REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026). IESR menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi impor solar, tetapi tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, setiap kebijakan memiliki manfaat sekaligus konsekuensi yang perlu dihitung secara menyeluruh. Menurut dia, percepatan penerapan B50 dilakukan ketika Indonesia menghadapi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari lalu yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu impor minyak.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” kata Fabby, Rabu (1/7/2026).

Menurut IESR, perluasan mandatori biodiesel memiliki konsekuensi lintas sektor. Peningkatan kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan B50 berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, meningkatkan tekanan inflasi, serta berdampak pada kesejahteraan petani kecil.

Selain itu, peningkatan permintaan CPO juga dinilai perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola lahan.

IESR menilai dasar ekonomi penerapan B50 juga perlu dihitung kembali karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Harga minyak dunia mulai menurun, risiko gangguan impor berkurang, diversifikasi sumber impor terus dilakukan, serta produksi solar dari kilang dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan, mulai meningkat.

Di sisi lain, harga CPO masih berada pada level tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin lebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban biaya kebijakan tersebut serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memperluas penerapan mandatori biodiesel.

IESR menilai elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi.

Berdasarkan pemodelan IESR, adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, jumlah kendaraan listrik diperkirakan mencapai sekitar 66 juta mobil dan 143 juta sepeda motor pada 2060, dengan potensi penurunan emisi hingga 210 juta ton karbon dioksida.

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi umum dari 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 101 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Sebaliknya, analisis IESR menunjukkan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Estimasi tersebut juga belum memperhitungkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan.

IESR menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan biodiesel saja belum cukup untuk mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi.

Menurut IESR, pemerintah perlu memastikan kebijakan biodiesel tidak mengalihkan fokus dari agenda transisi energi yang lebih menyeluruh. Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan percepatan kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya.

IESR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko penerapan B50 agar kebijakan energi tetap selaras dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” tegas Fabby.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli. Sebab, penerapan B50 berpotensi membuat biaya energi justru membengkak, memicu perebutan bahan baku minyak sawit, hingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu meninjau dampak penerapan B50 secara lebih menyeluruh, bukan hanya pengurangan impor solar. "Tapi juga dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," kata Fabby, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, dasar ekonomi kebijakan B50 perlu dievaluasi karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Kebijakan ini awalnya disiapkan sebagai respons terhadap masalah pasokan dan lonjakan harga energi akibat penutupan Selat Hormuz.

Namun sekarang, risiko gangguan pasokan minyak dinilai sudah turun, begitu juga dengan harganya. Indonesia juga mulai meningkatkan produksi solar di dalam negeri, termasuk dengan menambah kapasitas Kilang Balikpapan.

Sebaliknya, harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada di level tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50, terutama apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban subsidi maupun kompensasi yang dibutuhkan, sekaligus menyiapkan strategi mitigasi sebelum program B50 diperluas.

Lembaga tersebut juga mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, memicu inflasi, hingga memengaruhi kesejahteraan petani kecil.

"Peningkatan permintaan bahan baku juga perlu diantisipasi agar tidak mendorong tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola," ujar Fabby.

IESR: Elektrifikasi Lebih Efektif dari B50

IESR menilai kebijakan pencampuran biodiesel seperti B50 masih dapat diterima sebagai strategi transisi jangka pendek untuk menekan impor solar. Namun, menurut Fabby, kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi dalam jangka panjang.

"Dibandingkan penerapan B50, elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi," kata Fabby.

Berdasarkan pemodelan IESR, elektrifikasi transportasi mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, menekan emisi, serta memperkuat ketahanan energi nasional, terutama apabila diiringi peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan.

Adopsi kendaraan listrik berbasis baterai disebut berpotensi memangkas emisi hingga 46 juta ton CO2 pada 2060. Angka pemangkasan emisi bisa mencapai 210 juta ton CO2 bila dibarengi dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Estimasi ini dengan skenario 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik pada 2060.

Sedangkan peningkatan penggunaan transportasi umum dari sekitar 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diperkirakan dapat memangkas emisi hingga 101 juta ton CO2 pada tahun yang sama.

Di sisi lain, penerapan biodiesel hingga B60 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton CO2 pada 2060. Namun, Fabby menegaskan angka tersebut belum memasukkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan sehingga manfaat penurunan emisinya diperkirakan tidak sebesar yang terlihat.

Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan B50 tidak mengalihkan fokus pemerintah dari agenda dekarbonisasi transportasi yang lebih mendasar: percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, peningkatan bauran energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur pengisian daya yang lebih merata.

"Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih kuat," kata dia.

Pemerintah Tetap Jalankan B50

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli meski harga minyak dunia telah menurun. Menurut dia, Indonesia perlu memaksimalkan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar.

"Ini sudah menjadi kebijakan negara. Ini kita sedang mode bertahan (survival mode), supaya tidak bergantung pada pasokan global untuk memenuhi kebutuhan BBM, khususnya solar," kata Bahlil pada April lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah akan menerapkan masa transisi selama tiga bulan sejak B50 mulai diberlakukan.

Masa transisi berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok B40 yang masih beredar. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh titik distribusi dan badan usaha diwajibkan menyalurkan BBM jenis B50.

Anjloknya harga minyak dunia usai sinyal perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pelemahan harga minyak berpotensi menekan harga Mean of Platts Singapore (MOPS) gasoline yang menjadi salah satu acuan penetapan harga BBM.

"Dengan adanya penurunan harga minyak, maka sangat mungkin harga MOPS gasoline untuk bulan Juni turun sehingga penyesuaian harga di awal bulan depan bisa membuat harga BBM non-subsidi turun juga," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai meredanya konflik di Timur Tengah menjadi kabar baik bagi pasar energi global karena berpotensi menekan harga minyak yang sebelumnya melonjak akibat perang.

"Ini good news. Mudah-mudahan bisa segera tercapai perdamaian. Pasti terjadi penurunan harga. Memang sudah terjadi penurunan harga minyak," ujar Yayan.

Ia memperkirakan harga minyak belum akan kembali ke level sebelum perang dalam waktu dekat. Namun, harga diprediksi bergerak di kisaran US$80-US$90 per barel hingga akhir musim panas dan berada pada rentang US$75-US$85 per barel saat memasuki awal musim dingin.

"Harga normal seperti sebelum perang diprediksi tidak akan cepat, tetapi akan ada di US$90-US$80 per barrel sampai akhir musim panas. Awal musim dingin juga akan ada di US$75-US$85 per barrel. Jadi kemungkinan akan normal mudah-mudahan tahun depan," katanya.

Yayan juga menilai Indonesia masih akan melanjutkan kontrak impor minyak dari Timur Tengah karena proses pemulihan produksi di kawasan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu.

"Saya kira Indonesia akan tetap melanjutkan kontrak, karena minyak Timur Tengah juga masa recovery-nya tidak secepat itu. Kemungkinan tahun depan," ujarnya.

Harga minyak dunia sebelumnya merosot ke level terendah sejak Maret pada perdagangan Senin (15/6) setelah AS dan Iran mengisyaratkan tercapainya kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun US$3,58 atau 4,1 persen menjadi US$83,75 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melemah US$4,01 atau 4,72 persen ke level US$80,87 per barel.

Penurunan harga minyak terjadi setelah Presiden AS Donald Trump dan pejabat Iran menyampaikan sinyal positif terkait perundingan damai yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur yang selama ini menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia.

Mataram (ANTARA) - Kajian lembaga pemikir nirlaba Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi energi terbarukan yang bersumber dari tenaga surya sebanyak 8,64 gigawatt.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan potensi sebesar itu mampu menopang kebutuhan listrik berbasis energi bersih hingga 100 persen bagi Pulau Sumbawa.

"Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 gigawatt energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat itu sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Kamis.

Fabby mengatakan pihaknya telah menerbitkan kajian bertajuk Pulau Berbasis 100 Persen Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik.

Hasil kajian tersebut menunjukkan Pulau Sumbawa memiliki total potensi energi terbarukan sebanyak 10,21 gigawatt dengan 8,64 gigawatt di antaranya atau setara 84,53 persen adalah tenaga surya.

Menurut dia, potensi itu menjadi modal penting bagi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun strategi transisi energi dan mewujudkan target emisi nol bersih pada 2050 mendatang.

Fabby menilai pengalaman menyusun peta jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 yang dilakukan IESR dapat menjadi referensi bagi Nusa Tenggara Barat dalam merancang kebijakan serupa.

"Kami dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif emisi nol bersih juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif dukungan lembaga pemikir nirlaba tersebut dalam penyusunan peta jalan Emisi Nol Bersih 2050.

Ia menyatakan Nusa Tenggara Barat membutuhkan arah pembangunan yang terukur agar proses transisi energi bisa berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"NTB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja energi terbarukan, baik di dalam negeri maupun pasar internasional," kata Iqbal.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga kajian energi, menilai bahwa keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW (gigawatt) tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur dan dapat direplikasi.

"Pada periode awal, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat," ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut Fabby Tumiwa menguraikan tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi (konversi pembangkit diesel ke sumber energi bersih).

Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata,” kata Fabby Tumiwa menegaskan dalam diskusi "Indonesia kejar PLTS 100 GW" di Jakarta, Jumat (29/5).

Fabby meyakini bahwa program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, menurut Fabby proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal. Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.

Adapun Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.

"Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor," katanya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada Jumat (8/5), telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan PLTS hingga 100 GW sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan pemerintah fokus menyiapkan fondasi regulasi hingga rantai pasok dalam dua tahun pertama demi mengejar target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam lima tahun.

CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan pihaknya diminta membantu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun strategi implementasi program tersebut agar terintegrasi dengan program pemerintah yang sudah berjalan.

"Kami diminta bantuan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memikirkan strategi implementasinya gimana," ujar Fabby dalam Diskusi Indonesia Kejar Target PLTS 100 GW di Hotel Double Tree, Jumat (29/5).

Menurut dia, sejak September tahun lalu, IESR mulai menyusun kajian dan berkonsultasi dengan berbagai kementerian serta lembaga yang terlibat dalam program ini, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Perindustrian.

Fabby mengatakan tantangan utama target PLTS 100 GW bukan pada kemampuan teknis Indonesia, melainkan kesiapan faktor pendukung (enabling factors).

"Kesimpulan saya, constraint-nya itu bukan pada kita nggak mampu," katanya.

Ia menjelaskan pembangunan PLTS skala besar tidak bisa dilakukan secara instan tanpa perencanaan matang. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu menentukan lokasi pembangunan, kebutuhan listrik desa, hingga model bisnis yang akan digunakan.

"Jadi kami coba menyusun yang namanya roadmap-nya. Tentunya kalau kita mau membangun 100 gigawatt itu enggak bisa kayak kita membangun Candi Prambanan. Sehari semalam jadi pake bantuan jin," jelasnya.

IESR pun mengusulkan dua tahun pertama difokuskan pada fase persiapan sebelum pembangunan masif dilakukan. Persiapan itu mencakup regulasi, kelembagaan, rantai pasok, standar kinerja, hingga model bisnis.

"Kunci keberhasilannya untuk bisa deliver dalam waktu 5 tahun, itu adalah di fase perencanaan, persiapan," kata Fabby.

Selain itu, IESR juga mengusulkan pendekatan modular dan plug and play agar pembangunan PLTS bisa dilakukan lebih cepat. Fabby mencontohkan sistem baterai dan infrastruktur pendukung dapat dibuat dalam bentuk kontainer siap pakai.

"Jadi misalnya gini, 1 MW itu baterainya udah disiapin. Bisa dihitung kebutuhan misalnya baterainya per 2 MWh gitu. Kita buat dengan struktur container gitu ya, yang sudah plug and play," terangnya.

Fabby juga menilai program dieselisasi atau penggantian pembangkit diesel PLN menjadi PLTS bisa menjadi langkah awal percepatan proyek tersebut. Menurut dia, program itu sebenarnya sudah berjalan sejak 2022, namun realisasinya masih tertahan.

"Sudah dilelang. Tapi sejak hasil lelangnya 2023, sampai sekarang nggak ditetapkan pemenangnya karena masih mahal," imbuhnya.

Ia kemudian mencontohkan Vietnam dan India yang dinilai berhasil mempercepat pengembangan energi surya karena dukungan regulasi dan pembangunan industri dalam negeri.

Menurutnya, target besar transisi energi hanya bisa tercapai apabila pemerintah serius membenahi faktor pendukung dan mempercepat pengambilan keputusan.

"Indonesia tuh kalau masalahnya nih, mimpi doang. Enablingfactor-nya enggak diurusin yang bener. Kita kelamaan diskusi, regulasi, undang-undang, peraturan," ujarnya.

IDXChannel - Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bakal mengembangkan proyek 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Merespons rencana besar tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

“Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Fabby menambahkan, IESR telah mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Dan ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut dia, ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.

Fabby menambahkan, terkait program dedieselisasi, hal ini menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Mengutip data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Terkait akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) di daerah, ujar Fabby, skema ini bisa dikelola oleh lembaga yang sedang dikembangkan oleh pemerintah yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nantinya bisa sebagai pemilik aset PLTS dan BESS.

“Model ini, bisa memberikan pendapatan lebih besar dalam jangka panjang, tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan dan modal yang lebih kuat,” ujar Fabby.

Menurut Fabby, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mencakup penyedia layanan energi atau Energy as a Service (EaaS), terutama untuk desa off-grid dengan kebutuhan listrik produktif yang tinggi.

Hanya saja, ujar dia, tidak ada satu model bisnis yang bisa diterapkan untuk seluruh desa karena kondisi setiap desa (KDKMP dan BUMDes) berbeda-beda.

Sekadar diketahui, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035. Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

(Yanto Kusdiantono)

Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun ke depan.

Pembangunan PLTS itu akan dipadukan dengan program konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara di Jakarta, Kamis mengatakan, visi tersebut menunjukkan komitmen politik pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,” kata Raditya.

Menurut dia, target pembangunan PLTS dalam skala besar dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Meski demikian, IESR mengingatkan bahwa pencapaian target tersebut dalam waktu tiga tahun memerlukan perencanaan dan implementasi yang matang agar berjalan berkelanjutan.

Sebab, secara teknis dan linimasa, target capaian dalam tiga tahun menjadi tantangan yang besar.

“Oleh karena itu, kami memberikan catatan penting pada aspek rasionalitas tahapan implementasi agar visi besar ini dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem dan kesiapan industri serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten,” ujarnya.

IESR juga menilai kejelasan institusi yang akan memimpin implementasi program menjadi faktor penting agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan efektif.

Dia juga menyoroti pentingnya kepastian institusi apa saja yang akan diberi mandat memimpin implementasi visi tersebut.

“Kejelasan mandat kelembagaan menjadi krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan,” kata Raditya.

Di sektor transportasi, IESR mendukung langkah elektrifikasi kendaraan pribadi sebagai salah satu jalur penting transisi energi nasional.

Program konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik dinilai dapat menjadi alternatif untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah ada sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Kemudian, soal program konversi kendaraan listrik, IESR mencatat masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar program konversi kendaraan dapat berjalan optimal.

Salah satunya ialah biaya konversi yang saat ini masih relatif mahal, bahkan dalam beberapa kasus lebih tinggi dibandingkan membeli kendaraan listrik baru.

Komponen biaya terbesar berasal dari baterai serta conversion kit yang meliputi motor listrik dan inverter.

Selain itu, ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia juga dinilai masih perlu diperkuat. Jumlah bengkel konversi masih terbatas, sementara sejumlah komponen utama masih bergantung pada impor.

“Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian. Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” ujar Raditya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan beberapa rencana dan usulan untuk kemandirian energi saat berpidato di sidang paripurna DPR. Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai adanya celah-celah masalah dalam rencana tersebut.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit alias biodiesel, dan tengah mengkaji bensin dari minyak kelapa sawit. Ini untuk merespons krisis energi di Timur Tengah.

“Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara (gasifikasi batu bara), kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah dari limbah dan batang jagung,” kata Prabowo di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/5).

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menjelaskan rencana dan usulan ini memuat risiko ke anggaran negara dan ketahanan pangan. “Usulan Presiden berpotensi menambah biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis (energi) serupa saat ini terjadi lagi di masa depan,” kata melalui keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Deon memahami bahwa maksud pemerintah adalah diversifikasi sumber energi. Tujuannya, untuk mencapai kemandirian energi agar tak melulu bergantung pada komoditas energi fosil yang rentan terpengaruh oleh pasar global.

Problemnya, alternatif yang Presiden sebutkan yaitu sawit lebih mahal dibandingkan energi fosil. Di samping itu, sawit dan batu bara juga tergolong komoditas yang rentan terpengaruh gejolak pasar global. Tak jauh berbeda dengan bahan bakar minyak. Maka itu, alternatif-alternatif ini berisiko membebani anggaran negara.

Usulan pemanfaatan limbah pertanian untuk bahan bakar juga dinilai berisiko. Sebab, bisa menyebabkan benturan target kemandirian energi dan swasembada pangan.

“Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak, yang merupakan kebutuhan penting bagi petani dan masyarakat secara umum,” ucap Deon.

Lantas, apa rekomendasinya? Deon mendorong agar pemerintah fokus pada upaya yang secara sistematis dapat meningkatkan bauran energi terbarukan. Plus, mendorong efisiensi energi melalui elektrifikasi baik pada sektor transportasi maupun kebutuhan industri dan rumah tangga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali rencana pemerintah membangun 100 Gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam tiga tahun ke depan. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut rencana ini sebagai tantangan yang sangat besar.

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), Prabowo menyebut pembangunan PLTS 100 GW merupakan bagian dari strategi pemerintah agar Indonesia lolos dari krisis energi. Prabowo mengatakan, pembangunan PLTS itu akan dipadukan dengan konversi motor dan mobil konvensional menjadi kendaraan listrik.

Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara mengatakan, pihaknya menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam hal transisi energi, khususnya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Visi membangun 100 GW PLTS juga dinilai sebagai sinyal positif komitmen politik.

Namun, rencana ini harus dibarengi dengan kepastian kelembagaan. Menurut Raditya, perlu ada kejelasan institusi mana yang diberi mandat untuk memimpin implementasi visi tersebut.

“Ini krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan di lapangan,” kata Raditya, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (20/5).

Menurut dia, visi tersebut harus dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem, kesiapan industri, dan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni.

Biaya Konversi Kendaraan Konvensional Jadi Kendaraan Listrik Masih Mahal

Elektrifikasi kendaraan seperti yang diungkap pemerintah menjadi upaya transisi energi yang perlu didorong. Namun, Raditya menilai ada dua hal yang perlu dipertimbangkan: biaya konversi dan kematangan ekosistem.

Saat ini, total biaya konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik masih terhitung mahal. Nilainya bahkan bisa diadu dengan pembelian kendaraan listrik baru.

“Komponen biaya terbesar terdapat pada baterai serta conversion kit, yang mencakup motor listrik dan inverter, dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi,” ujar dia.

Ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia juga belum terbentuk maksimal. Jumlah bengkel konversi masih terbatas, ditambah berbagai komponen utamanya masih harus impor. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat salah satu tujuan elektrifikasi kendaraan adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM),” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah mempercepat kemandirian energi lewat pengembangan bahan bakar berbasis kelapa sawit hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar dinilai masih menyimpan tantangan keekonomian dan kesiapan industri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pemerintah tengah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah juga mengkaji produksi bensin dari crude palm oil (CPO) serta pengembangan energi dari batu bara melalui teknologi gasifikasi dan bahan bakar sintetis.

“IESR menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi,” kata Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, melalui keterangannya, Rabu (20/5/2026).

“Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,” lanjutnya.

Meski demikian, IESR menilai target pembangunan PLTS 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi teknis maupun linimasa implementasi.

Karena itu, IESR memberikan catatan terkait rasionalitas tahapan implementasi agar target besar tersebut dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem, kesiapan industri, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Selain pengembangan PLTS, pemerintah juga berencana mempercepat produksi solar berbasis minyak kelapa sawit dan mengkaji produksi bensin dari crude palm oil (CPO).

Pemerintah turut menyiapkan pengembangan energi dari batu bara melalui teknologi gasifikasi dan produksi bahan bakar sintetis. Bahkan, limbah pertanian juga disebut akan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang murah dan mudah diakses masyarakat.

Sebagai penghubung dari strategi diversifikasi energi tersebut, IESR menilai pengurangan bauran energi fosil tetap menjadi langkah penting untuk mencapai kemandirian energi nasional.

BBM Sawit Dinilai Berpotensi Tambah Beban Energi

Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil akibat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil yang harganya sangat volatil.

“Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global,” ujar Deon.

“Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan,” lanjutnya.

IESR menilai usulan pemanfaatan bahan bakar berbasis kelapa sawit maupun batu bara berpotensi menambah biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan.

Menurut IESR, berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi.

Selain itu, kelapa sawit dan batu bara juga dinilai tetap terpapar risiko pasar yang serupa dengan bahan bakar minyak.

IESR juga mengingatkan adanya potensi benturan antara target kemandirian energi dan agenda swasembada pangan.

Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dinilai dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak yang dibutuhkan masyarakat dan petani.

IESR pun mendorong pemerintah memfokuskan langkah pada peningkatan bauran energi terbarukan dan efisiensi energi melalui elektrifikasi sektor transportasi, industri, hingga rumah tangga.

Konversi Kendaraan Listrik Masih Mahal

Di sektor transportasi, IESR menilai elektrifikasi kendaraan pribadi memang menjadi salah satu jalur transisi energi yang perlu didorong.

Konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik juga disebut dapat menjadi pendekatan untuk memanfaatkan aset kendaraan yang sudah ada.

Meski demikian, IESR mencatat terdapat sejumlah tantangan yang masih harus diperhatikan dalam implementasinya.

“Pertama, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru,” kata Raditya.

Ia menjelaskan, komponen biaya terbesar berada pada baterai serta conversion kit yang mencakup motor listrik dan inverter, dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi.

Selain faktor biaya, IESR juga menilai ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia masih belum terbentuk secara memadai.

Jumlah bengkel konversi dinilai masih terbatas, sementara berbagai komponen utama yang dibutuhkan masih harus diimpor.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena salah satu tujuan elektrifikasi kendaraan ialah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

“Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian,” ujar Raditya.

“Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengenaan pajak daerah terhadap kendaraan listrik menuai kritik karena dinilai berpotensi menghambat percepatan transisi energi nasional. Kebijakan tersebut dianggap muncul saat pasar kendaraan listrik di Indonesia belum mencapai tahap matang.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah pemerintah memasukkan kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah terlalu prematur dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu.

Polemik muncul setelah aturan tersebut kembali memasukkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Padahal, naskah akademik sebelumnya merekomendasikan pembebasan pajak hingga pasar mencapai tipping point sekitar 25 persen dari total penjualan kendaraan.

Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat berkurangnya transfer dana pusat memang mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru. Namun, menurutnya, pengenaan pajak kendaraan listrik saat ini justru kontraproduktif terhadap target pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi.

“Kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan daerah, tunggulah sampai populasi kendaraan listrik tumbuh dulu. Saat ekosistemnya sudah kuat dan harga bukan lagi hambatan, baru pajak bisa dipertimbangkan,” kata Dion dalam media briefing di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Data IESR menunjukkan adopsi kendaraan listrik masih timpang antarwilayah. Sekitar 60 persen populasi kendaraan listrik terkonsentrasi di Jabodetabek. Di Jakarta jumlah kendaraan listrik mencapai sekitar 150.000 unit, sementara di wilayah lain pertumbuhannya masih sangat terbatas.

Dion mencontohkan Banten yang memiliki sekitar satu juta kendaraan bermotor, tetapi hanya sekitar 1.600 unit mobil listrik. Menurutnya, potensi tambahan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik saat ini belum signifikan.

“Jika dikenakan pajak sekarang, tambahan pendapatan daerahnya pun tidak signifikan, namun dampaknya justru merusak minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbasis fosil,” ujarnya.

Sebagai alternatif, IESR mengusulkan skema pembagian manfaat dari penghematan subsidi bahan bakar minyak. Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, setiap unit kendaraan listrik dapat menghemat subsidi BBM hingga puluhan juta rupiah, sehingga sebagian nilai penghematan itu dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai insentif pengganti pajak.

“Daerah harus diberikan insentif untuk mendukung adopsi, misalnya melalui kemudahan perizinan infrastruktur pengisian daya. Jadi, daerah mendapatkan bagi hasil dari penghematan subsidi negara, bukan dengan membebani konsumen di saat ekosistem belum siap,” kata Dion.

IESR mengingatkan inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah berpotensi menghambat upaya penurunan emisi serta pengurangan ketergantungan terhadap subsidi energi fosil.

Dion meminta pemerintah melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh sebelum kebijakan pajak kendaraan listrik diterapkan secara efektif.