinerja pertumbuhan ekonomi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum berhasil lepas dari kutukan 5 persen. Pada kuartal 1 2025 misalnya, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87 persen.

Sementara pada kuartal II 2025, meskipun membaik, ekonomi Indonesia baru bisa tumbuh 5,12 persen. Pertumbuhan masih jauh dari 8 persen yang diinginkan Prabowo.

Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen itu pun sempat memicu keraguan dari sejumlah ekonom. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) misalnya bingung dan mempertanyakan keabsahan data pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12 persen di kuartal II (Q2) 2025 yang diungkap Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertanyaan diajukan Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho terkait perbedaan data pertumbuhan ekonomi dengan kondisi nyata di lapangan.

Ia juga menyoroti pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 5,37 persen (yoy) atau di atas pertumbuhan ekonomi dan menyandingkannya dengan konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,97 persen persen (yoy).

Ia juga menyoroti fenomena rombongan jarang beli (rojali) yang dikeluhkan pengusaha ritel.

"Ketika kami konfirmasi ke retailer dan kami tanyakan asosiasi, tidak terlihat begitu, bahkan fenomena rojali yang mendorong industri ritel tumbuh tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya," kata Andry pada diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu (6/8).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah merekayasa data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 kemarin.

Wanita yang akrab disapa Winny itu menegaskan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) mengikuti standar internasional dan diawasi banyak pihak. Ia menyebut setiap proses bisnis BPS sudah memiliki mekanisme pengendalian kualitas (quality assurance) yang ketat.

Selain itu, PDB hanya salah satu dari ribuan statistik yang dihasilkan setiap tahun oleh BPS melalui ratusan survei di bidang sosial, produksi, dan ekonomi.

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyu Askar menjelaskan penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.

"Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik," ujarnya dalam rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (19/10).

Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle.

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Celios menilai Bahlil gagal menjaga stabilitas sektor energi dan komunikasi kebijakan yang kerap menimbulkan kebingungan publik. Sejumlah keputusan dinilai tidak selaras dengan kebutuhan daerah, seperti pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang mandek, hingga ketahanan listrik di kawasan 3T yang belum membaik.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjadi sorotan karena munculnya kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Celios mencatat 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 71 persen menyoroti lemahnya standar gizi dan pengawasan kualitas makanan. Askar menilai program tersebut baik secara ide, tetapi buruk dalam pelaksanaan.

"Program MBG bisa menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo, tetapi eksekusinya amburadul. Insiden keracunan di beberapa sekolah menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah," kata Askar.

Sementara itu, Peneliti Hukum CELIOS Muhammad Saleh mengungkapkan mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata.

Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.

Celios menemukan persepsi negatif yang makin kuat terhadap kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10.

Sektor ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mayoritas masyarakat menilai program bantuan ekonomi tidak efektif dan kebijakan fiskal justru menambah beban.

Celios menemukan 84 persen responden merasa terbebani oleh pungutan dan pajak baru, sementara 53 persen menilai subsidi dan bantuan pemerintah belum mampu menekan biaya hidup.

Peneliti Celios Galau D Muhammad menilai rendahnya kepuasan publik bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan efektivitas program pemerintah.

"Kalau reshuffle tidak dilakukan, dua hal yang akan terancam adalah efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik," ujarnya.

Tanpa penyegaran kabinet, Celios memperkirakan penurunan kinerja akan terus berlanjut di tahun kedua pemerintahan. Banyak program strategis seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan dinilai belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi lintas kementerian.

Survei juga menunjukkan penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran, dengan 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan ini kembali jika pemilu digelar hari ini. Celios menilai reshuffle menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik.

Askar menegaskan hasil survei bukan bentuk perlawanan, melainkan peringatan publik terhadap pemerintah.

"Presiden di negara mana pun tidak kebal kritik. Ini bentuk tanggung jawab masyarakat agar pemerintahan bisa memperbaiki diri," tutupnya.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyebut kinerja Danantara baru bisa dinilai dalam 10 tahun ke depan.

Pandu berpendapat lembaga dana kekayaan negara seperti Danantara tidak bisa dinilai secara tahunan. Menurutnya, kinerja lembaga seperti ini baru akan terlihat dalam hitungan dekade.

"Sovereignfund itu dinilai bukan per tahun. Dinilainya per dekade, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun," kata Pandu dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Ini beda dengan privatesector. Kami di Danantara fokusnya adalah bagaimana in decades kita bisa dinilai balik. Unsur kehati-hatian itu segala-galanya," tegasnya.

Begitu pula dengan kinerja Danantara Investment Management yang dipimpin Pandu. Ia berkata unit itu baru bisa dinilai dalam jangka panjang.

Hal tersebut berbeda dengan Danantara Asset Management yang dipimpin COO Danantara Dony Oskaria. Menurut Pandu, gerak BUMN dengan segala asetnya itu memang tergolong cepat.

Pandu mencontohkan investasi Danantara bukan sekadar mempertimbangkan commercialreturns. Harus ada economicreturns, seperti penciptaan lapangan kerja, menyelesaikan masalah lingkungan hidup, hingga penciptaan kesejahteraan.

"Investasi itu adalah suatu hal yang sebenarnya tidak boleh terburu-buru, harus memiliki suatu sikap kehati-hatian yang pas. Apapun yang kami buat sekarang, Anda baru akan nilai lima tahun-sepuluh tahun ke depan," imbuh Pandu.

Ia mengatakan progres investasi langsung yang disiapkan Danantara sekarang adalah proyek Waste to Energy (WTE). Pandu berkata WTE yang disiapkan Danantara menjadi proyek terbesar di dunia.

Ada masalah utama yang ingin diselesaikan Danantara, yakni krisis lingkungan. Pandu menyebut salah satu alasan mereka mengajak pihak swasta bergabung adalah agar bisa menilai langsung kinerja Danantara.

"Dulunya ada tipping fee di daerah, kita hilangkan, kita pindahkan semua di sisi powerpurchaseagreement yang sekarang menjadi 20 cent per kilowatt hour (kwh). Satu harga. Jadi, yang kita ubah sekarang, kita akan menyiapkan lahan secara gratis," jelasnya soal proyek WTE Danantara.

"Kita juga akan melakukan take and pay, 20 cent itu suatu harga yang menurut kami cukup attractive. Ada 120 perusahaan dan konsorsium yang ingin bidding hanya untuk 10 proyek pertama. Jadi, ini massivedemand, bahwa memang secara komersial ini attractive," imbuh Pandu.

Akan tetapi, Danantara melempar tiga syarat utama yang mesti dipenuhi para pengusaha untuk menggarap proyek WTE.

Pertama, menyiapkan teknologi yang paling kompetitif. Kedua, menyelesaikan masalah lingkungan. Ketiga, memiliki kapasitas untuk bisa melaksanakan proyek serta memiliki kekuatan finansial.

"Jangan Anda bakar sampah nanti malah keluarnya sampah lagi yang baru, itu malah menambah pusing. Anda dapat return, tapi tidak solve isu utama kami, yaitu masalah lingkungan," wanti-wanti Pandu.

Waste to energy adalah proyek pengelolaan limbah menjadi energi. Ini adalah upaya Danantara untuk menangani permasalahan sampah di tanah air.

Bahkan, sudah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Beleid itu turut menjadi landasan proyek WTE.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap perkembangan ekonomi di satu tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan. Terutama, pada September kemarin.

Perbaikan terjadi setelah ia membongkar celengan negara Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI dan menggelontorkannya ke 5 bank negara untuk menggenjot ekonomi.

Ia mengklaim suntikan dana tersebut sudah berhasil memperbaiki konsumsi masyarakat.

"Dampak akan terlihat jelas pada Oktober, November, Desember, atau triwulan IV ini. Akan ada dampak dari kebijakan itu," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10).

Ia meyakini pada triwulan IV ekonomi bisa tumbuh 5,5 persen atau bahkan 5,6 persen atau 5,7 persen.

"Pertumbuhan 5,5 persen itu tanpa stimulus tambahan, dengan stimulus tambahan bisa 5,6 atau 5,7 persen," katanya.

Purbaya diketahui menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun ke lima bank BUMN, meliputi Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), dan Bank Syariah Indonesia (BRIS).

Rinciannya BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Purbaya mengklaim kebijakan itu sudah benar dan bakal mendongkrak kinerja ekonomi dalam negeri.