Jakarta (ANTARA) - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) memberikan sejumlah rekomendasi agar implementasi Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS) tidak mengganggu keberlanjutan industri pers, serta Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights.

Anggota KTP2JB Sasmito dalam policy brief bertajuk Dampak Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pers di Jakarta, Senin menyampaikan, pihaknya bersama komunitas pers menilai sejumlah ketentuan dalam Agreement on Reciprocal Trade/ART berpotensi memengaruhi ruang kebijakan pemerintah dalam mengatur platform digital dan menjaga keberlanjutan industri pers.

“Ketentuan yang merugikan pers di ART harus dihapus," kata dia.

Pihaknya menyoroti sejumlah pasal yang dinilai berpotensi berdampak terhadap kebijakan nasional. Salah satunya Pasal 3.1 ART yang mengatur Indonesia tidak dapat mengenakan pajak layanan digital atau kebijakan fiskal serupa yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Ketentuan ini dinilai dapat mempersempit ruang pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal untuk mengoreksi ketimpangan di pasar digital.

Selain itu, Pasal 3.2 ART yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi perdagangan digital dan transfer data lintas batas dinilai berpotensi menimbulkan tantangan terhadap implementasi regulasi perlindungan data pribadi di dalam negeri.

KTP2JB juga menaruh perhatian pada ketentuan dalam Annex III Pasal 3.3 yang menyatakan Indonesia harus menahan diri dari mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi memengaruhi upaya memperkuat posisi tawar perusahaan pers terhadap platform digital yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama implementasi Perpres Publisher Rights.

Selain itu, Annex III Pasal 2.26 (h)(i) yang berkaitan dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta serta Annex III Pasal 2.28 mengenai peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan pada sektor publishing dan broadcasting juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam proses negosiasi maupun implementasi ART.

Sebagai langkah mitigasi, KTP2JB merekomendasikan pemerintah memastikan ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara dalam mengatur sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.

Pihaknya juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan ART yang berpotensi memengaruhi kebijakan industri pers.

KTP2JB juga meminta agar pemerintah memastikan keberlanjutan dari implementasi Perpres Publisher Rights.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo menyampaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada dasarnya mengharuskan pemerintah memastikan bahwa data pribadi warga Indonesia yang dipindahkan ke luar negeri tetap memperoleh tingkat pelindungan yang memadai.

"Karena itu, kewajiban untuk mempermudah arus data lintas batas dapat dipandang berbeda dengan pendekatan yang selama ini dianut Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Jufri Alkatiri menegaskan pentingnya keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Rights sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pers nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Pengeluaran global untuk senjata nuklir tahun lalu naik ke rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD119 miliar. Ada 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Kesembilan negara ini memiliki total lebih dari 12.000 senjata nuklir.

"Sembilan negara bersenjata nuklir di dunia menghabiskan tambahan USD16,8 miliar untuk persenjataan mereka pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir (ICAN) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada hari Selasa.

9 Negara yang Memiliki Anggaran Terbesar Mengembangkan Bom Nuklir

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat menghabiskan sekitar USD69,2 miliar, meningkat USSD12,6 miliar, dan lebih banyak daripada gabungan semua kekuatan nuklir lainnya, kata ICAN. AS memiliki 5.042 bom nuklir.

2. China

China adalah negara dengan pengeluaran terbesar kedua, dengan perkiraan USD13,5 miliar.

3. Inggris

Inggris dengan USD12,6 miliar dengan 225 bom nuklir.

4. Rusia

Rusia dengan USD9,5 miliar. Moskow memiliki 5.420.

5. Prancis

Prancis dengan USD7,7 miliar dengan 370 bom nuklir.

6 hingga 9

India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara menghabiskan dana mulai dari USD656 juta (oleh Pyongyang) hingga USD2,8 miliar (oleh New Delhi). Kemudian, masing-masing negara seperti India (180), Pakistan (170), Israel (90), dan Korea Utara (60).

ICAN mengatakan negara-negara bersenjata nuklir menghabiskan total USD471 miliar selama lima tahun terakhir, dan semuanya berencana untuk mempertahankan persenjataan mereka selama beberapa dekade lagi.

“Pengeluaran yang sangat besar ini terjadi pada saat negara-negara secara signifikan mengurangi investasi mereka di bidang sumber daya bersama global,” kata ICAN dalam ringkasan yang menyertai laporan tersebut.

“Baik itu mengingkari perjanjian adaptasi perubahan iklim atau gagal membayar bagian yang adil untuk mencegah bencana perang melalui diplomasi multilateral, pengeluaran yang sangat besar untuk senjata nuklir ini menunjukkan kemauan untuk meneliti, mengembangkan, membiayai, dan membangun alat untuk memusnahkan umat manusia alih-alih menyelamatkannya.”

Laporan ini muncul hanya sehari setelah Stockholm International Peace Research Institute memperingatkan bahwa negara-negara nuklir "mengesampingkan" dan "meninggalkan" komitmen perlucutan senjata nuklir demi modernisasi dan peningkatan persenjataan mereka.

Diperkirakan sembilan negara bersenjata nuklir tersebut memiliki lebih dari 12.000 hulu ledak, dengan sebagian besar dimiliki oleh AS dan Rusia.

Pada tahun 2017, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi perjanjian global pertama yang mengikat secara hukum yang melarang senjata nuklir.

Sembilan puluh sembilan negara telah menandatangani, meratifikasi, atau bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, yang melarang negara-negara untuk mengembangkan, menguji, atau memperoleh senjata pemusnah massal.

Tidak ada negara dengan senjata nuklir yang telah menandatangani perjanjian tersebut.

Mulai awal tahun 1990-an, AS dan Rusia menandatangani serangkaian perjanjian untuk membatasi ukuran persenjataan mereka, tetapi perjanjian terakhir, New START, berakhir pada bulan Februari tanpa adanya perjanjian pengganti.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi guna mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian dagang internasional yang telah berlaku.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan strategi ini menjadi upaya pemerintah untuk memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, serta menjaga momentum positif kinerja perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, berbagai perjanjian perdagangan yang telah disepakati Indonesia merupakan instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor dan diversifikasi pasar.

"Kita patut optimistis karena kinerja perdagangan Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat," ujar Wakil Menteri Perdagangan saat membuka "Rapat Pembahasan Utilisasi Perjanjian Dagang" di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pada 2025, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 41,05 miliar dolar AS.

Tren positif tersebut berlanjut pada periode Januari-April 2026 dengan surplus mencapai 5,64 miliar dolar AS dan pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 6,28 persen secara tahunan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 25 perjanjian perdagangan internasional, yang mencakup lebih dari 35 negara mitra di berbagai kawasan dunia.

Negara-negara mitra tersebut merepresentasikan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global dan lebih dari separuh populasi dunia.

Pada 2025, hampir 68 persen ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara mitra perjanjian dagang.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan, capaian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dagang telah menjadi fondasi penting dalam memperkuat akses pasar bagi produk Indonesia.

"Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan fasilitas yang tersedia dalam perjanjian dagang menjadi agenda strategis yang perlu terus didorong bersama," sebutnya.

Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan perjanjian dagang terlihat pada implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).

Sejak mulai berlaku pada September 2023, hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan perkembangan yang positif.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang sebelumnya mengalami defisit berbalik mencatat surplus hingga 1,62 miliar dolar AS bagi RI pada 2025.

Untuk mendorong semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas perjanjian dagang, Kementerian Perdagangan terus memperkuat berbagai program pendampingan dan fasilitasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui diseminasi informasi berbasis potensi ekspor daerah, penyelenggaraan coaching clinic bagi eksportir, serta pengembangan sistem elektronik surat keterangan asal (e-SKA) yang semakin mempermudah proses administrasi perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan juga mengajak Kadin Indonesia untuk memperluas kolaborasi melalui penyelenggaraan berbagai forum interaktif yang dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM dan eksportir baru, dapat memanfaatkan peluang yang telah dibuka melalui berbagai perjanjian dagang. Pemerintah siap memberikan pendampingan yang lebih intensif agar manfaat perjanjian dagang dapat dirasakan secara nyata oleh dunia usaha dan masyarakat," tegasnya.

Kementerian Perdagangan meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kunci dalam meningkatkan pemanfaatan perjanjian dagang, memperluas pasar ekspor nontradisional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Kadin dan para pelaku usaha, Wamendag Roro pun optimistis perjanjian dagang yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekspor nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Federasi Rusia menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik di Kazan, Rusia. Penandatanganan pada Selasa (12/5/2026) itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah RI dan Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov mewakili Pemerintah Federasi Rusia.

Agreed Minutes itu adalah dokumen bersama yang memuat perkembangan atas pelaksanaan kerja sama bilateral, kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB, serta arah tindak lanjut kerja sama di berbagai sektor prioritas. Dokumen tersebut menjadi acuan penting untuk memastikan kesinambungan implementasi hasil-hasil pembahasan kedua negara secara lebih terarah dan konkret.

Substansi Agreed Minutes mencakup penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, energi terbarukan, pertanian dan perikanan, industri, transportasi dan konstruksi, pendidikan tinggi dan sains, kesehatan, pariwisata, budaya, pengembangan digital dan media massa, olahraga, geologi, dan pemanfaatan sumber daya mineral, serta pengelolaan sampah padat perkotaan.

Airlangga menjelaskan, penandatanganan Agreed Minutes SKB ke-14 Indonesia – Rusia mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat dan menindaklanjuti kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas, sejalan dengan arahan Pemimpin kedua negara dalam mendorong penguatan hubungan bilatral antara Indonesia dan Rusia.

“Dokumen ini menjadi acuan penting bagi kedua negara dalam melanjutkan dan memperkuat implementasi kerja sama pada berbagai sektor prioritas serta memetakan berbagai potensi yang selama ini belum dikembangkan dengan baik,” ujar Airlangga.

Indonesia dan Rusia melalui penandatanganan ini menegaskan kembali komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan bilateral yang saling menguntungkan kedua negara, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional di masing-masing negara.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Duta Besar RI Moskow Jose Antonio Morato Tavares, dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

JAKARTA - Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mencerminkan prinsip timbal balik yang menjadi dasar utama dalam kerja sama perdagangan internasional. Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb bertajuk “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo mengungkapkan analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) yang disusun peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyebut bahwa ART justru menunjukkan pola hubungan yang tidak seimbang.

Indonesia dinilai memikul lebih banyak kewajiban, sementara komitmen dari pihak Amerika Serikat relatif terbatas. Salah satu temuan utama adalah tidak adanya kewajiban setara bagi AS dalam sejumlah klausul penting.

Sebaliknya, Indonesia diharuskan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari harmonisasi regulasi hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, Indonesia diwajibkan memfasilitasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

“Di antaranya adalah dorongan bagi perusahaan dalam negeri untuk membeli produk asal AS serta membuka peluang investasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja di Amerika,” ujar Rimawan.

Kajian tersebut menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip reciprocity dalam perdagangan, di mana kedua pihak seharusnya memperoleh manfaat dan kewajiban yang relatif seimbang. ART juga memuat ketentuan yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan standar dan regulasi AS.

Sementara itu, tidak terdapat kewajiban serupa bagi AS untuk menyesuaikan diri terhadap aturan di Indonesia. “Tidak ada reciprocal, kewajiban hanya bagi Indonesia terhadap USA, namun tidak ada kewajiban sebaliknya,” ujarnya.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam klausul pengamanan. Disebutkan bahwa AS memiliki lebih banyak instrumen perlindungan, termasuk hak untuk menerapkan tarif tambahan atau menghentikan perjanjian, sementara Indonesia tidak memiliki perlindungan yang setara.

Dampak dari tidak adanya hubungan timbal balik ini dinilai cukup luas. Selain berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, kondisi tersebut juga dapat mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.

“Di sisi lain, pelaku usaha domestik, terutama UMKM, diperkirakan menghadapi tekanan ganda. Mereka harus bersaing dengan produk impor sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mengacu pada standar luar negeri,” ujarnya.

Kajian itu juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, perjanjian ini lebih menyerupai hubungan satu arah, di mana Indonesia berperan sebagai pihak yang menyesuaikan diri terhadap kepentingan mitra dagang.

JAKARTA - Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai memiliki sejumlah risiko, terutama terkait kedaulatan ekonomi dan kebijakan nasional. Sebuah kajian akademik dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyoroti potensi dampak besar dari perjanjian yang diteken pada Februari 2026 itu.

Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb dengan tema “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/5/2026). Hadir ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo sebagai narasumber diskusi.

Dalam pemaparan bertajuk Regulatory Impact Assessment ART Indonesia–USA, Rimawan yang mewakili tim peneliti menyimpulkan bahwa struktur perjanjian tersebut bersifat asimetris. “Indonesia ini menanggung lebih banyak kewajiban, sementara manfaat ekonomi lebih dominan mengalir ke pihak Amerika Serikat,” kata Rimawan membuka diskusinya.

Dalam kajian FEB UGM disebutkan bahwa ART mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari tarif, standar produk, hingga regulasi investasi. Di sisi lain, tidak ditemukan kewajiban setara yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat.

Selain itu, ART dinilai berpotensi membuat Indonesia harus mengadopsi sejumlah kebijakan dan standar dari AS, termasuk dalam sektor perdagangan, teknologi, dan rantai pasok. “Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang kebijakan domestik,” katanya.

Selain itu, terdapat pula klausul yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi pembelian produk Amerika oleh perusahaan dalam negeri. Kajian tersebut menilai ketentuan ini berpotensi menciptakan inefisiensi dalam perekonomian nasional.

“Kami telah mempelajari, kami memutuskan untuk melakukan analisis dampak. Tapi itu sudah terlambat, kami tahu belakangan setelah diumumkan. Sama saat kita ikut BOP,” kata Rimawan.

“Tapi biaya menolak ART lebih murah ketimbang kita menerima ART,” sambungnya.

Dari sisi regulasi, implementasi ART disebut membutuhkan perubahan besar. Sedikitnya 117 regulasi di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis, diperkirakan perlu disesuaikan atau direvisi.

Kemudian, dampak lain yang disorot adalah potensi tekanan terhadap sektor usaha domestik, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masuknya produk impor dari AS dalam jumlah besar dinilai dapat meningkatkan persaingan yang tidak seimbang.

Dalam konteks hubungan internasional, ART juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di kancah global. Kajian tersebut menyebut adanya kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti kebijakan perdagangan AS terhadap negara ketiga, yang dapat memicu risiko retaliasi dari mitra dagang lain.

Kendati demikian, kajian tersebut juga menilai bahwa ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat—yang kerap menjadi alasan percepatan kesepakatan—tidak sepenuhnya kredibel, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan penetapan tarif.

Secara keseluruhan, tim peneliti menilai ART berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek hukum dan geopolitik Indonesia. Kajian tersebut merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan penelaahan mendalam sebelum mengambil keputusan terkait implementasi perjanjian tersebut pada 19 Mei 2026, mengingat implikasinya yang strategis bagi kepentingan nasional.

Di satu sisi kita membuka akses pasar, kita melakukan perundingan perdagangannya, tetapi ini juga harus dimaksimalkan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan perluasan pasar internasional merupakan salah satu fondasi penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika dan tantangan geopolitik global saat ini.

“Agar kemudian kita bisa betul-betul memastikan bahwa di tengah kondisi geopolitik seperti ini, kita tetap mempersiapkan sebuah fondasi untuk dapat dipergunakan oleh para pelaku usaha,” kata Wamendag Roro di sela FLEI Business Show 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, produk-produk dan talenta dalam negeri harus berdaya saing tinggi agar dapat Indonesia mampu bertahan dan target perluasan akses pasar global dapat tercapai di tengah berbagai tantangan saat ini.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu mengarahkan kami yang ada di dalam kabinetnya untuk bagaimana caranya kita bisa resilien. Kita harus tetap bisa menjadi negara yang berdaya saing, dan harus menjadi negara yang bisa mengoptimalkan hubungan baik kita dengan negara-negara lain,” ujar Roro.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengupayakan perluasan pasar melalui berbagai perjanjian dagang internasional.

Adapun beberapa contoh perjanjian dagang tersebut antara lain Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA), Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA), hingga Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Lalu kemudian kemarin IJEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang) juga upgrading, kita sedang upayakan juga,” kata Wamendag.

Selain memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat dan membidik pasar nontradisional, Roro mengatakan kolaborasi Kemendag dengan para pengusaha di dalam negeri juga menjadi penting agar perjanjian dagang yang terjalin dapat dimanfaatkan bersama.

“Di satu sisi kita membuka akses pasar, kita melakukan perundingan perdagangannya, tetapi ini juga harus dimaksimalkan, digunakan oleh para pelaku usaha,” kata Wamendag Roro.

“Karena keberhasilan dari beberapa perjanjian dagang yang sudah kita dorong, itu muaranya juga adalah bagaimana B-to-B (business to business) conversation yang terjadi,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

karena sudah perjanjian ratifikasinya itu enggak harus keliling (parlemen Uni Eropa) sebenarnya. Kita yakin itu akan bisa mulai berlaku di awal 2027

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Pemerintah optimistis proses ratifikasi bisa diselesaikan tepat waktu sehingga perjanjian tersebut bisa segera diimplementasikan.

“Tadi pertanyaan teman-teman industri ini selesai enggak (IEU-CEPA) setahun? Kita yakin itu (rampung), karena udah perjanjian ratifikasinya itu enggak harus keliling (parlemen Uni Eropa) sebenarnya. Kita yakin itu akan bisa mulai berlaku di awal 2027,” kata Susiwijono dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis.

Sebagai informasi, saat ini kedua perjanjian IEU-CEPA tengah memasuki tahap ratifikasi. Di Indonesia, dokumen perjanjian harus mendapatkan persetujuan DPR, sementara di Uni Eropa memerlukan persetujuan Parlemen Eropa.

Proses di Uni Eropa juga mencakup penerjemahan dokumen ke dalam 24 bahasa resmi, namun Susiwijono menilai hal tersebut hanya bersifat teknis.

“Mereka kan sepakat ratifikasi cukup di parlemen EU. Memang harus di translate ke 24 bahasa. Tapi itu kan hanya teknis saja,” tutur dia.

Susiwijono memandang implementasi IEU-CEPA bakal membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

Di sisi lain, negara-negara kompetitor juga disebut telah bersiap menghadapi dampak dari IEU-CEPA, sehingga Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara optimal.

Susiwijono berharap implementasi IEU-CEPA nantinya dapat meningkatkan optimisme pelaku industri, khususnya sektor manufaktur, agar berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bayangin kalau itu (IEU-CEPA) berlaku, itu membuka akses market kita yang luar biasa. Kita jadi sangat kompetitif. Sebaliknya, itu kan bagi negara-negara kompetitor kita, mereka pasti udah ancang-ancang," terang Sesmenko.

Adapun perundingan IEU-CEPA sendiri telah berlangsung hampir satu dekade. Negosiasi resmi dimulai pada September 2016 di Brussels, Belgia dan telah melalui 19 putaran perundingan hingga mencapai kesepakatan substansial di Bali pada September 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar global dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara strategis.

“Beberapa hal yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan adalah untuk mengamankan pasar-pasar internasional tersebut melalui berbagai perjanjian dagang. Hal ini juga bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh para pelaku usaha kita, tentunya,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Rabu.

Adapun beberapa contoh perjanjian dagang tersebut antara lain Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA).

Kemudian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Dengan kita mengamankan pasar di Uni Eropa, kita mengamankan pasar di Latin Amerika, kita mengamankan pasar di Eurasia termasuk negara seperti Rusia, belum lagi di internal ASEAN, sehingga banyak sekali potensi pasar yang kemudian bisa kita maksimalkan,” ujar Roro.

Selain memperluas akses pasar produk-produk lokal ke panggung global, Wamendag mengatakan pemerintah juga mengamankan pasar dalam negeri, khususnya di tengah kondisi geopolitik yang cukup menantang saat ini.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo (Subianto) adalah negara Indonesia harus survive, negara Indonesia harus tetap berdaya, dan pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap jalan, harus tetap meningkat dengan berjalannya waktu,” kata dia.

Lebih jauh, Roro juga mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia. Ia menggarisbawahi sebanyak 64,5 persen dari penggerak UMKM di dalam negeri merupakan perempuan.

“Ini suatu hal yang saya rasa penting untuk kita ketahui bersama, penting untuk kita sadari bahwa ternyata perempuan mempunyai peran yang sangat amat andil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar dia.

Maka dari itu, Wamendag juga mendorong pelaku UMKM perempuan untuk lebih berdaya saing dan bisnisnya naik kelas melalui pemanfaatan platform perdagangan digital dan berbagai program dukungan dari pemerintah.

“Oleh karena itu, sangat butuh pendampingan, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan teman-teman di sini yang saya yakin sudah menggunakan mode ataupun gadget untuk pemasaran produk. Ini knowledge ini yang harus kita tingkatkan,” kata Roro.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Bussiness Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu, untuk Integrated Business Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Masmindo Dwi Area untuk pembangunan instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan pembangunan instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto, menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material, ujar Ari dalam Focus Group Discussion Powering The Future of Green Mining di Jakarta, Rabu (15/4/2026). 

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat."Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ucapnya.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca-umur tambang," tuturnya.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati, mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," katanya.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi, menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah, ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," ujarnya.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB), sebagai pengguna layanan PLN untuk _green mining_. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara, Adi Supriyatna, menyampaikan bahwa elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik," ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga hak-hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai keberadaan serikat pekerja merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja yang dijamin negara dapat terpenuhi melalui hubungan industrial yang sehat dan dialog yang konstruktif.

“Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara terpenuhi melalui dialog yang kondusif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Menaker menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi harus berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif.

Artinya, pekerja dan perusahaan perlu memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing,” kata Yassierli.

Pria yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada level harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen.

Padahal, lanjut dia, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dan perusahaan pun ia nilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG, iNews.id – bank bjb kembali memperkuat sinergi strategis dengan Mabes TNI melalui penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama layanan keuangan yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (9/4/2026). Langkah ini menegaskan kesinambungan kolaborasi yang telah terjalin sekaligus menunjukkan komitmen kedua pihak dalam membangun hubungan yang berkelanjutan.

Perpanjangan perjanjian menjadi momentum penting untuk menjaga keberlanjutan layanan perbankan yang selama ini berjalan baik di lingkungan Mabes TNI. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat Mabes TNI, di antaranya Kepala Pusat Keuangan TNI Laksamana Muda TNI Imam Subarkah, Wakil Kepala Pusat Keuangan Brigjen TNI Heri Hermawan serta para pejabat utama Pusat Keuangan TNI.

Dari bank bjb hadir Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, Pemimpin Divisi Institutional Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional 2 Mohammad Mufti, serta Pemimpin Kantor Cabang Khusus Jakarta Bernard Aditya Respati.

Kolaborasi antara bank bjb dan Mabes TNI telah dimulai sejak 2022 dan terus berkembang. Melalui perpanjangan ini, kedua pihak sepakat melanjutkan sekaligus memperluas ruang lingkup layanan. Kolaborasi tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup berbagai layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial personel Mabes TNI secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca Juga

bank bjb Luncurkan Program BSPS 2026 bersama Kementerian PKP dan Pemprov Jabar

Salah satu bentuk layanan adalah penyediaan fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi personel aktif guna mendukung berbagai kebutuhan finansial dengan skema kompetitif dan fleksibel. Selain itu, bank bjb juga menyediakan Kredit Persiapan Purna Bhakti (KPPB) bagi personel yang akan memasuki masa purna tugas, sehingga membantu kesiapan finansial menjelang pensiun.

Untuk mendukung kebutuhan hunian, tersedia pula layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi personel yang memiliki usaha sampingan atau ingin mengembangkan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi.

Di sisi simpanan, layanan mencakup penyediaan rekening giro dan tabungan yang mendukung aktivitas transaksi keuangan sehari-hari dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas digital banking. Selain itu, tersedia program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai solusi perencanaan keuangan jangka panjang untuk membantu personel mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin.

Perjanjian terbaru juga mencakup perluasan layanan melalui keterlibatan entitas anak perusahaan bank bjb guna menghadirkan layanan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Selain itu, cakupan penerima manfaat diperluas hingga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan TNI, sehingga akses layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak pihak. Dalam implementasinya, kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penyaluran kredit di lingkungan Mabes TNI seiring besarnya jumlah personel yang dapat dijangkau.

Sinergi yang terjalin diharapkan memberikan manfaat yang saling menguatkan bagi kedua belah pihak. bank bjb berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan yang adaptif dan relevan, sehingga melalui perpanjangan kerja sama dengan Mabes TNI manfaat yang dihasilkan dapat semakin luas bagi masyarakat.

Editor: Rizqa Leony Putri