Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meyakini insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang akan diterapkan, efektif dalam mendorong pertumbuhan pasar otomotif, sekaligus mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Menurut Esther dihubungi di Jakarta, Selasa, insentif EV yang direncanakan digulirkan pada Juli dapat diukur efektivitas dari penerapan skema stimulus EV di periode sebelumnya, dengan indikator utama peningkatan penjualan domestik dan pertumbuhan pasar kendaraan listrik.

“Insentif seperti pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah/PPN DTP dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM terbukti sangat efektif memicu lonjakan permintaan. Pasar kendaraan listrik sempat mencatatkan pertumbuhan masif hingga 152 persen pada periode stimulus berjalan,” ujarnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I tahun 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, populasi bus listrik hingga April 2026 telah mencapai 798 unit, sedangkan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat mampu mempercepat transisi masyarakat menuju penggunaan kendaraan listrik sekaligus memperkuat pasar otomotif berbasis teknologi hijau.

Selain mendukung pertumbuhan pasar, adopsi kendaraan listrik juga memberikan dampak positif terhadap upaya pengurangan emisi karbon, khususnya di wilayah perkotaan. Penggunaan EV dinilai berkontribusi dalam menciptakan kualitas udara yang lebih baik di sejumlah daerah operasional.

Meski demikian, Esther mengingatkan bahwa manfaat lingkungan dari kendaraan listrik akan semakin optimal apabila didukung oleh sumber energi yang lebih bersih untuk kebutuhan pengisian daya kendaraan.

“Adopsi EV baru memberikan dampak positif pada penurunan emisi karbon di area perkotaan, termasuk wilayah operasional seperti Semarang. Namun, efektivitas ini masih sangat bergantung pada sumber energi pembangkit listrik yang menyuplai pengisian daya (charging),” katanya.

Di sisi lain menurutnya, pemerintah juga perlu memacu pelaku industri EV untuk mencapai standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen dan mengurangi impor, agar manfaat ekonomi dari pertumbuhan pasar kendaraan listrik dapat lebih banyak dinikmati oleh industri manufaktur nasional.

Ke depan, menurut dia, penguatan rantai pasok domestik dan peningkatan kandungan lokal dinilai akan menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan dari perkembangan industri EV dapat dirasakan secara lebih luas.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, Pemerintah menyatakan menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (22/6).

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Persaingan pasar ponsel di Indonesia kembali memanas. Data terbaru Counterpoint Research untuk kuartal III-2025 menunjukkan Samsung menempati takhta sebagai raja HP di tanah air.

Vendor asal Korea Selatan itu mencatat lonjakan pengiriman, tumbuh 30% secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Laju pertumbuhan tersebut mendongkrak pangsa pasar Samsung dari 17% pada Q3 2024 menjadi 20% pada Q3 2025, sekaligus menempatkannya di posisi nomor satu.

Selain Samsung, Infinix menjadi bintang pada laporan kali ini. Merek yang digemari segmen entry-level tersebut mencatat pertumbuhan pengiriman 45% YoY, mendorong pangsa pasar dari 9% menjadi 12%.

Di sisi lain, Xiaomi mencatat pertumbuhan pengiriman 5% YoY, namun pangsa pasarnya justru turun dari 19% menjadi 17%.

Sementara Oppo hanya membukukan pertumbuhan minimal, yaitu 1% YoY, dengan pangsa pasar turun dari 18% menjadi 16%.
Vivo bahkan mengalami tekanan lebih besar. Pengiriman mereka anjlok -6% YoY, membuat pangsa pasar menyusut dari 17% ke 14%.

Counterpoint mencatat, pasar HP Indonesia mengalami pertumbuhan kuat pada kuartal ketiga 2025.

Berdasarkan laporan terbaru, pengiriman smartphone tumbuh 12% YoY, yang didorong oleh meningkatnya minat pada perangkat entry-level, adopsi AI, dan ketersediaan model 5G yang semakin murah.

Menurut Ridwan Kusuma, Research Associate Counterpoint Research, pertumbuhan pasar tahun ini merupakan perubahan perilaku pengguna yang semakin mengandalkan perangkat cerdas untuk produktivitas dan hiburan.

"Market smartphone Indonesia tumbuh sekitar 12% pada Q3 2025. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh adopsi Gen AI, semakin banyaknya smartphone 5G yang makin terjangkau, serta meningkatnya indeks kepercayaan konsumen," ujar Ridwan, dikutip dari Detikcom, Jumat (14/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - OpenAI membuka layanan ChatGPT untuk bisa diakses gratis. Sayang kebijakan ini baru tersedia untuk pengguna di India saja.

Layanan ChatGPT Go digratiskan selama satu tahun mulai 4 November 2025 mendatang. Alasannya untuk meningkatkan adopsi di negara tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (29/10/2025).

Sebelumnya ChatGPT Go dibanderol senilai 399 rupee (Rp 75 ribu) per bulan. Ini berlaku sejak pertama kali diluncurkan bulan Agustus.

Tidak diketahui bagaimana nasib pelanggan sebelumnya ChatGPT Go setelah ada kebijakan baru ini.

Sebagai informasi, ChatGPT Go merupakan layanan dengan paket berlangganan yang lebih murah. Pengguna masih bisa mendapatkan akses ke sejumlah fitur populer milik chatbot tersebut.

Tidak semua negara memiliki layanan ini. Mengutip laman resmi OpenAI, Indonesia salah satu yang bisa mengakses ChatGPT Go, begitu juga negara lain seperti Brunei Darussalam, Brasil, Kamboja, Malaysia, Afrika Selatan, Sudan, hingga Thailand.

Layanan gratis sebenarnya bukan hal yang aneh. Sebab sejumlah perusahaan juga telah melakukan kebijakan serupa untuk produk AI.

Misalnya Perplexity telah menawarkan akses gratis untuk pengguna India. Kebijakan ini hasil kerja sama dengan operator seluler Bharti Airtel.

Sama seperti ChatGPT, layanan gratis untuk paket premium pada paket premium berlaku selama setahun.

Begitu juga dengan Gemini AI Pro. Google menggratiskan akses produknya untuk pelajar pada periode yang sama.

Sementara itu, Reuters mencatat langkah OpenAI dilakukan saat India memiliki usulan aturan baru terkait pengaturan AI. Perusahaan dan media sosial harus punya label yang jelas soal konten AI, sebagai cara mengatasi penyebaran deepfake dan misinformasi.

AI akan bekerja dengan baik apabila kita melakukannya dengan benar, karena ada risiko terutama ketika kita beralih ke AI fisik. Kita perlu mengambil pendekatan yang seimbang, dalam arti perlu ada inovasi, tetapi juga perlu ada tata kelola

Jakarta (ANTARA) - Ketua Profesor dan Dekan Universitas Tsinghua, China, Zhang Ya Qin menilai tata kelola dan inovasi perlu berjalan beriringan dan seimbang dalam adopsi akal imitasi (AI) oleh perusahaan atau sektor industri.

“AI akan bekerja dengan baik apabila kita melakukannya dengan benar, karena ada risiko terutama ketika kita beralih ke AI fisik. Kita perlu mengambil pendekatan yang seimbang, dalam arti perlu ada inovasi, tetapi juga perlu ada tata kelola,” kata Zhang dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu.

Adapun AI fisik memungkinkan sistem otonom seperti robot dan mobil tanpa pengemudi, di mana AI memiliki kemungkinan/kemampuan untuk memahami dan melakukan tindakan kompleks di dunia nyata atau fisik.

Menurut Zhang, saat ini China telah mengambil “pendekatan yang rasional” terhadap adopsi AI ke dalam berbagai aspek dan industri. Negeri Tirai Bambu telah mewajibkan identifikasi wajib untuk semua konten yang dihasilkan oleh AI.

Peraturan yang dikeluarkan bersama oleh Badan Administrasi Ruang Siber China, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Kementerian Keamanan Publik China, dan Badan Administrasi Radio dan Televisi Nasional China ini bertujuan untuk mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab dan melindungi kepentingan publik.

“Tiongkok adalah negara pertama yang benar-benar melakukan hal ini (penerbitan aturan terkait konten AI), mulai 1 September tahun ini. Anda diwajibkan untuk menempatkan identifikasi (konten) di sana,” ujar Zhang.

Ia menilai, regulasi dan tata kelola seperti ini penting agar publik memahami risiko dan memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab, sembari terus beradaptasi dengan perkembangan yang terus bergerak cepat.

“Kita semua sepakat bahwa kita membutuhkan banyak inovasi, tetapi di saat yang sama, kita harus memahami risikonya terhadap tingkat tata kelola yang tepat,” kata Zhang.

Selain tata kelola, Zhang menilai pengembangan dan adopsi AI yang cukup cepat dan masif di China juga dipengaruhi oleh upaya investasi dan efisiensi elemen penunjang teknologi tersebut, seperti listrik yang berperan penting dalam Graphic Processing Unit (GPU).

Tak hanya itu, Zhang mengatakan bahwa pada saat yang sama, Tiongkok juga bergerak sangat cepat dalam inisiatif AI Plus, yang merinci pendekatan sistematis untuk memperkuat infrastruktur pendukung AI dan mempercepat integrasi teknologi AI ke dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial.

“AI Plus (diharapkan dapat menerapkan) AI untuk berbagai industri, mengonversi aplikasi, baik itu komputasi, robotika, AI untuk perusahaan, pendidikan, medis, dan farmasi,” ungkap Zhang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025