REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah sering memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dampak pergerakan kurs terhadap sektor perbankan tidak selalu terjadi secara langsung karena industri perbankan memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga ketahanan menghadapi gejolak pasar.

Nilai tukar rupiah kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 9 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp 17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau dampak ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengawasan dilakukan secara rutin, termasuk melalui stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan terhadap berbagai skenario risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hingga saat ini pelemahan rupiah belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

"Untuk saat ini, pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan. Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan," ujar Dian.

Posisi Devisa Neto merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa besar eksposur bank terhadap risiko perubahan nilai tukar. Per April 2026, PDN perbankan tercatat sebesar 1,63 persen, jauh di bawah batas maksimal 20 persen yang ditetapkan regulator.

Selain risiko nilai tukar, kualitas kredit perbankan juga menjadi perhatian ketika rupiah melemah. Pelemahan kurs berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang memiliki utang atau kebutuhan impor dalam dolar AS. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, kemampuan bayar debitur dapat tertekan dan berisiko meningkatkan kredit bermasalah.

Meski demikian, OJK mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) masih terjaga pada level 2,17 persen. Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap NPL tercatat sebesar 165,35 persen yang dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga masih tergolong kuat. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) masih berada di atas ketentuan minimum yang berlaku.

Menurut Dian, OJK secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah untuk mengukur ketahanan industri perbankan. Hasil pengujian menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi tekanan yang berasal dari pergerakan kurs.

Pelemahan rupiah juga memiliki dampak yang berbeda antara bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Karena fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam rupiah, BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap transaksi valuta asing.

Meski begitu, BPR tetap dapat terdampak secara tidak langsung. Risiko tersebut muncul apabila debitur UMKM mengalami kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor atau menghadapi penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi.

Karena itu, OJK meminta perbankan dan BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit lebih cepat.

Di tengah ketidakpastian global, OJK menilai permodalan perbankan masih menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Per April 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97 persen, menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam menyerap risiko masih berada pada level yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memastikan kinerja perseroan sepanjang 2025 berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Direktur BNI Ronny Venir mengatakan seluruh indikator utama kinerja bank pelat merah tersebut masih berada dalam koridor yang sehat dan menunjukkan pertumbuhan.

“Alhamdulillah sesuai target. Target yang ditetapkan di RBB 2025 kita sesuai. Mudah-mudahan 2026 juga bisa growth lagi,” ujar Ronny saat ditemui Bisnis di sela-sela acara Penyerahan Dana Masyarakat Korban Scam oleh Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (21/1/2026).

Ronny menegaskan kinerja BNI sepanjang 2025 tidak stagnan, melainkan masih mencatatkan pertumbuhan di berbagai lini bisnis. Pertumbuhan tersebut tercermin dari dana pihak ketiga (DPK), fee based income, hingga penyaluran kredit.

“Kalau seluruhnya masih bertumbuh ya. DPK grow, fee based income BNI grow, loan juga kita grow. Dari sisi kualitas kredit juga membaik,” ujarnya.

Dia menambahkan, kualitas aset BNI tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross berada di bawah 2%. Selain itu, pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) juga berada pada level yang sangat memadai.

“NPL BNI masih terjaga di bawah 2%. CKPN kita juga masih di atas 200%. Jadi semuanya masih sesuai target,” katanya.

Memasuki 2026, BNI akan mendorong pertumbuhan kinerja melalui penguatan berbagai produk dan segmen bisnis, termasuk pembiayaan perumahan dan program-program pemerintah.

Ronny menyebut sejumlah produk seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Kredit Daerah Maju dan Produktif (KDMP) akan menjadi salah satu pendorong.

“Produk-produk perbankan lainnya juga akan banyak sekali sekarang, seperti FLPP, KDMP, dan lainnya. Seiring ekonomi bergulir, fee based income juga pasti bertambah,” ujarnya.

Dari sisi penyaluran kredit, BNI optimistis pertumbuhan akan berlanjut pada 2026. Meski sepanjang 2025 penyaluran kredit lebih dominan di segmen korporasi, perseroan juga melihat peluang pertumbuhan yang lebih besar di segmen UMKM.

“Penyaluran kredit pasti akan bertumbuh. Walaupun kemarin lebih banyak di korporasi, kredit UMKM saya pikir juga akan lebih banyak untuk pertumbuhan ke depan,” tambah Ronny.

Adapun secara konsolidasi BNI membukukan laba bersih sebesar Rp15,12 triliun hingga kuartal III/2025, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp16,42 triliun.

Dalam laporan keuangan, BBNI mencatat pendapatan bunga sebesar Rp51,16 triliun hingga September 2025, tumbuh 4,77% secara tahunan (YoY) dari Rp48,83 triliun. Beban bunga tercatat sebesar Rp21,91 triliun, sehingga pendapatan bunga bersih mencapai Rp29,25 triliun.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) BNI berada di level solid sebesar 21,1%, dengan Tier-1 Capital yang tetap kuat. Likuiditas perseroan juga terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,9%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 167,4%, serta Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,1%.

Kualitas aset BNI turut menunjukkan perbaikan. Rasio NPL gross berada di kisaran 2,0%, sementara Loan at Risk (LAR) membaik ke level 10,4%. Hingga akhir September 2025, total penyaluran kredit BNI tumbuh 10,5% YoY menjadi Rp812,2 triliun dengan pertumbuhan yang merata di seluruh segmen bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan tekanan terhadap laba industri perbankan berpotensi mereda pada tahun depan seiring dengan tren penurunan risiko kredit dan normalisasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa kinerja intermediasi perbankan hingga Oktober 2025 masih relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan tercatat tumbuh 7,36% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp8.220,2 triliun.

Di sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah tetap terkendali. Rasio non-performing loan (NPL) gross berada di level 2,25%, sementara NPL net tercatat sebesar 0,9%.

“Loan at risk juga relatif stabil dan menunjukkan tren penurunan. Per Oktober 2025, LaR tercatat sebesar 9,4%, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 9,52%,” ujar Dian dalam keteranganya, Minggu (21/12/2025).

Penurunan LAR tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi industri perbankan. Pasalnya, sepanjang tahun ini kenaikan beban pencadangan menjadi salah satu faktor utama yang menahan pertumbuhan laba bank.

Meski demikian, Dian menegaskan perbankan tetap membentuk CKPN sebagai langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi perubahan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kinerja debitur. Menurutnya, pembentukan CKPN tersebut masih berada pada level yang wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

“Secara tren, pembentukan CKPN menunjukkan penurunan secara industri, namun masih berada di level yang memadai. Hal ini sejalan dengan normalisasi kualitas kredit yang tecermin dari LaR yang semakin menurun,” jelasnya.

Ke depan, OJK menilai industri perbankan tetap memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi dan agen pembangunan nasional melalui penyaluran kredit.

Namun demikian, peran tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta manajemen risiko yang memadai agar kinerja keuangan perbankan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.