REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjaga kondisi likuiditas dan permodalan pada level memadai hingga akhir triwulan I 2026. Kondisi tersebut dinilai memberi ruang bagi perseroan untuk tetap mendorong pertumbuhan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi mengatakan, rasio loan to deposit ratio (LDR) BRI tercatat 86,7 persen hingga akhir Maret 2026. Menurut dia, level tersebut masih ideal untuk menjalankan fungsi intermediasi sekaligus mendukung pertumbuhan kredit ke depan.

“Hingga akhir Maret 2026, loan to deposit ratio (LDR) BRI tercatat 86,7 persen yang menurut kami masih ideal dalam mengelola fungsi intermediasi, tidak terlalu ketat namun juga cukup optimal untuk mendorong pertumbuhan kredit ke depan,” ujar Achmad dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Selain likuiditas, BRI juga mencatat posisi permodalan yang kuat. Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan berada di level 22,9 persen atau jauh di atas ketentuan minimum regulator bagi bank sistemik.

Menurut Achmad, kondisi tersebut memberikan kapasitas yang cukup bagi BRI untuk melakukan ekspansi bisnis secara hati-hati sekaligus menjadi bantalan dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. Modal yang kuat juga memberi ruang bagi perseroan untuk terus mendorong pertumbuhan kredit, khususnya pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan produktif.

Ke depan, BRI berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan likuiditas dan ketahanan permodalan agar tetap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan. Budi mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau e-commerce yang mencakup penjual (seller), platform, dan konsumen.

“Sekarang Kemendag sedang merevisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

“Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya. Biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform-nya,” ujarnya.

Selain transparansi biaya, pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemendag juga mewajibkan platform menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi permasalahan dalam transaksi digital.

Budi mengatakan pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

“Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor usaha mikro mencapai sekitar Rp 70 triliun hingga 3 Mei 2026 dari total realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 96 triliun.

“Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp 96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp 70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro,” ujar Maman, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem karena mayoritas pelaku usaha mikro berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

Maman mengatakan, pemerintah terus mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk penyaluran KUR yang menyasar kelompok masyarakat desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin).

Selain memperluas akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah, swasta, dan BUMN sebagai ruang usaha produktif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kolaboratif sekaligus membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda.

Menteri UMKM mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya di Jakarta, Senin (4/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Rakyat Indonesia (BRI) memastikan belum akan merevisi rencana bisnis bank (RBB) 2026 meski ketidakpastian global masih berlangsung. Perseroan menilai kinerja hingga awal tahun masih sejalan dengan target yang ditetapkan.

Wakil Direktur Utama BRI, Viviana Dyah Ayu, mengatakan pertumbuhan kredit diproyeksikan berada di kisaran 7–9 persen secara tahunan (year on year/yoy). “Kinerja BRI hingga Maret 2026 masih berada di jalur yang sesuai dengan rencana bisnis yang telah kami tetapkan,” ujarnya dalam Taklimat Media kinerja kuartal I 2026, Kamis (30/4/2026) lalu.

Ia menjelaskan, fundamental ekonomi domestik yang relatif stabil menjadi dasar optimisme tersebut. Konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kondisi saat ini, kami belum melihat kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap rencana bisnis bank,” kata Viviana.

Meski demikian, BRI tetap mencermati perkembangan eksternal dan membuka ruang penyesuaian jika diperlukan. “Kami akan tetap melihat situasi dan bersikap adaptif terhadap perkembangan kondisi eksternal,” ujarnya.

Dari sisi kinerja, BRI mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp 15,5 triliun hingga kuartal I 2026, tumbuh 13,7 persen yoy. Penyaluran kredit tercatat Rp 1.562 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 1.555 triliun. Kontribusi dana murah (current account saving account/CASA) mencapai Rp 1.058,6 triliun. Sementara itu, total aset meningkat menjadi Rp 2.205 triliun per Maret 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak akan memengaruhi minat perusahaan untuk melangsungkan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia.

Nyoman memastikan BEI senantiasa selektif dalam memberikan persetujuan kepada perusahaan yang mengajukan dokumen pencatatan saham perdana. “Minat menjadi perusahaan tercatat saya tidak melihat penurunan. Dalam konteks ini, saya melihat dari sisi submission tidak berubah. Tinggal nanti kami memastikan apakah perusahaan-perusahaan yang masuk tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan sebagai regulator,” ujar Nyoman kepada awak media di Media Center BEI, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Berkaca dari tahun lalu, Nyoman mengungkapkan jumlah perusahaan yang mengajukan dokumen IPO tergolong banyak dan tidak menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski jumlah perusahaan yang melangsungkan IPO pada tahun lalu menurun, Nyoman menekankan bahwa rata-rata dana yang berhasil dihimpun melalui aksi IPO justru meningkat signifikan. “Kalau melihat dari jumlah perusahaan tercatat memang relatif turun, tetapi proceeds-nya meningkat. Rata-rata yang sebelumnya sekitar Rp 350 miliar per perusahaan, pada tahun lalu mencapai sekitar Rp 700 miliar per perusahaan,” ujar Nyoman.

Dengan demikian, menurutnya, terjadi peningkatan kelas dalam aksi IPO, yakni mencakup perusahaan-perusahaan menengah hingga kelas atas. “Sudah ada scale up dari sebelumnya yang relatif kelas kecil menjadi menengah dan atas. Ini yang kita harapkan untuk meningkatkan kedalaman pasar, di mana ukuran juga menjadi perhatian,” ujar Nyoman.

Di sisi lain, BEI tetap mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melangsungkan pencatatan perdana saham di pasar modal Indonesia. “Perusahaan kategori small and medium enterprise tetap kita berikan kesempatan sepanjang prospektif. Dua sisi inilah yang akan kita kembangkan. Jadi, tidak ada dampak langsung dari informasi yang ditanyakan tadi karena dari sisi jumlah pengajuan juga relatif tidak menurun,” ujar Nyoman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2026 sedikit meningkat dibandingkan 2025. Proyeksi tersebut tercermin dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan perbankan kepada regulator pada akhir November 2025.

Secara umum, kinerja perbankan diyakini tetap berada pada jalur pertumbuhan positif pada 2026. Hal ini seiring dengan arah suku bunga global dan domestik yang diperkirakan masih melanjutkan tren penurunan pada tahun depan.

“Penurunan suku bunga secara global juga diharapkan dapat mendorong meningkatnya permintaan kredit, sehingga pertumbuhan kredit diharapkan tetap kuat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Pelonggaran suku bunga dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus menurunkan biaya dana. Apabila penghimpunan dana berjalan positif, ketersediaan likuiditas akan terjaga dan mendukung penyaluran kredit perbankan.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan diproyeksikan terus membaik dan berada pada level rendah, sekitar 2 persen. Meski demikian, tekanan masih berpotensi datang dari segmen kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cenderung paling cepat tumbuh saat ekonomi ekspansif, tetapi juga paling rentan tertekan ketika kondisi makro melemah.

Berdasarkan laporan RBB, Dian menjelaskan proyeksi pertumbuhan kredit disesuaikan dengan kondisi perekonomian global dan domestik yang masih sarat dinamika.

“OJK menilai sasaran yang ditetapkan sesuai hasil revisi tersebut tetap kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dian.

Ia menambahkan kondisi global masih dipengaruhi berbagai ketidakpastian, terutama perlambatan aktivitas ekonomi di sejumlah kawasan, khususnya Amerika Serikat dan China. Konflik geopolitik yang masih berlangsung di berbagai kawasan turut menambah ketidakpastian global.

Selain itu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menunjukkan sikap hati-hati terkait proyeksi lanjutan pemangkasan suku bunga. Namun demikian, pemangkasan tambahan masih diperkirakan terjadi pada 2026 sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor perbankan.

Sebagai langkah mitigasi risiko kredit untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kinerja debitur, perbankan secara konsisten membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

“Kami melihat pembentukan CKPN tersebut masih tergolong wajar dan perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif serta bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas kredit,” kata Dian.

Secara tren, pembentukan CKPN menunjukkan penurunan secara industri, namun masih berada pada level memadai. Kondisi tersebut sejalan dengan normalisasi kualitas kredit yang tercermin dari rasio loan at risk (LaR) yang terus menurun.

OJK juga mendorong penguatan industri perbankan melalui peningkatan permodalan maupun konsolidasi. Langkah ini dipandang penting dengan mempertimbangkan dinamika teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian ekonomi global dan domestik, serta meningkatnya risiko serangan siber.

“OJK menilai perbankan nasional masih memiliki ruang untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha melalui penguatan secara organik maupun anorganik. Pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk mendorong kinerja perbankan menjadi lebih kuat,” ujar Dian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan kredit perbankan tercatat mengalami tren perlambatan di level 7 persenan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis pertumbuhannya dapat mencapai target di kisaran 8—11 persen pada pengujung 2025, seiring tren suku bunga rendah dan dorongan kebutuhan belanja musiman rumah tangga di akhir dan awal tahun.

“OJK tetap mengharapkan kredit terus tumbuh sebagaimana perkiraan hasil evaluasi RBB (Rencana Bisnis Bank) yang menunjukkan tidak adanya revisi signifikan dari bank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/11/2025).

Dian menerangkan, meskipun terdapat tekanan dari sisi permintaan kredit, terutama dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor perdagangan, optimisme terhadap pemulihan beberapa sektor ekonomi serta dukungan optimal dari kebijakan fiskal, trade policy, industrial policy, dan investment policy akan meningkatkan efek pengganda terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha. Dengan demikian turut mendorong permintaan terhadap kredit perbankan.

“Beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga akhir 2025 antara lain transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik, tren penurunan suku bunga pinjaman, percepatan belanja pemerintah/investasi swasta, dan dorongan kebutuhan belanja musiman rumah tangga jelang akhir dan awal tahun,” jelas Dian.

OJK mencatat, per September 2025, kredit tumbuh 7,7 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56 persen yoy. Total outstanding kredit perbankan mencapai Rp8.162,8 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,18 persen, diikuti kredit konsumsi tumbuh 7,42 persen, sementara kredit modal kerja tumbuh moderat 3,37 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh 11,53 persen, sementara kredit UMKM tumbuh 0,23 persen.

Adapun berdasarkan sektor ekonomi, sektor pengangkutan dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,32 persen, sementara sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 19,15 persen. “Pertumbuhan kredit dari sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target kredit perbankan sampai akhir tahun ini,” ujar Dian.

Pada September 2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,81 persen yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,51 persen yoy, dengan total DPK mencapai Rp9.695,4 triliun.

Likuiditas industri perbankan pada September 2025 mencatatkan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,47 persen (Agustus 2025: 120,25 persen) dan 29,30 persen (Agustus 2025: 27,25 persen). Angka tersebut masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 205,94 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,24 persen (Agustus 2025: 2,28 persen) dan NPL net stabil sebesar 0,87 persen. Loan at Risk (LaR) turun menjadi 9,52 persen (Agustus 2025: 9,73 persen).

Terkait ketahanan bank dari sisi permodalan, OJK mencatat Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level tinggi sebesar 26,15 persen (Agustus 2025: 26,03 persen). Angka tersebut dinilai menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global.

Jakarta: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 akan dirancang lebih berpihak kepada pelaku UMKM untuk memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan bahwa total pembiayaan KUR untuk UMKM pada tahun ini mencapai Rp286 triliun dengan bunga yang kompetitif. Untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan alokasi KUR yang meningkat menjadi Rp320 triliun.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah perubahan dalam skema KUR tahun 2026. “Yang jelas, ke depan pembiayaan harus semakin berpihak bagi UMKM,” ujarnya dikutip dari Antara.

Pengajuan KUR Tahun Depan Tidak Lagi Dibatasi

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, sebelumnya menyampaikan bahwa mulai tahun depan pengajuan KUR tidak lagi dibatasi jumlah pengambilannya. Pemerintah juga menetapkan suku bunga KUR tetap berada pada angka 6 persen flat, tanpa kenaikan meskipun debitur melakukan pengambilan berulang.

Kebijakan ini berbeda drastis karena selama ini debitur sektor produksi hanya dapat mengajukan KUR hingga empat kali, sementara sektor perdagangan dibatasi dua kali.
Selain itu, skema bunga bersifat progresif, mulai dari 6 persen pada pengambilan pertama dan naik hingga 9 persen pada pengajuan berikutnya.

“Sekarang repetisi pengajuan tidak dibatasi. UMKM bisa mengambil KUR berkali-kali hingga usahanya benar-benar kuat dan siap mandiri,” ujar Maman seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (17/11).

Ia menegaskan bahwa kebijakan bunga flat 6 persen untuk semua pengajuan baik pertama maupun seterusnya merupakan arahan langsung dari Presiden kepada Komite Pembiayaan yang diketuai Menko Perekonomian.

Realisasi KUR 2025 Capai 83 Persen

Berdasarkan data Kementerian UMKM, realisasi penyaluran KUR hingga saat ini mencapai 83 persen atau sekitar Rp238 triliun dari target Rp286 triliun. Jumlah debitur baru juga tercatat mencapai 2,25 juta, atau 96 persen dari target tahunan.

Sementara itu, jumlah debitur graduasi pelaku UMKM yang berhasil naik kelas dan keluar dari skema KUR telah melampaui target 1,2 juta menjadi 1,3 juta UMKM.

Pada 2025, Kementerian UMKM juga mencatat bahwa lebih dari 60 persen alokasi KUR telah disalurkan ke sektor produksi, dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 11 juta orang.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 lebih berpihak kepada pengusaha UMKM guna memacu kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana di Jakarta, Selasa (18/11/2025), menyatakan pembiayaan KUR tahun ini untuk UMKM mencapai Rp286 triliun dengan bunga yang rendah. Sementara itu, pada tahun depan, pemerintah menyiapkan plafon KUR untuk UMKM mencapai Rp320 triliun.

Disampaikan pula pemerintah telah menyiapkan kejutan untuk skema KUR pada tahun depan. "Yang pasti, kita ke depan harus semakin berpihak untuk pembiayaan UMKM," katanya.

Adapun berdasarkan catatan Kementerian UMKM, realisasi KUR UMKM tahun ini mencapai 83 persen atau Rp238 triliun dari target Rp286 triliun. Debitur baru yang masuk dalam skema pembiayaan ini telah mencapai 2,25 juta atau 96 persen dari target.

Sementara itu, debitur graduasi yang berhasil naik kelas sudah melampaui target dari 1,2 juta UMKM menjadi 1,3 juta UMKM. Pada 2025, Kementerian UMKM juga telah berhasil menyalurkan lebih dari 60 persen anggaran KUR ke sektor produksi dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 11 juta orang.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan mulai tahun depan pengajuan KUR sudah tidak dibatasi lagi jumlah pengambilannya dengan penerapan bunga flat sebesar 6 persen. Dijelaskan dia, selama ini pengambilan KUR dibatasi hanya empat kali bagi debitur sektor produksi dan dua kali bagi sektor perdagangan, dengan menerapkan skema bunga berjenjang.

"‎Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," kata dia usai melakukan rapat terkait penyaluran KUR di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025) lalu.

Disampaikan pula selama ini pengajuan pertama KUR dikenakan bunga 6 persen, lalu mengalami kenaikan 1 persen untuk pengajuan berikutnya hingga 9 persen. Ia menyatakan pada tahun depan bunga KUR akan tetap di angka 6 persen meskipun pengambilannya dilakukan beberapa kali.

"Jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6 persen. Ini juga berdasarkan arahan dari Pak Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Pak Menko Perekonomian," katanya lagi.