JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat kenaikan komentar spam judi online sebesar 128 persen. Di balik lonjakan itu ada sistem bot otomatis yang dirancang untuk menyerang kolom komentar secara masif dan simultan di berbagai platform.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap temuannya setelah audiensi dengan Meta Indonesia di Kantor Komdigi, belum lama ini.

"Dari beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang melihat ada kenaikan sebesar 128 persen," ujar Meutya.

Cara Kerja Bot: Pantau, Deteksi, Serang

Sistem ini tidak bekerja acak. Bot memantau aktivitas media sosial secara real time—mendeteksi unggahan yang mendapat lonjakan interaksi, lalu secara otomatis mengirimkan ribuan komentar spam ke berbagai platform dalam waktu bersamaan.

"Operasi spam dilakukan menggunakan sistem yang memantau aktivitas media sosial secara real time, mendeteksi kenaikan interaksi, kemudian secara otomatis mengirim ribuan komentar spam pada berbagai platform sekaligus," jelas Meutya.

Artinya, semakin viral sebuah konten, semakin besar potensinya menjadi target serangan.

Distribusi Serangan di Lima Platform

Berdasarkan pemantauan Komdigi, komentar spam judi online menyebar ke lima platform dengan proporsi:

1.⁠ ⁠TikTok: 35 persen

2.⁠ ⁠Facebook: 28 persen

3.⁠ ⁠Instagram: 22 persen

4.⁠ ⁠YouTube: 10 persen

5, X (Twitter): 5 persen

"Modus ini menyeluruh menyasar berbagai platform. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung kepada satu platform tapi menyeluruh kepada lima platform," kata Meutya.

TikTok menjadi platform dengan paparan tertinggi—selaras dengan karakteristiknya sebagai platform berbasis algoritma engagement, yang justru membuat konten viral lebih cepat terdeteksi oleh sistem bot.

Respons: Lintas Lembaga, Gandeng Platform Digital

Komdigi kini berkoordinasi dengan empat lembaga: Kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN. Pemerintah juga menggandeng Meta Indonesia untuk membentuk tim bersama yang khusus menangani penyebaran judi online, termasuk modus komentar spam.

"Ini memerlukan lintas lembaga dan tidak hanya pihak pemerintah, tapi juga swasta—dalam hal ini platform—untuk menangani hal tersebut," pungkas Meutya.

Kolaborasi ini dijadwalkan diperluas ke platform digital lainnya.

FAQ: Komentar Spam Judi Online

Mengapa komentar spam judi online sulit dihapus?

Karena menggunakan bot yang bekerja secara real time—ribuan komentar masuk dalam hitungan detik begitu konten viral, jauh melampaui kecepatan moderasi manual.

Platform mana yang paling banyak diserang?

TikTok berada di posisi teratas dengan 35 persen, diikuti Facebook 28 persen dan Instagram 22 persen.

Apa langkah konkret Komdigi?

Koordinasi dengan Kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN, serta pembentukan tim bersama dengan Meta Indonesia yang akan diperluas ke platform lain.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Maraknya promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial selama gelaran Piala Dunia FIFA 2026 dinilai menunjukkan semakin masifnya penggunaan bot otomatis oleh jaringan pelaku. Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menilai kondisi tersebut seharusnya mendorong platform digital mengambil peran lebih besar dalam menghentikan penyebaran konten ilegal.

Menurut Alfons, platform media sosial memiliki kemampuan teknologi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, mulai dari pola komentar otomatis, koordinasi ribuan akun bot, hingga asal jaringan yang digunakan pelaku. Karena itu, langkah penanganan tidak semestinya hanya menunggu laporan dari pengguna atau pemerintah.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menekan platform media sosial agar proaktif karena mereka telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berbisnis di Indonesia. Sebagai PSE, mereka wajib mematuhi aturan hukum di Indonesia yang melarang aktivitas perjudian beserta promosinya," ujar Alfons, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, pola penyebaran promosi judi online terus berubah. Setelah pemerintah memperketat pengawasan berbagai kanal digital, termasuk melalui penerapan registrasi biometrik kartu SIM prabayar yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026, para pelaku kini memanfaatkan kolom komentar media sosial sebagai sarana promosi.

Menurut Alfons, platform sebenarnya memiliki data dan teknologi yang memadai untuk mengenali aktivitas tidak wajar, seperti ribuan akun yang mengunggah komentar serupa dalam waktu singkat atau berasal dari jaringan yang sama. Dengan kemampuan tersebut, penyebaran promosi dapat dihentikan sebelum menjangkau lebih banyak pengguna.

"Pemberantasan tidak cukup hanya menghapus konten. Jaringan pelakunya juga harus diputus," katanya.

Selain memperkuat pengawasan di platform digital, Alfons juga mendorong pemerintah menelusuri aliran dana jaringan judi online melalui pendekatan follow the money. Ia menilai koordinasi antara Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu diperkuat agar sumber pendanaan pelaku dapat diputus.

Sebelumnya, Komdigi mengungkap adanya operasi terorganisasi lintas negara yang berada di balik lonjakan spampromosi judi online di media sosial. Dalam dua pekan terakhir, jumlah temuan komentar spam meningkat sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan jaringan tersebut memanfaatkan sistem otomatis yang memantau media sosial secara real time. Begitu sebuah unggahan memperoleh interaksi tinggi atau menjadi viral, ribuan akun bot langsung membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan menuju situs judi online.

Alexander menyebut momentum Piala Dunia FIFA 2026 dimanfaatkan jaringan internasional untuk meningkatkan promosi taruhan olahraga melalui media sosial.

"Fenomena ini juga berkorelasi dengan dimulainya Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni yang dimanfaatkan pelaku untuk meningkatkan promosi taruhan olahraga," kata Alexander dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Komdigi telah berkoordinasi dengan Meta dan meminta seluruh platform digital memperkuat sistem deteksi otomatis serta pengawasan terhadap aktivitas promosi judi online.

Alexander menegaskan upaya menjaga ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan memberantas judi online membutuhkan komitmen platform digital sebagai penyelenggara layanan, disertai partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap konten mencurigakan yang ditemukan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sederet platform media sosial yang paling banyak disusupi spam komentar terkait judi online atau judol. Modus baru penyebaran konten judi online melalui kolom komentar tersebut tercatat meningkat 128% sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penyebaran spam komentar judi online paling banyak ditemukan di lima platform media sosial.

“Terutama di TikTok tercatat [kontribusi] 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, Youtube 10%, X 5%,” kata Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dari sisi distribusi sasaran, Meutya menjelaskan spam komentar judi online paling banyak menyasar akun dengan tingkatengagementtinggi. Sebanyak 52% serangan ditujukan kepada influencer daerah, disusul akun instansi pemerintah sebesar 31%, media massa 12%, serta tokoh publik dan politisi sebesar 5%.

Menurut Meutya, influencer daerah dipilih karena memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar operator judi online. Sementara itu, akun-akun resmi dinilai lebih sulit diputus aksesnya, baik oleh Komdigi maupun platform media sosial, sehingga dimanfaatkan pelaku untuk memperluas jangkauan promosi.

Komdigi juga menemukan serangan tersebut dijalankan menggunakan mesin otomatis. Berdasarkan hasil analisis, bot memantau aktivitas media sosial secarareal time, mendeteksi akun yang mengalami lonjakan interaksi, lalu secara otomatis mengirim ribuan komentar spam ke berbagai platform sekaligus.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengungkapkan terjadi lonjakan 128% komentar spam yang mempromosikan judi online di sejumlah akun media sosial pemerintah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran modus pelaku yang semakin agresif dan terstruktur.

“Hasil analisis kami menunjukkan bahwa ini bukan komentar biasa. Bot otomatis memantau akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, lalu secara cepat membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online,” ujar Alexander dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Komdigi juga menemukan pola serangan tersebut terhubung dengan jaringan afiliasi judi online, termasuk penggunaan tagar seperti #Rawitbet yang melibatkan aktor dari India dan Brasil. Mereka memanfaatkan kolom komentar akun publik sebagai media promosi karena lebih sulit dideteksi, termasuk dengan menunggangi tingginya perhatian publik terhadap Piala Dunia FIFA 2026.

Untuk menghindari sistem moderasi platform, para pelaku terus mengganti kata kunci, tagar, dan pola penyebaran spam agar lebih sulit dikenali secara otomatis. Menindaklanjuti temuan tersebut, Komdigi memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital, khususnya Meta, serta berkoordinasi dengan Kepolisian RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mempercepat penindakan terhadap jaringan judi online, termasuk pemutusan akses terhadap situs-situs yang terindikasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan promosi judi online. Kewaspadaan publik menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara ini,” tutup Alexander.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menggandeng Meta membentuk tim bersama untuk memberantas maraknya spam promosi judionlinealias judol di media sosial. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya temuan lspam promosi judol.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembentukan tim tersebut menjadi langkah penting untuk menghadapi modus baru promosi judol yang memanfaatkan jaringan bot membanjiri kolom komentar akun-akun dengan jangkauan publik tinggi.

"Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka anggota dan mengatasi perjudian online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat," kata Meutya dalam pernyataan tertulisnya usai bertemu jajaran Meta Indonesia di Jakarta, Selasa (30/6)

Komdigi mencatat, dalam dua pekan terakhir jumlah spam promosi judol melonjak sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan selama periode Januari hingga Juni 2026. Hasil analisis kementerian menunjukkan para pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk memuat kolom komentar akun pemerintah, media massa, tokoh publik, hingga influencer yang memiliki jangkauan luas.

Dari hasil pemantauan, penyebaran spam promosi judi online paling banyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook. Meutya menjelaskan, penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan pemblokiran situs maupun akun pelaku judol. Sebab, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun resmi pemerintah, media, maupun tokoh masyarakat yang justru menjadi sasaran para pelaku.

"Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada diplatform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi," kata Meutya.

Selain memperkuat langkah pencegahan, Komdigi juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum. Selain itu juga memutus aliran dana, serta mengungkap jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara itu, Head of Public Policy Meta Indonesia Berni Moestafa menyatakan siap meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah. Terlebih lagi pelaku terus mengubah cara operasi sehingga penanganannya semakin kompleks.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judionline,” ujar Berni.

Tim bersama Komdigi dan Meta nantinya akan fokus pada peningkatan moderasi sistem, percepatan deteksi akun bot, dan peningkatan efektivitas penanganan spam komentar. Selain itu, keduanya memperkuat koordinasi menghadapi perkembangan modus kejahatan digital yang terus berevolusi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan Meta Indonesia untuk memperkuat sistem moderasi menyusul lonjakan spam promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial. Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” kata Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” kata dia.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air

Tangerang (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengamankan dana korban penipuan daring sebesar Rp638,9 miliar.

"Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air," kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, di Tangerang, Banten, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa dana ratusan miliar tersebut berhasil diblokir selama periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dalam.

Dari total dana yang berhasil ditahan pengalihan transaksinya tersebut, IASC telah sukses mengembalikan dana sebesar Rp169,3 miliar ke tangan para korban.

"Kami terus memproses untuk bisa dilakukan pengembalian dana secara maksimal dan cepat kepada para korban. Kami menangani sekitar 1.300 laporan yang masuk setiap harinya," ujar Hudiyanto kegiatan Jurnalis Class Angkatan 12

Keberhasilan IASC dalam mengamankan dana hasil kejahatan ini didorong oleh penerapan sistem kolokasi yang inovatif. Sehingga, IASC berhasil mengumpulkan perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran (termasuk e-wallet) di satu tempat yang terpusat.

"Langkah ini secara signifikan mampu memangkas waktu birokrasi dalam menunda transaksi mencurigakan," katanya.

Melalui sinergi terpadu yang beroperasi selama 24 jam tersebut, IASC mencatatkan kinerja penindakan yang masif dengan rincian dana kejahatan yang diamankan (diblokir) Rp638,9 miliar dana berhasil dikembalikan ke korban Rp169,3 miliar rekening penipu yang diblokir 515.554 rekening, total laporan pengaduan yang ditangani 579.459 laporan.

Tidak sekadar reaktif dalam mengamankan dana pasca kejadian, OJK melalui IASC juga terus memperkuat langkah proaktif. OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 14 Januari 2026 untuk mengintegrasikan sistem deteksi dini (online scam).

Sinergi kuat ini menghadirkan sebuah sistem yang berorientasi penuh pada pelindungan korban. Ke depannya, masyarakat yang menjadi korban penipuan daring dapat langsung mengakses sistem IASC guna mengetahui ketersediaan dana yang berhasil diamankan dan dikembalikan, bahkan sebelum mereka menyusun laporan resmi kepada pihak kepolisian.

"Inisiatif ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Momentum Piala Dunia 2026 ternyata dimanfaatkan oleh jaringan judi online alias judol internasional untuk memperluas promosi di media sosial.

Modusnya bukan lagi melalui iklan atau unggahan biasa, melainkan dengan membanjiri kolom komentar akun yang memiliki banyak pengikut menggunakan bot otomatis.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 terjadi lonjakan hingga 128% komentar spam yang mempromosikan judol di sejumlah akun media sosial pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola penyebaran promosi judi online yang semakin terorganisasi.

“Hasil analisis kami menunjukkan bahwa ini bukan komentar biasa. Bot otomatis memantau akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, lalu secara cepat membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar dalam pernyataan tertulisnya, Senin (29/6).

Menurutnya, Kementerian Komdigi menemukan pola serangan tersebut terhubung dengan jaringan afiliasi judol. Ini termasuk penggunaan tanda pagar atau tagar seperti #Rawitbet yang melibatkan aktor dari India dan Brasil.

“Mereka memanfaatkan kolom komentar akun publik sebagai media promosi karena lebih sulit dideteksi, termasuk dengan menunggangi momentum tingginya perhatian publik terhadap Piala Dunia FIFA 2026,” ujarnya.

Untuk menghindari sistem moderasi platform, ia mengatakan para pelaku terus mengganti kata kunci, tagar, dan pola penyebaran spam. Hal ini membuat pola tersebut lebih sulit dikenali secara otomatis.

Komdigi juga berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital, khususnya Meta. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mempercepat penindakan terhadap jaringan judol, termasuk pemutusan akses terhadap situs-situs yang terindikasi.

Alexander mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan promosi judol. “Kewaspadaan publik menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara ini,” ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap maraknya komentar spam yang mempromosikan judi online di media sosial bukan terjadi secara acak, melainkan merupakan operasi terorganisasi yang melibatkan jaringan lintas negara dan memanfaatkan sistem otomatis atau bot.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan hasil analisis pemerintah menunjukkan bot secara aktif memantau akun media sosial yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Ketika sebuah unggahan mulai viral, sistem tersebut langsung membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan menuju situs judi online.

"Hasil analisis kami menunjukkan bahwa ini bukan komentar biasa. Bot otomatis memantau akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, lalu secara cepat membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online," ujar Alexander dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Komdigi juga menemukan penyebaran spam tersebut terhubung dengan jaringan afiliasi judi online, salah satunya menggunakan tagar #Rawitbet. Operasi itu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan akun-akun yang terindikasi berbasis di India dan Brasil.

Menurut Alexander, momentum Piala Dunia FIFA 2026 turut dimanfaatkan pelaku untuk meningkatkan promosi taruhan olahraga di media sosial. Untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform digital, pelaku terus mengubah kata kunci, tagar, hingga pola penyebaran komentar spam.

"Pola ini ditandai dengan komentar berulang yang menyertakan variasi kata kunci dan tagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis dari platform," ujarnya.

Alexander mengimbau masyarakat agar tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan komentar yang mempromosikan judi online. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan promosi judi online. Kewaspadaan publik menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara ini," tutupnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana bertemu dengan perwakilan Meta menyusul maraknya penyebaran komentar spam yang mempromosikan judi online di Instagram dan Facebook. Kedua platform tersebut tercatat sebagai media sosial dengan temuan komentar promosi judi online terbanyak berdasarkan hasil pemantauan pemerintah.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan pertemuan dengan Meta akan difokuskan pada penguatan pengawasan serta penanganan konten promosi judi online yang penyebarannya semakin masif.

"Menurut pantauan kami, komentar promosi judi online tersebut paling banyak tersebar di platform yang dinaungi oleh Meta, yaitu Instagram dan Facebook. Kami merencanakan akan segera bertemu perwakilan Meta untuk menindaklanjuti hal ini," kata Alexander dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Selain Meta, Komdigi juga meminta seluruh platform digital memperketat pengawasan terhadap konten yang berkaitan dengan judi online.

Alexander menjelaskan, pelaku kini menggunakan modus baru dengan membanjiri kolom komentar akun media sosial yang memiliki jangkauan tinggi menggunakan sistem otomatis atau bot. Komentar tersebut berisi promosi beserta tautan menuju situs judi online.

Menurutnya, pola tersebut sengaja dirancang untuk menghindari sistem moderasi platform. Pelaku menggunakan berbagai variasi kata kunci dan tagar sehingga komentar promosi lebih sulit dideteksi secara otomatis.

Komdigi juga menemukan operasi penyebaran spam tersebut dilakukan secara terorganisasi melalui sistem afiliasi dan melibatkan jaringan akun yang terindikasi berbasis di India dan Brasil. Dalam waktu singkat, ribuan komentar dapat disebarkan ke berbagai unggahan dengan tingkat interaksi tinggi.

Alexander menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan ruang digital seiring munculnya berbagai modus baru yang digunakan pelaku untuk mempromosikan judi online. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan komentar yang mengarah pada promosi judi online di media sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memperkuat langkah pemberantasan transaksi perjudian daring alias judi online (judol) di sektor perbankan, termasuk dengan memperketat pengawasan rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas usulan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) agar pelaku perjudian daring dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak dapat kembali membuka rekening di bank lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, upaya pemberantasan perjudian daring merupakan komitmen bersama berbagai pihak, termasuk OJK dan industri perbankan.

Menurut Dian, OJK telah memiliki landasan regulasi yang menjadi dasar bagi perbankan untuk menolak hubungan usaha maupun menutup rekening nasabah yang terbukti atau diduga menggunakan dana hasil tindak pidana, termasuk perjudian daring.

"OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM) yang merupakan penguatan dari pengaturan sebelumnya pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang hal yang sama," ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, ditulis pada Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai penolakan transaksi maupun penutupan hubungan usaha antara bank dengan nasabah.

Pada aturan itu, penyedia jasa keuangan diwajibkan menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, menolak transaksi dengan nasabah atau walk in customer (WIC), maupun menutup hubungan usaha dengan nasabah apabila memenuhi kriteria tertentu.

"Salah satu kriteria tersebut adalah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dalam hal ini termasuk transaksi perjudian daring. Implementasi dari regulasi tersebut akan terus dipantau dan ditingkatkan efektivitasnya dari waktu ke waktu," kata Dian.

OJK minta bank perkuat pengawasan transaksi

Selain mengandalkan regulasi, OJK juga meminta industri perbankan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi aktivitas perjudian daring sejak dini.

Dian mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui pelaksanaan cyber patrol terhadap rekening nasabah, penguatan parameter peringatan (alert) untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, hingga pertukaran data dan informasi mengenai modus operandi terbaru tindak pidana asal perjudian.

"OJK telah dan akan terus meminta kepada perbankan untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penanganan perjudian daring, antara lain dalam pelaksanaan cyber patrol terhadap rekening nasabah, penguatan parameter alert yang digunakan untuk mengidentifikasi perjudian daring sejak dini, melakukan pertukaran data dan informasi terkait modus operandi terkini dari tindak pidana asal perjudian melalui sistem yang dimiliki oleh regulator dan lembaga jasa keuangan, serta melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait," ujarnya.

Di samping itu, OJK juga terus mendorong perbankan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi perjudian daring.

Menurut Dian, koordinasi juga terus dilakukan dengan otoritas pengawasan lain, terutama terkait transaksi perjudian daring yang menggunakan saluran atau infrastruktur di luar kewenangan pengawasan OJK.

Hal itu dilakukan karena pelaku perjudian daring kini tidak hanya memanfaatkan rekening bank, tetapi juga menggunakan berbagai instrumen sistem pembayaran lainnya.

"Hal tersebut mempertimbangkan saat ini pelaku perjudian daring tidak hanya memanfaatkan rekening bank, tetapi juga menggunakan berbagai instrumen sistem pembayaran lainnya seperti e-wallet sebagai sarana transaksi kegiatan tersebut," kata Dian.

Tindak lanjut laporan dari Komdigi

Dalam upaya pemberantasan perjudian daring, OJK juga menerima daftar rekening yang diduga kuat menjadi penampung dana hasil perjudian dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurut Dian, daftar tersebut merupakan hasil patroli siber yang dilakukan Komdigi dan secara berkala disampaikan kepada OJK.

Menindaklanjuti data tersebut, OJK kemudian menyampaikan surat kepada bank terkait agar melakukan prosedur Customer Due Diligence (CDD) maupun Enhanced Due Diligence (EDD).

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara berkala menyampaikan kepada OJK daftar rekening yang diduga kuat menjadi penampung dana perjudian daring yang merupakan hasil temuan patroli siber. Menindaklanjuti data tersebut, OJK segera menyampaikan surat kepada bank terkait untuk melaksanakan prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD)," ujar Dian.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan rekening dalam aktivitas ilegal, bank diwajibkan segera melakukan pemblokiran rekening.

Selain itu, bank juga harus melaporkan transaksi tersebut sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan dalam aktivitas ilegal, bank diwajibkan melakukan pemblokiran rekening secara seketika dan melaporkannya sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Dian.

Lebih dari 33.000 rekening ditindak

OJK mencatat langkah penindakan terhadap rekening yang terindikasi terkait perjudian daring terus dilakukan.

Hingga saat ini, OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening maupun Enhanced Due Diligence terhadap lebih dari 33.000 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas perjudian daring.

"Sampai dengan saat ini, OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran/EDD terhadap lebih dari 33.000 rekening yang terindikasi perjudian daring, sesuai dengan permintaan dari Komdigi," ujar Dian.

Ia menambahkan, OJK akan terus memantau implementasi langkah tersebut bersama industri perbankan dan berbagai otoritas terkait.

Menurut Dian, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perjudian daring yang dinilai telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial maupun perekonomian masyarakat.

"OJK terus memantau, mencermati, dan berkolaborasi dengan industri perbankan maupun otoritas terkait lainnya mengenai hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perjudian daring dalam rangka mendukung pemberantasan perjudian daring yang telah berdampak luas terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat," terang Dian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri mengungkap peran empat Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kasus judi online (judol) jaringan Internasional yang bermarkas di perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar). Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyebut bahwa keempat tersangka itu adalah MAP, BT, DFA, dan DA.

Hal ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya ratusan WNA dalam sindikat judol itu. “Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan empat orang warga negara Indonesia,” kata Wira dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Wira mengatakan untuk tersangka MAP berperan sebagai admin keuangan yang posisinya berada di bawah seorang leader dalam jaringan itu. “Dari pendalaman, yang bersangkutan ini selain admin juga sebagai pemegang operasional, jadi memegang ATM untuk kegiatan operasional baik itu makan kemudian kegiatan sehari-hari," ujar Wira.

Selanjutnya, tersangka BT berperan membantu proses penyewaan Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk operasional perjudian online. Selanjutnya, DFA berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM yang mana hal itu diserahkan kepada tersangka MAP dan LTH, WN China yang saat ini masih buron.

“Tersangka keempat adalah inisial DA. Ini membantu menyediakan sarana keuangan judi berupa menyiapkan kartu ATM dan membantu penukaran kripto. Kemudian membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut,” papar Wira.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk, usai melakukan penggerebakan tanggal 9 Mei 2026. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 WNA ditetapkan sebagai tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand, dan 185 dari Vietnam. Kemudian, Bareskrim juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA, dan DA. Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa perputaran uang sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar), mencapai belasan triliun rupiah. Dalam kasus ini, sebanyak 287 warga negara asing (WNA) telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bareskrim Polri juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus tersebut. "Data berupa Google Sheet di mana data tersebut menggambarkan putaran alihan dana daripada hasil perjudian," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Wira menyebut, dari data statistik di salah satu platform milik tersangka, didapatkan catatan deposit mencapai Rp13,9 triliun. Dengan profit yang sudah tercatat ataupun yang didapatkan mencapai Rp1,69 triliun. "Jadi profit yang didapat itu sudah mencapai 1,69 triliun," ujar Wira.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 WNA ditetapkan sebagai tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand dan 185 dari Vietnam.

Kemudian, Bareskrim juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA, dan DA.