Nanik Sudaryati Deyang resmi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (8/6).

Pengangkatan Nanik berdasarkan Keppres Nomor 18/M Tahun 2026 terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP.

Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang terseret kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelum dipercaya memimpin BGN, Nanik lebih dulu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Ia tercatat pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan badan negara sejak Presiden Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih pada 2024.

Lantas bagaimana rekam jejak Nanik S Deyang selama ini?

Nanik lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia memulai karier profesional sebagai wartawan di Tabloid Bangkit sebelum kemudian meniti karier di berbagai perusahaan media nasional.

Kariernya berkembang tak hanya sebagai jurnalis, tetapi juga di level manajemen media.

Berdasarkan Data Pers 2014, Nanik pernah menjabat sebagai pemimpin umum majalah Femme, direktur utama tabloid Info Kecantikan, serta komisaris di sejumlah media, seperti Info Kuliner, Peluang Usaha, dan The Politic.

Pengalaman panjang di dunia jurnalistik membuat Nanik dikenal aktif mengikuti berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Nama Nanik mulai mendapat perhatian lebih luas saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Saat itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nanik dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024, ia dilantik sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024-2029.

Pada Juni 2025, Nanik juga sempat ditunjuk sebagai komisaris independen PT Pertamina (Persero).

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi wakil kepala BGN sekaligus diberhentikan dari jabatannya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Di luar kiprahnya sebagai jurnalis dan pejabat publik, nama Nanik juga pernah menjadi sorotan saat kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet mencuat pada 2018.

Dalam proses penyelidikan kasus tersebut, Nanik sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Beberapa saat setelah pergantian tersebut, eks Kepala BGN Dadan Hindayana diketahui langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa menutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Kendati demikian, Prabowo enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu, saya tidak boleh banyak berkomentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi, pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini [MBG] sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkatkan penghasilan mereka. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka yang telat ditetapkan Kejagung, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, dia menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga program strategis pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Kendati demikian, Presiden Ke-8 RI itu enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka itu yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam program aksi pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan akses kesehatan, dan perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan," jelas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Senin (1/6/2026).

Menurut Luthfi, keberagaman suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial di Jawa Tengah memerlukan landasan berpikir yang kuat. Nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi pegangan penting bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Luthfi menegaskan bahwa apapun latar belakang masyarakat, Pancasila tetap berfungsi sebagai perekat hubungan sosial politik di Jawa Tengah.

Dalam penerapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui sejumlah program kerja sektoral. Pada sektor kesehatan, terdapat Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang bertujuan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di kawasan pelosok. Kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi hak kesehatan warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas medis modern.

Selain pelayanan kesehatan, aspek keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diakomodasi melalui program Kecamatan Berdaya serta Kartu Zilenial. Program-program ini menyasar stimulasi produktivitas ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan generasi muda.

Di sisi lain, Jawa Tengah juga memiliki program Pesantren Obah, penyediaan fasilitas penitipan anak bagi buruh perempuan, serta program perlindungan lingkungan pesisir melalui gerakan Mageri Segoro.

Pada upacara tersebut, Luthfi juga membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut, Kepala BPIP menginstruksikan para menteri dan kepala daerah untuk mengawal setiap kebijakan publik agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang dilahirkan harus dipastikan memenuhi rasa keadilan publik dan menjamin hak-hak masyarakat terkecil agar tidak ada warga yang merasa ditinggalkan.

BPIP sendiri telah menyelesaikan seluruh persiapan teknis untuk menyelenggarakan puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 secara nasional. Hal tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Gedung BPIP, Jakarta, pada Jumat (29/5/2026).

Yudian menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud komitmen bersama dalam mengamalkan Pancasila pada kehidupan bernegara. Guna menjaga ketertiban, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP No. 2/2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi panduan resmi bagi kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan.

Di tingkat pusat, upacara peringatan hari lahir Pancasila akan dilaksanakan secara luring pada Senin (1/6/2026), tepat pukul 10.00 WIB di Lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara tersebut juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, serta mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Susunan perangkat upacara nasional ini akan diisi oleh pimpinan lembaga negara, di mana Ketua MPR bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan Pembukaan UUD 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memimpin doa.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka akan menggunakan "Formasi Pancasila" yang terdiri dari lima kelompok. Melalui penyelenggaraan upacara serentak ini, BPIP mendorong penguatan Pancasila sebagai living ideology di tengah masyarakat.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih adil dan adaptif bagi daerah kepulauan.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyebut kebijakan fiskal yang berkeadilan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

APBN bagi NTB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga menjadi instrumen keadilan pembangunan yang menentukan kemampuan daerah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Bagi daerah kepulauan seperti NTB, APBN bukan sekadar instrumen anggaran, tetapi instrumen keadilan pembangunan. NTB menghadapi tantangan geografis dan konektivitas wilayah yang menyebabkan biaya pembangunan dan pelayanan publik relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia," kata Dinda, sapaannya, dikutip dari keterangan pers, Jumat (29/5/2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur dasar, hingga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, menurutnya, hubungan fiskal pusat dan daerah harus dibangun secara lebih proporsional agar daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

"Daerah tidak meminta keistimewaan, tetapi mengharapkan keadilan fiskal yang proporsional agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal," ujarnya.

Wagub menjelaskan, Pemprov NTB saat ini terus mendorong pembangunan melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata berkualitas, ketahanan pangan, hilirisasi sektor unggulan daerah, pengembangan ekonomi syariah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, berbagai agenda pembangunan tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang kuat serta kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia berharap Komite IV DPD RI dapat melahirkan rekomendasi strategis guna memperkuat formulasi kebijakan fiskal nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

"Kami berharap hasil kunjungan kerja ini mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pembangunan di NTB. Karena keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dari sejauh mana daerah mampu tumbuh kuat, mandiri, dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menyampaikan optimismenya terhadap peningkatan penerimaan negara dalam APBN 2026 melalui penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam yang mulai diterapkan pemerintah.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tersebut diharapkan berdampak positif terhadap penguatan transfer ke daerah, termasuk bagi NTB.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat iklim investasi, mempercepat pelayanan perizinan, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti carbon trading dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan creative financing di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Menurutnya, kemampuan NTB menghimpun pembiayaan alternatif hingga Rp3,8 triliun dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat pembiayaan pembangunan.

Komite IV DPD RI juga menyoroti realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) di NTB. Berdasarkan data per 6 Mei 2026, realisasi dana desa di NTB tercatat mencapai 45,67% atau berada di atas rata-rata nasional.

Namun demikian, beberapa komponen lain seperti dana bagi hasil sebesar 17,6%, DAK fisik 32,34%, dan hibah pemerintah daerah sebesar 4,67% masih berada di bawah capaian nasional.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 13,64% secara year on year (yoy) dengan tingkat inflasi April 2026 sebesar 3,27%.

Menurut Novita, efektivitas transfer ke daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga kesiapan kelembagaan, kualitas perencanaan, dan kapasitas pelaksanaan program di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dinilai memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.

Melalui keterlibatan langsung mahasiswa di tengah masyarakat, program ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran akademik, tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Pemerintah pun mendorong perguruan tinggi di berbagai daerah untuk memperkuat pelaksanaan KKN Tematik agar mampu mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan yang saat ini menjadi prioritas nasional.

Dilansir dari Antara, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Niken Ariati, mengatakan bahwa keterlibatan mahasiswa melalui program KKN dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama keluarga miskin yang membutuhkan pendampingan dan akses pengembangan ekonomi.

“Kalau satu kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) saja bisa membantu mengentaskan satu keluarga dari kemiskinan, dampaknya besar sekali. Bukan hanya orang tuanya yang terbantu, tetapi juga anak-anaknya,” ujar Niken dalam talkshow bertema Menyongsong Peran dan Aksi Nyata Mahasiswa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki sumber daya besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, mulai dari riset, pendampingan usaha, edukasi, hingga pengembangan program berbasis kebutuhan masyarakat.

Apa Itu KKN Tematik?

KKN Tematik merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa dengan fokus pada tema atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi masyarakat. Berbeda dengan KKN reguler yang sifatnya umum, KKN Tematik memiliki program kerja yang lebih terarah dan terukur.

Tema yang diangkat biasanya disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, pendidikan, kesehatan, digitalisasi UMKM, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan desa wisata.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membantu menyusun solusi atas berbagai persoalan yang ada. Program ini juga melibatkan dosen pembimbing, pemerintah daerah, hingga mitra masyarakat agar hasilnya lebih berkelanjutan.

Fungsi KKN Tematik

KKN Tematik memiliki sejumlah fungsi penting, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu:

1. Mendorong pemberdayaan masyarakat

Mahasiswa membantu masyarakat mengenali potensi daerah serta mencari solusi atas persoalan ekonomi, pendidikan, dan sosial.
Menjadi sarana penerapan ilmu

Ilmu yang dipelajari di kampus dapat diterapkan secara langsung di lapangan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa

Mahasiswa menjadi lebih peka terhadap kondisi sosial, kemiskinan, serta kebutuhan masyarakat di daerah.

3. Membantu program pemerintah

KKN Tematik dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

4. Mendorong inovasi di desa

Kehadiran mahasiswa sering kali membawa inovasi baru, seperti pemasaran digital UMKM, pelatihan teknologi, hingga pengelolaan wisata desa.

Manfaat KKN Tematik bagi Masyarakat

Dampak KKN Tematik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan keluarga prasejahtera. Manfaat tersebut antara lain:

1. Membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru.
2. Mendorong munculnya usaha kecil berbasis potensi lokal.
3. Membantu pemasaran produk UMKM melalui media digital.
4. Memberikan edukasi kesehatan, sanitasi, dan pendidikan.
5. Membantu masyarakat mendapatkan akses program pemerintah.
6. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan usaha dan pendampingan.

Jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Contoh Nyata KKN Tematik di Masyarakat

Salah satu contoh KKN Tematik yang berhasil adalah program pendampingan UMKM desa oleh mahasiswa di beberapa daerah. Mahasiswa membantu pelaku usaha kecil membuat kemasan produk yang lebih menarik, memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace, hingga mengajarkan pencatatan keuangan sederhana.

Hasilnya, produk masyarakat yang sebelumnya hanya dijual di lingkungan sekitar mulai dikenal lebih luas dan penjualannya meningkat.

Contoh lainnya adalah KKN Tematik bidang pertanian, di mana mahasiswa membantu petani memanfaatkan teknologi sederhana untuk meningkatkan hasil panen serta mengurangi biaya produksi.

Ada pula program KKN Tematik bidang kesehatan yang fokus pada edukasi stunting dan gizi anak. Mahasiswa bersama kader posyandu melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga agar lebih memahami pentingnya asupan gizi dan pola hidup sehat.

Niken menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial yang bersifat sementara. Pemerintah kini mulai mendorong pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat usia produktif dapat mandiri secara ekonomi.

Menurut dia, bantuan sosial sebaiknya lebih difokuskan kepada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sementara masyarakat usia produktif diarahkan memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan usaha.

Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran program bantuan dan intervensi pengentasan kemiskinan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, KKN Tematik diharapkan tidak hanya menjadi program akademik semata, tetapi juga mampu melahirkan solusi nyata untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Brebes pada Sabtu (9/5/2026). Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi perbaikan sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 23.000 unit dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 7.532 unit hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan kuota ini merupakan bagian dari implementasi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini berfokus pada perluasan jangkauan, di mana seluruh kabupaten/kota di Indonesia kini berhak menerima alokasi bantuan.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujar Maruarar. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka fisik bangunan, tetapi juga kemampuannya dalam menstimulasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal secara berkelanjutan.
Pemerintah mendorong agar rantai pasok material bangunan, seperti bata dan genteng, wajib melibatkan pelaku UMKM di wilayah masing-masing. Dengan mengarahkan pembelian material kepada pengusaha lokal di Jawa Tengah, diharapkan terjadi perputaran modal yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah untuk mendukung akses pembiayaan swadaya bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif kebijakan tersebut. Luthfi menilai bantuan bedah rumah itu menjadi instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data kewilayahan, intervensi hunian layak masih sangat dibutuhkan, terutama bagi warga yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial.
Secara kumulatif, target total penanganan RTLH di Jawa Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 36.550 unit. Angka ini dikontribusikan oleh APBN melalui skema BSPS sebanyak 30.000 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.000 unit, serta dukungan dari sektor nonpemerintah. Sektor Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas memberikan kontribusi sebesar 1.550 unit, yang melibatkan partisipasi aktif dari entitas seperti PT Djarum dan Bank Jateng.
Khusus untuk Kabupaten Brebes, total target intervensi mencapai 514 unit rumah. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana yang hadir dalam peluncuran tersebut, menyatakan komitmen legislatif untuk terus mengawal alokasi program ini di masa mendatang. "Pemenuhan kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat yang berkorelasi langsung terhadap peningkatan indeks kualitas hidup dan produktivitas daerah," ujarnya.
Bantuan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan finansial untuk melakukan renovasi hunian secara mandiri. Salah satu warga penerima bantuan, Nunung, menyampaikan apresiasinya karena program ini memberikan kepastian atas kondisi huniannya yang mengalami kerusakan struktural. “Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” tuturnya.

Bisnis.com, PALEMBANG - Di tengah upaya pemerintah memperkuat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Bank Sumsel Babel (BSB) kembali menghadirkan bantuan nyata melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 di Kelurahan 11 Ulu Palembang, Selasa (5/5/2026).

Program tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat tinggal di rumah yang lebih aman dan layak. Salah satu penerima manfaat, Nurmalinda, merasakan langsung perubahan tersebut. Sebagai ibu tunggal dengan tiga anak, sehari-hari ia bekerja sebagai pengemudi ojek daring demi memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya.

Sebelumnya, kondisi rumah yang ditempati Nurmalinda jauh dari kata layak. Kini, melalui bantuan RTLH dari Bank Sumsel Babel, keluarganya memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

“Bagi saya, rumah ini adalah jawaban dari doa anak-anak saya. Terima kasih Bank Sumsel Babel telah memberikan tempat berteduh yang layak bagi kami untuk memulai hari dengan lebih tenang,” ujar Nurmalinda dengan mata berkaca-kaca.

Program RTLH yang dijalankan BSB tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hunian yang layak dinilai mampu mendukung kesehatan keluarga, memberikan rasa aman, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak.

Sejak program tersebut diintensifkan, Bank Sumsel Babel telah membangun dan memperbaiki hampir 200 unit rumah di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Program itu dijalankan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di wilayah operasionalnya.

Direktur Operasional Bank Sumsel Babel, Festero Mohammad Papeko, mengatakan program RTLH merupakan bagian dari dukungan nyata BSB terhadap program pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menekan angka kemiskinan.

“Kami meyakini hunian yang layak merupakan fondasi penting bagi terciptanya keluarga yang sehat, aman, dan produktif. Melalui program RTLH ini, Bank Sumsel Babel ingin turut mendukung upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan rumah layak huni diharapkan dapat menjadi titik awal bagi masyarakat penerima manfaat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih optimistis menatap masa depan.

Realisasi program RTLH tersebut juga terlaksana melalui sinergi antara Bank Sumsel Babel dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kolaborasi itu dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bagi Bank Sumsel Babel, setiap rumah yang diperbaiki bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kepedulian dan harapan bagi keluarga penerima manfaat. Kehadiran rumah yang layak diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat sekaligus mendukung produktivitas ekonomi keluarga.

Melalui program sosial yang berkelanjutan, Bank Sumsel Babel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas hingga ke kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bisnis.com, SEMARANG — Sekolah rakyat merupakan sekolah berasrama yang diberikan 100% gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin. Simak cara daftar sekolah rakyat.

Sekolah Rakyat diberikan gratis terdiri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Adapun tujuan dari hadirnya Sekolah Rakyat adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan anak-anak yang lebih cerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswa sasaran dari Sekolah Rakyat ini ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program Sekolah Rakyat ini telah resmi beroperasi mulai Juli 2025 lalu. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak keluarga prasejahtera (Desil 1 dan 2), dengan tahap awal disiapkan membangun 104 titik Sekolah Rakyat. Pada tahun 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) diketahui akan segera memulai penjangkauan langsung calon peserta didik untuk tahun ajaran 2026/2027.

Untuk mengikuti penerimaan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027, masyarakat perlu mengetahui persyaratan hingga mekanisme pendaftaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Agar tidak keliru, berikut ini informasi mengenai syarat dan mekanisme penerimaan Sekolah Rakyat yang perlu diketahui masyarakat.

Syarat Pendaftar Sekolah Rakyat

Terdapat sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang perlu diketahui oleh calon siswa sebelum melakukan pendaftaran. Berikut ini syarat bagi pendaftar sekolah rakyat:

1. Calon siswa termasuk dalam kategori Desil 1, yakni 10% keluarga termiskin menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Atau masuk ke dalam kategori Desil 2, yakni 11-20% keluarga termiskin dalam DTSEN
2. Jika kuota belum terpenuhi, pendaftaran akan diperluas ke keluarga dari Desil 3 sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan
3. Orang tua/Wali calon siswa wajib menandatangani surat pernyataan bahwa anak akan menyelesaikan pendidikan dan tidak putus sekolah selama mengutip program Sekolah Rakyat
4. Calon siswa memiliki minat atau motivasi yang tinggi untuk belajar dan berkembang
5. Calon siswa wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan mengikuti kegiatan belajar dan hidup berasrama

Alur Pendaftaran Sekolah Rakyat

Mengutip dari akun media sosial Kementerian Sosial, mekanisme penerimaan siswa di Sekolah Rakyat cukup berbeda dengan sekolah pada umumnya. Di Sekolah Rakyat tidak ada pembukaan pendaftaran, penerimaan peserta didik dilakukan melalui mekanisme penjangkauan langsung.

Seluruh proses penjangkauan langsung dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar sasaran yang dituju benar-benar tepat dan sesuai. Adapun mekanisme penjangkauan langsung dilakukan dengan petugas yang akan datang langsung ke lapangan untuk melakukan penjangkauan kepada calon siswa yang memenuhi kriteria.

Proses penjangkauan langsung ke lapangan ini dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui para pendamping sosial bersama Dinas Sosial setempat, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran pendamping sosial ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta didik sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sekaligus mengonfirmasi bahwa orang tua/wali telah menyetujui hal tersebut.

Namun, jika di lapangan ditemui keluarga yang sebenarnya telah memenuhi kriteria penerimaan Sekolah Rakyat tetapi belum tercatat atau data yang dimiliki belum sesuai dalam DTSEN, masyarakat dapat meminta mekanisme pemutakhiran data.

Proses pemutakhiran data dilakukan dengan dua jalur, yakni jalur formal dan jalur usulan dan sanggahan mandiri. Melalui jalur formal ini masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT/RW untuk mengajukan usulan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

Sementara itu, jalur usulan dan sanggahan mandiri bisa dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, Command Center 171, WhatsApp Center (+62)8877-171-171, atau melapor pada pendamping sosial masing-masing. Setelah usulan masuk, pendamping sosial bersama Dinsos dan BPS akan melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan.

Hasil verifikasi nantinya akan menjadi dasar untuk pemutakhiran data dan pemeringkatan ulang. Data yang telah diverifikasi selanjutnya diusulkan melalui penetapan pemerintah daerah serta dimasukkan ke dalam sistem SIKS-NG.

Mekanisme Penerimaan Sekolah Rakyat

- Jalur Formal: Jangkauan langsung oleh pendamping sosial bersama Dinas Sosial dan BPS

- Jalur Usulan dan Sanggahan Mandiri: Melalui aplikasi Cek Bansos, Command Center 171, WhatsApp Center (+62)8877-171-171, atau melapor pada pendamping sosial masing-masing.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan jumlah masyarakat yang dapat disejahterakan.

"Ukuran kesuksesan transmigrasi itu bukan berapa banyak yang bisa dipindahkan, tidak. Ukuran kesuksesannya adalah berapa banyak yang bisa disejahterakan," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, pendekatan transmigrasi yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tidak cukup efektif, apabila tidak dibarengi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kalau mereka pindah hanya sekadar pindah diberi rumah, tapi tidak tahu mau ngapain, itu pasti mereka tidak betah dan kembali lagi, sehingga tidak tercapai (target kesejahteraan)," ujarnya.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi saat ini menitikberatkan pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi lokal di masing-masing daerah.

Ia menjelaskan desain pembangunan setiap kawasan transmigrasi dapat berbeda sesuai karakter dan potensi wilayah masing-masing.

Iftitah memberikan contoh Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal di kawasan sekitar proyek minyak dan gas di Kalimantan Timur.

Selain itu, kementerian juga memetakan pengembangan ekonomi kreatif dan pasar digital di sejumlah kawasan transmigrasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Konteksnya bagaimana menyediakan lapangan kerja," ucap Iftitah.

Ia juga mencontohkan peningkatan pendapatan petani durian di kawasan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, setelah terbukanya akses ekspor ke China.

"Setelah kita buka keran ekspor ke China itu tingkat pendapatannya naik lima sampai enam kali lipat," ungkapnya.

Menurut dia, pendekatan pengembangan kawasan transmigrasi saat ini dilakukan secara bottom-up berdasarkan usulan dan kesiapan pemerintah daerah.

Ia mengatakan pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

"Transmigrasi hari ini tidak bisa top-down, tapi bottom-up. Jadi, harus ada usulan dari pemerintah daerah untuk daerahnya dikembangkan ekonominya," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyebut sebanyak 1.394 kepala keluarga mengikuti program transmigrasi sepanjang 2025 yang terdiri atas program transmigrasi lokal dan Transmigrasi Karya Nusantara.

Pemerintah juga menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas nasional.

Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang akan diterapkan di kawasan transmigrasi di Indonesia.

Peserta terdiri atas unsur Kementerian Transmigrasi, balai pelatihan transmigrasi, serta akademisi dari 10 perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Karena China kami nilai cukup berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kita ingin belajar praktik terbaik itu dan mengimplementasikannya di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang akan diterapkan di kawasan transmigrasi di Indonesia.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengembangan kawasan transmigrasi.

“Karena China kami nilai cukup berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kita ingin belajar best practice (praktik terbaik) itu dan mengimplementasikannya di Indonesia,” kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Kamis.

Menurut dia, China dipilih sebagai lokasi pelatihan karena dinilai memiliki pengalaman panjang dan keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan secara bertahap selama empat dekade.

Ia menjelaskan peserta akan berada di China selama sekitar dua minggu untuk mengikuti pelatihan terkait pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

"Di sana itu ada namanya Pusat Pengentasan Kemiskinan. Jadi ada satu center yang fokusnya memang untuk mengentaskan kemiskinan begitu," ujarnya.

Kegiatan berlangsung pada 9–22 Mei 2026 dan mencakup sesi perkuliahan, diskusi, serta kunjungan lapangan di Beijing dan Prefektur Otonom Honghe Hani dan Yi, Provinsi Yunnan.

Peserta terdiri atas unsur Kementerian Transmigrasi, pelatih dari balai-balai transmigrasi, serta akademisi dari 10 perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, IPB University, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, serta Universitas Hasanuddin.

“Mereka nanti menjadi bagian dari Tim Ekspedisi Patriot untuk berkiprah di 53 kawasan transmigrasi, khususnya 10 kawasan transmigrasi di Papua,” ujarnya.

Ia menjelaskan hasil pelatihan tersebut nantinya akan disusun menjadi policy paper serta buku panduan implementatif yang dapat diterapkan di kawasan transmigrasi.

Selain itu, peserta dari unsur akademisi juga akan dilibatkan dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot yang akan diterjunkan ke lapangan.

“Kami juga sudah meminta kepada para akademisi untuk output dari muhibah ini adalah membuat semacam buku panduan yang betul-betul implementatif dan aplikatif,” ungkap Iftitah.

Menurut dia, pemerintah ingin membangun model pengentasan kemiskinan yang dapat diterapkan mulai dari tingkat wilayah, kabupaten, desa, hingga keluarga.

Ia mencontohkan satu anggota patriot nantinya dapat mendampingi sekitar 10 kepala keluarga miskin ekstrem agar mengalami peningkatan kesejahteraan.

“Kalau satu patriot saja bertanggung jawab atas 10 kepala keluarga yang tergolong ekstrem miskin dan miskin, kalau 1.000 sudah bisa mengeluarkan 10.000,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, peserta asal Papua Barat Daya serta Kepala Distrik Lamona, Kabupaten Sorong Oktovianus Kolin mengatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan kawasan transmigrasi Klamono-Segun di Kabupaten Sorong.

Ia mengatakan praktik pengentasan kemiskinan di China akan dipelajari oleh dirinya untuk diterapkan dalam pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Papua Barat Daya.

“Saya ingin belajar bagaimana program Kementerian Transmigrasi ini dapat saya bawa ke daerah kerja saya di Papua Barat Daya,” kata Oktovianus.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menjangkau kelompok paling rentan. Hal ini disampaikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

"Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” ujar Gus Ipul, Minggu (3/5/2026).

Pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi salah satu akar persoalan pendidikan. “Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” katanya.

Menurut dia, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pendongkrak dari lapisan paling bawah agar kesenjangan pendidikan dapat dipersempit secara sistemik.

“Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi, bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyoroti tantangan baru pendidikan di era teknologi. Di satu sisi, anak-anak Indonesia adalah generasi digital native, namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan.

“Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi, dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.