JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari menyampaikan perkembangan positif terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Pemerintah mengatakan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan sukses.

Tahun ini sekaligus menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia dalam pengelolaan ibadah haji. Tahun ini, pengelolaan seluruh rangkaian ibadah haji untuk pertama kalinya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang baru dibentuk pada tahun 2025.

"Alhamdulillah, amanah besar ini berhasil kita selenggarakan dengan sangat baik," kata Qodari, dikutip Selasa (23/6/2026).

Sebanyak 220.247 jemaah haji reguler telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Saat ini, para jemaah sedang dalam proses perjalanan kembali ke tanah air, untuk bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Kelompok terbang atau kloter terakhir kepulangan jemaah haji 2026 dijadwalkan tiba di Indonesia pada 1 Juli.

Qodari menegaskan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari kerja keras dan berbagai terobosan nyata sejak sebelum keberangkatan. Dimulai dari pengurusan visa yang jauh lebih cepat serta pembagian Kartu Nusuk sejak di tanah air.

Kartu Nusuk merupakan identitas digital para jemaah haji yang berfungsi memudahkan identifikasi jemaah selama di Tanah Suci, mempermudah akses layanan haji, hingga membantu proses pelacakan dan pendampingan apabila jemaah terpisah dari rombongan selama di Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah melakukan optimalisasi layanan fast track (Makkah Route) untuk mempercepat proses keimigrasian agar jemaah tidak perlu antre panjang saat tiba di bandara Jeddah dan Madinah. Peningkatan kualitas yang signifikan juga dilakukan pada layanan penginapan, hidangan makanan, hingga armada transportasi.

"Komitmen pemerintah sangat jelas, prioritas pemerintah adalah kenyamanan, ketertiban, dan kebahagiaan para jemaah selama beribadah," kata Qodari.

Kebahagiaan atas kesuksesan ini turut dirasakan langsung melalui cerita dari para jemaah yang telah kembali. Salah satunya Bapak M. Arsad, jemaah lansia berusia 75 tahun dari Jakarta yang telah menanti selama 12 tahun.

Menurutnya, pelayanan tahun ini memberikan pengalaman ibadah yang sangat baik dan berkesan. Arsad sangat bersyukur karena petugas begitu sigap memantau kesehatan jemaah dengan penuh kepedulian, pelayanan berjalan tenang tanpa tergesa-gesa, serta hidangan makanan selalu sehat dan memuaskan.

"Alhamdulillah, satu kehormatan yang tak bisa dibayar," kata Arsad, salah satu jemaah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ar-Risalah Jakarta.

Rasa yang sama juga diungkapkan oleh Syaiful dari Jakarta Timur, yang menceritakan betapa luar biasanya kesigapan para petugas di lapangan. Syaiful juga kagum dengan melimpahnya fasilitas makanan yang diterima selama menjalankan ibadah.

"Makanan berlimpah ruah, apa saja ada. Termasuk di Mina ada es krim," katanya.

Meski sukses, pemerintah menegaskan tidak ingin berpuas diri. Di bawah perhatian khusus dan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Pemerintah telah berhasil memangkas masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 47 tahun kini diseragamkan menjadi 26 tahun.

"Capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Namun, Presiden menilai upaya tersebut perlu terus dilanjutkan. Karena itu, Presiden menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun mekanisme dan mencari berbagai alternatif solusi agar masa tunggu haji dapat dipersingkat lebih lanjut," kata Qodari.

Qodari optimistis penyelenggaraan haji Indonesia ke depan akan lebih baik dengan fondasi kuat yang telah dibangun tahun ini.

"Kami optimistis penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik, semakin nyaman, dan semakin membawa berkah bagi bangsa kita. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kerja sama dari seluruh masyarakat," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah telah mencapai 324.213 unit secara nasional hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua Juni tahun ini.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Qodari menyampaikan angka realisasi tersebut berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026," kata Qodari.

Dia menuturkan capaian tersebut tersebar dalam empat jalur pelaksanaan program. Pada jalur negara, realisasi tercatat sebanyak 55.655 unit, dari target 510.046 unit atau mencapai 10,91 persen.

Sementara itu, jalur pengembang mencatat realisasi terbesar, yakni 181.291 unit, dari target 635.122 unit atau sebesar 28,54 persen.

Adapun jalur swadaya merealisasikan 83.210 unit, dari target 188.140 unit atau mencapai 44,23 persen. Sedangkan jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit, dari target 36.693 unit atau sebesar 11,07 persen.

Qodari menjelaskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

Program tersebut merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

"Tujuannya adalah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama keluarga berpenghasilan rendah," ucap dia.

Selain itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah serta merenovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, kata Qodari, pelaksanaannya didukung melalui berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat.

Qodari menambahkan program 3 Juta Rumah juga diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan pembangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta," ujarnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto selama ini juga telah fokus menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan dari demo mahasiswa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026.

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).

Qodari menjelaskan, Prabowo sejak awal pemerintahan melakukan penghemat terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.

Menurut Qodari, Prabowo selama ini merupakan sosok paling depan untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ucapnya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Meski demikian Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," kata Qodari.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan disiapkan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Qodari mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu," katanya.

Pemerintah pun mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

Sementara itu, ia mengatakan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green ini tidak lepas dari kondisi global.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," ujar Qodari.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel ikut mempengaruhi harga minyak global.

Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz membuat setiap ketegangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi dunia.

Kendati demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia.

"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari .

Qodari menyebut kebijakan tersebut merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus memastikan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir," kata Qodari dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5/2026).

Di sektor hulu, pemerintah telah menjalankan penertiban dan penegakan hukum, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektare lahan kebun sawit. Selain itu, nilai penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung telah mencapai sekitar Rp45 triliun.

Sementara di sektor hilir, pemerintah kini memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. "Jadi, jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden," ucap Qodari.

Langkah itu diambil setelah Presiden menemukan adanya praktik misinvoicing, under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, dan praktik lainnya yang dinilai merugikan bangsa Indonesia.

Menurut Qodari, seluruh kebijakan tersebut merupakan turunan langsung dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang pada hari ini sangat relevan adalah pertama melindungi segenap bangsa Indonesia karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Qodari.

Qodari juga menegaskan Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar utama pengelolaan kekayaan alam nasional oleh negara.

"Adapun Pasal 33 yang langsung terkait adalah Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya," ujar Qodari.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah ditingkatkan kualitasnya. Peresmian tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan seluruh RSUD ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan, di mana pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D dan tipe D pratama menjadi tipe C.

Dengan peningkatan tersebut, ke-21 rumah sakit akan memiliki layanan spesialis dasar serta kapasitas layanan yang lebih besar.

"Ke 21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada Mei 2026," ujar Qodari di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Qodari menyebut, 21 rumah sakit ini rencananya dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik. Selain itu, fasilitas pada ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, radiologi, hingga farmasi juga akan dilengkapi.

Lihat video: Prabowo Rombak Kabinet Lagi, Inilah Daftar Pejabat yang Baru Dilantik



Qodari melanjutkan peningkatan kualitas ini difokuskan kepada rumah sakit di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut bisa mengakses layanan poli spesialis secara lebih mudah dan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang kompleks.

"Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik," ucapnya.

Qodari menambahkan, ke-21 RSUD tersebut merupakan bagian dari total 66 RSUD yang ditargetkan meningkat kelasnya pada periode 2025–2027 dengan rincian 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027.

Menurut Qodari, program ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan 66 RSUD tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja, berdasarkan kebutuhan rata-rata 300 hingga 500 tenaga kesehatan dan nonkesehatan per rumah sakit.

Selain itu, pasien dari wilayah DTPK juga dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi besar untuk dirujuk ke rumah sakit di kota.

"Biaya transportasi untuk pasien dari DTPK yang harus dirujuk ke RS besar di kota dapat mencapai Rp2 hingga Rp10 juta per kunjungan, belum termasuk biaya akomodasi dan hilangnya pendapatan selama tidak bisa bekerja. Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan," ujarnya.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat jelang reshuffle pada hari ini. Qodari mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk datang ke Istana siang ini.

“Tadi ditelepon oleh Pak Seskab, Bapak Presiden meminta saya untuk membantu komunikasi, berkomunikasi secara maksimal untuk program-program pemerintah yang latar belakangnya adalah kehidupan bernegara," kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan Senin (27/4/2026).

Qodari dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom). Namun saat ditanya kepastiannya, Qodari menjawab diplomatis. “Persisnya nanti dengan pengumuman Bapak Presiden, tapi sampai sejauh ini yang rasanya berkomunikasi badan komunikasi pemerintah, begitu," ujar dia.

Adapun nama-nama lain yang dikabarkan bakal dilantik yakni Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Dudung sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Kemudian, Muhammad Qodari dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang sebelumnya diemban Angga Raka Prabowo. Selanjutnya, Jumhur Hidayat akan dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari diisukan bakal kena reshuffle kabinet atau dirotasi oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang saat ini masih diemban oleh Angga Raka Prabowo. Dikabarkan, Presiden Prabowo bakal melakukan perombakan kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

Reshuffle tersebut bakal dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. “Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” kata Qodari saat dihubungi awak media.

Sementara itu, kursi KSP yang ditinggalkan Qodari diisukan akan diisi oleh Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Saat ini, Dudung masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Selain itu, menurut informasi juga beredar sejumlah nama-nama yang dikabarkan masuk bursa reshuffle kabinet. Di antaranya, Jumhur Hidayat yang dikabarkan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

Kemudian, nama yang dikabarkan juga masuk dalam kabinet adalah Hasan Nasbi yang merupakan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Dia digadang-gadang akan mengemban jabatan Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelumnya, Hasan beberapa kali dipanggil oleh Presiden Prabowo yakni pada 9 Maret 2026 dan 12 Maret 2026. Namun, kala itu Hasan enggan membeberkan kapasitasnya dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dirinya pun belum membalas pesan yang dikirimkan oleh iNews Media Group mengenai kabar dirinya menjadi Utusan Khusus.

Hasan saat itu pun enggan membeberkan spekulasi kembali ke jajaran kursi Kabinet Merah Putih. “Belum ada pembicaraan soal itu. Belum ada bicara soal itu. Nanti kita lihatlah ya.”

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyoroti pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyerukan gulingkan pemerintahan. Dia menilai hal itu tak sesuai konstitusi.

Siapa pun memiliki sikap politik yang dijamin konstitusi. Namun, sikap politik itu harus juga sesuai dengan konstitusi.

"Konstitusi kita sudah mengatur tentang perubahan jabatan presiden atau presiden itu dengan pemilu atau impeachment," ujar Qodari di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan, pergantian presiden melalui pemilu hanya tinggal beberapa tahun lagi. Sedangkan mekanisme pergantian pemerintahan melalui impeachment harus melalui partai politik dan DPR. "Tapi, kalau berada di luar itu, dia tidak sesuai konstitusi," ucapnya.

Qodari menilai akan ada gejolak dan ketidakstabilan bila menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusi.

"Itu akan menimbulkan ketidakpastian politik yang besar. Dan ketidakpastian politik itu bisa berujung kepada konflik politik dan hal-hal yang justru membuat bangsa dan negara ini menjadi mundur baik secara sosial maupun ekonomi," ungkapnya.

Padahal, kondisi global tengah dalam kondisi bergejolak dan krisis. Untuk itu, dia menyarankan seluruh pihak menjaga persatuan. "Ketika dunia internasional sedang ada ketegangan, sedang krisis, memang bangsa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi musuh kita bukan di dalam tapi di luar," ujar Qodari.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menargetkan penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap.

​“Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan, yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektare yang telah clean and clear,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan hunian vertikal merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah penyangga ibu kota. Lokasi proyek di Kabupaten Bekasi tersebut telah dipastikan memenuhi syarat administratif dan teknis agar pembangunan dapat berjalan tanpa kendala lahan di masa depan.

​Dalam pelaksanaannya, Muhammad Qodari menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek besar ini. Kemitraan strategis mencakup peran Lippo Group sebagai pemilik proyek Meikarta yang sempat mangkrak, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia dalam mewujudkan ekosistem perumahan yang terintegrasi.

​Dia menilai kolaborasi itu menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap sinergi dengan sektor swasta dapat memperluas jangkauan masyarakat dalam mendapatkan akses tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau.

​Selain pembangunan di kawasan perkotaan, pemerintah juga memprioritaskan penyediaan tempat tinggal bagi warga di wilayah terdampak bencana alam. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi yang tersebar di beberapa titik di Pulau Sumatera dan Aceh.

​“Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan gotong royong,” ujar Qodari.

​Dia menjelaskan bahwa program kemanusiaan tersebut dijalankan dengan menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai mitra pelaksana di lapangan. Pendekatan gotong royong menjadi basis utama dalam memastikan warga terdampak bencana mendapatkan kembali hak atas tempat tinggal yang layak dan permanen.

​Sebagai percepatan program, pemerintah melaksanakan proses serah terima unit huntap yang telah selesai dikerjakan. Salah satunya adalah penyediaan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan baru-baru ini.

​“Capaian terbaru berupa serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026,” kata Qodari.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memproyeksikan Program 3 Juta Rumah mampu menghidupkan ekosistem ekonomi nasional melalui keterlibatan 185 industri turunan dan menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar untuk memberikan efek ganda dan penyerapan tenaga kerja secara masif.

“Eksekusi Program 3 Juta Rumah memicu reaksi berantai dan multiplier effect yang menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu.

Muhammad Qodari menjelaskan bahwa efek berganda tersebut tercipta karena adanya peningkatan permintaan yang signifikan terhadap rantai pasok domestik. Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pemerintah mencatat bahwa pembangunan perumahan ini mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok utama, yakni sektor hulu dan sektor hilir. Integrasi antarsektor itu dipastikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama masa konstruksi hingga pascaserah terima.

Pada sisi hulu, program tersebut akan meningkatkan utilisasi produksi material dasar bangunan di dalam negeri. Beberapa komoditas yang terdampak secara langsung antara lain adalah industri semen, baja ringan, keramik, batu bata, genteng, hingga produk cat.

Sementara itu, geliat ekonomi pada sisi hilir akan mulai bergerak kuat setelah proses serah terima unit rumah dilakukan kepada masyarakat. Kondisi tersebut diprediksi akan menguntungkan sektor UMKM furnitur, produsen alat elektronik rumah tangga, penyedia jasa desain interior, hingga jasa asuransi dan perbankan.

Terkait lapangan kerja, Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan satu unit rumah tapak rata-rata melibatkan lima hingga tujuh pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Angka ini menunjukkan potensi penyerapan tenaga kerja yang sangat besar mengingat target pembangunan yang mencapai jutaan unit.

“Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja riil bagi masyarakat,” ujar Qodari.

Dia menjelaskan bahwa program itu juga membuka peluang kerja bagi berbagai profesi pendukung teknis seperti arsitek, insinyur sipil, dan mandor bangunan. Kehadiran proyek perumahan di berbagai daerah diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru bagi tenaga kerja profesional di sektor konstruksi.

Manfaat ekonomi dari program ini diprediksi akan menjangkau pekerja di luar proses konstruksi utama, termasuk sopir logistik dan pekerja pabrik material. Selain itu, pelaku sektor informal seperti pedagang makanan di sekitar lokasi proyek juga akan merasakan dampak positif dari aktivitas pembangunan yang berkelanjutan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wilayah seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara yang sebelumnya masuk Malaysia kini menjadi milik Indonesia. Perubahan tersebut merupakan hasil konkret dari diplomasi damai yang telah diselesaikan secara tuntas.

“Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Kantor Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, perubahan garis batas tersebut menjadi bukti nyata penguatan kedaulatan teritorial Indonesia di kawasan perbatasan.

“Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia, kini sah menjadi wilayah Indonesia,” ujar dia.

Meski demikian, penyesuaian batas juga berdampak pada sebagian kecil wilayah Indonesia yang kini masuk ke dalam teritori Malaysia. Namun luasnya jauh lebih kecil, hanya 4,9 hektare.

“Hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Pemerintah memastikan dampak terhadap masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menghitung kompensasi bagi warga yang terdampak perubahan batas wilayah tersebut.

“Menghitung ganti rugi tanah dan lahan masyarakat terdampak dari penegasan batas wilayah di Pulau Sebatik,” jelas Qodari.