tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi

Jakarta (ANTARA) - Suatu sore, seorang karyawan swasta bercerita kepada saya tentang kebiasaan yang awalnya ia anggap biasa saja. Ketika pertama kali menggunakan fitur paylater, tujuannya sederhana: membeli kebutuhan rumah tangga menjelang akhir bulan ketika saldo rekening mulai menipis.

Prosesnya cepat, praktis, dan nyaris tanpa hambatan. Dalam hitungan menit transaksi selesai. Tidak ada rasa khawatir karena cicilan yang muncul hanya puluhan ribu rupiah. Namun beberapa bulan kemudian, fasilitas yang sama digunakan untuk membeli telepon genggam, tiket perjalanan, perlengkapan hobi, hingga kebutuhan sehari-hari.

Tanpa disadari, tagihan demi tagihan mulai menumpuk. Setiap awal bulan, sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar cicilan yang sebelumnya dianggap ringan. Ia tidak pernah berniat berutang terlalu banyak. Ia hanya tidak menyadari bahwa kemudahan yang diberikan teknologi dapat perlahan berubah menjadi beban yang sulit dikendalikan.

Kisah tersebut bukanlah cerita tunggal. Di berbagai daerah, banyak konsumen menghadapi situasi serupa. Mereka bukan orang yang boros, bukan pula individu yang sengaja mencari utang. Sebagian besar hanyalah masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Ketika harga kebutuhan meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) hadir sebagai solusi instan yang terasa membantu. Persoalannya, solusi yang digunakan tanpa pemahaman memadai sering kali berubah menjadi masalah baru yang datang diam-diam.

Banyak orang baru menyadari besarnya kewajiban yang harus dibayar ketika tagihan mulai berdatangan setiap bulan. Pada titik itulah kemudahan berubah menjadi tekanan, bahkan tidak jarang memicu konflik keluarga dan mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Fenomena ini berlangsung seiring pertumbuhan pesat industri pembiayaan digital di Indonesia. Baki debet pembiayaan BNPL hingga April 2026 telah mencapai sekitar Rp29,3 triliun dengan jumlah pengguna melampaui 31 juta akun. Sementara itu, outstanding pinjaman daring telah melampaui Rp80 triliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin akrab dengan pembiayaan digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paylater bukan lagi sekadar fitur pembayaran, melainkan mulai berkembang menjadi bagian dari gaya hidup keuangan masyarakat digital. Bagi sebagian orang, fasilitas ini tidak lagi dipandang sebagai alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari pola konsumsi rutin.

Tentu saja, perkembangan ini tidak sepenuhnya negatif. Kehadiran pinjaman daring dan BNPL telah membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro, pekerja informal, maupun masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel.

Dalam kondisi tertentu, fasilitas ini membantu memenuhi kebutuhan mendesak, memperlancar arus kas usaha kecil, dan membuka akses terhadap berbagai layanan ekonomi digital. Inovasi semacam ini merupakan bagian dari kemajuan yang tidak dapat dihindari dalam era transformasi digital.

Namun, tidak semua orang menyadari bahwa setiap kemudahan selalu membawa konsekuensi. Persoalan sering muncul ketika tagihan mulai berdatangan. Banyak konsumen masih menganggap paylater sebagai tambahan kemampuan belanja, padahal hakikatnya adalah utang yang harus dibayar.

Kemudahan teknologi menciptakan ilusi bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Konsumen lebih sering melihat besarnya cicilan bulanan dibandingkan total kewajiban yang harus dilunasi. Akibatnya, keputusan finansial lebih banyak didorong oleh keinginan sesaat daripada kemampuan membayar. Di sinilah akar persoalan perlindungan konsumen mulai muncul.

Bukan tambahan pendapatan

Kesalahan persepsi mengenai paylater menjadi tantangan terbesar saat ini. Banyak pengguna merasa memiliki daya beli yang lebih besar karena memperoleh limit pembiayaan. Padahal limit bukanlah tambahan penghasilan. Limit hanyalah kewajiban yang pembayarannya ditunda.

Ketika satu fasilitas belum lunas lalu digunakan kembali untuk transaksi berikutnya, konsumen perlahan memasuki siklus utang yang semakin sulit dikendalikan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif yang sangat dekat dengan teknologi digital. Mereka hidup dalam lingkungan yang serba cepat dan instan. Tidak sedikit yang menggunakan pembiayaan digital untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan kebutuhan produktif.

Ketika utang digunakan untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, sementara penghasilan tidak bertambah secara signifikan, maka risiko tekanan keuangan jangka panjang menjadi semakin besar. Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan sekadar keterlambatan pembayaran, tetapi juga menurunnya kualitas hidup, meningkatnya stres, dan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.

Konsumen masih rentan

Pemerintah dan OJK patut diapresiasi karena tidak tinggal diam menghadapi perkembangan industri ini. Melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi.

Penguatan regulasi berlanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 2 Tahun 2026. Mulai 1 Juli 2026, calon pengguna BNPL diwajibkan berusia minimal 18 tahun atau telah menikah serta memiliki penghasilan rata-rata minimal Rp3 juta per bulan yang dibuktikan secara valid. Kemampuan membayar juga harus dianalisis agar cicilan tidak melebihi batas tertentu dari penghasilan debitur.

Namun tantangan belum selesai. Regulasi telah mengatur usia minimum pengguna, penghasilan minimum, analisis kemampuan bayar, perlindungan data pribadi, hingga keterbukaan informasi.

Akan tetapi, regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab perilaku konsumsi digital yang dibentuk oleh algoritma pemasaran, promosi agresif, dan kemudahan transaksi instan. Dengan kata lain, regulasi berhasil mengatur penyelenggara, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku konsumtif yang berkembang di ruang digital.

Dalam praktik pemasaran digital, promosi, diskon, cashback, dan berbagai kemudahan transaksi sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan informasi mengenai risiko pembiayaan. Akibatnya, konsumen mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Celah inilah yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan pada masa mendatang.

Masalah lain adalah potensi penggunaan beberapa fasilitas pembiayaan secara bersamaan. Seorang konsumen dapat memiliki akun pada berbagai platform sekaligus. Secara individual mungkin setiap platform telah melakukan analisis kelayakan, tetapi akumulasi kewajiban dari berbagai platform belum tentu terlihat secara utuh oleh konsumen.

Karena itu, perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan persetujuan digital dan peringatan tertulis. Diperlukan integrasi data, penguatan sistem penilaian risiko, serta mekanisme peringatan dini yang mampu mendeteksi gejala penumpukan utang sebelum terlambat.

Bangun perlindungan

Perlindungan konsumen yang efektif harus dibangun melalui tiga pilar utama. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, pelaku usaha yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis. Ketiga, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang memadai.

Upaya tersebut tidak cukup jika hanya berhenti pada edukasi. Ada empat langkah konkret yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Pertama, penyelenggara wajib menampilkan total kewajiban pembayaran secara lebih transparan daripada sekadar besaran cicilan bulanan.

Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini bagi konsumen yang memiliki fasilitas pembiayaan di banyak platform.

Ketiga, edukasi keuangan harus masuk lebih luas ke sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas.

Keempat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dibuat lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses sehingga konsumen tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah.

Saya sering membayangkan seorang ibu yang menggunakan paylater untuk membeli susu anaknya ketika penghasilan keluarga belum cukup hingga akhir bulan. Saya juga membayangkan seorang pekerja muda yang menggunakan fasilitas serupa untuk membayar kebutuhan transportasi agar tetap bisa bekerja.

Mereka bukan pencari utang. Mereka hanyalah masyarakat yang sedang berusaha bertahan di tengah tantangan ekonomi yang tidak selalu mudah. Karena itu, perlindungan konsumen harus hadir bukan hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga martabat manusia yang berada di balik transaksi tersebut.

Paylater sejatinya hanyalah alat. Di tangan yang bijak, ia dapat membantu. Di tangan yang kurang memahami risiko, ia dapat menjadi sumber persoalan yang berkepanjangan. Karena itu, ukuran keberhasilan inovasi digital tidak boleh hanya dilihat dari besarnya transaksi, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa terjebak dalam beban utang yang tidak terkendali.

Jika teknologi memungkinkan seseorang membeli hanya dengan satu klik, maka perlindungan konsumen harus memastikan bahwa satu klik tersebut tetap disertai kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab.

Sebab tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi. Ketika keseimbangan itu tercapai, kemajuan teknologi tidak akan menjadi perangkap tersembunyi, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

*) Dr Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatasi layanan paylater hanya diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan merupakan upaya memperkuat pelindungan konsumen.

“Dari sisi konsumen, kebijakan ini berpotensi meningkatkan perlindungan karena proses penyaluran pembiayaan akan berada di bawah standard manajemen risiko, transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat,” ucap M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selain itu, ia mengatakan pembatasan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko terkait layanan paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di tengah pertumbuhan pembiayaan digital yang sangat pesat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, risiko overleverage (jumlah pinjaman melebihi kemampuan bayar peminjam) dapat ditekan, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian ekonomi global.

“Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan masih tumbuh di atas 30 persen secara tahunan, sehingga penguatan pengawasan menjadi penting agar ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan risiko sistemik di kemudian hari,” ujar Rizal.

Meskipun demikian, ia meminta para regulator untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menghambat inovasi financial technology (fintech) dan perkembangan ekonomi digital, mengingat kebijakan itu akan berdampak pada penyesuaian model bisnis dan kemitraan bagi pengguna dan merchant.

Namun dalam jangka panjang, ia menuturkan bahwa kebijakan tersebut akan mendorong terbentuknya ekosistem paylater yang lebih sehat dan kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar.

“Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan inklusi keuangan agar akses pembiayaan digital tetap luas tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan,” kata Rizal.

Dalam keterangan resmi Rabu (17/6) lalu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menyampaikan bahwa pihaknya memberikan masa peralihan penyelenggaraan paylater bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Para pelaku jasa keuangan tersebut diminta untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan paylater.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Beijing (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pendanaan senilai 17 miliar dolar AS dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) merupakan pinjaman normal untuk pembiayaan pembangunan nasional selama periode 2025–2029.

"Pinjaman itu adalah pinjaman normal yang biasa diberikan ke negara-negara lain dengan rate yang sama," kata Purbaya Yudhi Sadewa kepada ANTARA di Beijing, Kamis (18/6) malam.

Hal itu disampaikan Purbaya setelah melakukan pertemuan dirinya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an maupun pihak dari bank sentral China China People’s Bank of China (PBOC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun investor dalam kunjungan resmi ke China pada 16-19 Juni 2026.

"Kami berhasil mengamankan komitmen pinjaman sebesar 17 miliar dolar sampai 2029. Artinya AIIB sudah menyediakan uang itu, tinggal kita apakah mau memakainya untuk membiayai pembangunan infrastruktur kita," tambah Purbaya.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari "Multi-Years Rolling Pipeline" yang telah dibahas bersama AIIB.

Meski sebagian program telah dirancang sebelumnya, pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

"Selain itu AIIB juga mengutarakan keinginannya untuk membangun atau memiliki cabang di Jakarta, lalu kami sampaikan kami terbuka akan hal itu, mungkin lokasi kantornya di Jakarta," ungkap Purbaya.

Purbaya mengatakan pemerintah Indonesia akan mencoba menyediakan kantor AIIB di Jakarta dengan target persiapan selama satu tahun.

"Targetnya Juni tahun depan, mungkin mereka dapat pindah sebagian dan bisa mulai berkantor di sana," tambah Purbaya.

AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB.

Rencana itu disebut makin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.

Purbaya juga menyebut AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.

"Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita," katanya.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan pinjaman (lending) yang disalurkan oleh perbankan, khususnya bank-bank Himbara, kepada masyarakat harus tetap terjaga meskipun Bank Indonesia

menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam, selepas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah petinggi Himbara, Rosan menjelaskan saat ini bank-bank Himbara harus terus meningkatkan produktivitas dan efisiensinya, kemudian menjaga tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap rendah.

"Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM (usah mikro, kecil dan menengah), itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Kamis malam.

Rosan melanjutkan dalam periode setahun terakhir yaitu pada 2025-2026 pinjaman yang disalurkan perbankan untuk masyarakat, termasuk UMKM, naik rata-rata 15 persen.

"Likuiditas juga, dana pihak ketiga terjaga juga naik double-digit, dan yang paling penting NPL-nya, non-performing loan bank kita, Mandiri itu hanya 0,9 persen. Jadi, average NPL atau non-performing loan bank Himbara itu antara 0,9 persen sampai 1,8 persen pada saat ini. Nah, justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya," ujar Rosan.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan Danantara mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia terkait kenaikan BI Rate.

"Kami dari sisi Danantara ikut saja apa yang sudah dilakukan policymaker baik dari sisi fiskal dan monetary​​​​​​​, tentunya (Danantara) pasti support, mereka (BI) sudah memperhitungkan. Buat kami Danantara sebagai pelaku akan lakukan yang terbaik," ujar Pandu menjawab pertanyaan wartawan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Kamis mengumumkan kenaikan suku bunga acuan

menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026. Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat jumpa pers hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota DPR RI Yasonna H Laoly mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah lebih tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas judi online sekaligus teror pinjaman online. Keduanya dinilai semakin mengancam masyarakat.

Jeratan judi online dan pinjaman online memberi dampak luar biasa dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kehancuran ekonomi keluarga, tekanan psikologis, hingga sejumlah kasus bunuh diri.

"Judi online bukan lagi sekadar persoalan individu atau kebiasaan buruk. Ini sudah menjadi kejahatan siber terorganisir yang menggerogoti ekonomi rakyat dan mengancam ketahanan sosial bangsa. Negara harus hadir dengan tindakan yang lebih keras dan tanpa kompromi," ujar Yasonna dikutip, Rabu (17/6/2026).

Dia mengapresiasi langkah Komdigi yang telah memutus akses 3,45 juta situs judi online dan mengajukan pembekuan lebih 25 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian daring. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari kata selesai.

Selama mata rantai di hulu belum diputus, situs baru akan terus muncul, dan cara-cara premanisme siber oleh debt collector pinjol akan terus mengancam keselamatan nyawa masyarakat, bahkan keluarga yang tidak bersalah.

Karena itu, melalui fungsi pengawasan di DPR, Yasonna mendesak sinergi yang lebih agresif antara Komisi XI dan Komisi III DPR RI bersama Komdigi, OJK, dan Polri untuk melahirkan kebijakan yang lebih tegas dalam pemberantasan judi online dan pinjaman online.

"Bandar besar, penyedia teknologi transaksi, dan seluruh jaringan yang menikmati keuntungan dari bisnis haram ini harus ditindak dengan pasal berlapis, termasuk tindak pidana pencucian uang," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.

Yasonna juga meminta aparat memberikan perhatian serius terhadap praktik pinjaman online dan jaringan debt collector yang melakukan intimidasi, teror psikologis, serta penyebaran data pribadi debitur maupun keluarganya.

Menurut dia, hubungan antara judi online dan pinjaman online kerap menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Tidak sedikit korban yang awalnya terjerat judi online kemudian mencari pinjaman online untuk menutup kerugian, namun akhirnya menghadapi tekanan yang semakin berat.

Selain penindakan hukum, dia juga mendorong pembentukan single hotline atau layanan pengaduan terpadu yang dikelola satgas khusus agar masyarakat memiliki saluran yang cepat dan aman untuk melaporkan ancaman, intimidasi, maupun tindak kejahatan digital lainnya.

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia digital. Saya akan terus mengawal persoalan ini di parlemen agar ruang digital Indonesia menjadi lebih aman dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat," ujar Yasonna.

setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (7/6), mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan delapan pinjaman daring (pindar) masuk pengawasan khusus hingga peluang Indonesia memperoleh persetujuan atas 18 pengecualian tarif dari Amerika Serikat (AS).

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Senin ini.

OJK sebut ada 8 pindar yang masuk dalam pengawasan khusus

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas, dengan faktor utama karena masalah permodalan dan/atau tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.

Baca selengkapnya di sini.

RI buka peluang perusahaan Rusia kembangkan koridor perkeretaapian

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

OJK minta klarifikasi Solusiku soal dugaan langgar proses penagihan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Baca selengkapnya di sini

Kementerian PU kawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar fasilitas pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terus melakukan pengawalan intensif terhadap pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk memastikan berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa dapat segera ditangani.

Baca selengkapnya di sini.

RI berpotensi raih persetujuan atas 18 pengecualian tarif dari AS

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas, dengan faktor utama karena masalah permodalan dan/atau tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.

Hal ini termasuk pemenuhan permodalan dan perbaikan kualitas pembiayaan, sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan OJK, termasuk pencabutan izin usaha.

Secara umum, OJK mencatat bahwa saat ini terdapat 14 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Agusman menjelaskan, kemampuan penyelenggara dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum dipengaruhi kondisi dan karakteristik usaha, termasuk kinerja, prospek bisnis, serta strategi permodalan seperti penambahan modal oleh pemegang saham, masuknya investor baru, atau aksi korporasi seperti merger, yang mempertimbangkan beberapa aspek antara lain profil risiko dan kondisi pasar.

Ia menambahkan bahwa tata kelola dan model bisnis merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan investor dalam menilai kelayakan permodalan.

Oleh karena itu, seluruh penyelenggara didorong untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat ketahanan industri dan pelindungan konsumen.

Dari sisi kualitas kredit, OJK mencatat terdapat 19 penyelenggara pindar dengan TWP90 di atas 5 persen per April 2026.

Menurut Agusman, perubahan jumlah penyelenggara dengan TWP90 di atas 5 persen dipengaruhi antara lain kualitas pembiayaan dan kemampuan bayar borrower.

“TWP90 industri pindar ke depan diperkirakan tetap terjaga meskipun dipengaruhi dinamika perekonomian dan kualitas pengelolaan risiko masing-masing penyelenggara,” kata dia.

Untuk menjaga tingkat TWP90, penyelenggara pindar didorong untuk melakukan penguatan manajemen risiko, credit scoring berbasis data, serta penguatan penagihan dan prinsip kehati-hatian.

Adapun outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp102,07 triliun, dengan TWP90 tercatat di posisi 4,62 persen.

Pada periode yang sama, industri pindar mencatatkan pertumbuhan laba tahunan yang signifikan sebesar 71,43 persen (yoy) menjadi sebesar Rp0,96 triliun.

Dari sisi pendanaan, lender perbankan masih mendominasi mencapai Rp66,25 triliun atau dengan porsi sebesar 75,59 persen, antara lain dipengaruhi oleh kapasitas pendanaan yang cukup besar serta stabilitas likuiditas. Sementara itu, lender individu tercatat sebesar Rp3,33 triliun.

“Sumber pendanaan industri pindar ke depan akan semakin beragam, baik dari lender individu maupun institusi. Sejalan dengan penguatan peran lender profesional, penyelenggara juga berpotensi memperluas basis pendanaan dari lender institusi guna mendukung kualitas dan keberlanjutan pendanaan di industri pindar,” kata Agusman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan tengah mendalami temuan terkait entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online (pinjol).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengatakan hal tersebut terungkap berdasarkan hasil patroli siber serta informasi yang diperoleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di daerah.

Sejumlah entitas dicurigai menawarkan jasa penyelesaian utang dengan meminta sejumlah biaya kepada masyarakat dan mengklaim telah terdaftar di OJK.

“Saat ini, informasi tersebut masih dalam proses pendalaman lebih lanjut untuk menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan,” kata Dicky Kartikoyono dalam jawaban tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa pelunasan atau penyelesaian utang, terutama yang meminta pembayaran biaya di awal maupun menggunakan atribut atau mencatut nama OJK secara tidak sah.

“Masyarakat diharapkan selalu melakukan verifikasi legalitas dan kebenaran informasi melalui kanal resmi OJK sebelum melakukan transaksi atau memberikan data pribadi,” ujar Dicky.

OJK melalui Satgas PASTI sebelumnya telah menghentikan operasional satu entitas dengan modus serupa, yakni PT Malahayati Nusantara Raya (Malahayati) yang menawarkan jasa konsultasi permasalahan pinjaman online, jasa penagihan utang, serta program pengembangan dan penyaluran modal kepada masyarakat.

Dalam publikasi yang dilakukan, teridentifikasi sejumlah konten perusahaan tersebut menggunakan logo OJK dan mengklaim berizin dan terdaftar di OJK.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa Malahayati tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya serta melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Satgas PASTI pun melakukan pemblokiran akses terhadap media sosial dan/atau tautan (URL) terkait. Penghentian kegiatan dan pemblokiran tautan tersebut berlaku sampai dengan dipenuhinya perizinan terkait.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebuah dokumen internal Bank Dunia ( World Bank ) yang bocor ke publik mengungkap fakta mengejutkan tentang kepanikan finansial yang sedang melanda berbagai belahan dunia. Sedikitnya 27 negara dilaporkan bergerak cepat di bawah radar untuk mengamankan akses ke dana darurat guna membentengi ekonomi mereka dari efek domino perang Iran di Timur Tengah.

27 Negara kini mencari bantuan darurat dari World Bank setelah perang Iran pecah. Seperti diketahui Perang Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu terbukti telah mengacaukan rantai pasokan logistik global, melambungkan harga energi, hingga menahan pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang.

Blokade Selat Hormuz memicu kekhawatiran akan terjadinya kelaparan dan kebangkrutan massal di sejumlah negara. Dunia Siaga! Bank Dunia Peringatkan Guncangan Pasokan Energi Terparah dalam Sejarah Resmi Dimulai

Negara-Negara Memilih Tiarap

Dokumen internal yang dilansir Reuters tersebut tidak menyebutkan secara rinci nama ke-27 negara tersebut demi menjaga stabilitas pasar. Pihak Bank Dunia sendiri menolak untuk memberikan komentar resmi atas bocornya data sensitif ini.

Namun dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa tiga negara telah berhasil meloloskan instrumen pendanaan darurat baru mereka, sementara 24 negara lainnya masih dalam proses pemenuhan syarat administratif.

Dua negara yang posisinya telah terkonfirmasi adalah Kenya dan Irak, yang berniat meminta bantuan kilat kepada Bank Dunia akibat lonjakan harga BBM dalam negeri yang mencekik rakyatnya. Ironisnya Irak yang merupakan salah satu produsen minyak dunia, justru mengalami pukulan telak akibat penurunan drastis pendapatan ekspor minyak mentah imbas blokade.

Berbeda dengan prediksi awal di mana Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan akan ada belasan negara yang mengantre pinjaman hingga USD50 miliar, sejauh ini pengajuan ke IMF justru sepi peminat. Negara-negara saat ini berada dalam mode wait-and-see.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University, Kevin Gallagher membeberkan aspek psikologis di balik fenomena ini. Menurutnya, negara-negara berkembang jauh lebih memilih menguras sisa dana proyek Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF.

"Program bantuan IMF umumnya menuntut syarat pengetatan anggaran (austerity measures) yang sangat ketat. Hal itu justru berisiko memicu ledakan protes dan gejolak sosial di dalam negeri, seperti yang sudah mulai terlihat di Kenya," jelas Gallagher.

Amunisi USD100 Miliar Disiapkan untuk Redam Krisis

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga bulan lalu mengonfirmasi bahwa institusinya telah menyiapkan 'alat tempur krisis' untuk membantu negara-negara anggotanya. Melalui skema Rapid Response Option, negara yang terancam krisis dapat langsung mencairkan hingga 10% dari sisa dana pembiayaan mereka yang belum ditarik.

27 negara yang sedang mengamankan dana darurat Bank Dunia termasuk di antara 101 negara dengan akses ke beberapa bentuk instrumen pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk dapat digunakan dalam kondisi krisis. Ada juga 54 negara yang mendaftar ke Opsi Tanggap Cepat, sehingga memungkinkan negara-negara ini menggunakan hingga 10% dari pembiayaan yang belum dicairkan.

Bank Dunia mengestimasi dana taktis yang bisa diakses cepat mencapai USD20 miliar hingga USD25 miliar. Angka ini bahkan bisa digelembungkan hingga mencapai USD100 miliar dalam jangka panjang melalui reorientasi portofolio proyek global demi menahan runtuhnya ekonomi negara-negara miskin dan berkembang tahun ini.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau (Kepri) Sinar Danandjaya memberikan sejumlah tips rasio pengeluaran ideal bulanan bagi masyarakat agar lebih melek dalam hal pengelolaan keuangan.

"Kami punya rasio pengelolaan keuangan pendapatan yang ideal, yakni 10-20-30-40," kata Sinar di Tanjungpinang, Selasa.

Sinar mencontohkan ketika masyarakat mendapatkan penghasilan Rp10 juta per bulan, maka rasio pengeluaran sebesar 10 persen atau Rp1 juta dialokasikan untuk kebutuhan sosial, seperti membayar zakat, sedekah hingga membantu keluarga.

Kemudian, 20 persennya atau Rp2 juta dipakai untuk menabung dan investasi masa depan, misalnya investasi pendidikan.

Berikutnya, 30 persen atau Rp3 juta digunakan untuk keperluan pembayaran angsuran pinjaman. Makanya, masyarakat harus memastikan kemampuan melunasi angsuran pinjaman tidak boleh melebihi Rp3 juta.

Terakhir, 40 persen atau Rp4 juta dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan bulanan rumah tangga, seperti makan-minum, belanja, transportasi sampai listrik.

"Dari sini, masyarakat benar-benar bisa mengatur gaya hidupnya. Kalau penghasilan 10 juta, gaya hidup maksimal Rp4 juta," ujar Sinar.

Selain itu, lanjut Sinar, OJK Kepri turut mengimbau masyarakat lebih bijak ketika mengajukan pinjaman dana di era digital, yang menyediakan beragam kemudahan akses pinjaman daring (Pindar).

Ia menekankan masyarakat harus memanfaatkan pinjaman tersebut untuk kebutuhan produktif, mulai dari pengembangan usaha, investasi pendidikan serta kebutuhan mendesak.

Masyarakat diminta menghindari berhutang untuk gaya hidup berlebih, konsumsi yang tak perlu, apalagi judi online atau judol.

"Ada fenomena menarik, masyarakat menggunakan pinjaman daring untuk judol. Kondisi ini turut berdampak terhadap angka perceraian di Batam, di mana 60 persen faktor pemicunya ialah ekonomi, hutang dan judol," ungkap Sinar.

Dia menambahkan OJK Kepri terus berupaya meningkatkan literasi keuangan supaya masyarakat benar-benar memahami bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Baru-baru ini, OJK berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kepri telah menggelar talkshow kepada pustakawan dan budayawan terkait pengelolaan keuangan.

OJK pun telah membuat sistem Learning Management System (LMS) yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis tentang bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

"Intinya, masyarakat harus bijak meminjam uang sesuai kemampuan, dan memanfaatkannya untuk hal-hal produktif," demikian Kepala OJK Kepri.

Pewarta: Ogen
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat evaluasi dari regulator ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk memperkuat pengawasan internal, penyempurnaan proses operasional

Jakarta (ANTARA) - PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku), perusahaan penyelenggara layanan jasa keuangan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman daring (pindar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen.

Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu menyatakan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut atas evaluasi dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selain itu pihaknya menghormati keputusan dan akan menjalankan sanksi yang diberikan serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dari OJK.

"Kami melihat evaluasi dari regulator ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk memperkuat pengawasan internal, penyempurnaan proses operasional, serta peningkatan standar kepatuhan dalam seluruh aktivitas perusahaan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Perusahaan, tambahnya, telah mengambil langkah konkret sebagai bagian dari upaya pembenahan dan penguatan tata kelola, termasuk menghentikan kerja sama dengan vendor penagihan pihak ketiga PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) setelah ditemukannya praktik yang tidak sejalan dengan standar etika dan prosedur perusahaan.

Terkait isu penagihan di wilayah Semarang, Jawa Tengah yang menjadi perhatian publik, Yulvina menyatakan, pihaknya telah merespons cepat dengan mendatangi pihak-pihak yang terdampak, salah satunya layanan publik Pemadam Kebakaran (Damkar) area Semarang.

Dia menegaskan perusahaan tengah menjalankan langkah perbaikan secara menyeluruh di seluruh lini operasional perusahaan, memperkuat perlindungan konsumen, serta memastikan layanan tetap dapat diandalkan oleh masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, perusahaan tengah mengakselerasi sejumlah langkah perbaikan sistem internal, termasuk penyempurnaan prosedur penagihan, penguatan mekanisme pengawasan terhadap mitra kerja, serta peningkatan pelatihan dan evaluasi berkala terhadap pihak ketiga selaku tenaga penagihan.

Perusahaan juga akan memperkuat mekanisme pemantauan terhadap mitra penagihan melalui penempatan fungsi quality control (QC) internal pada proses operasional vendor sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan implementasi standar kepatuhan perusahaan.

Yulvina menyatakan operasional perusahaan tetap berjalan normal dan stabil, ke depan, perusahaan akan terus memperkuat implementasi tata kelola yang baik serta menghadirkan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif senilai Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/5), menjelaskan pelanggaran itu utamanya terjadi pada penagihan yang dilakukan melalui pihak ketiga.

OJK menegaskan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan tidak mengalihkan maupun mengurangi tanggung jawab penyelenggara.

"Setiap penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus.

Selain denda administratif, OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh 0,61 persen year on year (yoy) menjadi Rp514,09 triliun periode Maret 2026, ditopang oleh peningkatan pembiayaan modal kerja yang meningkat 6,15 persen (yoy).

Adapun, profil risiko multifinance terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,83 persen dan NPF net sebesar 0,8 persen periode Maret 2026).

"Gearing Ratio multifinance tercatat sebesar 2,17 kali dan berada di bawah batas maksimum 10 kali," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Selasa.

Dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 secara daring, Agusman menjelaskan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh multifinance tumbuh 55,85 persen (yoy) menjadi Rp12,81 triliun periode Maret 2026, dengan NPF gross sebesar 2,51 persen.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura terkontraksi 0,95 persen (yoy) dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,57 triliun periode Maret 2026.

Pada industri pinjaman daring (pindar), total outstanding pembiayaan tumbuh 26,25 persen (yoy) mencapai Rp101,03 triliun periode Maret 2026, dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 4,52 persen.

Kemudian, industri pegadaian, penyaluran pembiayaan tumbuh 60,27 persen (yoy) menjadi Rp153,49 triliun periode Maret 2026, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk Gadai sebesar Rp127,90 triliun atau 83,33 persen dari total pembiayaan yang disalurkan industri pegadaian.

Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar hingga saat ini, serta sebelas dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau merger,” ujarnya.

Selama April 2026, Ia mengungkapkan OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 66 perusahaan pembiayaan, sebelas perusahaan modal ventura, 15 penyelenggara pindar, 10 perusahaan pegadaian, dua lembaga keuangan mikro.

Selain itu, juga kepada satu lembaga keuangan khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Adapun, pengenaan sanksi administratif terdiri dari 56 sanksi denda dan 190 sanksi peringatan tertulis.

“OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal,” ujar Agusman.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026