Bisnis.com, JAKARTA — Lemahnya jaminan keamanan pangan berisiko menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp30 triliun per tahun di Indonesia, seiring dengan dampak berantai terhadap kesehatan, produktivitas, hingga aktivitas usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan bahwa kerugian akibat persoalan keamanan pangan mencapai US$110 miliar per tahun atau sekitar Rp1.760 triliun secara global.

Kerugian tersebut mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak ekonomi lain yang banyak terjadi di negara berpendapatan menengah ke bawah. Sementara di Indonesia, dampaknya tidak kalah signifikan.

“Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, 20 sampai 30 triliun per tahun,” ujarnya dalam Food Summit di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kerugian tersebut tecermin dari berbagai aspek, mulai dari penurunan produktivitas tenaga kerja hingga terganggunya aktivitas ekonomi.

Kasus pangan yang tidak aman juga berdampak langsung pada pelaku usaha, termasuk penutupan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penolakan ekspor, hingga penurunan sektor pariwisata.

Selain itu, gangguan pada program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan risiko kerugian akibat terhentinya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Dari sisi kesehatan, dampaknya lebih luas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa penyakit akibat pangan dapat mencapai 1,6 juta kasus per hari secara global, dengan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan.

Di Indonesia, kerugian dari sisi kesehatan diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun, dengan kelompok rentan seperti anak di bawah lima tahun menjadi yang paling terdampak.

Nani mengatakan pemerintah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang keamanan pangan sebagai turunan dari Undang-Undang Pangan.

Regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BPOM untuk pangan olahan, pemerintah daerah untuk industri rumah tangga, Kementerian Kesehatan untuk pangan siap saji, hingga Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional untuk pangan segar.

Nani menegaskan koordinasi menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi ke ekonomi juga,” ujarnya.

Keamanan pangan juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis yang melibatkan sedikitnya 18 kementerian dan lembaga.

Pemerintah menekankan peningkatan kualitas tata kelola, termasuk jaminan keamanan dan mutu gizi pangan, agar manfaat program dapat optimal dan tidak menimbulkan risiko baru.

Tanpa penguatan sistem keamanan pangan, potensi kerugian ekonomi dinilai akan terus berulang dan membebani perekonomian nasional.

Melalui sinergi antara dukungan afirmasi dan perluasan keterlibatan pengusaha UMKM dalam Program MBG, diharapkan pengusaha UMKM terdampak bencana tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana di Sumatera, salah satunya dengan memperkuat keterlibatan mereka dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan peningkatan jumlah dapur dalam Program MBG akan mendorong kebutuhan pemasok dari UMKM.

Untuk itu Kementerian UMKM menggelar Lokakarya Pengembangan Kapasitas Produksi Usaha Mikro Afirmatif Terdampak Bencana dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Mendukung Makan Bergizi Gratis di Sumatera Barat.

Ia menjelaskan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana.

Melalui kegiatan lokakarya ini, kata dia, pemerintah juga mendorong setiap dapur MBG untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam proses pengadaan, dengan mengutamakan pembelian produk-produk lokal hasil UMKM.

“Melalui workshop ini diharapkan lahir pengusaha UMKM unggul sebagai pemasok yang kuat dan berdaya saing, siap memenuhi kebutuhan dapur serta menjalin kerja sama dengan SPPG di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat,” kata Riza.

Lokakarya tersebut diikuti oleh 200 pelaku UMKM sektor pangan dan pelaku operasional pendukung dapur.

Selanjutnya para peserta akan melalui proses kurasi untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan lanjutan, hingga tahap temu mitra atau business matching dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG di wilayah Sumatera Barat.

Riza menegaskan ke depan pelaku UMKM diharapkan dapat mengambil peran yang lebih besar sebagai bagian penting dalam mendukung program strategis nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Untuk itu ia menilai diperlukan kolaborasi erat dan berkelanjutan antara Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pemerintah daerah dalam menyiapkan UMKM yang berkualitas, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pemenuhan standar keamanan pangan, hingga penguatan tata kelola usaha.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem MBG yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga UMKM tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu menyediakan produk pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Melalui sinergi antara dukungan afirmasi dan perluasan keterlibatan pengusaha UMKM dalam Program MBG, diharapkan pengusaha UMKM terdampak bencana tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing,” ujar Riza.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat total outstanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sisa pinjaman yang masih harus dibayar pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp11,23 triliun per 10 Maret 2026.

Angka tersebut berasal dari 193.708 debitur yang kini tengah menjadi prioritas pemulihan melalui kebijakan relaksasi KUR pascabencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan beban outstanding terbesar, yakni Rp7,15 triliun dari 121.984 debitur.

Di Sumatera Utara tercatat Rp2,43 triliun dari 44.049 debitur, sementara Sumatera Barat Rp1,64 triliun dari 27.640 debitur.

Lembaga penyalur KUR di tiga provinsi terdampak meliputi BSI, BRI, Bank Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, BNI, Bank Nagari, BTN, serta Pegadaian Syariah.

“Pemulihan ekonomi di tiga provinsi yang terdampak bencana dilakukan melalui pemberian kemudahan akses pembiayaan, pemulihan kemampuan produksi, serta perluasan akses pasar bagi pengusaha UMKM,” ujar Maman.

Maman menjelaskan pelaku UMKM penerima KUR yang terdampak bencana akan memperoleh perlakuan khusus yang dibagi ke dalam tiga periode hingga usaha mereka pulih kembali.

Periode pertama adalah tahap pemetaan dampak bencana yang berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 31 Maret 2026.

Pada tahap ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan berupa pengaturan status kolektibilitas kredit sesuai posisi 31 Desember 2025 serta pemberian grace period untuk pembayaran pokok dan bunga kredit.

Untuk pelaku UMKM yang tidak mampu membayar, penundaan kewajiban pembayaran berlaku sejak 24 November 2025 hingga 31 Desember 2026.

Sementara yang masih memiliki kemampuan membayar, penyesuaian dilakukan pada periode 13 Januari hingga 31 Maret 2026.

Periode kedua merupakan tahap relaksasi yang berlangsung mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2027 bagi penerima KUR terdampak bencana.

Dalam tahap ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan antara lain grace period angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi KUR, keringanan suku bunga sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, relaksasi persyaratan agunan, serta usulan hapus buku dan/atau hapus tagihan KUR.

Periode ketiga adalah tahap percepatan pemulihan yang berlangsung sejak 13 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 melalui penyaluran KUR baru.

Dalam tahap ini, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, antara lain pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan persyaratan pengajuan KUR, relaksasi agunan tambahan, relaksasi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta keringanan suku bunga KUR.

Maman meminta seluruh lembaga penyalur KUR segera menyelesaikan proses pemetaan para pelaku UMKM yang terdampak bencana sekaligus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran kemudahan KUR pascabencana.

Selain melalui relaksasi pembiayaan, Maman menjelaskan pemerintah juga menjalankan berbagai langkah pemulihan ekonomi lainnya, antara lain melalui distribusi alat-alat produksi bagi pengusaha UMKM, pengaktifan kembali warung, toko, restoran, dan kafe, serta rehabilitasi pasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian UMKM juga melakukan intervensi pasar dengan menggandeng sejumlah platform e-commerce untuk menghadirkan laman khusus bertajuk UMKM Bangkit, yang mempromosikan dan memasarkan produk-produk dari tiga provinsi terdampak bencana.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Secara nasional terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur terdampak bencana di tiga provinsi yang telah terdata

Medan (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menyebutkan, pemerintah memberikan sejumlah program pemulihan bagi pelaku usaha terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.

"Salah satu program tersebut adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera," ucap Maman setelah rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Ia mengatakan, secara nasional terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur terdampak bencana di tiga provinsi yang telah terdata.

Meliputi, lanjut Maman, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dari jumlah sekitar 193 ribu debitur itu, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumatera Utara.

Maman sepakat atas langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan pemerintah pusat.

"Saya perkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah, karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026," jelasnya.

Maman menjelaskan, beberapa bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada debitur, di antaranya perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, dan keringanan suku bunga.

"Tahun ini suku bunga dihilangkan, mereka nol persen. Jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke tiga persen," tegas Maman.

Pihaknya juga meminta pihak perbankan untuk mengidentifikasi mana-mana saja pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025.

"Dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar," kata Maman.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akan mempercepat proses sinkronisasi data UMKM di Sumut antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurutnya, data tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Maret 2026 agar program bantuan dapat segera direalisasikan.

"Untuk itu, seminggu ini memastikan data dan angka yang tadi disampaikan, baik yang kami sampaikan, dari daerah, dari perbankan, dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan Kementerian," tuturnya.

Gubernur juga menyampaikan, banyak pelaku UMKM terdampak bencana di Sumut tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga lokasi usaha serta peralatan produksi.

"Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak. Nah ini persoalan kedua banyak terdampak setelah kerusakan bangunan. Memang saat ini di daerah terdampak bencana ekonomi sedang bangkit," jelas Bobby.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Klinik UMKM Bangkit dibentuk untuk mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat paling lama dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (30/12), Maman menjelaskan tahap pemetaan UMKM terdampak akan berlangsung hingga Maret 2026, sebelum dilanjutkan dengan program bantuan pembiayaan, relaksasi pinjaman, serta penyediaan modal usaha.

“Dikomandani pemerintah daerah, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” kata Maman dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain layanan pembiayaan, Maman menyebut Klinik UMKM Bangkit juga difungsikan sebagai pusat perbelanjaan produk lokal dari tiga provinsi terdampak. Produk-produk tersebut akan dipasarkan di dalam dan luar provinsi sehingga dapat menghidupkan UMKM setempat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah itu diyakini mampu menggerakkan kembali ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Selain itu, ia mengatakan klinik akan menyediakan layanan produksi agar UMKM yang usahanya terhenti dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Peralatan produksi sesuai kebutuhan akan difasilitasi melalui layanan ini.

Maman menekankan pemerintah bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan perangkat aturan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit memperoleh keringanan.

Klinik UMKM Bangkit akan berdiri di delapan titik di tiga provinsi terdampak banjir, yakni Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya di Aceh; Medan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara; serta Padang di Sumatera Barat.

“Insyaallah perangkatnya sudah disiapkan hingga ekonomi UMKM di Aceh dan wilayah lain pulih dan normal kembali,” ujar Maman.

Selain itu, pemerintah juga mereaktivasi Pasar Pagi Kuala Simpang di Aceh Tamiang agar para pedagang dapat kembali berjualan, dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebanyak 140 tenda bantuan akan didirikan sebagai lokasi berjualan sementara, dan pemerintah setempat berencana menambah sekitar 200 tenda lagi agar semakin banyak pedagang yang dapat beraktivitas.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MEDAN - Bank Sumut menyiapkan skema pemulihan kredit bagi 339 UMKM yang terdampak bencana alam di Sumut pada akhir November kemarin.

Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut, Arieta Aryanti menyampaikan pihaknya telah melakukan pendataan lapangan serta asesmen kondisi usaha para debitur. Bank Sumut, menurutnya, telah menyiapkan berbagai alternatif penanganan kredit yang bersifat adaptif, namun tetap berada dalam koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM. Pendataan masih terus kami lakukan, dan saat ini kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan kami berjalan seragam dan tepat sasaran,” ujar Arieta dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

Dikatakan Arieta, Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling terdampak secara operasional akibat bencana alam yang menerjang hingga 18/ kabupaten kota se-Sumatra Utara.

Hingga akhir November, tercatat 339 debitur UMKM di Sumatra Utara masuk kategori terdampak bencana setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Bank Sumut pun disebutnya telah meninjau sejumlah opsi yang dapat diterapkan untuk mendukung pemulihan UMKM.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana, opsi mendukung pemulihan UMKM meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit, hingga pemberian pembiayaan baru.

Arieta menyebut pihaknya menunggu arahan pemerintah terkait dukungan lembaga jasa keuangan terhadap debitur UMKM yang terdampak bencana.

Dia mengatakan Bank Sumut akan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan pemulihan sesuai arahan pemerintah dan OJK.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan para penyalur pembiayaan lainnya. Harapannya, pemulihan UMKM berjalan cepat dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” tutur Arieta.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan langkah khusus sebagai respons atas kerusakan usaha dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat akibat bencana. Perlindungan bagi UMKM terdampak bencana di tiga provinsi disebutnya menjadi prioritas.

"Itu pesan dari Pak Prabowo," kata Maman di Mandailing Natal, Kamis (4/12/2025).

Keputusan skema pemulihan itu akan menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan bentuk keringanan dan perlindungan bagi debitur.

Maman menjelaskan setiap debitur dapat memperoleh perlakuan yang berbeda antara wilayah yang terdampak permanen dengan yang tidak permanen.

Saat ini, kata dia, kementerian UMKM masih melakukan pendataan UMKM terdampak bencana alam. Sinkronisasi dengan BNPB pun terus dilakukan agar pemulihan berjalan sistematis.

“Senin depan (8/12) kami akan rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi dan merumuskan insentif yang paling tepat,” ujar Maman Abdurrahman. (240)