Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan kabar terbaru, terkait aturan hapus buku dan hapus tagih utang UMKM di himpunan bank negara (Himbara), alias bank BUMN. Mahendra menyebut pihaknya telah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.

"Kami telah menyampaikan saran kepada pemerintah untuk meninjau atau melakukan pembaharuan terhadap peraturan pemerintah terkait penghapusan utang umum atau yang sering dikenal sebagai hapus buku dan hapus tagih UMKM kepada bank-bank milik negara," sebut Mahendra saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mahendra menyebut, OJK telah memberikan sejumlah saran penyempurnaan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh fasilitas dari penghapusan utang dari bank-bank BUMN.

Sebelumnya, Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

Diketahui, pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Saat ini perbankan lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan kabar terbaru terkait aturan hapus buku dan hapus tagih utang UMKM di himpunan bank negara (himbara). Mahendra menyebut pihaknya telah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.

"Kami telah menyampaikan saran kepada pemerintah untuk meninjau atau melakukan pembaharuan terhadap peraturan pemerintah terkait penghapusan utang umum atau yang sering dikenal sebagai haus buku dan hapus tagih UMKM kepada bank-bank milik negara," sebut Mahendra saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mahendra menyebut OJK telah memberikan sejumlah saran penyempurnaan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh fasilitas dari penghapusan utang dari bank-bank milik himbara.

Sebelumnya, Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

Diketahui, pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Saat ini perbankan lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih atas kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank-bank milik pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait rencana pemberlakuan kembali kebijakan tersebut.

“Kami juga menyampaikan usulan agar regulasi pemerintah yang akan diterbitkan lebih kuat dan efektif dibandingkan ketentuan yang ada sebelumnya,” ujar Mahendra dalam konferensi pers RDKB, dikutip Jumat (8/11/2025).

Menurut Mahendra, usulan itu juga telah disampaikan kepada sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara, agar proses penagihan pembiayaan dan kredit UMKM di bank-bank pemerintah dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Sebelumnya, OJK mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih bagi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), utamanya di bank-bank milik negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat membantu perbankan, khususnya himpunan bank milik negara (Himbara), menyalurkan pembiayaan baru bagi pelaku UMKM yang masih produktif.

“Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait dengan hapus buku hapus tagih bagi pembiayaan UMKM yang berada di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” kata Mahendra dalam Rakornas TPAKD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Per Agustus 2025, Mahendra mengungkap porsi kredit UMKM di perbankan tercatat turun, termoderasi di kisaran 19% dari total kredit ataupun pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Pertumbuhan kredit UMKM juga melambat, yakni hanya mencapai 1,35% secara tahunan (year on year/YoY).

Mahendra mengatakan kondisi ini merupakan pengingat bagi semua pihak terkait pentingnya upaya perluasan akses keuangan agar inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang saat ini masih terpaksa mengandalkan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) usul agar program hapus buku hapus tagih kredit perbankan pelat merah dapat diperpanjang. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK telah menyampaikan kepada kementerian, dalam hal ini Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Udah-udah disampaikan dan betul nanti menko perekoniaman, kementerian keuangan yang akan menindaklanjuti sesuai dengan pandangan dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Kamis (30/10).

Mahendra berharap, hal itu dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan ditinjau agar dapat diperpanjang dan dilakukan penyesuaian.

"Sehingga langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh bank lebih efektif dalam menerapkan proses untuk hapus buku-hapus tagih sesuai dengan yang justru diharapkan oleh pemerintah itu sendiri bisa segera terlaksana," ungkapnya.

Menurutnya, langkah tersebut sangat efektif bagi perbankan dalam menata kembali portofolio kredit bermasalah, terutama pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita lihat ini potensinya untuk bisa betul-betul lebih efektif akan lebih baik untuk dilakukan segera," ucapnya.

Di sisi lain, Mahendra juga merespons terkait kredit UMKM yang masih rendah meski telah mendapat kucuran dari pemerintah sebesar Rp 200 triliun.

Ia mengaku, memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan kelompok UMKM belakangan ini lebih rendah dibandingkan industri lainnua. Namun, OJK telah melihat adanya pemulihan di sektor riil.

"Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah memperpanjang kebijakan penghapusan piutang macet, baik melalui hapus buku maupun hapus tagih, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Sebagai catatan, masa berlaku PP tersebut telah berakhir pada 5 Mei 2025.

“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah agar peninjauannya bisa diperpanjang dan dilakukan penyesuaian sehingga langkah yang ditempuh bank lebih efektif dalam menerapkan hapus buku–hapus tagih sesuai harapan pemerintah,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Mahendra menilai, kebijakan penghapusan piutang macet memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM apabila diterapkan secara konsisten dan tepat sasaran.

“Meski pertumbuhan industri dan UMKM masih lebih rendah dari rata-rata, terlihat adanya pemulihan pada sektor riil yang terkait pembiayaan UMKM,” ujarnya.

Namun, Mahendra mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam kinerja pembiayaan berbagai bank, terutama yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Ini yang perlu dipulihkan, antara lain melalui hapus buku dan hapus tagih bagi debitur yang masih tercatat di perbankan,” katanya.

Sebelumnya, OJK juga menyoroti masalah calon debitur yang terhambat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akibat persoalan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dari hasil penelusuran, OJK menemukan bahwa SLIK bukan faktor utama dalam kendala pengajuan KPR FLPP karena hanya sebagian kecil kasus yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Kendati demikian, OJK tetap mendukung rencana perpanjangan kebijakan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana diatur dalam PP 47/2024. Menurut Mahendra, kebijakan itu terbukti memberikan dampak positif terhadap penyaluran kredit, sebab debitur yang sebelumnya masuk daftar hitam (blacklist) SLIK akan dianggap bersih kembali dan berpeluang mendapatkan akses keuangan di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan hapus piutang macet, baik melalui hapus buku maupun hapus tagih, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Sebagai catatan, masa berlaku PP tersebut telah berakhir pada 5 Mei 2025.

“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah, peninjauannya agar bisa diperpanjang dan dilakukan penyesuaian sehingga langkah yang ditempuh oleh bank lebih efektif dalam menerapkan hapus buku-hapus tagih sesuai yang diharapkan pemerintah,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis.

Mahendra mengatakan pihaknya melihat potensi dari kebijakan hapus piutang macet tersebut untuk bisa bekerja secara efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Menurutnya, meski pertumbuhan industri dan UMKM masih lebih rendah dari rata-rata, terlihat adanya pemulihan pada sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM.

Sementara itu, Mahendra melihat masih ada kendala kinerja pembiayaan berbagai bank, utamanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Ini yang perlu dipulihkan, antara lain melalui hapus buku dan hapus tagih bagi mereka yang masih ada dalam catatan di perbankan terkait,” tuturnya.

Sebelumnya, OJK meninjau masalah calon debitur yang terhalang mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akibat masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dari hasil penelusuran, OJK menemukan SLIK bukan faktor penentu dalam masalah pengajuan KPR FLPP lantaran hanya sedikit kasus yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud.

Kendati begitu, OJK tetap mendukung rencana memperpanjang kebijakan hapus buku dan hapus tagih yang diatur dalam PP 47/2024.

OJK melihat PP 47/2024 memberikan dampak positif terhadap penyaluran kredit, sebab debitur yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) SLIK akan dianggap bersih kembali dan bisa mendapatkan akses keuangan ke depannya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat telah menghapus kredit macet senilai Rp2,4 triliun untuk sekitar 67.000 debitur UMKM. Lantas apakah kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu dilanjutkan?

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono memandang nilai hapus kredit macet yang mencapai Rp2,4 triliun cukup besar. Kendati begitu, dia menilai bahwa kebijakan tersebut kurang mendidik bagi nasabah UMKM lantaran dapat menimbulkan moral hazard.

“Sejatinya, kebijakan itu kurang mendidik bagi nasabah UMKM yang dapat menimbulkan aji mumpung atau moral hazard,” kata Paul kepada Bisnis, dikutip Rabu (22/10/2025).

Jika kebijakan tersebut ingin dilanjutkan, Paul mengusulkan agar pemerintah hanya melanjutkan kebijakan hapus buku dan tidak disertai dengan hapus tagih kredit.

Menurutnya dengan tidak melanjutkan hapus tagih kredit, bank masih dapat menagih tunggakan kredit tersebut. Hasil tagihan itu, lanjut dia, sebagai pendapatan lain-lain yang dapat menambah keuntungan bank secara keseluruhan.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa kebijakan ini menjadi risiko yang belum jelas siapa yang menanggung. “Apabila dihapuskan apakah ini kreditnya akan ditanggung APBN atau ditanggung Himbara. Nilai ini cukup besar,” ujar Teuku.

Teuku mengatakan, diperpanjang atau tidaknya kebijakan tersebut sangat tergantung pada hasilnya. Dia menilai bisa jadi kredit macet ini memang karena creditworthiness kurang baik. “Dalam konteks ini, mereka memang dilanjutkan pun tidak akan membaik performa bisnisnya,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menghapus kredit macet bagi petani dan pelaku UMKM.

Kebijakan yang telah dijalankan sejak awal Januari 2025 itu mencakup sekitar 67.000 debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun. Penghapusan dilakukan pada kredit macet di bank-bank milik negara, antara lain BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

“Di bidang UMKM, kita sudah ampuni utang-utang lama untuk para petani dan nelayan,” tuturnya dalam Pidato Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (20/10/2025), yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan penghapusan piutang macet sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024. Kebijakan ini mengatur penghapusan piutang macet kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta sektor UMKM lainnya.

Prabowo mengharapkan kebijakan ini menjadi dorongan baru bagi pelaku usaha produktif di sektor riil. "Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku menemukan hanya sedikit kasus calon debitur yang terhalang mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akibat masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami sudah tukar-menukar data, yang ada di situ jumlahnya kecil sekali, yang dimaksudkan bahwa ada yang ditolak karena adanya SLIK,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Menurut Mahendra, dari 103 ribu pemohon yang terdeteksi, hanya sekitar 3 ribu pemohon yang diduga mengalami masalah SLIK.

OJK telah mengambil langkah lanjutan dengan membuat saluran khusus pengaduan melalui Kontak OJK 157 bagi masyarakat yang merasa dirugikan karena SLIK, sebagaimana usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Hasilnya, hanya sekitar 20 kasus pengaduan yang berkaitan dengan isu tersebut.

“Dan itu sudah diselesaikan. Jadi memang, dari yang (jumlah) besar itu kalau kami petakan penyebab dari beberapa yang ditolak, itu lebih kepada aspek lain, dari segi kelaikan si peminjam, jaminan yang disampaikan, batas usia, dan lain-lain,” jelas Mahendra.

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan hasil klarifikasi OJK yang dilakukan per individu menunjukkan SLIK bukan faktor penentu dalam masalah pengajuan KPR FLPP.

Meski begitu, OJK mendukung pemerintah untuk memperpanjang kebijakan hapus buku dan hapus tagih yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

OJK melihat PP 47/2024 memberikan dampak positif terhadap penyaluran kredit, sebab debitur yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) SLIK akan dianggap bersih kembali dan bisa mendapatkan akses keuangan ke depannya.

Namun, kebijakan itu telah berakhir pada 5 Mei 2025.

“Itu harapan kami (perpanjangan PP 47/2024). Persoalan-persoalan teknis itu kemudian dengan gampang kami atasi,” tutur Dian.

Menteri Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan untuk menghapus kredit macet di bawah Rp1 juta bertujuan untuk mengakselerasi serapan program FLPP. Menurut Ara, pengembang pun bersedia untuk membayar kredit macet tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk melakukan pendataan calon debitur KPR yang terhambat SLIK OJK. Namun, temuan BP Tapera menunjukkan hanya ada sekitar 100 orang yang termasuk dalam kondisi yang dilaporkan Maruarar.

Dengan demikian, Ia mengatakan, catatan kredit macet pada SLIK OJK bukan masalah utama pada tantangan penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Purbaya meminta BP Tapera untuk menyisir kembali potensi-potensi hambatan di luar masalah SLIK OJK.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyatakan mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan kredit macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program penghapusan piutang sektor 'wong cilik'.

Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, mengatakan bahwa program hapus tagih merupakan kebijakan pemerintah, sehingga perseroan tidak dapat memberikan komentar lebih jauh.

“Prinsipnya, BTN selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat sektor UMKM dan perekonomian nasional,” ujar Ramon kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Dia menambahkan, nilai penghapusan kredit macet yang telah dicatat sejauh ini merupakan bagian dari program pemerintah yang sedang berjalan.

“BTN akan mengikuti arahan kebijakan tersebut sesuai porsi yang ditetapkan,” imbuhnya.

Meski demikian, BTN memastikan tetap fokus menjaga kualitas portofolio kredit UMKM di tengah program penghapusan piutang. Perseroan memperkuat manajemen risiko, seleksi sektor usaha yang prospektif, serta pendampingan kepada debitur agar usaha mereka dapat tumbuh berkelanjutan.

Kebijakan Penghapusan Kredit Perlu Diawasi

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menilai, secara proporsional, nilai penghapusan kredit macet UMKM sebesar Rp2,4 triliun yang mencakup 67.000 debitur masih relatif kecil dibandingkan dengan total kredit UMKM nasional sekitar Rp1.400 triliun.

“Bila dibandingkan dengan jumlah nasabah UMKM yang sekitar 30 juta, maka penghapusan tersebut tergolong sangat kecil. Sepanjang tepat sasaran, maka kebijakan ini bagus dan perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, penghapusan kredit yang dilakukan secara selektif dapat membantu meningkatkan daya beli pelaku UMKM dan mendorong pemulihan usaha.

Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai program pemutihan kredit ini berpotensi menimbulkan moral hazard, baik di sisi debitur maupun perbankan.

“Program pemutihan ini sebenarnya bukan hal baru. Sebagian besar UMKM sudah dihapus bukukan di bank-bank BUMN. Tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa mekanisme yang jelas, risikonya besar,” kata Bhima.

Bhima menjelaskan, kebijakan penghapusan utang yang dilakukan tanpa proses penagihan atau pendampingan yang memadai bisa menciptakan persepsi bahwa utang pemerintah akan selalu diputihkan, sehingga melemahkan disiplin pembayaran.

“Ini seolah kebijakan populis tapi berisiko tinggi terhadap kualitas kredit. Bank pun bisa ikut moral hazard, karena merasa nanti akan ada program penghapusan lagi,” ujarnya.

Bhima juga menyoroti kaitan program ini dengan rencana pemerintah menyalurkan tambahan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara. Menurutnya, percepatan penyaluran kredit tanpa kehati-hatian dapat meningkatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

“Kalau injeksi 200 triliun dilakukan saat kredit belum terserap optimal dan akhirnya menurun kualitasnya, ujung-ujungnya bisa jadi ada penghapusan lagi. Jadi harus hati-hati agar tidak menjadi siklus moral hazard,” tutup Bhima.

Sebagaimana diketahui, Prabowo sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu pencapaian penting di tahun pertama pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah program penghapusan kredit macet bagi sektor wong cilik, yaitu petani dan pelaku UMKM.

Program ini telah dijalankan sejak awal Januari 2025 dan mencakup sekitar 67.000 debitur UMKM dengan total nilai Rp2,4 triliun. Penghapusan dilakukan pada kredit macet di bank-bank milik negara, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat usulan menghapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta untuk membersihkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebelumnya, ia menyatakan bakal mengkaji peluang hapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta rupiah bagi 110 ribu calon debitur FLPP usai menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Namun, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, Purbaya mengungkapkan hasil diskusinya bersama BP Tapera menemukan hanya ada sekitar 100 orang yang termasuk dalam kondisi yang dilaporkan Maruarar.

“Ternyata setelah diperiksa, nggak sebanyak itu. Nggak ada 110 ribu. Bahkan yang agak keliru dari BTN hanya mungkin 3 ribu, tapi itu pun (kredit macet) nggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi. Saya simpulkan dari 110 ribu itu paling yang bisa masuk 100 orang,” jelas Purbaya.

Dengan demikian, Ia mengatakan, catatan kredit macet pada SLIK OJK bukan masalah utama pada tantangan penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Purbaya meminta BP Tapera untuk menyisir kembali potensi-potensi hambatan di luar masalah SLIK OJK.

“Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir itu semua gara-gara SLIK saja, rupanya ada hal lain yang berpengaruh. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi permintaan yang masih belum bisa dilayani saat ini,” tutur Purbaya.

Menteri Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan untuk menghapus kredit macet di bawah Rp1 juta bertujuan untuk mengakselerasi serapan program FLPP. Menurut Ara, pengembang pun bersedia untuk membayar kredit macet tersebut.

Program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Ara menyampaikan kuota untuk rumah subsidi pada tahun depan sebanyak 350.000 unit. Sedangkan pada tahun ini ada 45.000 unit program renovasi rumah oleh negara melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan tahun depan alokasi anggaran naik untuk 400.000 unit BSPS.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025