Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perkreditan rakyat (BPR) di wilayah Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara (Sumut).

Penggabungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan peleburan kelima BPR merupakan langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha. Ini sejalan dengan salah satu pilar roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024—2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Penggabungan inipun disebutnya menjadi salah satu pelaksanaan penggabungan BPR dengan perluasan wilayah kerja yang mencakup 5 (lima) provinsi di Pulau Sumatra.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra,” ujar Triyoga dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun kelima BPR yang kini melebur ke dalam PT BPR Mangatur Ganda Sumatra Utara yakni PT BPR Mindosari di Bengkulu, PT BPR Rap Ganda di Jambi, PT BPR Tiurganda di Sumatra Selatan, serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda di Lampung.

Triyoga menyampaikan dari penggabungan tersebut total aset BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Sedangkan Modal Inti berada di atas Rp135 miliar, serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50%.

Triyoga menyebut hal itu akan menjadi salah satu keunggulan BPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Dengan demikian, lanjutnya, BPR hasil penggabungan ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya dalam penyaluran pembiayaan pada sektor riil UMKM.

Mengingat majemuknya BPR Mangatur Ganda kini, Triyoga menekankan terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Hal itu menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga jasa keuangan lainnya,” jelasnya.

Dia pun mengimbau masyarakat dan seluruh nasabah untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

“Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu berkontribusi maksimal bagi perekonomian daerah maupun nasional,” tandasnya.

Sebagai informasi, penyerahan surat keputusan penggabungan dari OJK pusat kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diwakili oleh Kepala OJK Sumut di Kantor OJK Sumut pada Senin (29/6/2026).
(240)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp320 triliun pada 2026, menjadi peluang yng cukup besar bagi industri penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume bisnis dan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

“Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Senin (19/6/2026).

Sejalan dengan itu, lanjut Ogi, rencana penurunan bunga kredit mikro menjadi di bawah 10% pun berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM. Untuk diketahui, per hari ini, Senin (29/6/2026), pemerintah resmi memangkas bunga kredit ultra mikro menjadi 8%.

Namun, tegasnya, industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian melalui penguatan underwriting, monitoring portofolio, serta penetapan pricing yang sesuai dengan profil risiko.

“OJK melihat bahwa kondisi ekonomi yang masih dinamis perlu diantisipasi oleh industri asuransi kredit dan penjaminan melalui penguatan manajemen risiko, underwriting, serta pemantauan kualitas portofolio secara lebih ketat,” sebut Ogi.

Lebih jauh, dia menilai bahwa karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis memang menimbulkan tantangan dalam proses penilaian risiko. Namun, UMKM tetap merupakan sektor strategis yang perlu didukung.

“Oleh karena itu, OJK terus mendorong pemanfaatan data, termasuk akses SLIK, penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alokasi plafon program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 naik menjadi Rp320 triliun.

Dia menyebut angka ini lebih tinggi dibandingkan pada 2025 yang sebesar Rp286,61 triliun. Sementara itu, lanjutnya, untuk subsidi yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp38 triliun.

“[Plafon KUR] dinaikkan menjadi Rp320 triliun. Nah ada kenaikan angka yang kurang lebih sekitar Rp40 triliun. Kenapa seperti itu? Karena memang Pak Presiden concern sekali terhadap ekonomi kerakyatan,” katanya dalam raker bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Tak hanya kenaikan plafon KUR, untuk tahun depan Maman menyebut target alokasi ke KUR produksi akan bertambah menjadi 65%. Adapun, untuk tahun ini alias 2025 target ke sektor produksi sebesar 60% penyaluran. Dia optimistis hingga Desember 2025 bisa mencapai 61% penyaluran.

“Yang tahun ini kita ditargetkan 60%, Alhamdulillah Desember nanti sampai di 61%. Kita tahun depan minta ditargetkan di 65% ke sektor produksi, itu sudah diketok juga,” tegasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat upaya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik level skala bisnis melalui penguatan ekosistem digital.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha, memperluas akses teknologi dan pembiayaan, serta membangun ekosistem pasar digital yang lebih inklusif agar UMKM mampu bersaing di era ekonomi digital.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia Nurdin Halid dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Ahad (28/6/2026), mengatakan cara Indonesia menuju negara maju sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mikro untuk berkembang menjadi usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, Kadin memiliki dua misi utama sebagai mitra strategis pemerintah, yakni memberikan perlindungan sekaligus mendorong pengembangan UMKM. "Pertama adalah aspek perlindungan. Bagaimana kita menjamin agar 64,2 juta UMKM dapat bertahan dalam persaingan yang sehat di era pasar bebas. Kedua adalah aspek pengembangan, yaitu bagaimana mendorong UMKM meningkatkan kapabilitas, memperluas pasar, memperkuat teknologi, dan pada akhirnya mampu naik kelas," katanya.

Ia menjelaskan berbagai tantangan utama UMKM telah terpetakan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, teknologi, kualitas sumber daya manusia, standar produk, hingga akses pasar. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat transformasi UMKM.

Nurdin memaparkan beberapa strategi untuk memperkuat ekosistem digital UMKM, antara lain memperkuat fondasi dan kapasitas digital melalui kolaborasi pemerintah, Kadin, perguruan tinggi, BUMN, perusahaan teknologi, dan lembaga keuangan untuk menghadirkan pelatihan yang praktis dan berkelanjutan.

"Pelatihan mulai dari pencatatan keuangan digital, pemasaran, pengelolaan persediaan, penggunaan sistem pembayaran, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Pendampingan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan setiap usaha karena kebutuhan usaha mikro berbeda dengan usaha kecil dan menengah," jelasnya.

Strategi berikutnya adalah memperluas akses UMKM terhadap teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur digital, membangun ekosistem pasar digital yang adil dan inklusif, serta memperkuat perlindungan hukum dan keamanan digital bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya, memperkuat perlindungan hukum dan keamanan digital UMKM dengan memperkuat edukasi dan pendampingan mengenai keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, dan pengamanan sistem pembayaran digital.

"Pada saat yang sama, negara perlu memastikan adanya kanal pengaduan yang mudah diakses, respons yang cepat terhadap kejahatan digital, serta penegakan hukum yang memberikan kepastian," terang Nurdin.

Sementara itu, WKU Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia Raden Tedy mengatakan peringatan Hari UMKM Internasional pada 27 Juni menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BANDUNG - Pertumbuhan ekonomi dan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat menjadikan Bandung sebagai salah satu pasar potensial bagi industri pembiayaan . Melihat peluang ini, PT Chailease Finance Indonesia resmi memperluas jangkauan bisnisnya dengan membuka Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) di Kota Kembang -julukan Bandung-.

Ekspansi ini menjadi langkah strategis perusahaan setelah lebih dari lima tahun beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, Chailease Finance Indonesia memusatkan pengembangan bisnisnya di wilayah Jabodetabek sebelum akhirnya memperluas layanan ke Jawa Barat.

Pemilihan Bandung dinilai selaras dengan perkembangan ekonomi daerah yang didukung sektor otomotif yang aktif, tingginya mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah ( UKM ).

Pentingnya Kreativitas Pembiayaan



Deputy President Director PT Chailease Finance Indonesia, Calvin Huang mengatakan, Bandung memiliki prospek yang besar bagi industri pembiayaan karena kebutuhan masyarakat dan aktivitas bisnis terus meningkat.

"Bandung memiliki potensi yang sangat menarik, baik dari sisi kebutuhan mobilitas masyarakat maupun pertumbuhan aktivitas bisnis. Ekspansi ini merupakan langkah strategis kami untuk semakin dekat dengan konsumen dan menghadirkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang," ujar Deputy President Director PT Chailease Finance Indonesia, Calvin Huang.

Selama lebih dari lima tahun hadir di Indonesia, Chailease Finance Indonesia terus memperkuat eksistensinya di industri pembiayaan, khususnya dalam mendukung kebutuhan kendaraan masyarakat. Hingga saat ini, perusahaan telah membantu lebih dari 1.300 pelanggan dalam pembiayaan mobil bekas, sekaligus membangun jaringan kemitraan dengan lebih dari 1.200 dealer partner di Indonesia.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Chailease Finance Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan pembiayaan yang profesional, transparan, dan terpercaya.

Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun ekosistem pembiayaan yang semakin mudah dijangkau oleh konsumen. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, industri pembiayaan dituntut untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin dinamis.

Meski dikenal melalui solusi pembiayaan kendaraan untuk kebutuhan konsumen, Chailease Finance Indonesia juga terus memperkuat perannya dalam mendukung sektor produktif. Meningkatkan Efisiensi Pembiayaan Digital dengan Teknologi Tersertifikasi



Selain pembiayaan kendaraan penumpang, perusahaan juga menghadirkan solusi pembiayaan untuk segmen UKM (Usaha Kecil dan Menengah), melalui pembiayaan heavy truck dan heavy equipment, yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses terhadap aset produktif yang dapat menunjang pertumbuhan bisnis mereka.

Hal ini menunjukkan bagaimana pembiayaan kini tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan konsumtif, tetapi juga berperan dalam mendukung produktivitas ekonomi. Perubahan perilaku konsumen turut mendorong transformasi di industri otomotif dan pembiayaan.

Sebagai bagian dari langkah adaptif tersebut, Chailease Finance Indonesia juga memperkuat ekosistem digital melalui kolaborasi dengan PilihMobilYuk.id, platform otomotif digital yang membantu masyarakat menemukan kendaraan sesuai kebutuhan sekaligus menghubungkan mereka dengan solusi pembiayaan yang lebih seamless.

Kolaborasi ini mencerminkan perubahan dalam perjalanan konsumen modern, di mana keputusan pembelian kendaraan kini semakin dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi, transparansi proses, dan fleksibilitas pembiayaan.

Bagi banyak konsumen, pembiayaan kini bukan lagi sekadar proses di akhir transaksi, melainkan bagian penting dari pertimbangan sejak awal. Bandung menjadi refleksi dari perubahan tersebut.

Tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan urbanisasi, berkembangnya aktivitas UKM, hingga meningkatnya kebutuhan logistik, menciptakan permintaan pembiayaan yang semakin beragam. Tidak hanya untuk kendaraan pribadi, tetapi juga untuk kebutuhan bisnis yang lebih produktif.

Bagi Chailease Finance Indonesia, ekspansi ini bukan semata tentang memperluas wilayah operasional, tetapi juga tentang membaca arah perubahan kebutuhan pasar Indonesia.

Seiring pembiayaan yang semakin memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas maupun pertumbuhan bisnis, Chailease Finance Indonesia melihat pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) di wilayah Bandung sebagai bagian dari langkah jangka panjang perusahaan di Indonesia.

Kehadiran di Bandung menjadi sinyal bahwa perusahaan tidak hanya ingin tumbuh lebih besar, tetapi juga tumbuh lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Makassar mencatat telah menyalurkan pembiayaan modal dan pendampingan kepada 1.356 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan ULaMM Syariah.

Kini perusahaan tengah membidik perluasan di Kabupaten Bone guna memperkuat kapasitas usaha mikro dan kecil sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

Pimpinan Cabang PNM Makassar Tazdi Anugrah mengatakan, selain sektor UMKM, PNM juga agresif menyasar segmen ultra mikro di wilayah Bone dan sekitarnya.

Hingga saat ini, perseroan tercatat telah melayani 370.570 perempuan prasejahtera melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah di Sulsel.

"Capaian tersebut menjadi bukti komitmen PNM dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Kami mengintegrasikan pembiayaan yang mudah diakses dengan pembinaan usaha yang berkelanjutan," ujar Tazdi saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bone, Kamis (25/6/2026).

Merespons penetrasi pasar PNM, pemerintah kabupaten menyatakan dukungannya terhadap perluasan jangkauan program tersebut.

Akses modal yang dipadukan dengan asistensi bisnis dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi penopang utama ekonomi domestik.

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa kolaborasi antara regulator daerah dan lembaga pembiayaan seperti PNM sangat diperlukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pada segmen prasejahtera.

Ke depan, pihaknya dan PNM akan berusaha memperluas jangkauan program pemberdayaan guna mencetak lebih banyak pelaku usaha lokal yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi.

"Kami sangat mendukung program yang memberikan akses pembiayaan sekaligus pendampingan. Sinergi ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bone," kata Andi Asman.

Bisnis.com, PADANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra mengatakan penggabungan tersebut sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ophir ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anak Nagari, yang berada di Kabupaten Pasaman Barat.

"Penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko, sehingga BPR dapat senantiasa mengembangkan bisnis dan melayani nasabahnya secara lebih baik dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan melalui penggabungan usaha itu, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Oleh karena itu, hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Menurutnya aksi penggabungan tersebut merupakan wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Dia bilang hal itu juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2027 yang salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, lanjut Roni, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumbar per Mei 2026 menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah.

"Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 63 BPR dan 14 BPR Syariah, terutama karena adanya aksi konsolidasi serupa oleh grup BPR di wilayah pengawasan OJK Sumbar dan berhentinya operasional beberapa BPR lainnya," sebut dia.

Oleh karena itu, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Roni menegaskan ke depan OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain memperluas akses pasar, pemanfaatan teknologi juga membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Upaya mendorong transformasi digital UMKM itu kini semakin mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor perbankan. Salah satu apresiasi terhadap langkah tersebut terlihat dalam ajang Cita Loka Fest 2026 digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2026).

Dalam forum tersebut, Bank Jakarta meraih Anugerah Badan Usaha Penggerak Keberdayaan Digitalisasi UMKM atas dukungannya terhadap pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur dan berbagai inisiatif digital.

Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas upaya memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar melalui inovasi Jakarta Smart City.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat.

"Bagi saya, Jakarta kalau ingin maju, aman, dan nyaman, maka yang paling utama selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya. Jadi, membangun bukan semata-mata membangun fisiknya," ujar Pramono berdasarkan siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Cita Loka Fest 2026 merupakan forum kolaboratif nasional yang mengusung tema "Menguatkan Akar untuk Indonesia Asri". Kegiatan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi internasional, perguruan tinggi, komunitas, pelaku UMKM, hingga perusahaan dari berbagai sektor.

Bagi pelaku UMKM, akses terhadap layanan keuangan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas usaha. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha menjangkau lebih banyak konsumen, mengelola transaksi secara lebih efisien, serta memperoleh akses terhadap berbagai layanan pembiayaan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang mendukung pengembangan UMKM.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM. Bank Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui berbagai produk pembiayaan, layanan perbankan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekosistem usaha yang semakin inklusif dan kompetitif," kata Agus.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan, penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta dan Bank Jakarta menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Bank Jakarta berkomitmen mendukung transformasi digital dan pemberdayaan usaha masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. Penghargaan ini semakin memperkuat komitmen kami untuk memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM serta mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing usaha," ujar Arie.

Hingga kuartal I 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM Bank Jakarta mencapai Rp10,46 triliun atau tumbuh 26,27 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.208 debitur merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam program Jakpreneur.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) menyatakan bahwa akses pembiayaan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus disamaratakan agar dapat memicu per

"Perlakuan bank terhadap UMKM di Jakarta dengan di Maluku misalnya itu berbeda, padahal bank yang sama," kata Ketua AKUMANDIRI Hermawati Setyorinny saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kendala yang dihadapi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan tidak sama antara daerah satu dengan lainnya.

Ia menyatakan dari hasil temuan dan laporan para pelaku UMKM, menyatakan bahwa keengganan mereka mengakses pembiayaan perbankan dikarenakan sejumlah syarat yang memberatkan mereka.

Untuk itu, pemerintah kata Hermawati harus memberikan pengawasan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan sejumlah perbankan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tanpa agunan lanjut dia, namun ada beberapa bank yang masih meminta agunan atau jaminan kepada pelaku UMKM ketika akan mengakses pembiayaan KUR meskipun jaminannya kecil.

"Pemerintah harus ada pengawasan, bagi bank yang bisa menjalankan syarat prosedur yang disepakati oleh peraturan atau kebijakan harusnya dapat reward begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Dengan penyamarataan tersebut kata dia, diharapkan pelaku UMKM yang sempat mengalami kendala untuk mengakses pembiayaan dapat dipermudah dan bisa meningkatkan kredit UMKM terhadap perbankan.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis (18/6).

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bunga kredit ultra mikro bakal dipangkas menjadi 8 persen dari sebelumnya mencapai 25 persen.

Ia menjelaskan rencana pemangkasan suku bunga kredit bagi usaha ultra mikro itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, di dalam rapat komite pembiayaan ini diputuskan pinjaman mereka turun dari range 18 persen-25 persen menjadi 8 persen," ujar Maman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Maman menyampaikan bunga kredit ini berlaku untuk 10-25 juta pelaku usaha ultra mikro di bawah binaan PNM Mekaar. Ia menjelaskan selama belasan tahun terakhir, besaran bunga kredit yang ditanggung oleh pelaku usaha ultra mikro di kisaran 18 hingga 25 persen.

"Ini berlaku untuk kurang lebih sekitar 10-15 juta ibu-ibu pengusaha ultra super mikro di Tanah Air kita yang di bawah binaan PNM. Itu tadi diputuskan pinjaman untuk mereka itu diangkat sekitar 8 persen pinjamannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Maman membocorkan alasan besaran bunga kredit nasabah bisa tergolong tinggi karena PNM harus membiayai operasional account officer (AO) yang melakukan pendampingan ketat dari rumah ke rumah.

Karena itu, pemerintah pun memutuskan untuk menyuntik subsidi bunga kredit sekitar 10 persen dalam kisaran pinjaman itu.

"Di PNM itu mereka punya account officer, account officer memberikan pendampingan, monitoring lah kepada ibu-ibu ini. Jadi diberikan subsidi kurang lebih sekitar 10 persen di dalam range pinjaman ini. Jadi alhamdulillah tadi sudah dikalkulasikan nanti bunga pinjamannya sekitar kurang lebih 8 persen," kata Maman.

Maman menjelaskan saat ini PNM dan Danantara tengah menyusun payung hukum agar aturan baru tersebut bisa segera diimplementasikan di lapangan.

"Alhamdulillah ini tadi sudah diputuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara, tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya," sebutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar Rp10,2 hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejagung, pada Rabu (13/5).

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," ujar Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar. Dia pun bertanya ke CEO Danantara Rosan Roeslani soal suku bunga yang diterima pengusaha besar.

"Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," katanyaIa lantas meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen.

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

"Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," ungkap Prabowo.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No/4/2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas cakupan lembaga yang dapat menghapus piutang macet UMKM. Jika sebelumnya hanya berlaku bagi bank dan lembaga keuangan nonbank milik BUMN, kini kewenangan tersebut juga mencakup BUMD.

Merujuk pada Pasal 250 ayat (2), piutang macet pada bank dan lembaga keuangan nonbank BUMN maupun BUMD kepada UMKM dapat dilakukan penghapusabukuan dan penghapustagihan guna mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

“Penghapusan piutang macet…dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan nonbank, baik yang berbentuk BUMN maupun BUMD dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian,” bunyi Pasal 250 ayat (3) UU No.4/2026, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, beleid itu mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank milik negara maupun daerah mendokumentasikan serta mencatat seluruh proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang macet secara tertib.

Regulasi tersebut juga mengharuskan lembaga keuangan menyimpan dokumen dan catatan tersebut paling singkat selama 10 tahun sejak penghapusbukuan atau penghapustagihan dilakukan.

Selain itu, bank dan lembaga keuangan nonbank wajib memperbarui data debitur atau nasabah yang memperoleh penghapustagihan piutang dan dikategorikan lunas sesuai kebijakan pemerintah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemutakhiran data tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, kerugian yang timbul akibat pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang menjadi tanggung jawab masing-masing bank atau lembaga keuangan nonbank yang bersangkutan.

Namun, kerugian tersebut tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan, serta prinsip tata kelola yang baik.

Pada saat yang sama, UU P2SK memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan penghapusbukuan maupun penghapustagihan piutang.

Sepanjang kebijakan tersebut dijalankan dengan iktikad baik dan sesuai ketentuan, kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pribadi pengurus perusahaan.

Perlu Diperjelas

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Santoso Rohmad menyambut baik perluasan cakupan lembaga yang dapat menghapus piutang macet UMKM.

Meski belum dapat berkomentar banyak lantaran petunjuk teknis (juknis) dan aturan pelaksanaannya belum terbit, Santoso menyoroti pentingnya aturan yang jelas agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

Sebab jika kriterianya terlalu longgar, bisa muncul anggapan di masyarakat bahwa kredit yang macet pada akhirnya akan dihapus sehingga sebagian debitur menjadi tidak terdorong untuk memenuhi kewajibannya.

“Diperjelas seperti apa syarat-syaratnya. Jangan sampai itu menjadi moral hazard, justru nanti industri [keuangan dan non keuangan] yang akan menerima akibatnya,” kata Santoso kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Di sisi lain, BPD DIY belum menghitung potensi nilai kredit atau piutang macet UMKM yang berpeluang masuk dalam skema ini. Pasalnya, pihaknya masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

“Belum, kita belum menghitung sampai ke situ lah. Kalau itu masih jauh,” pungkasnya.