Himpunan Bank Negara (Himbara) menyambut baik keputusan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang kembali menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp381 triliun.

Para petinggi bank pelat merah menilai kebijakan tersebut akan memperkuat likuiditas perbankan sekaligus memperluas ruang penyaluran kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri," ujar Riduan dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

"Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menilai kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

[Gambas:Youtube]

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid. Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional," ujar Novita.

Senada, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi mengapresiasi penempatan dana SAL yang dinilai menjadi langkah strategis menjaga likuiditas perbankan dan memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal.

"Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL," kata Hery dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan tambahan likuiditas tersebut akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

Penyaluran pembiayaan akan diarahkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, terutama UMKM, dengan mempertimbangkan kualitas kredit dan kebutuhan pembiayaan di perekonomian.

"Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," ujar Hery.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah ini.

Menurut dia, penempatan SAL akan memperkuat likuiditas perbankan, sehingga kapasitas pembiayaan ke sektor produktif dapat meningkat.

Ia mengatakan stabilitas ekonomi membutuhkan sinergi antara pemerintah dan industri perbankan dalam menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyatakan tambahan dana SAL menjadi amunisi untuk memperkuat likuiditas sekaligus mengakselerasi penyaluran kredit.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penempatan dana tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga likuiditas tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN. Penempatan dana SAL ini sangat penting bagi kami. Ini bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi kami untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur," ujar Nixon dalam keterangan tertulis.

Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti mengatakan likuiditas yang lebih kuat akan dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, khususnya sektor perumahan.

"Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil. Kami optimistis, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas," ujar Venda.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

[Gambas:Photo CNN]

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," imbuhnya.

Menurut Juda, sampai saat ini masih banyak permintaan kredit ke perbankan. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa perbankan tidak terkendala dana dalam penyalurannya.

"Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," jelasnya.

Juda mengungkapkan tingginya permintaan kredit tercermin dari realisasi hingga Mei, di mana kredit tumbuh di atas 10 persen. Oleh sebab itu, kebijakan guyur dana ke perbankan ditargetkan ampuh mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi lagi.

"Diperkirakan di Mei kredit tumbuh 11,5 persen. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di bulan-bulan ke depan," pungkasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi likuiditas perbankan di kondisi saat ini, termasuk dengan mengguyur kembali dana ke bank.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain memperluas akses pasar, pemanfaatan teknologi juga membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Upaya mendorong transformasi digital UMKM itu kini semakin mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor perbankan. Salah satu apresiasi terhadap langkah tersebut terlihat dalam ajang Cita Loka Fest 2026 digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2026).

Dalam forum tersebut, Bank Jakarta meraih Anugerah Badan Usaha Penggerak Keberdayaan Digitalisasi UMKM atas dukungannya terhadap pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur dan berbagai inisiatif digital.

Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas upaya memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar melalui inovasi Jakarta Smart City.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat.

"Bagi saya, Jakarta kalau ingin maju, aman, dan nyaman, maka yang paling utama selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya. Jadi, membangun bukan semata-mata membangun fisiknya," ujar Pramono berdasarkan siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Cita Loka Fest 2026 merupakan forum kolaboratif nasional yang mengusung tema "Menguatkan Akar untuk Indonesia Asri". Kegiatan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi internasional, perguruan tinggi, komunitas, pelaku UMKM, hingga perusahaan dari berbagai sektor.

Bagi pelaku UMKM, akses terhadap layanan keuangan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas usaha. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha menjangkau lebih banyak konsumen, mengelola transaksi secara lebih efisien, serta memperoleh akses terhadap berbagai layanan pembiayaan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang mendukung pengembangan UMKM.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM. Bank Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui berbagai produk pembiayaan, layanan perbankan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekosistem usaha yang semakin inklusif dan kompetitif," kata Agus.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan, penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta dan Bank Jakarta menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Bank Jakarta berkomitmen mendukung transformasi digital dan pemberdayaan usaha masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. Penghargaan ini semakin memperkuat komitmen kami untuk memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM serta mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing usaha," ujar Arie.

Hingga kuartal I 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM Bank Jakarta mencapai Rp10,46 triliun atau tumbuh 26,27 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.208 debitur merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam program Jakpreneur.

Bisnis.com, BATAM — Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, total kredit yang disalurkan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 9,74 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih kuat serta tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

“Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan terus mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di Kepri,” kata Rony, Kamis 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, penguatan kredit terjadi di berbagai segmen, terutama kredit korporasi yang menjadi motor utama pertumbuhan. Hingga April 2026, kredit korporasi di Kepri tercatat sebesar Rp62,07 triliun atau tumbuh 37,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit korporasi terbesar masih terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan pangsa 12,65 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 12,60 persen serta sektor listrik, gas, dan air sebesar 10,13 persen.

Menurut Rony, struktur penyaluran tersebut menunjukkan sektor-sektor produktif masih menjadi penggerak utama ekonomi Kepri.

Selain sektor korporasi, kredit rumah tangga juga tetap tumbuh meski lebih moderat. Total kredit rumah tangga mencapai Rp29,10 triliun atau meningkat 7,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp17,07 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional yang relatif stagnan.

Di sisi lain, BI mencatat kualitas kredit di Kepri tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di level 1,14 persen. Adapun NPL korporasi tercatat 1,29 persen, rumah tangga 1,91 persen, dan UMKM sebesar 2,62 persen.

“Pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan diiringi risiko yang terkendali menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan,” ujar Rony.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang masih berlangsung.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) menyatakan bahwa akses pembiayaan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus disamaratakan agar dapat memicu per

"Perlakuan bank terhadap UMKM di Jakarta dengan di Maluku misalnya itu berbeda, padahal bank yang sama," kata Ketua AKUMANDIRI Hermawati Setyorinny saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kendala yang dihadapi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan tidak sama antara daerah satu dengan lainnya.

Ia menyatakan dari hasil temuan dan laporan para pelaku UMKM, menyatakan bahwa keengganan mereka mengakses pembiayaan perbankan dikarenakan sejumlah syarat yang memberatkan mereka.

Untuk itu, pemerintah kata Hermawati harus memberikan pengawasan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan sejumlah perbankan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tanpa agunan lanjut dia, namun ada beberapa bank yang masih meminta agunan atau jaminan kepada pelaku UMKM ketika akan mengakses pembiayaan KUR meskipun jaminannya kecil.

"Pemerintah harus ada pengawasan, bagi bank yang bisa menjalankan syarat prosedur yang disepakati oleh peraturan atau kebijakan harusnya dapat reward begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Dengan penyamarataan tersebut kata dia, diharapkan pelaku UMKM yang sempat mengalami kendala untuk mengakses pembiayaan dapat dipermudah dan bisa meningkatkan kredit UMKM terhadap perbankan.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis (18/6).

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun dapat meringankan beban pelaku usaha ultramikro.

“Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro,” kata Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.

Menurut Rizal, selama ini nasabah Mekaar membayar biaya pembiayaan yang relatif tinggi karena karakteristik pembiayaan tanpa agunan, nominal pinjaman yang kecil, serta kebutuhan pendampingan yang intensif.

Dengan penurunan bunga tersebut, pelaku usaha ultramikro dinilai memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis maupun seragam pada seluruh penerima manfaat.

Ia menjelaskan berbagai studi UMKM menunjukkan bahwa persoalan utama usaha ultra mikro tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga produktivitas yang rendah, akses pasar yang terbatas, serta kapasitas usaha yang masih lemah.

Menurut dia, penurunan bunga memang dapat memperbaiki arus kas pelaku usaha, tetapi tanpa penguatan pendampingan, pelatihan, dan akses pemasaran, tambahan ruang keuangan tersebut belum tentu berujung pada peningkatan omzet yang signifikan.

“Modal murah adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultramikro,” ujarnya.

Rizal juga mengingatkan agar penurunan bunga tidak mengurangi kualitas pendampingan maupun keberlanjutan model bisnis PNM.

Menurut dia, pendampingan merupakan faktor pembeda utama dari PNM Mekaar dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Penurunan suku bunga PNM Mekaar diputuskan dalam rapat koordinasi Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6). Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perubahan aturan mengenai hapus buku dan hapus tagih kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pemerintah melakukan sejumlah perubahan untuk memperkuat sektor keuangan, termasuk perbankan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dengan aturan UU P2SK terbaru kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM tidak memiliki batas waktu pemberlakuan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di Perbanas Institute Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Untuk diketahui, pada aturan sebelumnya kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM memiliki batasan periode yakni 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 terbit atau tepatnya berakhir pada 5 Mei 2025.

"Undang-undang P2SK sekarang untuk hapus buku hapus tagih itu kan sekarang dilakukan seumur-umurnya. Artinya selamanya gitu kan, jadi tidak dijatah untuk waktu tertentu.," ujar Dian di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Tak hanya itu, melalui aturan baru tersebut pemerintah juga memperluas cakupan hapus buku dan hapus tagih dengan memasukkan badan usaha milik daerah (BUMD).

Dengan begitu lembaga keuangan yang dapat membersihkan kredit bermasalah dan kembali menyalurkan pembiayaan ke UMKM tidak hanya bank BUMN dan non-bank BUMN tetapi juga BUMD.

"Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang itu, kemudian proses pembersihan balance sheet dari bank itu kemudian akan berlangsung lebih lancar," kata dia.

Menurutnya, pemberlakuan kembali aturan hapus buku dan hapus tagih penting dilakukan karena masih ada sejumlah bank mencatat rasio kredit bermasalah UMKM cukup tinggi.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Sebab, kredit UMKM masih menghadapi tantangan akibat scarring effect pasca pandemi Covid-19.

Alhasil, sejumlah sektor usaha UMKM hingga kini belum sepenuhnya pulih sehingga pertumbuhan kredit belum merata.

Meski demikian, Dian bilang, OJK mencatat tren kredit UMKM mulai membaik.

"Data terakhir itu kan kalau dulu beberapa bulan yang beberapa bulan di awal tahun itu masih negatif, nah sekarang sudah positif walaupun belum terlalu tinggi ya tapi sedang naik sekarang itu posisinya. Mudah-mudahan naik terus gitu. Mudah-mudahan ya dengan segala macam upaya kita ya termasuk yang dari OJK kita," kata Dian.

Selain memperkuat kelembagaan sektor keuangan, UU tersebut juga menegaskan definisi UMKM sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perubahan UU P2SK 2026 dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi serta menyesuaikan kebutuhan hukum dan perkembangan sektor keuangan nasional.

Perubahan ketentuan tersebut merupakan salah satu materi muatan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam penjelasan umum revisi UU P2SK disebutkan, pemerintah melakukan penyesuaian pengaturan penanganan piutang macet kepada UMKM untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat sektor perbankan.

Adapun pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih tetap harus dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh regulator.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny menyatakan, market dari pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertekan dengan barang impor sehingga mereka lebih menghindari pembiayaan perbankan.

"Kenapa UMKM mengambil pembiayaan bank, karena memang marketnya itu berkurang," kata Hermawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, market pelaku UMKM saat ini harus bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri milik UMKM.

Untuk itu, para pelaku UMKM lanjut Hermawati lebih memilih menggunakan dana pribadi dibandingkan dari perbankan, mengingat ketika menggunakan pembiayaan dari eksternal akan memiliki risiko cukup tinggi ketika gagal bayar.

Ia menjelaskan, barang impor yang bersaing dengan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi tantangan terbesar bagi industri kecil.

"Laju produk impor yang masuk ke Indonesia terus bertambah besar selama ini. Tidak ada pencegahan atau rem barang-barang impor yang memang UMKM memproduksi," ujarnya.

Hermawati berharap negara dapat membantu agar produk UMKM tidak bersaing dengan produk impor yang memang biaya produksi jauh lebih murah.

Ia mengatakan, untuk negara lain produk UMKM-nya dilindungi, di mana ketika ada produk dalam negeri maka produk impor akan dibanderol dengan harga lebih mahal, selain itu ketika ada produk lokal negara juga tidak mengizinkan impor barang serupa.

"Kalau di luar negeri itu produk impor yang masuk harganya lebih mahal daripada produk lokal," katanya.

Selain itu banyak kendala yang dihadapi pelaku UMKM ketika ingin mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan kepada perbankan.

Ia mencontohkan, saat ini di perbankan terdapat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak ada agunan ketika pengajuan, akan tetapi ketika di lapangan pengajuan KUR masih menggunakan agunan dan itu hambatan lainnya.

"Selain itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga cukup tinggi dan ini menjadi salah satu pemicu lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis (18/6).

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 persen menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan bunga kredit UMKM yang sama bahkan lebih rendah dari korporasi untuk mendorong perekonomian nasional.

Arahan itu diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo bersama jajaran direksi dan komisaris Himbara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dia mengungkapkan, Kepala Negara mendorong Himbara yang terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS), untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperkuat kehadirannya terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Oleh sebab itu, perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat,” kata Rosan dalam keterangannya, dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (21/6/2026).

Dia menambahkan, Kepala Negara meminta bank pelat merah untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, segmen komersial, hingga korporasi.

Dalam hal ini, dia menekankan agar perbankan perlu memberikan akses pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku UMKM.

Kepala Negara, lanjut Rosan, menilai bahwa UMKM seharusnya tidak menanggung suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan korporasi, melainkan memperoleh tingkat bunga yang setara atau bahkan lebih rendah agar manfaat layanan perbankan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“...bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi, malah harus di level yang sama bahkan harus lebih rendah,” tegasnya.

Rosan turut menyoroti besarnya peran bank-bank pemerintah dalam mendukung dan mensukseskan berbagai program pemerintah.

Kendati begitu, dia menekankan bahwa dukungan tersebut tetap harus dibarengi dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan bisnis yang profesional.

“Karena kembali lagi perbankan Himbara punya peran yang sangat-sangat strategis, tidak hanya dalam pembiayaan tapi juga terhadap pertumbuhan perekonomian dan kebijakan nasional ke depannya,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) membukukan laba bersih Rp71,12 miliar pada kuartal I 2026, tertinggi sepanjang sejarah perseroan. Kinerja tersebut ditopang pertumbuhan kredit yang melampaui rata-rata industri perbankan nasional serta membaiknya kualitas aset.

Sejalan dengan kinerja tersebut, Amar Bank membagikan dividen tunai sebesar Rp110,1 miliar atau Rp6,11 per saham. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan laporan perseroan, penyaluran kredit bruto tumbuh 30,62 persen secara tahunan menjadi Rp4,16 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut mendorong total aset naik 34,72 persen menjadi Rp6,93 triliun.

Direktur Utama Amar Bank Vishal Tulsian mengatakan, pertumbuhan kredit menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan digital, terutama di segmen ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pencapaian kinerja positif di kuartal pertama 2026 ini merupakan bukti konsistensi strategi Amar Bank dalam menyediakan solusi keuangan digital yang aman dan tepercaya bagi segmen ritel dan UMKM. Pertumbuhan kredit kami yang berhasil melampaui rata-rata industri menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap solusi keuangan digital yang kami hadirkan," ujar Vishal dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Dari sisi pendapatan, Amar Bank membukukan pendapatan operasional sebesar Rp527,76 miliar atau naik 13,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) meningkat 15,58 persen menjadi Rp370,20 miliar.

Kualitas kredit perseroan juga membaik. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) net turun menjadi 0,86 persen pada Maret 2026 dari 1,48 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Senior Vice President Finance Amar Bank David Wirawan mengatakan, peningkatan laba turut ditopang efisiensi operasional dan penguatan permodalan.

“Capaian laba tertinggi sepanjang masa ini membuktikan efisiensi operasional dan efektivitas manajemen modal kami, tercermin dari rasio CAR yang kuat di level 99,17 persen. Lonjakan DPK sebesar 115,46 persen secara tahunan juga berhasil mengoptimalkan biaya dana kami,” ujar David.

Dalam paparan publik, Amar Bank menyampaikan fokus bisnis tahun ini mencakup pengembangan teknologi digital, perluasan layanan embedded banking, serta penguatan pembiayaan bagi segmen ritel dan UMKM.

Hingga kuartal I 2026, platform pinjaman digital Tunaiku telah menyalurkan pembiayaan kumulatif lebih dari Rp19 triliun sejak 2014 dan menjangkau lebih dari 500.000 pelaku UMKM di Indonesia.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Amar Bank Kevin Kane mengatakan, layanan embedded banking menjadi salah satu sumber pertumbuhan nasabah baru. Menurut dia, kerja sama dengan berbagai platform digital telah mendatangkan sekitar 10.000 nasabah baru dengan tingkat pengguna aktif mencapai 41,09 persen.

Selain memperluas layanan digital, Amar Bank juga meningkatkan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif, termasuk melalui keterlibatan dalam Jakarta Film Week Market (JAFF Market) untuk memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperkuat perannya dalam mendukung pemerataan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan bersama jajaran direksi dan komisaris lima bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan perbankan pelat merah memiliki posisi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional sehingga keberadaannya tidak dapat dipandang semata sebagai entitas bisnis.

"Tadi kami baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris dari 5 bank," ujar Rosan kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Rosan, Presiden menekankan bahwa prospek ekonomi Indonesia tetap menjanjikan sehingga sektor perbankan perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif.

Dia menjelaskan bahwa Himbara memiliki pengaruh besar terhadap arah perekonomian nasional karena aktivitas bisnis perbankan berhubungan langsung dengan penyaluran kredit kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Karena itu, Presiden meminta agar bank-bank negara tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memastikan manfaat kehadirannya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih luas.

"Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, dari UMKM, komersial, maupun korporasi," kata Rosan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyoroti besarnya nilai ekonomi yang dimiliki bank-bank Himbara.

Berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, nilai Bank Mandiri dan BRI masing-masing berada di kisaran lebih dari Rp450 triliun. Sementara itu, kapitalisasi pasar BNI mendekati Rp200 triliun, disusul BSI dan BTN.

Secara keseluruhan, nilai pasar 5 bank tersebut mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10% dari total kapitalisasi pasar perusahaan tercatat di Indonesia.

"Jadi bobotnya sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini," ujarnya.

Selain mendorong perluasan akses pembiayaan, Presiden juga mengingatkan agar bank-bank negara tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam menjalankan bisnisnya.

Rosan menambahkan, salah satu perhatian utama Presiden adalah mendorong biaya pinjaman bagi UMKM agar lebih kompetitif. Menurutnya, pelaku usaha kecil selama ini kerap menghadapi tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan debitur korporasi.

Presiden, lanjut Rosan, menginginkan kondisi tersebut diperbaiki sehingga UMKM memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang setara bahkan lebih rendah dibandingkan kelompok usaha besar.

"Usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM," kata Rosan.

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa model bisnis usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu direvitalisasi dalam upaya mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional.

"Sebagai tulang punggung ekonomi, sektor UMKM perlu diperkuat agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus meningkat," kata Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi di Jakarta, Kamis.

Hery mengatakan bahwa Perbanas meluncurkan UMKM center dengan harapan dapat melakukan pendampingan secara berkelanjutan sehingga pelaku UMKM bukan hanya tumbuh dan berkembang, juga bisa naik kelas ke level berikutnya.

Karena kata Hery, pertumbuhan UMKM pada akhirnya akan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan pembukaan lapangan kerja.

Menurut dia, dari survei awal dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan, Perbanas menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memajukan UMKM.

"Salah satu poin rekomendasi adalah mengenai pentingnya revitalisasi bisnis model UMKM dalam mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional," ujarnya.

Data dari hasil penelitian Perbanas menyatakan bahwa 88 persen UMKM informal tidak mengakses kredit perbankan, karena mereka memilih menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya.

Chief Economist Perbanas Winang Budoyo menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan pelemahan sejak akhir 2022 dan mulai masuk ke zona negatif pada akhir 2025.

"Hingga Februari 2026, kredit UMKM masih terkontraksi sekitar 0,47 persen secara tahunan. Pelemahan ini berbeda dari tren kredit perbankan secara umum, terutama kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi yang masih tumbuh," katanya.

Ia menambahkan bahwa dari wawancara tatap muka dengan sejumlah UMKM, Perbanas menemukan rendahnya permintaan kredit berkaitan erat dengan karakteristik UMKM Indonesia yang masih sangat pemilik sentris.

Sebab banyak UMKM masih mengandalkan pembiayaan pribadi, beroperasi dalam skala ultramikro/bekerja sendiri dan mikro dengan 1-4 karyawan, menggunakan tenaga kerja keluarga, serta belum memiliki pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga.

Winang mengatakan, kajian ini juga menemukan adanya perbedaan kebutuhan pembiayaan antara UMKM formal dan informal. Pada UMKM formal, kredit bank lebih berperan sebagai penopang operasional dan modal kerja.

"Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pembukuan dan digitalisasi berkaitan dengan peningkatan kinerja usaha mereka," ujarnya.

Berdasarkan temuan dan serangkaian FGD, Perbanas menyimpulkan bahwa revitalisasi dan perluasan kredit UMKM perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan ekosistem usaha.

Program dan regulasi dapat menjadi katalis permintaan baru apabila UMKM difasilitasi masuk ke rantai pasok, skema kontrak, hubungan off-taker serta penegakan hukum yang kuat khususnya dalam penagihan dan eksekusi penjaminan.

"Dengan adanya kepastian pasar dan regulasi, pembiayaan UMKM akan lebih produktif dan tepat sasaran," katanya.

Penelitian Perbanas merekomendasikan arah kebijakan pembiayaan UMKM meliputi lima hal utama. Pertama, memperkuat pendampingan UMKM pada aspek pembukuan sederhana, pemisahan rekening usaha, digitalisasi transaksi, dan formalitas usaha.

Kedua, mendesain kebijakan kredit berdasarkan kebutuhan segmen, yaitu pembiayaan ekspansi untuk UMKM informal dan pembiayaan modal kerja atau rantai pasok untuk UMKM formal.

Ketiga, memperluas penggunaan piutang dan persediaan sebagai alternatif agunan. Keempat, mendiversifikasi instrumen kebijakan di luar subsidi bunga. Kelima, mendorong program pemerintah sebagai sumber permintaan baru bagi UMKM melalui integrasi ke rantai pasok dan proyek strategis.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026