Pertamina harus terus menjaga kinerja positifnya sekaligus menjadi lokomotif dalam mewujudkan ketahanan energi yang kuat...

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai keberhasilan PT Pertamina (Persero) masuk Fortune Southeast 500 mencerminkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam sektor energi, sehingga perlu dijadikan modal untuk memperkuat kepercayaan investor.

“Dengan posisi yang semakin diperhitungkan di tingkat global, Pertamina harus terus menjaga kinerja positifnya sekaligus menjadi lokomotif dalam mewujudkan ketahanan energi yang kuat, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Rabu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan Pertamina tidak hanya mampu bersaing di tingkat global, tetapi juga semakin dituntut untuk memperkuat perannya sebagai tulang punggung penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

Posisi Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara memiliki peran yang berbeda dibandingkan perusahaan migas global lainnya.

Di satu sisi, kata dia, Pertamina dituntut menghasilkan keuntungan dan menjaga kesehatan bisnis. Namun di sisi lainnya, Pertamina memikul mandat strategis untuk memastikan pasokan energi tetap tersedia, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Feiral menilai, tantangan sektor energi ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan energi domestik, dinamika geopolitik global, hingga percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Dalam kondisi tersebut, Feiral menilai Pertamina perlu terus memperkuat kapasitas operasional dan investasinya agar mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan ketahanan energi nasional.

Ia menjelaskan skala bisnis yang semakin besar harus diikuti dengan peningkatan efisiensi, penguatan tata kelola, serta keberanian melakukan transformasi di berbagai lini usaha.

“Status sebagai perusahaan yang masuk dalam jajaran Fortune Global 500 harus dianggap sebagai posisi di garis start. Sehingga, Pertamina harus terus terpacu untuk berinovasi, bertransformasi, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mendukung target pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya pula.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menunjuk Yusuf Didi Setiarto sebagai wakil direktur utama (Wadirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2026, Kamis (18/6/2026).

Wadirut merupakan posisi baru dalam nomenklatur jajaran direksi perseroan. PLN menyebut, keputusan itu merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola serta keberlanjutan transformasi perusahaan.

Langkah ini khususnya dilakukan untuk menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi.

Yusuf Didi Setiarto bukanlah orang baru di PLN. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Legal & Manajemen Human Capital di perusahaan pelat merah itu.

Lahir di Padang pada 17 Januari 1974, Yusuf tumbuh menjadi salah satu figur hukum korporasi yang memiliki pengaruh kuat di sektor energi dan ketenagalistrikan Indonesia.

Dia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada 1999. Dilansir dari laman LinkedIn pribadinya, perjalanan karier Yusuf bermula dari profesi hukum. Dia bergabung di firma hukum Wiriadinata & Widyawan pada 2000–2003.

Setelah meniti karier sebagai pengacara, dia bergabung dengan institusi pengelola sektor hulu migas dan berkembang menjadi salah satu praktisi hukum yang memahami seluk-beluk kontrak serta regulasi energi nasional.

Puncaknya, Yusuf dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas di SKK Migas pada periode 2013 hingga 2015.

Berkarir di bidang energi kemudian membawanya ke pusat pemerintahan. Sejak 2015 hingga 2021, Yusuf mengemban tugas sebagai Tenaga Ahli Utama Bidang Energi di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Dalam periode tersebut, dia juga dipercaya menjadi penasihat khusus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan industri energi nasional, termasuk di PT Pertamina (Persero). Di Pertamina, Yusuf menjabat sebagai CEO Advisor selama 2019 hingga 2020.

Pada Desember 2021, Kementerian BUMN menunjuk Yusuf Didi sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN. Seiring restrukturisasi organisasi, perannya berkembang menjadi Direktur Legal dan Human Capital Management PLN.

Berikut daftar lengkap Dewan Direksi & Dewan Komisaris PLN:

Dewan Direksi

1. Direktur Utama: Darmawan Prasodjo
2. Wakil Direktur Utama: Yusuf Didi Setiarto
3. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis: Hartanto Wibowo
4. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan: Suroso Isnandar
5. Direktur Manajemen Pembangkitan: Rizal Calvary Marimbo
6. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem: Edwin Nugraha Putra
7. Direktur Distribusi: Arsyadany Ghana Akmalaputri
8. Direktur Retail dan Niaga: Adi Priyanto
9. Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan: E. Haryadi
10. Direktur Keuangan: Sinthya Roesly
11. Direktur Manajemen Risiko: Adi Lumakso

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Burhanuddin Abdullah
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Aminuddin Ma'ruf
4. Komisaris: Ahmad Erani Yustika
5. Komisaris: Jisman Parada Hutajulu
6. Komisaris: Bambang Eko Suhariyanto
7. Komisaris Independen: Yazid Fanani
8. Komisaris Independen: Mutanto Juwono
9. Komisaris Independen: Andi Arief
10. Komisaris Independen: Ali Masykur Musa

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mendorong penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, and storage/CCUS) sebagai salah satu pilar dekarbonisasi masih terhambat masalah keekonomian, di tengah biaya tinggi dan insentif yang belum memadai bagi investor.

Koordinator Kerja Sama Migas Direktorat Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pinta Uly Talytha Kumy mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCUS. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan CCUS sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor energi.

Pinta juga menekankan bahwa pemerintah terus mendorong kerangka regulasi sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi CCUS, termasuk melalui penyelarasan kebijakan lintas sektor dan pengembangan roadmap nasional.

“Pengembangan CCUS membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan terintegrasi, serta sinergi antar kementerian dan lembaga. Hal ini penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya, dikutip Minggu (3/5/2026).

CCUS merupakan pendekatan untuk mengelola karbon. Prinsipnya, jka kita tidak bisa langsung menghentikan penggunaan bahan bakar fosil seketika, CCUS hadir untuk "menangkap" emisi karbon di sumbernya sebelum sempat mencemari atmosfer.

Sementara itu, Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional Kementerian ESDM, Dwi Adi Nugroho, menyampaikan Indonesia telah menyusun tahapan pengembangan CCUS. Hal ini mulai dari identifikasi potensi dan validasi sumber daya, hingga tahap pilot project dan target operasi komersial dalam beberapa tahun ke depan.

Dia menjelaskan, pengembangan CCUS di Indonesia dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi sumber daya, dilanjutkan dengan proyek percontohan, hingga menuju tahap komersial.

"Kami optimistis implementasi ini dapat berjalan sesuai rencana dengan dukungan seluruh pihak,” jelas Dwi.

Dalam laporan United States Energy Association (USEA) bertajuk Indonesia’s CCUS Strategy: Geopolitical Play integrated within Climate Policy, struktur industri Indonesia menjadikan CCUS sangat relevan, terutama karena sektor-sektor yang sulit ditekan emisinya seperti minyak dan gas, semen, serta baja, masih bergantung pada proses bersuhu tinggi dan intensif karbon.

Secara kolektif, industri-industri tersebut menyumbang sekitar 38% dari total ekspor Indonesia, sehingga meningkatkan risiko ekonomi apabila dilakukan strategi penghentian bertahap yang terlalu agresif.

Sektor minyak dan gas tercatat menyumbang US$55,53 miliar atau 21% dari total ekspor, sementara besi dan baja berkontribusi sebesar US$25,8 miliar atau 9,7% dari ekspor. Adapun industri semen sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri, dengan volume hampir 65 juta ton per tahun.

Hal ini tercermin dalam profil emisi Indonesia, di mana sektor energi diproyeksikan menghasilkan 551 juta ton CO2 pada 2030, sementara proses industri menambah 100 juta ton CO2, dengan industri semen menyumbang sekitar 7% hingga 8% dari total emisi CO2 nasional. Industri-industri tersebut diperkirakan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

"Karena itu, CCUS menawarkan jalur yang realistis untuk mendekarbonisasi sektor-sektor tersebut tanpa harus mengurangi peran industrinya," jelas laporan tersebut, dikutip Minggu (3/5/2026).

Laporan USEA juga menambahkan, CCUS bukan hanya sekadar instrumen lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga strategi industri dan perdagangan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional sembari berupaya mencapai target iklim jangka panjang.

Di sisi lain, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan potensi tersebut belum tentu akan terkonversi menjadi investasi yang nyata. Menurutnya, tantangan utama pengembangan CCUS Indonesia bukan pada kesiapan teknologi, melainkan terkait keekonomian atau kelayakan bisnis yang belum optimal.

Dia memaparkan, biaya penangkapan dan penyimpanan karbon masih relatif tinggi, sementara harga karbon di dalam negeri belum mampu memberikan insentif ekonomi yang memadai bagi pelaku usaha.

“Dalam kondisi seperti ini, secara unit ekonomi proyek carbon capture storage (CCS) ataupun CCUS yang berdiri sendiri masih sulit untuk layak secara komersial,” ujarnya.

Sementara itu, permintaan domestik terhadap layanan CCUS juga belum terbentuk secara signifikan. Emiten besar di dalam negeri masih berfokus menekan biaya operasional di tengah tekanan ekonomi, sehingga belum memiliki dorongan kuat untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Dari sisi regulasi, Yusuf menilai pemerintah telah menyiapkan kerangka dasar yang cukup progresif, termasuk aturan terkait penyimpanan karbon domestik dan peluang kerja sama lintas negara.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan ketidakpastian, terutama terkait insentif fiskal dan nonfiskal yang belum dirinci secara konkret.

Menurut Yusuf, ketidakjelasan mengenai bentuk insentif, mekanisme pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam eksekusi menjadi risiko besar bagi investor yang harus menyusun model bisnis jangka panjang.

“Bagi investor yang harus menyusun model keuangan jangka panjang, ketidakjelasan ini menjadi risiko yang besar,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keuangan HSBC memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mencapai level 7.500 pada 2026. Prospek jangka panjang pasar saham Indonesia yang dinilai tetap menarik meski diwarnai tantangan jangka pendek.

HSBC juga menyoroti sejumlah sentimen penggerak pasar saham, seperti arus keluar investor asing, fluktuasi nilai tukar rupiah dengan dolar AS, hingga perhatian MSCI terkait transparansi pasar modal.

Chief Asia Equity Strategist HSBC Global Investment Research Herald van der Linde mengatakan target IHSG 7.500 merupakan proyeksi tahunan perseroan, bukan berbasis kuartalan. Menurutnya, posisi IHSG saat ini sudah mendekati level tersebut.

“Untuk akhir tahun ini, kami menargetkan IHSG di 7.500. Saat ini, posisinya sudah sangat dekat dengan level tersebut,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat (24/4/2026), IHSG ditutup melemah 3,06% ke level 7.152,85. Sebanyak 90 saham menguat, 642 saham melemah, dan 82 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa menyusut menjadi Rp12.805 triliun.

Dia menjelaskan, dalam jangka pendek, pasar saham Indonesia masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari ketidakpastian global hingga dinamika harga energi. Namun, secara fundamental, prospek jangka panjang tetap positif.

Selain faktor global, isu terkait MSCI juga menjadi perhatian investor, khususnya setelah keputusan penundaan rebalancing saham Indonesia. Herald mengindikasikan bahwa kepastian dari proses MSCI menjadi salah satu faktor penting dalam menarik arus modal asing, terutama investasi portofolio (foreign portfolio investment/FPI).

“Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, kejelasan dari sisi MSCI menjadi krusial karena berpengaruh terhadap alokasi dana investor global,” jelasnya.

Dia menambahkan, aliran dana asing umumnya terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, dan konsumer. Saham-saham tersebut cenderung menjadi sumber utama arus keluar (outflow) ketika terjadi peningkatan persepsi risiko global.

Meski sektor tersebut tergolong defensif dari sisi bisnis, arus keluar dana (outflow) tetap berpotensi terjadi ketika sentimen pasar memburuk.

Di sisi lain, sektor energi, khususnya minyak dan utilitas, dinilai lebih diuntungkan dalam kondisi volatilitas global saat ini. Kenaikan harga minyak memberikan dorongan bagi kinerja emiten di sektor tersebut.

Secara regional, dia juga menyoroti bahwa volatilitas pasar tidak merata. Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan pasar lain seperti Korea Selatan, lantaran posisi investor asing yang sebelumnya sudah melakukan pengurangan eksposur.

Sementara itu, Managing Director sekaligus Chief India Economist and ASEAN Economist HSBC Global Investment Research Pranjul Bhandari menambahkan, stabilitas pasar keuangan Indonesia turut dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama arus modal asing dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan global.

Ke depan, tantangan utama bagi Indonesia adalah menarik arus modal, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (FDI), guna menjaga keseimbangan eksternal. Meski demikian, defisit transaksi berjalan Indonesia masih relatif rendah dan dinilai tetap terkendali.

Dalam jangka panjang, HSBC memandang pasar saham Indonesia memiliki peluang berkembang lebih besar, termasuk dari sisi likuiditas dan diversifikasi sektor. Peningkatan jumlah perusahaan tercatat atau IPO juga dinilai dapat memperkuat daya tarik pasar modal domestik bagi investor global.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah merampungkan kunjungannya ke Jepang dan Korea Selatan. Hasil dari kunjungan tersebut, Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari kedua negara sebesar Rp575 triliun.

Prabowo telah menjalankan kunjungan resmi ke Jepang dengan bertemu Kaisar Jepang Naruhito serta Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dari Senin (30/3/2026) hingga Selasa (31/3/2026). Kemudian, Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan bertemu dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung pada Rabu (1/4/2026).

Prabowo telah kembali ke Indonesia. Pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (1/4/2026) sekitar pukul 23.55 WIB.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.

Teddy menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar US$23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai US$10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa dengan Jepang, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait investasi dengan nilai US$23,63 miliar.

Sejumlah sektor disasar antara lain energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama untuk proyek Masela, industri dan hilirisasi, keuangan, hingga investasi kelembagaan melalui JETRO dan Kadin.

Adapun, dengan Korea Selatan terdapat 10 MoU yang ditandatangani dengan nilai komitmen investasi US$10,26 miliar. Kerja sama investasi itu menyasar sektor energi dan green transition, tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik baja, baterai, hingga transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, investasi juga menyasar sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu, properti dan infrastruktur termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).

Terdapat pula kerjasama bisnis dan asosiasi antara Kadin serta KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis. Lalu, investasi juga terkait dengan pasok baterai, serta investasi manufaktur teknologi. Investasi perusahaan Korea Selatan seperti POSCO pun dilanjutkan.

Kemudian, terdapat pula tawaran dari Lotte Chemical yang mengundang Danantara untuk masuk sebagai investor.

"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor," kata Airlangga usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' pada Rabu (1/4/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga menjelaskan bahwa di tengah gejolak geopolitik yang panas, minat investasi dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia masih tinggi. Menurutnya, Jepang merupakan investor nomor 5 terbesar di Indonesia. Lalu, Korea Selatan menempati urutan 7 sebagai investor terbesar.

"Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya," ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa tahap implementasi akan menjadi kunci keberhasilan dari kesepakatan kerja sama Indonesia dengan Jepang senilai US$22,6 miliar. Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, pada Senin (30/3/2026).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa kerja sama ini tidak hanya besar dari sisi nilai, tetapi juga dari sisi kualitas sektor yang disentuh mulai dari energi, industri, hingga teknologi dan pembiayaan. Jepang juga disebutnya sebagai salah satu mitra ekonomi utama Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US$30 miliar per tahun.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang secara konsisten berada di jajaran enam besar sumber foreign direct investment [FDI] di Indonesia, dengan investasi yang kuat di sektor energi, otomotif, manufaktur, dan elektronik,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Dia kemudian memperkirakan dampak yang diharapkan dari kesepakatan ini akan cukup luas. Dari sektor energi, kerja sama ini berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong transisi ke energi alternatif melalui proyek-proyek seperti gas, panas bumi, maupun pemanfaatan teknologi rendah karbon.

Lebih lanjut, masuknya investasi Jepang pada industri manufaktur bernilai tambah tinggi dinilai dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas serta transfer teknologi, tak terkecuali pengembangan ekosistem teknologi seperti semikonduktor.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, kerja sama di sektor keuangan juga dinilai dapat memperdalam ekosistem investasi domestik dan inklusi keuangan.

“Namun demikian, kami juga melihat bahwa kunci dari keberhasilan kesepakatan ini ada pada tahap implementasi, karena sebagian besar masih dalam bentuk MoU business-to-business, maka langkah ke depan yang sangat penting adalah memastikan proyek-proyek ini dapat direalisasikan dengan baik,” terang Shinta.

Menurut Shinta, dunia usaha menggarisbawahi pentingnya percepatan perizinan, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta koordinasi lintas institusi yang dapat diupayakan pemerintah. Adanya efek pengganda bagi industri dalam negeri juga patut dipastikan dari kerja sama ini.

Mengenai krisis energi global saat ini, Apindo menyebut kerja sama Indonesia–Jepang dapat menjadi langkah strategis, mengingat banyak negara terdorong untuk memperkuat kemitraan jangka panjang dalam memastikan pasokan energi yang stabil, sekaligus bertransisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Shinta memandang kolaborasi Indonesia–Jepang yang mencakup energi fosil sebagai jembatan maupun energi baru terbarukan dapat memberikan keseimbangan yang penting antara ketahanan energi dan agenda transisi energi.

“Ke depan, dunia usaha berharap agar momentum ini dapat terus dijaga, tidak hanya dalam bentuk komitmen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam proyek nyata yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, Jakarta — Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini, Senin (2/3/2026) diperkirakan bergerak fluktuatif seiring meningkatnya risiko geopolitik global akibat pecahnya perang antara Iran Vs AS-Israel. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi memproyeksikan IHSG akan mengalami konsolidasi.

"IHSG pekan ini berpotensi bergerak volatile dengan kecenderungan konsolidasi dengan support di 8.031 dan resistance di 8.437," ujar Imam dikutip dari Antara.

Menurut Imam, eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) meningkatkan premi risiko global, terutama seiring berkembangnya situasi di sekitar Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Ketidakpastian tersebut dinilai berpotensi mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan harga komoditas energi.

"Ketidakpastian ini berpotensi mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan harga komoditas energi, yang biasanya memicu rotasi dana ke aset safe haven dan menekan arus modal ke emerging markets, termasuk Indonesia," ujar Imam.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak dan batu bara justru dapat menjadi penopang sektor energi dan pertambangan domestik, terutama apabila harga komoditas bertahan tinggi. Indonesia sebagai eksportir batu bara dan sejumlah komoditas energi dinilai berpotensi diuntungkan dari sisi peningkatan harga jual rata-rata serta perbaikan margin emiten terkait.

"Dalam kondisi global yang tidak pasti, saham berbasis komoditas sering kali menjadi proxy lindung nilai terhadap risiko geopolitik dan inflasi global," ujar Imam.

Namun, Imam mengingatkan, eskalasi konflik yang memicu lonjakan harga energi secara tajam dan berkepanjangan berisiko meningkatkan inflasi global dan tekanan nilai tukar rupiah. Kenaikan harga minyak yang signifikan juga berpotensi memperbesar tekanan pada neraca transaksi berjalan melalui peningkatan nilai impor migas, sekaligus meningkatkan volatilitas rupiah.

"Jika rupiah melemah dan imbal hasil obligasi global naik maka volatilitas IHSG bisa meningkat karena investor asing cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko," ujar Iman.

Dengan demikian, arah pergerakan IHSG dalam jangka pendek sangat bergantung pada apakah kenaikan harga energi bersifat terkendali dan suportif bagi emiten komoditas, atau justru berubah menjadi guncangan inflasi yang menekan stabilitas makro.

Tekanan global tersebut, lanjut Imam, juga dipengaruhi kebijakan perdagangan AS yang berubah-ubah, serta peringatan lembaga pemeringkat terkait tekanan fiskal Indonesia.

"Kombinasi isu ini menciptakan kondisi kehati-hatian di pasar keuangan global hingga pasar domestik," ujar Imam.

Secara ekonomi global, eskalasi di Timur Tengah berpotensi berdampak signifikan melalui Selat Hormuz yang menjadi rute transit sekitar 20–25 persen pasokan minyak mentah dan LNG dunia setiap hari. Gangguan terhadap jalur ini berisiko mengguncang pasar energi global, memicu lonjakan harga minyak, mengganggu rantai pasok, serta meningkatkan biaya asuransi pengiriman.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia terpantau belum menyetor dokumen rencana aksi iklim terbaru Second Nationally Determined Contributions atau Second NDC menjelang digelarnya konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025. Para negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) diharapkan dapat melaporkan dokumen ini sebelum pertemuan akbar tahunan tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengaku optimistis bahwa Second NDC Indonesia dapat segera rampung dan disampaikan ke register UNFCCC sebelum pelaksanaan COP30.

“Sebenarnya draft-nya sudah ada, saya masih optimistis [segera disetor], kan masih beberapa minggu lagi,” ujar Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya pada Selasa (14/10/2025).

Sebagai konteks, NDC merupakan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan memuat detail rencana suatu negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Perjanjian Paris alias Paris Agreement.

Tri mengklaim target iklim Indonesia dalam draf pembaruan aksi iklim ini jauh lebih ambisius. Terlebih, Second NDC ini merupakan bentuk penguatan dari Enhanced NDC yang telah Indonesia setor ke UNFCCC pada September 2022.

“Second NDC ini penguatan dari Enhanced NDC sesuai dengan Paris Agreement dan mencakup sektor energi, kehutanan, dan lahan [forestry andother land use/FOLU], industri, dan sebagainya. Ini pendekatannya whole of economy,” jelas Tri.

Target penurunan emisi karbon Indonesia dengan usaha sendiri tercatat meningkat dari 29% menjadi sekitar 32% dalam skema business as usual (BAU) dalam Second NDC. Sementara itu, target bersyarat yang melibatkan bantuan internasional dinaikkan dari 41% menjadi sekitar 43%.

Lebih lanjut, Tri mengatakan penguatan komitmen Indonesia dalam Second NDC juga didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Dia pun menekankan bahwa pemerintah harus tetap realistis dalam menyusun target iklim.

“Pemerintah Indonesia harus realistis juga, kami tidak bisa terlalu ambisius-ambisius, tetapi pertumbuhan dalam negeri [malah] tidak tercapai,” katanya.

Tri melanjutkan bahwa komitmen perubahan iklim juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat demi mengakhiri masalah sistemik, seperti kemiskinan. Hal ini diwujudkan dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan menjalankan dialog sosial.