Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Pria dengan sapaan Cak Imin itu menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

"Penentuan bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7% menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus. Jadi banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan," katanya saat Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dia melanjutkan, APBN tersalurkan sekitar Rp503,2 triliun yang didukung APBD sebanyak Rp129 triliun. Anggaran ini direalisasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, dia menyebut capaian lainnya di tahun 2025 adalah sebanyak 2 juta orang terlibat program padat karya; 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan; 111.000 pekerja migran telah difasilitasi; dan 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan mendapatkan reforma agraria.

"Dari sisi infrastruktur dan layanan dasar, 99,4% kecamatan telah memiliki pusat kesehatan masyarakat. 82,3% desa memiliki layanan pendidikan dasar. 89% kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih telah mendapatkan pelatihan," ujarnya.

Cak Imin juga menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Kemudian 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.

Dari sisi kolaborasi dunia usaha, katanya, kontribusi TJSL dari 95 BUMN sebesar 811,67 miliar menjangkau 381 kabupaten kota, termasuk 44 wilayah prioritas.

"Dari sisi tata kelola, pada semester II hanya terdapat 1 dari 45 kementerian lembaga yang belum melaporkan kegiatan Inpres 8 Tahun 2025 penanggulangan kemiskinan," ucapnya.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh sejumlah kementerian/badan/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga TNI-Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan hingga Rp100 juta. Simak tabel angsuran KUR BRI April 2026 beserta syarat pengajuannya.

Mulai 2026, pemerintah resmi menetapkan anggaran KUR sebesar Rp300 triliun dengan bunga tetap 6%. Skema baru itu menegaskan tiga kategori penyaluran, mulai dari KUR di bawah Rp10 juta, Rp10 juta sampai Rp100 juta, serta Rp100 juta sampai Rp500 juta.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan, BRI secara konsisten berperan dalam memperkuat sektor UMKM melalui penyaluran KUR.

Sebagai bank dengan penyaluran KUR terbesar, BRI tercatat telah menyalurkan KUR sebesar Rp31,42 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai itu setara 17,46% dari total alokasi KUR BRI pada 2026 sebesar Rp180 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyaluran tersebut telah menjangkau lebih dari 643.000 debitur UMKM di seluruh Indonesia.

“BRI berkomitmen untuk terus mendukung agenda pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Akhmad dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Melansir laman resminya, bank dengan kode emiten BBRI itu memiliki dua jenis KUR yaitu KUR Mikro Bank BRI dan KUR Kecil Bank BRI. Perbedaan dari kedua jenis KUR ini yakni pada batas plafon pinjaman.

KUR Mikro Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable). Produk ini menyediakan plafond hingga Rp50 juta.

Sementara, KUR Kecil Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable) dengan plafon lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Sebagai referensi bagi calon debitur, tabel angsuran KUR BRI April 2026 menjadi acuan penting untuk melihat simulasi cicilan per bulan hingga plafon Rp100 juta.

Berikut tabel angsuran yang dapat dijadikan acuan bagi calon nasabah KUR BRI guna mengukur kemampuan membayar cicilan per bulan.

Tabel Angsuran KUR BRI

Lalu apa saja syarat dan cara mengajukan KUR BRI 2026? Berikut syarat dan cara pengajuannya.

Persyaratan Calon Debitur:

KUR Mikro Bank BRI

1. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
4. Persyaratan administrasi yakni Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

KUR Kecil Bank BRI

1. Mempunyai usaha produktif dan layak
2. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
3. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

Setelah calon debitur telah memenuhi persyaratan yang ada, berikut persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Persyaratan:

KUR Mikro Bank BRI

1.Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur

2.Jenis Pinjaman:

• Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun
• Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun

3.Suku bunga 6% efektif per tahun

4.Bebas biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil Bank BRI

1.Pinjaman Rp50 juta-Rp 500 juta

2.Jenis Pinjaman:

• Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun
• Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun

3.Suku bunga 6% efektif per tahun

4.Agunan sesuai dengan peraturan bank

Lantas, bagaimana cara mengajukan KUR BRI? Debitur dapat melakukan pengajuan baik secara daring (online) atau langsung mengunjungi kantor cabang BRI terdekat (offline). Simak caranya:

Cara Pengajuan KUR BRI Via Online

1. Buka laman https://kur.bri.co.id. Login dengan akun terdaftar
2. Klik “Ajukan Pinjaman KUR”, baca halaman syarat dan ketentuan, lalu klik “Saya adalah nasabah BRI” serta “Setuju dan Ajukan Pinjaman”
3. Klik kotak “I'm not a Robot” lalu isi data diri dan data usaha secara lengkap
4. Unggah dokumen yang diminta, seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha
5. Klik “Selanjutnya”, lalu klik “Hitung Angsuran” untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar
6. Klik “Ajukan Pinjaman” dan kemudian muncul halaman pengajuan informasi mengenai disetujui tidaknya pinjaman yang diajukan
7. Setelah pengajuan KUR BRI secara online selesai, nasabah menunggu jadwal survei secara fisik oleh petugas.

Cara Pengajuan KUR BRI Via Offline

1. Kunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan
2. Jika belum memiliki rekening BRI, calon nasabah bisa membuka rekening baru di tempat yang sama
3. Sampaikan maksud Anda untuk mengajukan KUR kepada petugas bank
4. Ikuti proses wawancara dan verifikasi data yang akan dilakukan oleh petugas bank

Pengecualian kewajiban agunan untuk pembiayaan modal kerja melalui Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana hingga Rp100 juta per debitur kepada debitur UMKM,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengecualikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari kewajiban penyerahan agunan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana.

Hal tersebut tertuang dalam ​Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan POJK 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura​.

“Pengecualian kewajiban agunan untuk pembiayaan modal kerja melalui Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana hingga Rp100 juta per debitur kepada debitur UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat.

Pengecualian tersebut, lanjut dia, hanya bagi perusahaan pembiayaan dengan rasio modal inti dibandingkan dengan modal disetor lebih dari 100 persen.

Ia menuturkan, POJK yang berlaku mulai 22 Desember 2025 tersebut hakikatnya merupakan deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan ketentuan pembiayaan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Selain POJK Nomor 35 Tahun 2025, Agusman menyampaikan bahwa pihaknya juga menerbitkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) yang berlaku mulai 15 Desember 2025.

Ia mengatakan, aturan tersebut memberikan kesempatan bagi bank umum maupun perusahaan pembiayaan yang terdaftar secara resmi di OJK untuk menyelenggarakan layanan paylater secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Regulasi tersebut memberikan kriteria yang lebih jelas tentang layanan BNPL, yakni kegiatan penyaluran pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa secara non-tunai, tanpa agunan, memiliki batas plafon tertentu, serta dilakukan melalui sistem elektronik dengan skema pembayaran angsuran.

POJK Nomor 32 Tahun 2025 juga mewajibkan penyelenggara BNPL untuk memberikan keterbukaan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh para nasabah, mencakup informasi mengenai sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, serta informasi penting lainnya.

Lebih lanjut, peraturan tersebut memberikan OJK kewenangan untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi bagi perusahaan pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL dengan mempertimbangkan kepentingan publik, stabilitas sistem keuangan, dan persaingan usaha yang sehat.

Selain kedua aturan tersebut, Agusman menyatakan, pihaknya juga telah menerbitkan dua POJK lainnya, yakni POJK Nomor 41 Tahun 2025 dan POJK Nomor 42 Tahun 2025.

POJK Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri mengatur perizinan pembukaan kantor perwakilan, kegiatan kantor perwakilan, pemeriksaan terhadap kantor perwakilan, dan penutupan kantor perwakilan.

Sementara POJK Nomor 42 Tahun 2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan PVML mengatur kewajiban memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan serta transparansi informasi keuangan dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan.

Selain itu, diatur juga antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan komite audit serta peran pemegang saham pengendali dan pihak terafiliasi dalam proses pelaporan keuangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Bank Sumut menyiapkan skema pemulihan kredit bagi 339 UMKM yang terdampak bencana alam di Sumut pada akhir November kemarin.

Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut, Arieta Aryanti menyampaikan pihaknya telah melakukan pendataan lapangan serta asesmen kondisi usaha para debitur. Bank Sumut, menurutnya, telah menyiapkan berbagai alternatif penanganan kredit yang bersifat adaptif, namun tetap berada dalam koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM. Pendataan masih terus kami lakukan, dan saat ini kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan kami berjalan seragam dan tepat sasaran,” ujar Arieta dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

Dikatakan Arieta, Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling terdampak secara operasional akibat bencana alam yang menerjang hingga 18/ kabupaten kota se-Sumatra Utara.

Hingga akhir November, tercatat 339 debitur UMKM di Sumatra Utara masuk kategori terdampak bencana setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Bank Sumut pun disebutnya telah meninjau sejumlah opsi yang dapat diterapkan untuk mendukung pemulihan UMKM.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana, opsi mendukung pemulihan UMKM meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit, hingga pemberian pembiayaan baru.

Arieta menyebut pihaknya menunggu arahan pemerintah terkait dukungan lembaga jasa keuangan terhadap debitur UMKM yang terdampak bencana.

Dia mengatakan Bank Sumut akan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan pemulihan sesuai arahan pemerintah dan OJK.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan para penyalur pembiayaan lainnya. Harapannya, pemulihan UMKM berjalan cepat dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” tutur Arieta.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan langkah khusus sebagai respons atas kerusakan usaha dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat akibat bencana. Perlindungan bagi UMKM terdampak bencana di tiga provinsi disebutnya menjadi prioritas.

"Itu pesan dari Pak Prabowo," kata Maman di Mandailing Natal, Kamis (4/12/2025).

Keputusan skema pemulihan itu akan menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan bentuk keringanan dan perlindungan bagi debitur.

Maman menjelaskan setiap debitur dapat memperoleh perlakuan yang berbeda antara wilayah yang terdampak permanen dengan yang tidak permanen.

Saat ini, kata dia, kementerian UMKM masih melakukan pendataan UMKM terdampak bencana alam. Sinkronisasi dengan BNPB pun terus dilakukan agar pemulihan berjalan sistematis.

“Senin depan (8/12) kami akan rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi dan merumuskan insentif yang paling tepat,” ujar Maman Abdurrahman. (240)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 lebih berpihak kepada pengusaha UMKM guna memacu kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana di Jakarta, Selasa (18/11/2025), menyatakan pembiayaan KUR tahun ini untuk UMKM mencapai Rp286 triliun dengan bunga yang rendah. Sementara itu, pada tahun depan, pemerintah menyiapkan plafon KUR untuk UMKM mencapai Rp320 triliun.

Disampaikan pula pemerintah telah menyiapkan kejutan untuk skema KUR pada tahun depan. "Yang pasti, kita ke depan harus semakin berpihak untuk pembiayaan UMKM," katanya.

Adapun berdasarkan catatan Kementerian UMKM, realisasi KUR UMKM tahun ini mencapai 83 persen atau Rp238 triliun dari target Rp286 triliun. Debitur baru yang masuk dalam skema pembiayaan ini telah mencapai 2,25 juta atau 96 persen dari target.

Sementara itu, debitur graduasi yang berhasil naik kelas sudah melampaui target dari 1,2 juta UMKM menjadi 1,3 juta UMKM. Pada 2025, Kementerian UMKM juga telah berhasil menyalurkan lebih dari 60 persen anggaran KUR ke sektor produksi dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 11 juta orang.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan mulai tahun depan pengajuan KUR sudah tidak dibatasi lagi jumlah pengambilannya dengan penerapan bunga flat sebesar 6 persen. Dijelaskan dia, selama ini pengambilan KUR dibatasi hanya empat kali bagi debitur sektor produksi dan dua kali bagi sektor perdagangan, dengan menerapkan skema bunga berjenjang.

"‎Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," kata dia usai melakukan rapat terkait penyaluran KUR di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025) lalu.

Disampaikan pula selama ini pengajuan pertama KUR dikenakan bunga 6 persen, lalu mengalami kenaikan 1 persen untuk pengajuan berikutnya hingga 9 persen. Ia menyatakan pada tahun depan bunga KUR akan tetap di angka 6 persen meskipun pengambilannya dilakukan beberapa kali.

"Jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6 persen. Ini juga berdasarkan arahan dari Pak Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Pak Menko Perekonomian," katanya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat telah menghapus kredit macet senilai Rp2,4 triliun untuk sekitar 67.000 debitur UMKM. Lantas apakah kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu dilanjutkan?

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono memandang nilai hapus kredit macet yang mencapai Rp2,4 triliun cukup besar. Kendati begitu, dia menilai bahwa kebijakan tersebut kurang mendidik bagi nasabah UMKM lantaran dapat menimbulkan moral hazard.

“Sejatinya, kebijakan itu kurang mendidik bagi nasabah UMKM yang dapat menimbulkan aji mumpung atau moral hazard,” kata Paul kepada Bisnis, dikutip Rabu (22/10/2025).

Jika kebijakan tersebut ingin dilanjutkan, Paul mengusulkan agar pemerintah hanya melanjutkan kebijakan hapus buku dan tidak disertai dengan hapus tagih kredit.

Menurutnya dengan tidak melanjutkan hapus tagih kredit, bank masih dapat menagih tunggakan kredit tersebut. Hasil tagihan itu, lanjut dia, sebagai pendapatan lain-lain yang dapat menambah keuntungan bank secara keseluruhan.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa kebijakan ini menjadi risiko yang belum jelas siapa yang menanggung. “Apabila dihapuskan apakah ini kreditnya akan ditanggung APBN atau ditanggung Himbara. Nilai ini cukup besar,” ujar Teuku.

Teuku mengatakan, diperpanjang atau tidaknya kebijakan tersebut sangat tergantung pada hasilnya. Dia menilai bisa jadi kredit macet ini memang karena creditworthiness kurang baik. “Dalam konteks ini, mereka memang dilanjutkan pun tidak akan membaik performa bisnisnya,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menghapus kredit macet bagi petani dan pelaku UMKM.

Kebijakan yang telah dijalankan sejak awal Januari 2025 itu mencakup sekitar 67.000 debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun. Penghapusan dilakukan pada kredit macet di bank-bank milik negara, antara lain BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

“Di bidang UMKM, kita sudah ampuni utang-utang lama untuk para petani dan nelayan,” tuturnya dalam Pidato Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (20/10/2025), yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan penghapusan piutang macet sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024. Kebijakan ini mengatur penghapusan piutang macet kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta sektor UMKM lainnya.

Prabowo mengharapkan kebijakan ini menjadi dorongan baru bagi pelaku usaha produktif di sektor riil. "Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyatakan mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan kredit macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program penghapusan piutang sektor 'wong cilik'.

Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, mengatakan bahwa program hapus tagih merupakan kebijakan pemerintah, sehingga perseroan tidak dapat memberikan komentar lebih jauh.

“Prinsipnya, BTN selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat sektor UMKM dan perekonomian nasional,” ujar Ramon kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Dia menambahkan, nilai penghapusan kredit macet yang telah dicatat sejauh ini merupakan bagian dari program pemerintah yang sedang berjalan.

“BTN akan mengikuti arahan kebijakan tersebut sesuai porsi yang ditetapkan,” imbuhnya.

Meski demikian, BTN memastikan tetap fokus menjaga kualitas portofolio kredit UMKM di tengah program penghapusan piutang. Perseroan memperkuat manajemen risiko, seleksi sektor usaha yang prospektif, serta pendampingan kepada debitur agar usaha mereka dapat tumbuh berkelanjutan.

Kebijakan Penghapusan Kredit Perlu Diawasi

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menilai, secara proporsional, nilai penghapusan kredit macet UMKM sebesar Rp2,4 triliun yang mencakup 67.000 debitur masih relatif kecil dibandingkan dengan total kredit UMKM nasional sekitar Rp1.400 triliun.

“Bila dibandingkan dengan jumlah nasabah UMKM yang sekitar 30 juta, maka penghapusan tersebut tergolong sangat kecil. Sepanjang tepat sasaran, maka kebijakan ini bagus dan perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, penghapusan kredit yang dilakukan secara selektif dapat membantu meningkatkan daya beli pelaku UMKM dan mendorong pemulihan usaha.

Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai program pemutihan kredit ini berpotensi menimbulkan moral hazard, baik di sisi debitur maupun perbankan.

“Program pemutihan ini sebenarnya bukan hal baru. Sebagian besar UMKM sudah dihapus bukukan di bank-bank BUMN. Tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa mekanisme yang jelas, risikonya besar,” kata Bhima.

Bhima menjelaskan, kebijakan penghapusan utang yang dilakukan tanpa proses penagihan atau pendampingan yang memadai bisa menciptakan persepsi bahwa utang pemerintah akan selalu diputihkan, sehingga melemahkan disiplin pembayaran.

“Ini seolah kebijakan populis tapi berisiko tinggi terhadap kualitas kredit. Bank pun bisa ikut moral hazard, karena merasa nanti akan ada program penghapusan lagi,” ujarnya.

Bhima juga menyoroti kaitan program ini dengan rencana pemerintah menyalurkan tambahan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara. Menurutnya, percepatan penyaluran kredit tanpa kehati-hatian dapat meningkatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

“Kalau injeksi 200 triliun dilakukan saat kredit belum terserap optimal dan akhirnya menurun kualitasnya, ujung-ujungnya bisa jadi ada penghapusan lagi. Jadi harus hati-hati agar tidak menjadi siklus moral hazard,” tutup Bhima.

Sebagaimana diketahui, Prabowo sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu pencapaian penting di tahun pertama pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah program penghapusan kredit macet bagi sektor wong cilik, yaitu petani dan pelaku UMKM.

Program ini telah dijalankan sejak awal Januari 2025 dan mencakup sekitar 67.000 debitur UMKM dengan total nilai Rp2,4 triliun. Penghapusan dilakukan pada kredit macet di bank-bank milik negara, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.