Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara jasa pinjaman daring di sektor multiguna, RupiahCepat (PT Kredit Utama Fintech Indonesia atau KUFI) mencatat total penyaluran pinjaman kumulatif lebih dari Rp40 triliun. Di saat yang sama, jumlah pengguna yang telah dilayani perusahaan telah melampaui 7 juta orang di seluruh Indonesia.

Direktur RupiahCepat Anna Maria Chosani mengatakan capaian tersebut menjadi indikator pertumbuhan bisnis perseroan sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan digital yang cepat, aman, dan mudah diakses.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, PT Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFI) selaku pengelola platform RupiahCepat memperkuat kerja sama penyaluran pinjaman (channeling) dengan PT Bank DBS Indonesia guna memperbesar kapasitas pembiayaan dan memperluas akses keuangan masyarakat.

Anna Maria Chosani mengatakan penguatan kerja sama dengan Bank DBS Indonesia merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat layanan pembiayaan digital sekaligus menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Bank DBS Indonesia merupakan mitra pendanaan strategis bagi RupiahCepat. Peningkatan kerja sama ini mencerminkan kepercayaan terhadap komitmen kami dalam menjaga kepatuhan, kualitas layanan dan perlindungan konsumen,” ujar Anna dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, perusahaan akan terus mendorong inovasi untuk menghadirkan layanan pembiayaan digital yang aman, mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Kerja sama dengan Bank DBS Indonesia telah membuka akses pembiayaan bagi masyarakat umum, pelaku usaha mikro, wiraswasta hingga pekerja lepas (freelancer) di berbagai wilayah Indonesia.

Kolaborasi tersebut juga dinilai mampu memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Head of CBG Ecosystem and Digital Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia Willy Lawy mengatakan kemitraan tersebut menjadi bagian dari komitmen bank dalam mendukung inklusi keuangan nasional.

“Kami berkomitmen untuk memberdayakan individu dan memperluas akses mereka ke layanan finansial esensial, sehingga secara signifikan meningkatkan kapabilitas pembiayaan RupiahCepat,” ujarnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, RupiahCepat menerapkan teknologi digital seperti electronic know your customer (e-KYC), credit scoring, dan sistem anti-fraud guna mendukung proses pengajuan hingga pencairan dana secara daring.

Selain itu, perusahaan bersama mitra pendanaannya menerapkan prinsip manajemen risiko, transparansi biaya pinjaman, keamanan informasi, serta perlindungan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Saat ini, RupiahCepat tercatat memiliki enam mitra pendanaan perbankan, yakni Bank Neo Commerce, BNI, Bank Ganesha, SeaBank, Superbank, dan Bank DBS Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Profitabilitas lini asuransi kredit dinilai masih memiliki prospek yang baik. Hal ini karena didukung oleh pertumbuhan pembiayaan dan kebutuhan proteksi kredit.

Sebab demikian, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kredit pada industri asuransi umum dan reasuransi gabungan (konvensional dan syariah) sebesar 97,00% pada kuartal I/2026. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026 yang mencapai 108,40%.

Wahyudin berpendapat bahwa penurunan rasio klaim asuransi kredit itu karena mayoritas membaiknya kualitas kredit debitur, pengetatan underwriting, seleksi risiko yang lebih hati-hati, serta peningkatan monitoring portofolio seiring juga dampak dari POJK 20/2023.

“Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembayaran pada beberapa sektor usaha turut membantu menekan frekuensi klaim. Namun demikian, kondisi ini masih perlu diuji dalam jangka menengah karena tekanan ekonomi global-geopolitk dan potensi perlambatan domestik,” tegasnya.

Sependapat, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penurunan rasio klaim ke 97% pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan secara bulanan. Namun, angka itu tetap perlu dicermati karena rasio klaim masih tergolong tinggi. Artinya, hampir seluruh pendapatan premi pada lini ini masih terserap untuk pembayaran klaim.

“Jadi, perbaikan ini belum bisa langsung disimpulkan sebagai perbaikan fundamental, tetapi merupakan sinyal awal yang perlu dikonfirmasi melalui tren beberapa bulan atau kuartal berikutnya,” sebut Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah pertumbuhan pesat kredit pinjaman online alias pinjol, risiko gagal bayar mulai menjadi sorotan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) per Februari 2026 mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75% (year on year/YoY). Namun, di sisi lain tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri mencapai 4,54%.

Menilik data periode Januari 2025 hingga Februari 2026, TWP90 sebesar 4,54% tercatat sebagai level tertinggi dalam setahun terakhir. Kenaikan ini mulai terlihat signifikan sejak November 2025 ketika TWP90 melonjak jadi 4,33% dari posisi Oktober 2025 yang masih berada di level 2,76%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menilai peningkatan pembiayaan bermasalah di industri pindar antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar sebagian peminjam dana (borrower).

“Untuk menekan risiko tersebut, penyelenggara pindar didorong memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, termasuk peningkatan kualitas e KYC dancredit scoringagar penyaluran pembiayaan lebih selektif danprudentserta menjaga pelindungan konsumen,” katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, per Februari 2026 terdapat 18 penyelenggaraan pindar dengan yang TWP90 di atas 5%. OJK, kata Agusman, telah mengenakan sanksi sesuai ketentuan dan meminta mereka untuk melakukan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pembiayaan.

Dia meneruskan, dari 18 penyelenggara pindar itu, didominasi oleh sektor produktif yang mencerminkan karakteristik usaha, khususnya UMKM yang antara lain bergantung pada arus kas dan kondisi pasar.

“Sehingga bukan semata-mata disebabkan keterbatasan data, mengingat penyelenggara telah memanfaatkan berbagai sumber data seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK] danFintech Data Center[FDC],” jelasnya.

Di lain sisi, Agusman turut menyampaikan hingga kini masih ada 10 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh penyelenggara tersebut telah menyampaikanaction plankepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum.

“Antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/ataumerger,” ucapnya.

Ke depan, OJK mendorong agar penyelenggara pindar bisa menguatkan e-KYC, peningkatan kualitascredit scoring, dan penguatan permodalan. Hal ini supaya menjaga industri tetap sehat dan profil risiko terjaga serta pelindungan konsumen dapat dilakukan dengan baik.

Demand Tinggi, Risiko Mengintai

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi menilaioutstandingpembiayaan yang tumbuh mencapai 25,75% (YoY) menunjukkan demand dan penetrasi yang kuat. Namun, TWP90 di level 4,54% menandakan kualitas mulai tertekan.

Menurutnya, fase tersebut perlu diwaspadai karena saat ekspansi agresif membuat volume naik lebih cepat daripada pematangan manajemen risiko. Sebab itu, keseimbangan harus dijaga dengan pertumbuhan yang berkualitas, bukan sekadar cepat.

“Monitoringportofolio yang ketat agar tidak melewati ambang 5%, sebab meski secara rata-rata pasti banyak yang sudah di atas 5% dan tembus secara rata-rata ke 5% hanya menunggu waktu saja,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan TWP90 melonjak signifikan tidak lepas dari ekspansi ke segmen borrower baru yang lebih berisiko, pelonggaran seleksi saat mengejar pertumbuhan, tekanan daya beli atau likuiditas nasabah, serta modelscoringyang belum sepenuhnya menangkap perubahan perilaku pasca-siklus ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, kompetisi industri bisa mendorongunderpricingrisiko dan overlap pinjaman (multi-platformborrowing). Heru turut menyoroti bahwa pengawasan OJK kurang ketat dan kurang tegas terhadap pelanggaran, termasuk penggunaancredit scoringyang tidak maksimal karena ternyata semua bisa dikasih pinjaman tanpa perlu dilihat risiko apakah bisa kembalikan pinjaman atau tidak.

“Sebab itu, perusahaan perlu memperkuatcredit scoringberbasis data alternatif danbehavioral, memperketat limit awal, sertadynamic pricingsesuai risiko.Monitoring real-timedanearly warning systempenting untuk penagihan dini. Diversifikasi portofolio, pembatasan eksposur pada segmen berisiko tinggi, serta peningkatan kualitascollectionjuga krusial,” bebernya.

Lebih lanjut, Heru berpendapat dengan TWP90 yang mendekati batas 5% maka pertumbuhan industri pindar kemungkinan lebih moderat dan selektif. Jadi, industri tetap ekspansif, tetapi dengan mitigasi risiko yang lebih kuat seperti peningkatangovernance, kolaborasi data, dan pengawasan regulator.

“Jika disiplin dijaga, pertumbuhan tetap berlanjut tanpa melampauithresholdrisiko. Namun, saya termasuk yang pesimis dan angka 5% pasti terlampaui minimal bulan Juni mendatang,” tegasnya.

Sependapat, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan ketika penyaluran pindar meningkat tajam, maka potensi gagal bayar juga meningkat.

“Ketika penyaluran jor-joran, dengan sistem yang ada harusnya bisa diminimalisasi. Namun, yang terjadi kadang sistemcredit scoring-nya tidak membaca kemampuan bayar yang valid. Akibatnya, ada penurunan kualitas dari penyaluran pembiayaan,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dirinya melihat bahwa kualitas penyaluran ke sektor produktif lebih buruk. Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang lesu sehingga membuat permintaan (demand) barang menjadi kurang. Jika terus terjadi seperti ini, TWP90 dinilai bisa melewati angka 5%.

Sebab demikian, Huda merasa penyelenggara pindar perlu mengerem penyalurannya untuk sementara waktu. Terlebih, saat ini industri juga sedang terkena isu KPPU yang bisa membuat TWP90 meningkat pada Maret atau April 2026.

“Jika tidak direm, bisa membuatlenderkabur karena masalah kepercayaan ke platform pindar dalam hal mengurus kualitas penyaluran kredit. Jika pun ingin di-pushuntuk terus tumbuh di atas 20%, perlu ada pembenahan dalamcredit scoring,” tegasnya.

Credit Scoring Kunci Utama Jaga Kualitas Portofolio

Adapun, PT Amartha Mikro Fintek menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjaga kualitas pembiayaan kepada UMKM ultra-mikro yang dilayaninya melalui penerapan sistemcredit scoringberbasisartificial intelligence(AI).

“Yang dikembangkan berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan layanan ini di lebih dari 50.000 desa di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan,” tutur VP Public Relations Amartha Harumi Supit kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Harumi menjelaskan sistem tersebut dirancang sesuai dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha ultra-mikro di pedesaan, khususnya ibu-ibu pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses pendanaan.

“Sistemcredit scoringAmartha menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas portofolio yang hingga saat ini tetap terjaga,” tegasnya.

Adapun,credit scoringyang dimaksudnya tersebut sudah didukung oleh penerapan mekanisme manajemen risiko serta pengendalian internal berlapis yang dikembangkan dengan mengacu pada standar perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penyaluran dana bergulir yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.

Skema penyaluran dana bergulir ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengungkapkan bahwa dengan masuknya KDKMP ke tahap operasionalisasi, LPDB Koperasi tidak hanya fokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung di daerah. Hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," ujar Krisdianto.

Adapun kegiatan monitoring telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 KDKMP, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 KDKMP, serta Provinsi Kalimantan Tengah dengan 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan innovative credit scoring ini merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan innovative credit scoring yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

“KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LPDB Koperasi optimistis KDKMP dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian koperasi di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memperkuat industri fintechP2P lending atau pinjaman daring (pindar) melalui berbagai SEOJK dan POJK.

Hal tersebut disampaikan kala menanggapi sederet masalah yang terus terjadi di industri pindar, misalnya saja kasus gagal bayar PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan yang teranyar adalah PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut untuk terus memperkuat industri tersebut, salah satunya melalui SEOJK 19/2025.

“Yang menegaskan pencairan dana dilakukan langsung kepada penerima dana (borrower) melalui penggunaan escrow account agar alur pembayaran dapat ditelusuri dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Rabu (14/1/2026).

Selain itu, imbuhnya, penguatan juga difokuskan pada peningkatan kualitas credit scoring dan manajemen risiko, termasuk memastikan borrower tidak memperoleh pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara.

“Dengan langkah-langkah tersebut, pembiayaan pindar dinilai masih memiliki peran penting dan prospek yang relevan dalam 2–3 tahun ke depan,” tegas Agusman.

Dia melanjutkan, dalam upaya pencegahan fraud, OJK telah menerbitkan POJK 12/2024 yang mendorong LJK termasuk pindar untuk menerapkan strategi antifraud.

“Selain itu, penyempurnaan ketentuan pindar terus diperkuat guna mencegah terulangnya kasus fraud dan menjaga keberlanjutan industri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pindar pada November 2025 meningkat 25,45% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun. Sementara itu, TWP90 melonjak menjadi 4,33%.

Adapun, per November 2025 terdapat 24 pindar yang tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) di atas 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis industri pinjaman daring alias pindar masih menjanjikan, meskipun banyak penyelenggara pindar yang sudah angkat kaki dari industri.

Menurut Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar, wajar saja bila ada beberapa penyelenggara pindar yang mengembalikan atau dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi industri tersebut masih terbilang baru.

“Seperti umumnya di industri keuangan lainnya tentunya akan terjadi seleksi alam apalagi Industri ini masih terbilang baru,” ucapnya kepadaBisnis, Jumat (9/1/2026).

Dia meneruskan, ke depannya yang akan tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang kuat dan serius dalam menjalankan bisnis pindar denganprudent,comply, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Meski demikian, dia menegaskan industri pindar tetap memiliki prospek yang baik, terlebih pada 2025 industri masih bertumbuh. Teranyar, OJK mencatat per November 2025outstandingpembiayaan pindar tumbuh 25,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun.

Untuk diketahui, berdasarkan rangkumanBisnis, ada tujuh penyelenggara pindar yang keluar dari industri pindar sejak Desember 2023—Desember 2025. Pada Desember 2023, ada 101 pindar dan Desember 2025 tersisa 94 pindar. Adapun, hal itu terjadi antara lain lantaran sebagian mengembalikan izin ke OJK, sedangkan ada juga yang dicabut izinnya oleh otoritas.

Menurut Entjik, setiap perusahaan yang mengembalikan atau pun dicabut izinnya oleh OJK tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bahkan, dia menegaskan ada perusahaan yang sebetulnya tidak punya masalah, tetapi mengembalikan izinnya.

“Alasan bisa kita bagi menjadi beberapa antara lain adalah ingin konsentrasi padacore business-nya saja, memiliki perusahaan keuangan yangbusiness-nya mirip dengan P2P lending, sehingga ingin lebih fokus, dan ada masalah pada NPL,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat penyelenggara pindar akan bisa bertahan dengan diversifikasi produk ke pembiayaan produktif, memperkuat manajemen risiko melalui SLIK OJK, dan mengedukasi peminjam dana (borrower).

Kemudian, untuk menjaga TWP90 di bawah 5%, Heru mengingatkan penyelenggara pindar untuk menerapkancredit scoringyang ketat, monitoring rutin, dan kolaborasi dengan asuransi.

“Di kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti ini, kurangi ekspansi berisiko dan patuhi batas bunga OJK agar hindari gagal bayar. Ini bukan saja untuk bertahan, tapi agar tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Heru menilai fenomena pengembalian izin dan pencabutan izin penyelenggara pindar ini lebih disebabkan faktor bisnis seperti kerugian berkelanjutan, pembukuan ganda dan tata kelola buruk seperti pelanggaran ekuitas minimum.

“Banyak pemain gagal penuhi ekuitas Rp12,5 miliar. Dengan demikian menurut saya, industri butuh dibenahi atau di-resetulang agar tercipta profesionalisme yang lebih tinggi,” tegasnya.

Berikut 7 Pindar yang Mengembalikan Izin atau Dicabut Izin oleh OJK sejak Desember 2023—Desember 2025:

1. Jembatan Emas — PT Akur Dana Abadi (mengembalikan izin)
2. Dhanapala — PT Semangat Gotong Royong (mengembalikan izin)
3. Ringan — PT Ringan Teknologi Indonesia (mengembalikan izin)
4. Maucash — PT Astra Welab Digital Arta (mengembalikan izin)
5. Investree — PT Investree Radhika Jaya (Dicabut izinnya)
6. TaniFund — PT Tani Fund Madani Indonesia (dicabut izinnya)
7. Crowde — PT Crowde Membangun Bangsa (dicabut izinnya)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memperkuat proses credit scoring dan monitoring secara berkala, menyusul langkah Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan keringanan bayar tagihan dan denda kartu kredit hingga 30 Juni 2026.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan penguatan proses credit scoring dan monitoring secara berkala dilakukan untuk menjaga kualitas portofolio kredit yang disalurkan.

“Kami juga menyediakan solusi bagi nasabah dalam rangka memitigasi risiko dan menghindari potensi peningkatan NPL, dan menjaga agar kualitas layanan tetap terjaga,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Untuk diketahui, otoritas moneter kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK), seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Kebijakan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Berlaku Hingga Juni 2026

Terbaru, otoritas moneter kembali mengumumkan perpanjangan kedua kebijakan ini hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Hera menilai, perpanjangan waktu implementasi batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengelola arus kas. “BCA senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pemantauan kualitas portofolio secara berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun penggunaan kartu kredit BCA mencatat pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga September 2025, BCA mencatatkan outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas kartu kredit) mencapai Rp23,5 triliun, tumbuh 6,9% secara tahunan (year on year/YoY).

Di sisi lain, Hera memandang bahwa perpanjangan kebijakan tarif SKNBI yang terjangkau turut mendorong efisiensi dan kenyamanan transaksi nasabah.

Jakarta (ANTARA) - Alliex, penyedia infrastruktur pembayaran internasional dan data keuangan asal Vietnam, memperkuat pengembangan sistem profil kredit berbasis data penjualan harian yang dinilai dapat mendukung UMKM di Indonesia serta kawasan Asia Tenggara.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi strategis untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra regional yang memiliki pengalaman dan kehadiran lintas negara di Asia Tenggara.

Presiden Direktur Alliex Vietnam JSC Park Byung-gon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan data transaksi penjualan harian sebagai dasar penilaian kelayakan kredit dan tanpa bergantung pada agunan konvensional.

Park memandang, model yang saat ini diterapkan di Vietnam relevan bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 65 juta UMKM serta menghadapi tantangan struktural yang serupa seperti keterbatasan agunan, rendahnya tingkat pelaporan keuangan formal, dan akses pembiayaan yang belum merata.

Dalam skema tersebut, Alliex mengumpulkan dan menganalisis data transaksi secara real-time melalui infrastruktur pembayaran terintegrasi, guna membangun profil kredit yang merefleksikan aktivitas usaha yang aktual dan terukur.

“Data transaksi mencerminkan kondisi ekonomi riil UMKM. Melalui kemitraan yang kuat dan pendekatan berbasis data, Alliex bertransformasi dari penyedia infrastruktur pembayaran menjadi platform keuangan berbasis data,” ujar Park.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan bagi Vietnam, tetapi juga memiliki potensi kuat untuk diterapkan sejumlah negara dengan struktur UMKM yang besar, termasuk Indonesia.

Dalam konteks penjajakan pasar Indonesia, Alliex juga tengah mempersiapkan penguatan kemitraan regional sebagai fondasi ekspansi jangka menengah dan panjang.

Ke depan, Alliex membuka peluang ekspansi regional secara bertahap, mencakup penguatan pembiayaan berbasis pendapatan (merchant cash advance), kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lokal, hingga pengembangan penilaian kredit berbasis kecerdasan artifisial (AI) serta pembiayaan rantai pasok lintas negara.

Park juga menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pasar prioritas bagi Alliex, mengingat besarnya skala sektor UMKM serta kesiapan ekosistem digital nasional dalam mendukung pembiayaan berbasis data.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan arah strategis keuangan regional, Alliex menunjuk Yudai Ishikawa sebagai Penasihat Strategi Keuangan.

Sementara itu, pendiri Sakuranesia Foundation Tovic Rustam berperan sebagai penghubung strategis ekosistem Indonesia-Asia, terutama pemetaan kebutuhan UMKM, menjajaki kolaborasi dengan lembaga keuangan dan regulator, serta menyesuaikan model keuangan produktif agar selaras dengan karakteristik pasar domestik dan regional.

Melalui kolaborasi erat para pemangku peran kunci tersebut, Alliex Vietnam menargetkan untuk memantapkan posisi sebagai salah satu pemain inti dalam pengembangan keuangan small and medium enterprises (SME) atau UKM serta micro, small, and medium enterprises (MSME) atau UMK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan dana tunai dari perusahaan multifinance kian diminati masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan untuk liburan akhir tahun 2025.

Misalnya saja, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance yang melihat peningkatan permintaan pada pembiayaan multiguna MotorKu dan MobilKu (dana tunai).

“Pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, hingga dana untuk liburan,” ungkap Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Cincin menyebut, hingga November 2025 pembiayaan multiguna melalui dua produk itu mencapai di atas Rp4 triliun. Bagi perusahaan, ini menunjukkan tren yang positif dan stabil terhadap total portofolio pembiayaan perusahaan.

Adapun, untuk menjaga kualitas pembiayaan dana tunai, Cincin berujar WOM Finance konsisten menerapkan strategi kehati-hatian dengan memperkuat proses credit scoring, analisis kelayakan debitur, serta pemantauan portofolio secara berkelanjutan.

“Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan fungsi collection dan early warning system untuk menjaga kualitas pembiayaan agar risiko kredit tetap terkendali,” sebutnya.

Melalui cara tersebut, rasio pembiayaan bermasalah atau NPF perusahaan, khusus untuk pembiayaan multiguna MotorKu dan MobilKu periode November 2025 berada di level 1,03%.

“WOM Finance memandang prospek pembiayaan dana tunai hingga periode akhir tahun 2025 sampai awal 2026 masih tetap positif dan terukur, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi,” ujar Cincin.

Senada, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance juga melihat bahwa menjelang akhir tahun umumnya ada peningkatan permintaan pembiayaan dana tunai.

Direktur Utama Clipan Finance, Harjanto Tjitohardjojo menyebut peningkatan ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman masyarakat.

“Antara lain untuk biaya liburan dan mudik, perayaan Natal dan Tahun Baru, pembayaran biaya sekolah atau kuliah pada awal semester, serta renovasi rumah dalam skala kecil,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Di Clipan Finance, ujarnya, kinerja pembiayaan dana tunai terus menunjukkan pola pertumbuhan yang positif. Total kontribusi hingga triwulan III 2025 mencapai hampir 10% terhadap total portofolio pembiayaan baru perusahaan.

Kemudian, rasio pembiayaan bermasalah atau NPF dana tunai jika dibandingkan dengan total pembiayaan perusahaan pada November 2025 adalah sebesar kurang dari 1%, sehingga masih on track dengan target.

Adapun, cara Clipan Finance menjaga kualitas pembiayaan dana tunai adalah dengan menerapkan segmentasi atau targeted customer sesuai dengan RAC yang ditetapkan perusahaan dan mengoptimalkan credit scoring system untuk menganalisa kelayakan calon debitur.

“Perusahaan optimis terhadap prospek penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun 2025 dan tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh peningkatan permintaan, pemulihan ekonomi Nasional yang terus berlanjut, serta strategi pemasaran yang lebih fokus dan efektif,” pungkas Harjanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis bahwa industri pinjaman daring alias pindar pada 2026 masih akan mencatat pertumbuhan positif.

Optimistis itu didasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru yakni per Oktober 2025, yang mencatatkan outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp92,92 triliun, tumbuh 23,86% year on year (YoY). Kemudian, TWP90 terjaga di level 2,76%.

Sebab demikian, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengeklaim angka itu menunjukkan bahwa industri terus berkembang secara sehat dan tetap relevan dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Dengan tren ini, AFPI optimis bahwa pada 2026 industri masih akan mencatat pertumbuhan positif, terutama didorong pembiayaan produktif dan UMKM, seiring penguatan regulasi dan peningkatan kualitas penyaluran,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Meski begitu, Entjik tidak menampik industri pindar masih harus menghadapi tantangan utama, seperti menekan angka gagal bayar (galbay), termasuk dari galbay yang tidak bertanggung jawab.

“Serta memperkuat pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap industri resmi,” bebernya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai CEO DanaRupiah ini mengingatkan agar pertumbuhan penyaluran harus berjalan seiring dengan kualitasnya.

AFPI, katanya, mendorong para penyelenggara pindar untuk mengedukasi literasi keuangan kepada para peminjam (borrower) dan memperketat penilaian kredit alias credit scoring.

“Selain itu, dalam memperkuat kinerja industri pada tahun 2026, Rakernas AFPI yang diadakan pada 9 Desember 2025 menetapkan tiga pilar utama penguatan industri, yaitu kolaborasi, disiplin kepatuhan, dan konsistensi penerapan standar yang tinggi di seluruh anggota,” ungkap Entjik.

Dia merincikan, kolaborasi dilakukan dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas pinjol ilegal dan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan kualitas penyaluran.

Kemudian, disiplin kepatuhan dilakukan supaya seluruh penyelenggara mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk tentang batas manfaat ekonomi sesuai arahan OJK, praktik penagihan yang beretika, dan transparansi produk.

Adapun, konsistensi standar tinggi dijalankan dalam penerapan teknologi credit scoring, mitigasi risiko, dan literasi keuangan kepada masyarakat agar peminjam mengambil pinjaman secara bijak.

“Dengan pendekatan ini, AFPI percaya industri pindar dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan outstanding pembiayaan dan stabilitas TWP90, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pembiayaan digital yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” pungkas Entjik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menyambut baik usulan penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit atau credit scoring di industri pinjaman online alias pinjol.

Chief Technology Officer (CTO) Samir, Andreas, menyebut langkah ini positif untuk memperkaya penilaian risiko di industri pinjol. Namun, dia mengingatkan penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati.

“Dengan memastikan standar data yang jelas, perlindungan data pribadi, serta kesiapan infrastruktur. Jadi, prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas kami,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

Oleh karena itu, Andreas berujar perusahaannya terbuka dengan sumber data baru selama regulasinya memungkinkan dan konsumen juga memberikan persetujuan yang jelas. Hal ini karena privasi dan keamanan data menjadi batas utama yang tidak bisa dikompromikan.

“Data QRIS dapat memberi gambaran tambahan mengenai aktivitas transaksi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Namun, akurasinya berbeda-beda antar segmen, sehingga tetap perlu dikombinasikan dengan variabel lain agar penilaian tidak bias,” tegas dia.

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan penerapan riwayat transaksi QRIS di industri pinjaman daring (pindar) meliputi standardisasi data, variasi perilaku pengguna, dan kepastian perlindungan data pribadi.

Sebab demikian, imbuhnya, Samir akan melakukan pendekatan seperti integrasi bertahap, validasi model yang ketat, dan kepatuhan penuh pada regulasi untuk memastikan keamanan serta akurasi.

Adapun, sejauh ini dalam menilai kelayakan peminjam (borrower) Samir melakukan kombinasi riwayat pembayaran, pola penggunaan produk, stabilitas pendapatan, dan indikator perilaku keuangan lainnya.

“Prinsipnya adalah menjaga kualitas risiko tanpa mengorbankan perlindungan konsumen,” tegas Andreas.

Bank Indonesia mengungkap rencana penggunaan jejak digital QRIS sebagai dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Semua data digital yang bisa menggambarkan perilaku konsumsi atau layanan keuangan dianggap bisa menjadi data alternatif untuk penilaian kredit ataucredit scoringbagi calon peminjam atauborrower.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, kala menanggapi usulan penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasarcredit scoringdi industri pinjaman online alias pinjol.

Kendati demikian, dia menyoroti ada kemungkinan sebagian masyarakat yang tidak menggunakan QRIS, sehingga dia mengusulkan agar bisa juga menggunakan data lainnya seperti data seluler para calon peminjam.

“Saya justru melihat data telko [data seluler] bisa menjadi salah satu data alternatif. Data telko bisa menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat. Ketika konsumsi data internet cukup kencang, saya melihat kemampuan bayarnya juga meningkat,” jelasnya, Selasa (25/11/2025).

Dia melanjutkan, menurutnya calon peminjam yang hanya bergantung pada WiFi dan tidak memakai data seluler dapat dianggap memiliki risiko lebih tinggi sehingga dinilai kurang layak menerima pinjaman.

“Jika konsumsi internet lebih banyak lewat WiFi dan sering terputus misalkan, ya artinya kemampuannya terbatas, sedangkan jika membeli data dengan jumlah yang besar, bisa menjadi sinyal bahwa kebutuhan internetnya juga tinggi. Bisa juga dengan memisahkan kartu pasca bayar dan pra bayar,” ungkap Nailul.

Lebih jauh, Nailul menyoroti bahwa pelaku UMKM sebenarnya bisa menjadikan data QRIS sebagai salah satu data pembentuk credit scoringnya. Pasalnya, data ini bisa memperlihatkan keberlangsungan bisnis melalui data transaksi per harinya.

“Begitu juga untukborrowerindividu bisa melihat transaksi pembelian untuk dapat memperkirakan pendapatan per bulannya. Dengan begitu, bisa terlihat seberapa besar pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar cicilan,” ungkap dia.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit ataucredit scoring, termasuk di industri pinjamanonlinealias pinjol.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman kala menanggapi pernyataan Bank Indonesia (BI) dalam acara FEKDI & IFSE 2025.

“OJK menyambut positif pemanfaatan data transaksi keuangan, termasuk QRIS, sebagai data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit di industri pindar [pinjaman daring],” ujar Agusman, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital penggunaan QRIS bisa menjadi dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).