REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengenaan pajak daerah terhadap kendaraan listrik menuai kritik karena dinilai berpotensi menghambat percepatan transisi energi nasional. Kebijakan tersebut dianggap muncul saat pasar kendaraan listrik di Indonesia belum mencapai tahap matang.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah pemerintah memasukkan kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah terlalu prematur dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu.

Polemik muncul setelah aturan tersebut kembali memasukkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Padahal, naskah akademik sebelumnya merekomendasikan pembebasan pajak hingga pasar mencapai tipping point sekitar 25 persen dari total penjualan kendaraan.

Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat berkurangnya transfer dana pusat memang mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru. Namun, menurutnya, pengenaan pajak kendaraan listrik saat ini justru kontraproduktif terhadap target pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi.

“Kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan daerah, tunggulah sampai populasi kendaraan listrik tumbuh dulu. Saat ekosistemnya sudah kuat dan harga bukan lagi hambatan, baru pajak bisa dipertimbangkan,” kata Dion dalam media briefing di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Data IESR menunjukkan adopsi kendaraan listrik masih timpang antarwilayah. Sekitar 60 persen populasi kendaraan listrik terkonsentrasi di Jabodetabek. Di Jakarta jumlah kendaraan listrik mencapai sekitar 150.000 unit, sementara di wilayah lain pertumbuhannya masih sangat terbatas.

Dion mencontohkan Banten yang memiliki sekitar satu juta kendaraan bermotor, tetapi hanya sekitar 1.600 unit mobil listrik. Menurutnya, potensi tambahan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik saat ini belum signifikan.

“Jika dikenakan pajak sekarang, tambahan pendapatan daerahnya pun tidak signifikan, namun dampaknya justru merusak minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbasis fosil,” ujarnya.

Sebagai alternatif, IESR mengusulkan skema pembagian manfaat dari penghematan subsidi bahan bakar minyak. Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, setiap unit kendaraan listrik dapat menghemat subsidi BBM hingga puluhan juta rupiah, sehingga sebagian nilai penghematan itu dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai insentif pengganti pajak.

“Daerah harus diberikan insentif untuk mendukung adopsi, misalnya melalui kemudahan perizinan infrastruktur pengisian daya. Jadi, daerah mendapatkan bagi hasil dari penghematan subsidi negara, bukan dengan membebani konsumen di saat ekosistem belum siap,” kata Dion.

IESR mengingatkan inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah berpotensi menghambat upaya penurunan emisi serta pengurangan ketergantungan terhadap subsidi energi fosil.

Dion meminta pemerintah melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh sebelum kebijakan pajak kendaraan listrik diterapkan secara efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mendorong penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, and storage/CCUS) sebagai salah satu pilar dekarbonisasi masih terhambat masalah keekonomian, di tengah biaya tinggi dan insentif yang belum memadai bagi investor.

Koordinator Kerja Sama Migas Direktorat Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pinta Uly Talytha Kumy mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCUS. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan CCUS sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor energi.

Pinta juga menekankan bahwa pemerintah terus mendorong kerangka regulasi sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi CCUS, termasuk melalui penyelarasan kebijakan lintas sektor dan pengembangan roadmap nasional.

“Pengembangan CCUS membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan terintegrasi, serta sinergi antar kementerian dan lembaga. Hal ini penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya, dikutip Minggu (3/5/2026).

CCUS merupakan pendekatan untuk mengelola karbon. Prinsipnya, jka kita tidak bisa langsung menghentikan penggunaan bahan bakar fosil seketika, CCUS hadir untuk "menangkap" emisi karbon di sumbernya sebelum sempat mencemari atmosfer.

Sementara itu, Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional Kementerian ESDM, Dwi Adi Nugroho, menyampaikan Indonesia telah menyusun tahapan pengembangan CCUS. Hal ini mulai dari identifikasi potensi dan validasi sumber daya, hingga tahap pilot project dan target operasi komersial dalam beberapa tahun ke depan.

Dia menjelaskan, pengembangan CCUS di Indonesia dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi sumber daya, dilanjutkan dengan proyek percontohan, hingga menuju tahap komersial.

"Kami optimistis implementasi ini dapat berjalan sesuai rencana dengan dukungan seluruh pihak,” jelas Dwi.

Dalam laporan United States Energy Association (USEA) bertajuk Indonesia’s CCUS Strategy: Geopolitical Play integrated within Climate Policy, struktur industri Indonesia menjadikan CCUS sangat relevan, terutama karena sektor-sektor yang sulit ditekan emisinya seperti minyak dan gas, semen, serta baja, masih bergantung pada proses bersuhu tinggi dan intensif karbon.

Secara kolektif, industri-industri tersebut menyumbang sekitar 38% dari total ekspor Indonesia, sehingga meningkatkan risiko ekonomi apabila dilakukan strategi penghentian bertahap yang terlalu agresif.

Sektor minyak dan gas tercatat menyumbang US$55,53 miliar atau 21% dari total ekspor, sementara besi dan baja berkontribusi sebesar US$25,8 miliar atau 9,7% dari ekspor. Adapun industri semen sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri, dengan volume hampir 65 juta ton per tahun.

Hal ini tercermin dalam profil emisi Indonesia, di mana sektor energi diproyeksikan menghasilkan 551 juta ton CO2 pada 2030, sementara proses industri menambah 100 juta ton CO2, dengan industri semen menyumbang sekitar 7% hingga 8% dari total emisi CO2 nasional. Industri-industri tersebut diperkirakan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

"Karena itu, CCUS menawarkan jalur yang realistis untuk mendekarbonisasi sektor-sektor tersebut tanpa harus mengurangi peran industrinya," jelas laporan tersebut, dikutip Minggu (3/5/2026).

Laporan USEA juga menambahkan, CCUS bukan hanya sekadar instrumen lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga strategi industri dan perdagangan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional sembari berupaya mencapai target iklim jangka panjang.

Di sisi lain, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan potensi tersebut belum tentu akan terkonversi menjadi investasi yang nyata. Menurutnya, tantangan utama pengembangan CCUS Indonesia bukan pada kesiapan teknologi, melainkan terkait keekonomian atau kelayakan bisnis yang belum optimal.

Dia memaparkan, biaya penangkapan dan penyimpanan karbon masih relatif tinggi, sementara harga karbon di dalam negeri belum mampu memberikan insentif ekonomi yang memadai bagi pelaku usaha.

“Dalam kondisi seperti ini, secara unit ekonomi proyek carbon capture storage (CCS) ataupun CCUS yang berdiri sendiri masih sulit untuk layak secara komersial,” ujarnya.

Sementara itu, permintaan domestik terhadap layanan CCUS juga belum terbentuk secara signifikan. Emiten besar di dalam negeri masih berfokus menekan biaya operasional di tengah tekanan ekonomi, sehingga belum memiliki dorongan kuat untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Dari sisi regulasi, Yusuf menilai pemerintah telah menyiapkan kerangka dasar yang cukup progresif, termasuk aturan terkait penyimpanan karbon domestik dan peluang kerja sama lintas negara.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan ketidakpastian, terutama terkait insentif fiskal dan nonfiskal yang belum dirinci secara konkret.

Menurut Yusuf, ketidakjelasan mengenai bentuk insentif, mekanisme pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam eksekusi menjadi risiko besar bagi investor yang harus menyusun model bisnis jangka panjang.

“Bagi investor yang harus menyusun model keuangan jangka panjang, ketidakjelasan ini menjadi risiko yang besar,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah program unggulan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai menyimpan risiko besar karena mengandalkan aktivitas-aktivitas tinggi emisi karbon.

World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam analisisnya mencatat bahwa strategi pembangunan unggulan seperti food estate untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan bauran biofuel dalam konsumsi bahan bakar guna menjamin ketahanan energi, hingga industrialisasi masih diiringi sejumlah catatan.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mencatat setidaknya ada tiga risiko yang dihadapi Indonesia dari pembangunan yang tinggi emisi. Pertama, kenaikan emisi yang mengiringi aktivitas ekonomi dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Sektor pertanian dan pangan akan menjadi salah satu yang paling terimbas dari memburuknya kondisi iklim.

“Kedua, kualitas udara yang buruk akibat polusi menyebabkan kondisi kesehatan yang buruk juga. Sehingga produktivitas masyarakat akan menurun, biaya kesehatan sebaliknya akan melonjak tinggi,” katanya dalam Stories to Watch Indonesia 2026, Selasa (3/3/2026).

Risiko ketiga menyangkut soal dampak yang muncul dari hilangnya jasa ekosistem karena kerusakan alam. Nirarta mengemukakan jasa ekosistem yang menyusut akan menjadi tantangan pada masa depan, seperti kualitas udara yang memburuk, pasokan air bersih yang terganggu, dan kualitas tanah yang menurun untuk aktivitas bercocok tanam.

“Akibatnya pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan bisa dirasakan lagi,” kata dia.

Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean, secara spesifik menyoroti model pembangunan yang diadopsi di sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Dia mengatakan cara produksi dengan model sentralistik dan berbasis korporasi berisiko menambah beban biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia yang sudah tinggi. Beban biaya ini berbentuk tingkat kesehatan masyarakat yang memburuk, degradasi lingkungan, serta kualitas kondisi sosio-ekonomi yang menurun.

“Hal ini karena program KSPP [kawasan sentral produksi pangan] yang dilakukan dengan membuka lahan baru akan meningkatkan kontribusi emisi Indonesia. Tentunya, ini tidak sesuai dengan target pengurangan emisi kita,” katanya.

Romauli menuturkan, perbaikan desain KSPP perlu ditempatkan dalam kerangka trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Terlebih, sektor pertanian dan pangan masih memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), ketahanan saat pandemi, maupun penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar sepertiga total angkatan kerja.

WRI Indonesia pun merekomendasikan agar KSPP dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas dan terdesentralisasi, serta berfokus pada optimalisasi lahan terdegradasi. Berdasarkan kajian terbatas lembaga tersebut, terdapat sekitar 3 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk program KSPP.

Pemanfaatan lahan terdegradasi dinilai dapat menghindari pembukaan hutan dan lahan baru yang berisiko meningkatkan emisi karbon.

“Dengan memanfaatkan lahan-lahan ini, pembukaan lahan baru yang memunculkan emisi karbon sebenarnya dapat dihindari,” ujar Romauli.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas dinilai berpotensi mendorong penciptaan 32% hingga 48,9% pekerjaan hijau konvensional dari target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah. Artinya, program swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, pencapaian target tambahan produksi 10 juta ton beras pada 2029 juga perlu diiringi dengan penerapan prinsip agroekologi. Pendekatan ini menekankan intensifikasi berkelanjutan melalui perbaikan praktik budidaya, efisiensi input, dan penguatan sistem ekologi pertanian.

Berdasarkan pemodelan yang dikembangkan WRI Indonesia, kombinasi intensifikasi berbasis agroekologi, optimalisasi lahan terdegradasi, serta proteksi lahan sawah yang diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2025 dinilai mampu mendukung target peningkatan produksi beras tanpa perlu membuka kawasan hutan baru.

Tantangan Emisi dari Swasembada Energi

Selain sektor pangan, pemerintah juga menargetkan swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Namun pendekatan yang ditempuh dinilai juga memiliki sejumlah risiko.

Senior Manager for Resilient Cities & Transport WRI Indonesia I Made Vikannanda menjelaskan bahwa salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah meningkatkan campuran biofuel dalam konsumsi diesel dari B40 menuju B50, bahkan dalam jangka panjang hingga B100. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.

Namun berdasarkan analisis WRI Indonesia, Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 47% kebutuhan diesel nasional. Sisanya masih dipenuhi melalui impor dan campuran biofuel berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Pemodelan lembaga tersebut menunjukkan bahwa skenario biodiesel B50 memang berpotensi membuat Indonesia tidak perlu mengimpor diesel pada 2026. Namun kebutuhan impor diperkirakan kembali muncul pada 2030 dan seterusnya seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan sistem logistik nasional.

Selain itu, penggunaan CPO untuk biofuel domestik juga berpotensi mengurangi ekspor komoditas tersebut yang selama ini menjadi sumber devisa penting bagi Indonesia.

“Ketika makin banyak CPO digunakan untuk biofuel domestik, sebagian potensi ekspor bisa berkurang. Ini berisiko menurunkan penerimaan devisa dari pasar global,” ujar Vikannanda.

Belum lagi potensi deforestasi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biofuel. Menurutnya, penggunaan biofuel tidak dapat menjadi solusi jangka panjang bagi swasembada energi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi alternatif seperti elektrifikasi kendaraan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Dalam konteks ini, Vikannanda mengemukakan sistem logistik nasional menjadi sektor yang krusial tetapi sering terlewat dalam diskusi elektrifikasi transportasi.

Saat ini sekitar 80% hingga 90% sistem logistik nasional masih bergantung pada transportasi jalan raya yang didominasi truk. Meski hanya mencakup sekitar 3,7% dari total populasi kendaraan nasional, truk menyumbang sekitar 14% emisi transportasi darat.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga mengeluarkan subsidi besar untuk konsumsi bahan bakar di sektor ini. Pada 2024, pemerintah menghabiskan lebih dari Rp90 triliun untuk mensubsidi 17,6 juta kiloliter solar, dengan sebagian besar dikonsumsi oleh truk logistik. Secara total, subsidi diesel dan bensin mencapai sekitar Rp140 triliun. Nilai tersebut setara dengan investasi subsidi operasional hingga 175.000 unit bus perkotaan.

Untuk mempercepat transisi menuju logistik rendah emisi, WRI Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong pembentukan Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA). Platform multipihak tersebut dirancang untuk mempercepat adopsi angkutan barang rendah emisi melalui elektrifikasi truk dan pengembangan ekosistem pendukung.

Namun, tantangan elektrifikasi truk masih besar. Penelitian WRI Indonesia menunjukkan bahwa harga awal truk listrik saat ini sekitar dua hingga tiga kali lebih mahal dibandingkan truk diesel. Penyebab utamanya adalah harga baterai yang masih tinggi dan keterbatasan produsen domestik, sehingga Indonesia masih bergantung pada komponen impor.

“Akibatnya, periode pengembalian modal truk listrik diperkirakan 1,8–2,5 kali lebih lama dibandingkan truk diesel, terutama tanpa dukungan insentif pemerintah,” paparnya.

Tantangan lain datang dari sisi infrastruktur. Dalam empat tahun terakhir, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) meningkat hingga 6.278 unit di seluruh Indonesia. Namun, spesifikasi SPKLU yang ada saat ini umumnya belum memenuhi kebutuhan operasional truk listrik yang memerlukan pengisian daya berkapasitas tinggi.

“Situasi ini menyerupai dilema ayam dan telur. Penyedia jasa enggan membangun SPKLU khusus truk listrik karena permintaan masih rendah. Di sisi lain, pelaku industri ragu mengadopsi truk listrik karena infrastruktur pengisian belum memadai,” kata Vikannanda.

Selain itu, masih terdapat tantangan regulasi. Berbeda dengan kendaraan listrik roda dua dan roda empat, Indonesia belum memiliki peta jalan dan target nasional untuk elektrifikasi angkutan barang, khususnya truk listrik. WRI Indonesia mencatat bahwa tanpa kerangka regulasi yang komprehensif, penetapan insentif, disinsentif, dan instrumen kebijakan lainnya akan sulit dilakukan.

Agenda Industrialisasi Hijau Mendesak

Agenda industrialisasi juga menjadi pilar utama strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Engagement Manager for Energy & Sustainable Business WRI Indonesia Arief Utomo mengatakan industrialisasi nasional perlu dirancang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan emisi.

Saat ini sektor manufaktur menyumbang sekitar 18,9% terhadap PDB dan menyerap sekitar 19,3 juta tenaga kerja.

Namun sektor industri juga menyumbang sekitar 34% emisi nasional, dengan 36% di antaranya berasal dari sembilan subsektor intensif energi, yakni semen, besi dan baja, kimia, pupuk, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, makanan dan minuman, serta otomotif.

Dalam skenario business as usual, tanpa intervensi dekarbonisasi yang signifikan, emisi dari sembilan subsektor tersebut diperkirakan melonjak hingga 101% pada 2050 dibandingkan 2023, atau meningkat dari sekitar 153 juta ton CO₂ ekuivalen menjadi lebih dari 308 juta ton CO₂ ekuivalen.

“Industrialisasi tanpa transformasi energi dan teknologi hijau akan mempercepat pertumbuhan emisi pada skala yang sama cepatnya dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Arief.

Karena itu, implementasi peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan subsektor industri prioritas dinilai penting. Langkah ini diperkirakan mampu menurunkan emisi hingga 108,3 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2035 dan hingga 306,7 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2050.

Selain itu, pengembangan ekosistem industri hijau juga menjadi kunci agar transformasi tersebut dapat berjalan. Ekosistem tersebut mencakup ketersediaan energi dan teknologi rendah karbon yang terjangkau, mekanisme pendanaan dan insentif yang mudah diakses, serta kebijakan industri yang terpadu.

Sejumlah inisiatif dinilai mulai muncul. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru menargetkan sekitar 76% tambahan pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan.

Di sisi lain, inovasi seperti Green Energy as a Service (GEAS) mulai menjembatani kebutuhan listrik hijau bagi industri. Sepanjang 2025, penjualan Renewable Energy Certificate (REC) melalui layanan tersebut mencapai 6,43 TWh atau meningkat 19,65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Mayoritas pembeli berasal dari industri berskala besar di sektor manufaktur makanan, kimia, serta pulp dan kertas. Arief menilai perkembangan ini menunjukkan sektor industri mulai menjadi motor utama dalam pemanfaatan energi bersih.

Namun, di tengah ambisi industrialisasi dan ekspansi ekonomi, Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak mengorbankan masyarakat dan lingkungan.

“Komitmen pada keberlanjutan harus berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan publik, ruang hidup masyarakat, serta masa depan iklim,” katanya.

Bisnis.com, MEDAN – KIS Group, perusahaan global yang fokus pada teknologi Biogas dan Biofuels, resmi mengumumkan masuknya Mitsubishi Corporation ke pasar biogas global lewat akuisisi saham KIS Group di Indonesia hari ini, Rabu (5/11/2025).

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) KIS Group KR Raghunath mengatakan bahwa perusahaan bisnis terpadu global terbesar asal Jepang tersebut telah mengakuisisi sebagian kecil saham (minority equity stake) di operasi KIS Group di Indonesia.

"Investasi ini menandai langkah pertama Mitsubishi Corporation memasuki pasar biogas global," ucap KR Raghunath dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis,Rabu (5/11/2025).

Adapun KIS Group dikenal sebagai perusahaan yang berfokus pada solusi Biogas, BioCNG, dan BioLNG di kancah global.

Sejak berdiri pada 2006, KIS Group telah hadir di 11 (sebelas) negara di dunia termasuk Indonesia, serta telah menyelesaikan berbagai proyek energi terbarukan berskala besar.

Beberapa di antara proyek pembangunan pabrik biomethane skala besar tersebut ada di Sumatra Utara. Salah satunya adalah pabrik BioCNG komersial pertama di Blangkahan Kabupaten Langkat yang mulai beroperasi pada 2024.

Pabrik ini disebut mampu memproduksi sekitar 15.500 meter kubik BioCNG per hari dengan memanfaatkan limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent).

Baru-baru ini, KIS juga meresmikan pabrik BioCNG kedua di Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumut.

Kapasitasnya yang mencapai 182.000 MMBtu per tahun menjadikan pabrik ini sebagai fasilitas BioCNG terbesar di Asia Tenggara.

KR Raghunath menyebut KIS menargetkan pembangunan 25 pabrik BioCNG di Sumatra Utara dengan nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun.

Jika seluruh proyek beroperasi, diperkirakan akan mampu mengurangi emisi karbon hingga 3,7 juta ton CO₂ per tahun.

"KIS Group akan terus mempelopori hadirnya teknologi yang mendukung transisi global menuju masa depan rendah karbon," terangnya.

Dikatakan Raghunath, KIS menargetkan untuk berinvestasi sebesar 1 miliar dolar AS dalam solusi gas terbarukan dan biofuel di Indonesia, Asia Tenggara, dan India hingga tahun 2030.

Melalui kemitraan dengan Mitsubishi Corporation, lanjutnya, KIS Group akan memanfaatkan jaringan perusahaan asal Jepang tersebut yang berada di lebih dari 90 negara untuk mempercepat ekspansi internasional.

Keduanya disebut akan bersama-sama mengembangkan dan mengomersialisasikan solusi biogas, BioCNG, dan BioLNG canggih untuk pasar global.

"Kolaborasi ini akan menerapkan praktik operasional terbaik untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan tata kelola di seluruh proyek KIS," ujarnya.

Tak hanya itu, kolaborasi KIS Group dengan Mitsubishi Corporation juga disebut Raghunath akan semakin memperkuat ketahanan rantai pasok melalui infrastruktur perdagangan dan logistik Mitsubishi, serta mendorong tujuan keberlanjutan bersama dengan memperluas solusi energi rendah karbon yang bertanggung jawab.

Hingga saat ini, KIS telah mengembangkan sejumlah proyek BioMethane/gas terbarukan di 11 negara. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini pun diketahui telah menandatangani kontrak pasokan jangka panjang Biomethane dengan Unilever dan Shell, serta mengoperasikan dan mengembangkan berbagai proyek untuk memenuhi permintaan Biomethane.

KR Raghunath menyampaikan KIS Group menarget perluasan portofolio ke pasar Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa dalam 5 tahun ke depan dengan dukungan dari Mitsubishi Corporation.

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produksi gas terbarukan secara signifikan dan berkontribusi terhadap target dekarbonisasi global.

"Dengan menggabungkan kekuatan kami dengan jangkauan global dan keahlian industri Mitsubishi, kami siap untuk pertumbuhan eksponensial dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan," tandas KR Raghunath.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memerlukan investasi senilai Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar untuk mencapai target iklim yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC). Hal ini terungkap dalam perhitungan awal yang tertulis dalam dokumen Second NDC dan kebutuhan riil diperkirakan lebih besar.

“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use] dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli karena belum menyertakan sektor industri pemrosesan dan pemakaian produk,” demikian isi keterangan dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasi oleh registri UNFCCC pada Senin (27/10/2025).

Second NDC sendiri memuat rencana iklim untuk periode 2031–2035 yang memperbarui dokumen sebelumnya Enhanced NDC untuk periode 2026–2030.

Dalam rencana iklim terbaru ini, emisi karbon Indonesia dalam skenario emisi rendah atau LCCP_L diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035.

Sementara itu dalam skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.

“Dengan arah kondisi makroekonomi domestik saat ini, Indonesia akan membutuhkan dukungan internasional yang signifikan, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial, sebagai prasyarat untuk mencapai target iklim nasional yang tercantum dalam Second NDC,” lanjut dokumen tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan target penurunan emisi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penyerapan dari FOLU. Namun untuk memastikan sektor ini menjalankan peran sesuai rencana, Indonesia memerlukan pendanaan yang tidak sedikit.

“Peran sektor FOLU sangat besar dalam penyerapan. Kami memperkirakan sektor FOLU pada 2035 harus mampu -2,06 juta ton CO2 ekuivalen. Artinya harus ada kegiatan reforestasi yang lebih tinggi daripada deforestasinya,” kata Hanif di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan salah satu mekanisme yang ditempuh untuk mendukung pembiayaan reforestasi area seluas 12 juta hektare di seluruh Indonesia adalah melalui perdagangan kredit karbon dalam skema pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM). Kementerian Lingkungan Hidup telah menyepakati sejumlah perjanjian pengakuan bersama (mutual recognition agreement/MRA) dengan lembaga internasional untuk memastikan integritas kredit karbon Indonesia yang ditawarkan ke pasar global.

Di level nasional, Indonesia juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk iklim. Inisiasi ini bermula pada pos anggaran mitigasi iklim senilai Rp52,42 triliun pada 2016, kemudian naik menjadi Rp85,01 triliun pada 2017.

Dalam kurun 2018–2024, total alokasi anggaran terkait iklim mencapai Rp523,63 triliun atau rata-rata Rp74,8 triliun per tahun. Target anggaran mencakup penurunan emisi gas rumah kaca, ketahanan iklim, dan program lintas sektor yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas adaptasi sistemik.

Indonesia juga mengembangkan sejumlah instrumen fiskal seperti sukuk hijau pada 2018–2023 senilai US$6 miliar, sukuk hijau ritel senilai US$2,09 miliar, dan sukuk hijau berbasis proyek senilai US$1,5 miliar.

Dana hasil penawaran sukuk hijau telah disalurkan untuk berbagai sektor yang meliputi pengelolaan air limbah (73,99%), ketahanan terhadap perubahan iklim (24,78%), transportasi berkelanjutan (0,5%), pengelolaan sumber daya alam (0,43%), bangunan hijau (0,17%), energi baru dan terbarukan (0,07%), serta efisiensi energi (0,06%).

Selain itu, Indonesia juga memperoleh dukungan internasional melalui jalur multilateral seperti GEF, FCPF Readiness Fund, FIP, UN-REDD, FCPF Carbon Fund, BioCarbon Fund, GCF, dan lembaga keuangan lainnya melalui jalur bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA — Puncak emisi Indonesia diperkirakan tidak terjadi pada kurun 2030–2035 karena jejak karbon dari sektor energi yang masih tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup mengemukakan upaya penurunan emisi dalam Second NDC akan ditopang oleh penyerapan dari sektor Forest and Other Land Use (FOLU).

“Di dalam dokumen Second NDC, sampai 2035 kita belum sampai ke puncak emisi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada media di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan bahwa kenaikan tingkat emisi didorong oleh sektor energi. Berdasarkan perkiraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hanif menyebut emisi sektor energi akan mencapai puncak pada 2038.

“Sektor energi diproyeksikan mencapai puncak emisi pada 2038, sesuai dengan skenario dari ESDM. Namun pada 2035, angka emisi total kita telah kita tarik ke bawah,” papar Hanif.

Mengutip dokumen Second NDC yang telah diserahkan Indonesia dan tercatat dalam registri UNFCCC, tingkat emisi Indonesia diestimasi dengan mengacu pada tiga skenario.

Dalam skenario pertama dengan mengacu pada kebijakan saat ini (current policy scenario/CPOS), pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035. Adapun tingkat emisi pada masing-masing tahun tersebut mencapai 1,78 juta Gg (Gigagram) setara karbon dioksida (CO2e).

Adapun dalam skenario kedua yakni LCCP_L, pertumbuhan ekonomi memiliki asumsi yang serupa dengan CPOS. Namun proyeksi emisi ini didukung dengan peningkatan aksi mitigasi melalui pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas. Sehingga emisi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035.

Dalam skenario ini, emisi dari sektor energi pada 2030 mencapai 1,07 juta Gg CO2e dan pada 2035 naik menjadi 1,10 juta Gg CO2e. Pada 2035, serapan bersih sektor FOLU berjumlah -168.412 Gg CO2e.

Terakhir melalui skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta Gg CO2e dan pada 2035 sebesar 1,25 juta Gg CO2e.

Emisi sektor energi menembus 1,24 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,33 juta Gg CO2e pada 2035, sementara serapan bersih sektor FOLU mencapai -206.897 Gg CO2e pada 2035.

“Peran sektor FOLU sangat besar dalam penyerapan. Kami memperkirakan sektor FOLU pada 2035 harus mampu -2,06 juta ton CO2 ekuivalen. Artinya harus ada kegiatan reforestasi yang lebih tinggi daripada deforestasinya,” kata Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup resmi menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan dokumen yang berisi rencana penurunan emisi karbon Indonesia hingga 2035 ini lebih ambisius dari Enhanced NDC.

“Kami pekan lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2025, telah mensubmisi Second NDC atau NDC 3.0 yang merupakan suatu komitmen nasional kepada global dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca,” kata Hanif dalam A Multi-Stakeholder Dialogue: Plastic, Climate and Biodiversity Nexus Forum di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan bahwa target iklim dalam Second NDC ini telah sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Dubai Climate Pact tentang Global Stocktake Agreement. Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara dalam UNFCCC sepakat untuk memperbarui rencana iklim 5 tahunan.

Second NDC sendiri memuat rencana iklim untuk periode 2031–2035, memperbarui dokumen sebelumnya Enhanced NDC untuk periode 2026–2030.

Hanif memastikan Second NDC lebih ambisius daripada Enhanced NDC. Dia mengemukakan dalam skenario rendah karbon yang sejalan dengan target 1,5 derajat Celsius Perjanjian Paris (LCCP) yang rendah (LCCP_L), emisi karbon pada 2030 diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e dan 1,49 juta Gg CO2e pada skenario tinggi (LCCP_H).

Emisi tersebut diperkirakan 8–17,5% lebih rendah daripada Enhanced NDC. Dokumen iklim sebelumnya mengestimasi emisi pada 2030 dalam skenario bersyarat dengan dukungan internasional mencapai 1,63 juta Gg CO2e.

“Second NDC lebih ambisius dibandingkan dengan Enhanced NDC, meski angkanya dalam skenario high emission mencapai 1,49 juta Gg CO2e, di atas baseline 2019 1,14 juta Gg CO2e,” sambungnya.

Oleh karena itu, Hanif mengemukakan upaya untuk mencapai target penurunan emisi pada 2060 memerlukan langkah akselerasi dan upaya keras bersama.

Mengutip dokumen Second NDC yang telah diserahkan Indonesia dan tercatat dalam registri UNFCCC, tingkat emisi Indonesia diestimasi dengan mengacu pada tiga skenario. Dalam skenario pertama dengan mengacu pada kebijakan saat ini (current policy scenario/CPOS), pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035. Adapun tingkat emisi pada masing-masing tahun tersebut mencapai 1,78 juta Gg CO2e.

Adapun dalam skenario kedua yakni LCCP_L, pertumbuhan ekonomi memiliki asumsi yang serupa dengan CPOS. Namun proyeksi emisi ini didukung dengan peningkatan aksi mitigasi melalui pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas. Sehingga emisi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035.

Terakhir melalui skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mencabut dan menyesuaikan sejumlah aturan lama yang tidak lagi sesuai dengan Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Masa transisi akan berlangsung selama satu tahun untuk memastikan sistem nilai ekonomi karbon berjalan efisien dan terintegrasi.

Perpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025 ini menggantikan Perpres No. 98 Tahun 2021 dan menjadi dasar baru pengelolaan emisi karbon di Indonesia. Regulasi anyar ini disebut akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap Persetujuan Paris dan target pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC), sekaligus memastikan pembangunan ekonomi tetap berjalan.

Kementerian Lingkungan Hidup menyebut, aturan baru ini memberi kepastian hukum bagi investor dan memperluas akses pembiayaan aksi iklim internasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan iklim kini menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.

“Dengan tata kelola yang kuat dan transparan, Perpres ini memperkuat peran nilai ekonomi karbon sebagai instrumen untuk membuka akses pembiayaan iklim internasional dan mendukung pencapaian target NDC Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa aksi iklim menjadi pondasi ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudjianto dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).

Perpres No. 110/2025 membawa pembaruan dalam tata kelola nilai ekonomi karbon di Indonesia. Kebijakan ini menyelaraskan pengendalian emisi dengan arah pembangunan ekonomi, menyederhanakan proses perdagangan karbon agar lebih transparan dan terhubung secara global, serta memperkuat koordinasi antarinstansi melalui tata kelola yang lebih efektif dan partisipatif.

Deputi bidang Koordinasi Keterjangkaun dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan RI, Nani Hendiarti mengemukakan terbitnya Perpres No. 110/2025 menandai kesiapan Indonesia sebagai pusat global pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan hijau yang berdaya saing.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral, Mari Pangestu, mengatakan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Perpres No. 110/2025 menandai langkah Indonesia tak hanya menuju target iklim, tetapi juga agenda pembangunan nasional.

“Dengan memperkuat transparansi, integritas, dan kepastian hukum, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra terpercaya dalam kerja sama multilateral dan perdagangan internasional yang berorientasi pada ekonomi hijau,” kata Mari.