Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan tidak terjadi kasus keracunan pangan alias zero accident pada program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui kasus keracunan pangan MBG terjadi sepanjang 2025, yang jumlahnya mencapai sekitar 250 kejadian.

Puncak insiden keracunan pangan tersebut terjadi pada September 2025 yang mencapai 67 kejadian dan melonjak menjadi 85 kejadian pada Oktober 2025.

Namun, Dadan menyebut insiden tersebut berangsur turun menjadi 40 kejadian pada November 2025 dan pada Desember 2025 tersisa 12 kejadian.

“Dan itu tren yang cukup bagus [penurunan kasus keracunan pangan], karena kita memang memiliki target untuk zero accident atau zero defect, dan kita usahakan di tahun 2026 seminimal mungkin,” kata Dadan dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026, dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, dikutip pada Jumat (9/1/2026).

Dadan menyatakan zero accident itu sejalan dengan target yang dibidik BGN untuk menghasilkan makanan gizi dan berkualitas, guna mendukung pertumbuhan anak-anak dengan produk yang aman untuk dikonsumsi.

“Selama satu tahun ini kita melihat satu kegiatan yang positif, memang di sana-sini masih ada kekurangan dan kami terus perbaiki di tahun 2026 ini, kita akan terus kejar target 82,9 juta [penerima manfaat] sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi akreditasi,” ujarnya.

Untuk itu, Dadan menyatakan BGN akan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi unit pelayanan unggulan, sehingga makanan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan konsumsi.

Terlebih, Dadan menyampaikan program MBG merupakan intervensi pemenuhan gizi, sekaligus sebagai pondasi untuk pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.

“Karena gizi adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia yang hidup dan berkembang,” sambungnya.

Hingga 31 Desember 2025, MBG telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat dengan 19.188 dapur SPPG. Dari total 19.188 SPPG yang telah beroperasi, seluruh pembangunannya dibiayai 100% oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menyebut kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya.

Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menilai tidak ada negara di dunia yang mampu mencapai nol kasus keracunan pangan.

“Untuk sampai nol saya kira mustahil di manapun. Tapi kami berharap kalau bisa aman kan begitu,” kata Marudut saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Meski mustahil mencapai angka nol, Marudut menilai pemerintah dan pemangku kebijakan telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi insiden keracunan MBG.

“Dari pemangku kepentingan itu sudah ada sampai bahkan dari Presiden itu menginginkan bahwa itu jangan sampai ada keracunan makanan [di program MBG],” ujarnya.

Menurut Marudut, upaya memperkuat keamanan pangan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari peningkatan standar higienitas dapur hingga pemeriksaan kesehatan pekerja pengolah pangan.

Adapun, dia menuturkan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menjalani sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Di samping sertifikasi, lanjut dia, tenaga pengolah pangan juga dilatih untuk menerapkan praktik produksi makanan yang aman. Serta, pemeriksaan kesehatan untuk memastikan pekerja bukan pembawa bibit penyakit.

Persagi melihat, perbaikan prosedur penerimaan bahan makanan juga terus dilakukan, yakni berupa proses pengecekan bahan baku dan sanitasi produksi diperketat untuk meminimalkan kemungkinan kontaminasi sebelum makanan disajikan kepada penerima manfaat MBG.

Lebih lanjut, Marudut menuturkan langkah strategis lainnya adalah melalui penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), yakni standar keamanan pangan internasional yang bertujuan memetakan titik kritis dalam rantai produksi.

Dalam hal ini, penerapan HACCP akan berlangsung bertahap, mulai dari penyusunan rencana, implementasi, hingga proses audit.

Dengan penerapan HACCP, pemerintah berharap risiko keracunan pangan dapat ditekan seminimal mungkin, meski tidak dapat mencapai nol.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar dapur SPPG memenuhi tiga sertifikasi untuk mencegah kasus keracunan dalam program MBG.

Perinciannya, sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), dan sertifikasi Halal. Ketiga proses sertifikasi tersebut akan ditambah dengan rekomendasi dari BPOM.

“Kami juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sumber utama keracunan makanan di Indonesia, yakni bakteri Escherichia coli (E.Coli).

"Dari hasil kajian Kementerian Kesehatan banyak kejadian keracunan pangan di Indonesia 50% disebabkan cemaran E.Coli yang disebabkan oleh air," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Dari paparannya, total kasus keracunan pangan di Indonesia mencapai 441 kejadian, sementara MBG hanya menyumbang 221 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan di Indonesia.

Dari data BGN ada 11.640 penerima manfaat yang mengalami kasus keracunan, sedangkan Kementerian Kesehatan mencatat 13.371 orang.

Untuk itu Dadan menjelaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta untuk menggunakan sterilisasi food tray atau wadah makanan.

"Seperti lemari dan memiliki uap panas yang bisa sampai 120 derajat sehingga food tray bisa cepat dikeringkan, dan juga steril," kata Dadan.

Selain itu SPPG juga diminta untuk menggunakan air yang tersertifikasi untuk dimasak, baik dalam bentuk kemasan maupun isi ulang.

"Air isi ulang tapi memiliki peralatan untuk bisa mensterilkan air tersebut," kata Dadan.

Selain itu SPPG juga juga wajib mendapatkan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sampai saat ini sudah ada 1.619 SPPG yang memiliki sertifikasi itu.

"Kecepatan penerbitan sertifikatnya tegantung dari pemda masing-masing, ada yang sangat cepat, ada yang masih membutuhkan waktu tetapi praktik terkait penerapan aspek higienis sudah diperketat lebih intens dalam juknis terbaru," kata Dadan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan hasil riset big data terkait kasus keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil penelitian menunjukkan, sentimen negatif masyarakat terhadap program tersebut meningkat tajam seiring maraknya kasus keracunan di berbagai daerah.

“Dari awal sudah menjadi sorotan, kasus keracunan menjadikan MBG mendapat sentimen sangat negatif,” tulis Indef dalam rilis riset big data yang dilakukan oleh tim Indef di bawah pimpinan Wahyu Tri Utomo, Rabu (15/10/2025).

Berdasarkan riset itu, pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo–Gibran (Oktober–Desember 2024), tingkat sentimen negatif terhadap MBG tercatat 71,80 persen. Angka tersebut naik menjadi 85 persen pada awal September 2025, dan melonjak menjadi 97 persen pada akhir September 2025, bersamaan dengan meningkatnya laporan kasus keracunan.

Penelitian menggunakan pendekatan artificial intelligence (AI) dan machine learning dengan metode crawling data percakapan publik dari dua platform utama, yakni X (dulu Twitter) dan TikTok. Tujuannya untuk mengukur sentimen publik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan program MBG. Penyerapan data dilakukan selama hampir satu bulan, yakni 1–27 September 2025, dengan total 444.900 percakapan yang dianalisis.

Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga akhir September 2025 terdapat 8.649 anak yang mengalami gejala keracunan akibat program MBG. Sebagian besar kasus disebabkan oleh kontaminasi salmonella dan bacillus cereus karena proses pengolahan, penyimpanan, serta penyajian makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Kasus keracunan menjadi yang paling disorot netizen. MBG harusnya zero accident. Mereka membandingkan dengan sektor penerbangan, kapal laut, hingga kereta api yang seharusnya juga zero accident karena menyangkut nyawa manusia,” tulis laporan tersebut.

Riset juga menunjukkan sejumlah topik dominan dalam percakapan publik mengenai MBG, seperti seruan agar program segera dievaluasi, meningkatnya kasus keracunan siswa, permasalahan dalam penyelenggaraan, dugaan dapur fiktif, hingga potensi penyimpangan anggaran.

“Di sisi lain, sebagian kecil netizen berharap program ini tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat, namun memang perlu terus diperbaiki,” lanjut laporan itu.

Selain program MBG, lembaga pengelolanya, Badan Gizi Nasional (BGN), juga menjadi fokus pembahasan warganet.

“Salah satu sorotan tajam publik terhadap MBG adalah struktur kepemimpinan di lembaga pengelola, yaitu BGN. Banyak petinggi BGN yang diketahui tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang gizi atau kesehatan,” tulis laporan Indef.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, diketahui berlatar belakang pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Proteksi Tanaman, S2 di Universitas Bonn Jerman, dan S3 di Leibniz Universität Hannover Jerman dengan fokus pada entomologi/proteksi tanaman.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Brigjen Pol (Purn) Sony Sonjaya merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 dan memiliki pengalaman panjang di kepolisian, termasuk pernah menjabat sebagai kapolres dan pejabat strategis di Bareskrim. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, berlatar belakang jurnalis dan industri media, juga menjadi sorotan karena tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi.

Adapun Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985 dan menempuh berbagai pendidikan militer lanjutan seperti Seskoad, Sesko TNI, dan Lemhannas. Sedangkan Sekretaris Utama BGN Brigjen (Purn) Sarwono sebelumnya berkarier di bidang pertahanan dan pernah menjabat sebagai Direktur Bela Negara di Kementerian Pertahanan.

Menurut Indef, sentimen negatif netizen terhadap BGN mencapai 78,88 persen dari total 444.900 percakapan, dengan 22.534 unggahan secara spesifik membahas lembaga tersebut.

Selain BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi perbincangan dalam 6.009 percakapan. Lembaga lain yang turut disorot dalam konteks MBG ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 287 percakapan serta Kementerian Sosial dengan 21 percakapan.

“BGN dan SPPG menjadi instansi yang paling banyak disorot netizen. Hal ini berkaitan dengan kasus keracunan makanan yang dalam beberapa bulan terakhir cukup masif. Mereka mendorong agar BGN selaku pihak yang bertanggung jawab segera melakukan evaluasi agar kasus serupa tak semakin bertambah,” tulis Indef.