Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat strategi pendanaan iklim untuk mengejar target penurunan emisi yang lebih ambisius hingga 2035, salah satunya melalui Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Program ini dirancang untuk memastikan manfaat dana karbon tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi menjangkau langsung masyarakat akar rumput sebagai pelaku utama pelindungan lingkungan.

Direktur BPDLH Joko Tri Haryanto dalam catatan yang diterima Bisnis mengemukakan penguatan skema pendanaan tersebut sejalan dengan dikirimnya dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025.

Dalam dokumen itu, pemerintah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih ketat dibandingkan dengan dokumen sebelumnya, sekaligus menyesuaikan dengan komitmen Global Stocktake Agreement dalam Dubai Climate Pack.

Secara teknis, Second NDC menargetkan tingkat emisi karbon pada 2030 sebesar 1,34 juta Gg karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) pada skenario rendah dan 1,49 juta Gg CO₂e pada skenario tinggi. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang mencapai 1,63 juta Gg CO₂e. Pencapaian sasaran ini dinilai membutuhkan kolaborasi luas, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, serta dukungan pendanaan dari komunitas internasional.

Dalam konteks itu, BPDLH yang dibentuk sejak 2019 berperan sebagai national climate country platform (NCCP) untuk melakukan koordinasi aliran dana iklim, baik dari sumber internasional maupun domestik. Lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana dari multilateral, bilateral, bank pembangunan multilateral, filantropi, hingga APBN dan APBD, serta menyalurkannya kepada berbagai penerima manfaat sesuai mandat perjanjian.

Salah satu portofolio utama BPDLH adalah pengelolaan dana karbon berbasis Pasal 5 Perjanjian Paris melalui skema result based payment (RBP) dan result based contribution (RBC). Saat ini, dana RBP dikelola dari kerja sama dengan Green Climate Fund (GCF) dan Bank Dunia, sementara dana RBC berasal dari Pemerintah Kerajaan Norwegia.

“Ke depannya, BPDLH dan Kementerian dan Lembaga terkait juga menegosiasikan beberapa kesepakatan RBP dan RBC dengan mitra internasional lainnya,” tulis Joko, dikutip Rabu (21/1/2026).

Berbeda dengan sejumlah program RBP yang memfokuskan penerima manfaat pada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga perantara, dana RBC Norwegia memiliki spektrum penerima yang lebih luas. Penerima manfaat mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, CSO, akademisi, perguruan tinggi, hingga kelompok pemuda.

Dari skema RBC tersebut, BPDLH meluncurkan Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dibagi dalam tiga tematik utama, yakni Ladama FOLU Biodiversity, Ladama FOLU TERRA, dan Ladama FOLU Goes To School. Program ini mencakup beragam kegiatan di tingkat tapak, mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, jasa lingkungan, hingga restorasi sungai.

Sejak diresmikan pada 2024, Ladama telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk penggiat lingkungan, penerima Kalpataru, sekolah berwawasan lingkungan, komunitas penjaga sungai, kelompok tani hutan rakyat, hingga profesi lain di level akar rumput. Program ini membawa filosofi bahwa manfaat dana karbon harus dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penjaga utama keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, percepatan diseminasi informasi mengenai Ladama dinilai krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia. Sinergi lintas pihak dibutuhkan agar Ladama dapat berkembang menjadi model pendanaan karbon berbasis masyarakat, sekaligus mendorong diskursus iklim yang lebih membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup resmi menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan dokumen yang berisi rencana penurunan emisi karbon Indonesia hingga 2035 ini lebih ambisius dari Enhanced NDC.

“Kami pekan lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2025, telah mensubmisi Second NDC atau NDC 3.0 yang merupakan suatu komitmen nasional kepada global dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca,” kata Hanif dalam A Multi-Stakeholder Dialogue: Plastic, Climate and Biodiversity Nexus Forum di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan bahwa target iklim dalam Second NDC ini telah sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Dubai Climate Pact tentang Global Stocktake Agreement. Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara dalam UNFCCC sepakat untuk memperbarui rencana iklim 5 tahunan.

Second NDC sendiri memuat rencana iklim untuk periode 2031–2035, memperbarui dokumen sebelumnya Enhanced NDC untuk periode 2026–2030.

Hanif memastikan Second NDC lebih ambisius daripada Enhanced NDC. Dia mengemukakan dalam skenario rendah karbon yang sejalan dengan target 1,5 derajat Celsius Perjanjian Paris (LCCP) yang rendah (LCCP_L), emisi karbon pada 2030 diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e dan 1,49 juta Gg CO2e pada skenario tinggi (LCCP_H).

Emisi tersebut diperkirakan 8–17,5% lebih rendah daripada Enhanced NDC. Dokumen iklim sebelumnya mengestimasi emisi pada 2030 dalam skenario bersyarat dengan dukungan internasional mencapai 1,63 juta Gg CO2e.

“Second NDC lebih ambisius dibandingkan dengan Enhanced NDC, meski angkanya dalam skenario high emission mencapai 1,49 juta Gg CO2e, di atas baseline 2019 1,14 juta Gg CO2e,” sambungnya.

Oleh karena itu, Hanif mengemukakan upaya untuk mencapai target penurunan emisi pada 2060 memerlukan langkah akselerasi dan upaya keras bersama.

Mengutip dokumen Second NDC yang telah diserahkan Indonesia dan tercatat dalam registri UNFCCC, tingkat emisi Indonesia diestimasi dengan mengacu pada tiga skenario. Dalam skenario pertama dengan mengacu pada kebijakan saat ini (current policy scenario/CPOS), pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035. Adapun tingkat emisi pada masing-masing tahun tersebut mencapai 1,78 juta Gg CO2e.

Adapun dalam skenario kedua yakni LCCP_L, pertumbuhan ekonomi memiliki asumsi yang serupa dengan CPOS. Namun proyeksi emisi ini didukung dengan peningkatan aksi mitigasi melalui pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas. Sehingga emisi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035.

Terakhir melalui skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.