Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan,” katanya dalam agenda peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045.

Rachmat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan untuk menuju transisi energi maka akan terjadi transformasi besar yang mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan secara radikal. Karena itu, jalan menuju transisi dinilai harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana.

Dalam Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN, pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dibahas dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan itu dianggap relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antar wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah.

“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” kata Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia dianggap berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar dia.

Melalui kegiatan itu, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - American & Efird (A&E) Indonesia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menanam 1.000 pohon di Kota Semarang. Kegiatan itu menjadi bagian dari program Green Legacy Project yang dicanangkan oleh perusahaan benang asal Amerika Serikat itu di seluruh dunia.
Kegiatan penanaman pohon itu dilakukan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada Sabtu (20/6/2026). Selain dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen A&E Asia dan Indonesia, kegiatan tersebut juga diikuti oleh konsumen-konsumen A&E, perwakilan pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar.
"Green Legacy Project ini sudah lebih dulu dimulai di Sri Lanka, lalu berkembang ke seluruh wilayah operasional kami seperti di Asia Tenggara, seperti di Vietnam, dan hari ini di Indonesia. Jadi ini bukan sesuatu yang baru buat kami. A&E sendiri sudah hadir selama lebih dari 10 tahun di wilayah Asia," jelas Janat Permana, Head of Sales & Marketing A&E Indonesia.
Janat menjelaskan bahwa 250 pohon beraneka jenis didistribusikan pada fase pertama penanaman di Kelurahan Karangmalang. Nantinya, penanaman akan terus dilakukan hingga mencapai target 1.000 pohon. Adapun lokasi penanaman akan terus berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan di Kota Semarang.
"Sementara memang masih di Kota Semarang, karena beberapa customer kami berada di sini. Mulai Kota Semarang, Kabupaten Jepara, yang jelas ini akan terus berkelanjutan. Jenis pohon yang ditanam sesuai dengan saran dari DInas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Mulai mangga, alpukat, yang jelas ini akan bermanfaat langsung ke masyarakat," jelas Janat.
A&E Indonesia tidak berhenti pada aktivitas penanaman pohon. Janat menyampaikan bahwa usai penanaman, pihaknya juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi pohon yang telah ditanam. Bantuan tambahan berupa pupuk siap didistribusikan untuk memudahkan masyarakat dalam merawat tanaman tersebut.
Managing Director A&E Asia, Angelo Leanage, menyebut inisiatif Green Legacy Project merupakan bukti komitmen keberlanjutan yang telah dicanangkan perusahaan. Tak hanya menggiatkan penanaman pohon di wilayah operasionalnya, A&E secara global juga ikut berupaya menekan penggunaan air baku sebagai bentuk efisiensi.
"Sebagai perusahaan global, prioritas pertama kami adalah kesejahteraan dan keamanan lingkungan. Ini adalah nilai-nilai utama yang coba kami pegang secara global. Setiap tahun, kami menetapkan target yang agresif, ini berlaku di seluruh dunia. Kami punya target pengurangan emisi karbon untuk 2030, bahkan net zero emission di 2050. Itu menjadi komitmen kami," tutur Angelo.
Priyatna, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan A&E Indonesia. Menurutnya, upaya penghijauan yang dilakukan perusahaan swasta seperti A&E akan ikut mengurangi Efek Rumah Kaca yang semakin hari kian terasa dampaknya.
Lebih lanjut, Priyatna menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan mengarahkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSJL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang dilakukan A&E Indonesia untuk menyelamatkan lahan-lahan kritis di wilayah tersebut.

"Kebetulan A&E Indonesia ini memilih tanaman keras, jadi kami rekomendasikan daerah Kota Semarang bagian atas. Ada juga di kawasan pesisir, itu kami rekomendasikan menanam mangrove maupun cemara laut. Kami sesuaikan jenis tanamannya, lokasinya dimana, supaya tidak asal tanam," jelasnya.

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060 . Dalam hal ini, biomassa diyakini akan menjadi salah satu sumber energi penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) baru-baru ini. Hokkop menjelaskan, Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

"Pada 2025, PLN hanya menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. Sementara ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri. Ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Senada, anggota DEN Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060. Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan. Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis umur operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata dia.

PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa mencapai 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target sekitar 3,65 juta ton pada 2026. Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 4 triliun dan menurunkan emisi hingga sekitar 11 juta ton karbon ekuivalen.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan pada salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. "Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG maupun PLTGU," ujarnya.

DEN menilai pengembangan bioenergi perlu didukung oleh kebijakan lintas sektor. Johni menjelaskan sektor energi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ESDM semata karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, industri hingga keuangan.

Komut PLN EPI Ajak Pengusaha Muda Kolaborasi Suplai Biomassa



PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp 450 ribu per bulan.

Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Kendati demikian, pengembangan bioenergi diakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," tutur Hokkop.

Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.

Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi.

PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.

JAKARTA - Peran biogas di Indonesia mendapatkan atensi yang lebih besar sebagai bagian dari upaya pencapaian target Net Zero Emission sesuai Paris Agreement tahun 2015. Kesepakatan ini jauh sebelum perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran.

Ketua Asosiasi Biogas Indonesia (ABgI) Muhammad Abdul Kholiq mengatakan, kelebihan biogas pada aspek pengolahan dan pemanfaatan limbah organik menjadi energi terbarukan. Penerapan teknologi biogas membawa beberapa manfaat antara lain pengurangan beban cemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemanfaatan biogas sebagai energi terbarukan.

“Pengolahan limbah organik di antaranya limbah pabrik kelapa sawit atau POME, limbah pabrik tapioka, dan limbah organik lainnya, menjadi biogas berarti pengurangan beban pencemaran ke lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perolehan biogas sebagai energi terbarukan," ujar Abdul, Jumat (19/6/2026).

Biogas dari digester atau reaktor biogas skala kecil dengan bahan baku antara lain kotoran hewan ternak, limbah tahu, dan limbah organik lainnya. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kompor biogas di dapur warga.

Biogas skala besar skala industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas alam atau batu bara, until pembangkit listrik (PLTBg), co-firing, dan BioCNG atau compressed biomethane (CBM).

ABgI bersama mitra dan pemangku kepentingan terkait proaktif menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi potensi dan praktek penerapan teknologi biogas dan berbagai bentuk pemanfaatan biogas.

Dari aspek bahan baku, potensi biogas di Indonesia sangat besar. Saat ini, dari sekitar 1.000 pabrik kelapa sawit (PKS) baru sekitar 10% (atau kurang) yang sudah memiliki instalasi biogas. Belum lagi potensi bahan baku potensial lainnya seperti limbah pabrik tapioka dan industri agro lainnya, limbah pertanian, kotoran hewan ternak, dan juga sampah organik (dari pasar, dari dapur, dan sebagainya).

Beberapa negara yang cukup marak penerapan teknologi biogas antara lain China, India, dan Nepal untuk digester biogas skala kecil. "Kita boleh bangga telah membangun 45-50 ribuan digester biogas, namun India menargetkan 60 ribuan digester biogas dalam setahun," ucapnya.

Untuk biogas skala besar banyak diterapkan di berbagai negara Eropa seperti Jerman, Austria, Belanda, dan lainnya, juga USA dan beberapa negara di Amerika Latin, Afrika, serta Asia.

Menurut Abdul, tantangan pengembangan biogas antara lain fokus pemilik PKS lebih ke minyak sawit atau CPO (panen kebun maksimal dan efisiensi pabrik), lokasi PKS jauh dari jaringan listrik, kemampuan SDM operator instalasi biogas.

“Untuk pengembangan biogas di Indonesia perlu penguatan ekosistem dan sinergi antarpihak. Pemerintah, industri atau swasta baik pengembang maupun user, lembaga pendanaan baik perbankan maupun nonperbankan, termasuk pendanaan hijau/green financing, akademik dan lembaga riset, dan juga media perlu bahu-membahu, bekerja sama mendorong penerapan teknologi biogas yang lebih masif di Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

Selain meningkatkan ketahanan energi nasional, program tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah industri sawit, serta menciptakan jutaan lapangan kerja.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.

"Di 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.

Selain itu, program biodiesel juga memberikan dampak positif terhadap industri kelapa sawit nasional. Dwi menyebut implementasi B40 sepanjang 2025 berhasil meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar Rp20,9 triliun.

"Proyeksinya diharapkan di 2026 ini ada peningkatan nilai tambah sebesar Rp24,68 triliun," katanya.

Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit juga diyakini akan memberikan manfaat langsung bagi para petani dan pelaku industri sawit dalam negeri melalui peningkatan permintaan bahan baku domestik.

Tak hanya itu, implementasi B50 diperkirakan mampu memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor yang terkait dengan rantai pasok industri biodiesel. Pada 2025, penerapan B40 tercatat menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja.

"Di 2025 sebanyak 1,8 juta tenaga kerja yang terserap, dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang," ujar Dwi.

Dari sisi lingkungan, pemerintah menilai program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission.

Dwi menjelaskan bahwa implementasi B40 pada 2025 telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton karbon dioksida (CO2). Dengan peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen, pemerintah menargetkan penurunan emisi yang lebih besar.

"Di 2026 ini kita bisa mengimplementasikan penurunan emisinya sebesar 46,72 juta ton karena ini bagian kontribusi Indonesia dalam menjaga sustainability lingkungan," katanya.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Dengan mengoptimalkan sumber daya domestik, Indonesia diharapkan memiliki sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Implementasi B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli mendatang menjadi tonggak baru dalam pengembangan energi berbasis sumber daya lokal sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan program biodiesel terbesar di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

"Kali ini kami akan memaparkan terkait dengan implementasi program B50, karena memang dalam waktu dekat, tepatnya pada 1 Juli nanti akan ada implementasi untuk B50 sesuai dengan arahan Presiden," ujar Dwi Anggia dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Dwi menjelaskan terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi pengembangan biofuel hingga mencapai campuran biodiesel 50 persen. Pertama, untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.

Menurutnya, ketidakpastian geopolitik dunia kerap memicu fluktuasi harga minyak mentah internasional yang berdampak langsung terhadap harga energi di dalam negeri. Karena itu, pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar global.

Selain itu, implementasi B50 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mendukung pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Pemerintah juga ikut berperan aktif menciptakan atau mencapai Net Zero Emission," kata Dwi.

Faktor ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah industri sawit. Dengan penggunaan biodiesel yang lebih besar, kebutuhan bahan baku sawit dalam negeri akan meningkat sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh para petani.

"Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita," ujarnya.

Dwi menambahkan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengembangan biofuel. Menurut dia, isu energi hijau dan sustainability kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.

"Yang tidak kalah penting adalah perlindungan lingkungan dan juga sustainability, lebih kepada arah green energy. Ini yang didorong saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi menjelaskan bahwa B50 merupakan bahan bakar solar yang dicampur dengan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yaitu bahan baku biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Pada program B50, komposisi campuran terdiri atas 50 persen FAME dan 50 persen solar murni.

"Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME itu Fatty Acid Methyl Ester, yang merupakan asam lemak campuran kelapa sawit yang di-blend dengan solar murni dengan komposisinya 50-50, makanya disebut dengan B50," jelasnya.

Bisnis.com, RIAU - Di tengah upaya Indonesia mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mencapai target net zero emission pada 2060, gas bumi dinilai tetap akan memegang peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Selain memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, gas bumi juga menjadi penopang berbagai sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Di sinilah gas bumi mengambil peran vital, bukan sekadar sebagai komoditas fosil yang tersisa, melainkan sebagai jembatan transisi yang realistis dan strategis menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan Area Manager EMP Bentu Limited, Dadi Mulyadi, dalam forum diskusi yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (FORMA KIP-K) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau di Pekanbaru, Senin (15/6/2026).

Menurut Dadi, Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pasokan energi nasional. Salah satu kontribusi tersebut berasal dari wilayah kerja EMP Bentu dan Korinci Baru yang saat ini memproduksi sekitar 68 MMSCFD gas bumi atau setara 1,04 persen produksi gas nasional.

Gas bumi yang diproduksi dari wilayah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pembangkit listrik, industri pulp dan kertas, kilang pengolahan bahan bakar minyak, operasi migas, hingga jaringan gas rumah tangga di Pekanbaru, Dumai, dan Pelalawan.

“Sebagian listrik yang digunakan masyarakat Riau berasal dari gas bumi yang diproduksi di daerah ini. Gas bumi juga menjadi bahan bakar bagi industri strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” ujar Dadi.

Ia menjelaskan bahwa gas bumi memiliki posisi penting sebagai energi transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan energi baru dan terbarukan tetap membutuhkan dukungan pasokan energi yang andal selama proses transisi berlangsung.

Selain membahas peran gas bumi, mahasiswa juga mendapatkan pemaparan dari M. Arif Salsabil, Analis Departemen Forkom SKK Migas Sumbagut, mengenai kontribusi industri hulu migas terhadap pembangunan nasional.

Arif menjelaskan bahwa sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas melalui penerimaan negara, dana bagi hasil daerah, pajak, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga program pengembangan masyarakat.

“Industri hulu migas memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian. Selain menyediakan energi, sektor ini juga mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di wilayah Sumatera Bagian Utara, saat ini terdapat 36 KKKS yang menjalankan kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi migas. Riau menjadi salah satu wilayah strategis yang berkontribusi terhadap pasokan minyak dan gas bumi nasional.*

Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda aksi iklim nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan berkelanjutan.

Tahun ini, peringatan global mengusung tema "Inspired by Nature, For Climate, and For Future" yang di Indonesia diadaptasi menjadi "Saatnya Beraksi untuk Iklim". Tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari kebijakan, pembiayaan, hingga partisipasi publik.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri menempatkan agenda iklim sebagai prioritas strategis yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional perusahaan.

Bank Mandiri mengusung visi "Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future" dengan tiga pilar utama keberlanjutan, yakni Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

Ketiganya diarahkan untuk mencapai target Net Zero Emission in Operation pada 2030 serta Net Zero Emission in Financing pada 2060 atau lebih cepat, selaras dengan target Perjanjian Paris dan komitmen SNDC Indonesia.

Pada aspek bisnis, pembiayaan berkelanjutan menjadi motor utama. Hingga Maret 2026, total pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp320 triliun, dengan portofolio hijau sebesar Rp167 triliun.

Capaian tersebut menempatkan Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau nasional dengan pangsa di atas 35 persen di antara bank besar di Indonesia.

Komposisi Portofolio Hijau tersalurkan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain pengelolaan SDA Hayati berkelanjutan sebesar Rp113 triliun, produk eco-efficient sebesar Rp15,4 triliun, energi terbarukan sebesar Rp12,2 triliun, bangunan berwawasan lingkungan Rp10,1 triliun, serta transportasi ramah lingkungan Rp10 triliun.

Akselerasi pembiayaan hijau ini turut mendukung kontribusi Bank Mandiri pada agenda Net Zero Emission nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada aktivitas operasional, Bank Mandiri secara konsisten menurunkan jejak emisi internal. Sepanjang 2025, emisi gas rumah kaca operasional perseroan (Cakupan 1 dan Cakupan 2) tercatat sebesar 243.736 ton CO2e, atau turun 32% dari baseline di 2019 yang sebesar 358.753 ton CO2e.

Penurunan emisi sebesar ini dicapai melalui berbagai inisiatif yang mencakup optimalisasi bangunan hijau, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemasangan panel surya di beberapa kantor perusahaan.

Perhitungan emisi mengacu pada standar Greenhouse Gas Protocol dan pelaporan GRI 305, dengan pengawasan tata kelola di bawah Wakil Direktur Utama serta pelaporan ke Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris.

Dari sisi tata kelola, Bank Mandiri juga memperoleh pengakuan internasional. MSCI ESG Rating menempatkan Bank Mandiri pada level AA, tertinggi di Indonesia, sementara Sustainalytics ESG Risk Rating mengkategorikan bank ini dalam Negligible Risk, posisi terbaik di kawasan ASEAN.

Dalam implementasi Environmental and Social Risk Management (ESRM), Bank Mandiri memperkuat kebijakan kredit sektoral, Environmental and Social Compliance Checklist, serta berpartisipasi dalam Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) yang dipimpin Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan 100 persen portofolio pembiayaan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan menyampaikan,peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi momentum penting bagi Bank Mandiri untuk meneruskan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan secara konsisten terkait keberlanjutan.

"Bagi Bank Mandiri, Sustainabilty merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan inisiatif terpisah. Target Net Zero Emission in Operation pada 2030 dan Net Zero Emission in Financing pada 2060 menjadi acuan dalam keputusan operasional dan pembiayaan kami," ujarnya.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkuat semangat keberlanjutan melalui kolaborasi dengan regulator, pelaku industri, dan masyarakat," tambah Henry.

Selain pada level korporasi, Bank Mandiri juga menerjemahkan tema nasional "Saatnya Beraksi untuk Iklim" ke dalam aksi kolaborasi nyata di tingkat tapak melalui pelibatan nasabah dan masyarakat. Melalui inisiatif Mandiri Looping for Life, Bank Mandiri menggandeng beberapa brand lokal untuk mengolah limbah tekstil menjadi produk fesyen bernilai ekonomi.

Sepanjang kolaborasi yang telah dijalankan, lebih dari 6.000 pakaian tak terpakai berhasil diolah menjadi 2.000 outer, dengan dampak penghematan air mencapai 16 juta liter dan pengurangan emisi karbon sebesar 44 ton CO2e.

Selain itu, untuk nasabah ritel, Bank Mandiri juga memperluas akses partisipasi masyarakat melalui fitur Livin' Planet pada aplikasi Livin' by Mandiri. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk menghitung jejak karbon harian hingga bulanan dan berkontribusi langsung pada program penanaman pohon.

Sepanjang 2025, sebanyak 1.292 pohon telah ditanam melalui inisiatif ini, setara dengan pengurangan emisi 45,32 ton CO2e atau perjalanan kendaraan bermotor sejauh 598.300 kilometer. Dalam update terbaru, Livin' Planet telah menambahkan fitur untuk carbon offset melalui pembelian SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca).

Sebagai bagian dari Ekosistem Penggerak Ekonomi Negeri, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi yang terintegrasi antara strategi bisnis dan agenda keberlanjutan, mendorong akselerasi yang bertumbuh pada pembiayaan hijau, serta menjaga implementasi berkelanjutan dalam setiap aspek operasional.

"Perjalanan keberlanjutan Bank Mandiri masih panjang, namun arah dan pondasinya sudah jelas. Kami akan terus mempercepat langkah melalui kolaborasi yang lebih luas untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berkelanjutan," tutup Henry.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam semangat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung aksi iklim nasional melalui peran strategis sektor jasa keuangan yang berkelanjutan. Peringatan tahun ini mengangkat tema global “Inspired by Nature, For Climate, and For Future,” yang oleh Pemerintah Indonesia diadopsi menjadi "Saatnya Beraksi untuk Iklim".

Sejalan dengan arahan tersebut, Bank Mandiri menempatkan agenda iklim sebagai prioritas yang dijalankan secara konsisten di seluruh aspek bisnis dan operasional Bank. Mengusung visi Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future, Bank Mandiri terus mengimplementasikan tiga pilar strategi keberlanjutan, yaitu Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking. Implementasi ketiga pilar tersebut diarahkan untuk mencapai target Net Zero Emission in Operation pada tahun 2030 dan Net Zero Emission in Financing pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pada aspek bisnis bank, akselerasi pembiayaan berkelanjutan menjadi salah satu kontribusi utama Bank Mandiri terhadap aksi iklim nasional. Per posisi Maret 2026, total pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp320 triliun, dengan Portofolio Hijau tercatat sebesar Rp167 triliun. Capaian ini sekaligus mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau nasional dengan pangsa pasar di atas 35 persen di antara 3 bank besar nasional.

Komposisi Portofolio Hijau tersalurkan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain pengelolaan SDA hayati berkelanjutan sebesar Rp113 triliun, produk eco-efficient sebesar Rp15,4 triliun, energi terbarukan sebesar Rp12,2 triliun, bangunan berwawasan lingkungan Rp10,1 triliun, serta transportasi ramah lingkungan Rp10 triliun. Akselerasi pembiayaan hijau ini turut mendukung kontribusi Bank Mandiri pada agenda Net Zero Emission nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada aktivitas operasional, Bank Mandiri secara konsisten menurunkan jejak emisi internal. Sepanjang 2025, emisi gas rumah kaca operasional perseroan (Cakupan 1 dan Cakupan 2) tercatat sebesar 243.736 ton CO2e, atau turun 32% dari baseline di 2019 yang sebesar 358.753 ton CO2e. Penurunan emisi sebesar ini dicapai melalui berbagai inisiatif yang mencakup optimalisasi bangunan hijau, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemasangan panel surya di beberapa kantor perusahaan. Perhitungan emisi tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar Greenhouse Gas Protocol serta pedoman pelaporan GRI 305.

Kualitas tata kelola keberlanjutan Bank Mandiri juga memperoleh validasi dari berbagai lembaga pemeringkat internasional. Berdasarkan penilaian terkini, MSCI ESG Rating Bank Mandiri meraih skor AA dengan nilai terbaik di Indonesia, sementara Sustainalytics ESG Risk Rating menempatkan Bank Mandiri pada kategori Negligible Risk, posisi tertinggi di antara bank-bank di kawasan ASEAN.

Henry Panjaitan, Wakil Direktur Utama Bank Mandirii, Henry Panjaitan menyampaikan, bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi momentum penting bagi Bank Mandiri untuk meneruskan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan secara konsisten terkait keberlanjutan.

"Bagi Bank Mandiri, Sustainability merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan inisiatif terpisah. Target Net Zero Emission in Operation pada 2030 dan Net Zero Emission in Financing pada 2060 menjadi acuan dalam keputusan operasional dan pembiayaan kami. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkuat semangat keberlanjutan melalui kolaborasi dengan regulator, pelaku industri, dan masyarakat," ujar Henry.

Selain pada level korporasi, Bank Mandiri juga menerjemahkan tema nasional "Saatnya Beraksi untuk Iklim" ke dalam aksi kolaborasi nyata di tingkat tapak melalui pelibatan nasabah dan masyarakat. Melalui inisiatif Mandiri Looping for Life, Bank Mandiri menggandeng beberapa brand lokal untuk mengolah limbah tekstil menjadi produk fesyen bernilai ekonomi. Sepanjang kolaborasi yang telah dijalankan, lebih dari 6.000 pakaian tak terpakai berhasil diolah menjadi 2.000 outer, dengan dampak penghematan air mencapai 16 juta liter dan pengurangan emisi karbon sebesar 44 ton CO2e.[1]

Selain itu, untuk nasabah ritel, Bank Mandiri juga memperluas akses partisipasi masyarakat melalui fitur Livin' Planet pada aplikasi Livin' by Mandiri. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk menghitung jejak karbon harian hingga bulanan dan berkontribusi langsung pada program penanaman pohon.

Sepanjang 2025, sebanyak 1.292 pohon telah ditanam melalui inisiatif ini, setara dengan pengurangan emisi 45,32 ton CO2e atau perjalanan kendaraan bermotor sejauh 598.300 kilometer. Dalam update terbaru, Livin’ Planet telah menambahkan fitur untuk carbon offset melalui pembelian SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca).

Sebagai bagian dari Ekosistem Penggerak Ekonomi Negeri, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi yang terintegrasi antara strategi bisnis dan agenda keberlanjutan, mendorong akselerasi yang bertumbuh pada pembiayaan hijau, serta menjaga implementasi berkelanjutan dalam setiap aspek operasional.

"Perjalanan keberlanjutan Bank Mandiri masih panjang, namun arah dan pondasinya sudah jelas. Kami akan terus mempercepat langkah melalui kolaborasi yang lebih luas untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berkelanjutan," tutup Henry.

Bisnis.com, MATARAM – Institute for Essential Services Reform mencatat potensi pembangkit tenaga surya di Pulau Sumbawa mencapai 8,64GW.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menjelaskan Sebagai langkah awal, IESR telah menerbitkan kajian pulau berbasis 100% energi terbarukan dan fleksibilitas pada sistem tenaga listrik.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sumbawa berpotensi memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya dengan potensi mencapai 8,64 gigawatt (GW).

Fabby juga menyebut pengalaman IESR dalam menyusun Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan dapat menjadi referensi penting bagi NTB dalam merancang strategi menuju NZE.

"Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 GW energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat ini sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional," kata Fabby dikutip dari siaran pers, Senin (8/6/2026).

Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus mendorong NTB untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor energi terbarukan dan menjadi pusat pengembangan tenaga kerja energi bersih di Indonesia Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menuju target Net Zero Emission (NZE) 2050. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan NTB membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan terukur untuk memastikan proses transisi energi berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat," ujarnya.

Iqbal menegaskan, NTB memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan dapat menjadi modal penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Iqbal menilai SDM NTB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja energi terbarukan, baik di dalam negeri maupun pasar internasional, termasuk kawasan Timur Tengah.

"Banyak tenaga kerja NTB memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan teknis, pusat pelatihan, dan dukungan sertifikasi agar mampu bersaing di sektor energi terbarukan," tutur Iqbal.

Bisnis.com, BALI - Pertamina terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan serta transisi energi. Hal ini dijalankan melalui dual growth strategy. Pertama, Pertamina berupaya memaksimalkan legacy bisnis (maximizing legacy business), yaitu memaksimalkan potensi nilai di aspek hulu, membangun fleksibilitas di kilang, melakukan transformasi bisnis retail fuel, serta memperluas infrastruktur dan layanan. Kedua, membangun bisnis rendah karbon (building a low-carbon business).

Hal tersebut disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, pada sesi diskusi panel bertema “Decarbonization : Global Technology Trends and Best Practices”. (Rabu, 3/6).

Sesi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “World Bank Energy Knowledge and Learning Forum East Asia & Pacific”, sebuah forum regional terkait transisi energi berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, diinisiasi oleh “World Bank Group”.

Dalam pemaparannya, "Accelerating Energy Transition Through Industrial Decarbonization and Low Carbon Business", Agung menjelaskan bagaimana transisi energi dijalankan dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Agung mengatakan, Pertamina saat ini memiliki visi, menjaga keamanan energi nasional dan mendorong transisi energi melalui program dekarbonisasi terintegrasi dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam konteks Pertamina, jelas Agung, transisi energi yang dijalankan di Indonesia harus diseimbangkan dengan tantangan energi trilema, yaitu energy security, affordability dan juga sustainability.

"Dan di situ saya yakin Pertamina menjadi sebuah contoh, karena di saat dunia ini menghadapi banyak ketidakpastian secara geopolitik, dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, kemudian juga ketidakpastian mengenai bagaimana penanganan climate change," ujar Agung.

Inisiatif dan langkah untuk melakukan dekarbonisasi yang dilakukan Pertamina menjadi pembelajaran bagi para peserta dari berbagai negara.

“Pertamina mendorong pemanfaatan geothermal (panas bumi) sebagai energi bersih serta pengurangan flaring. Pertamina juga mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui bisnis rendah karbon, seperti biodiesel, bioethanol, kemudian juga rencana pengembangan CCS/CCUS (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage),” urai Agung.

Dalam aspek dekarbonisasi, dilakukan penggantian peralatan berbahan bakar fosil dengan peralatan bertenaga listrik. Program ini menghasilkan efisiensi energi sebesar 1,52 MMtCO2e (Million Metric Tons Of Carbon Dioxide), menyumbang 66,86 persen dari total upaya pengurangan emisi Pertamina.

Dalam aspek bisnis rendah karbon, dilakukan melalui inovasi bahan bakar nabati (biofuel). Diprediksi akan ada potensi penjualan biofuel sebesar 60 juta kl pada tahun 2029, dengan proyek utama Bio Refinery Cilacap.

Pertamina berupaya memaksimalkan potensi listrik dengan kapasitas 1,4 GW (gigawatt) dari panas bumi melalui proyek di Hululais dan Lahendong. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Proyek Geothermal Lahendong Unit 7 & 8 yang telah masuk dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Masuknya proyek ini dalam Green Book membuka peluang dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank, sehingga dapat mempercepat pengembangan kapasitas panas bumi nasional sekaligus memperkuat bauran energi bersih Indonesia.

Pertamina juga berkomitmen untuk mengurangi emisi metana (CH4) sebesar 40% dari emisi dasar pada tahun 2021. Di sektor hulu terdapat program zero flaring. Program ini didukung oleh kampanye deteksi dan perbaikan kebocoran, melalui program Leak Detection & Repair Campaign atau LDAR. Program ini berhasil mengurangi emisi metana yang tidak terkontrol sebesar 30–39,7 persen.

Keberhasilan ini salah satunya berada di lapangan PEP Donggi Matindok, Upaya ini dapat mengurangi kebocoran sebesar 68,4 persen pada tahun 2025. Hal yang sama diterapkan di JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, mengurangi emisi CH4 sekitar 30 persen pada tahun 2025. Sementara PT Badak NGL, berhasil mengurangi emisi CH4 sebesar 38,7 persen pada tahun 2025.