REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkembangan pinjaman daring (pindar) yang cepat memunculkan sorotan terhadap tata kelola industri. Kebutuhan regulasi yang lebih jelas dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara akses pembiayaan dan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, dinamika industri yang bergerak cepat belum sepenuhnya diikuti oleh kerangka aturan yang memadai.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda kepada 97 perusahaan pindar senilai Rp755 miliar menjadi salah satu indikator persoalan tata kelola di sektor ini. Langkah tersebut menegaskan bahwa pengawasan dan penataan industri masih berlangsung.

Bagi sebagian masyarakat, terutama yang belum terjangkau layanan perbankan, pindar menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Namun, di saat yang sama, risiko bagi konsumen juga menjadi perhatian.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan, kondisi ini tidak terlepas dari perkembangan industri yang melampaui regulasi. “Sering kali hal seperti ini terjadi karena kekosongan regulasi. Yang ingin dicapai adalah persaingan yang sehat tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi,” kata Adisatrya dalam diskusi daring dikutip Rabu (15/4/2026).

Ia menilai, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum di tengah perkembangan ekonomi digital.

Dari sisi akademisi, pengaturan seperti batas bunga dinilai memiliki fungsi perlindungan bagi konsumen. “Biasanya, aturan seperti itu dibuat untuk melindungi konsumen,” kata Direktur Eksekutif LKPU Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ditha Wiradiputra.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengingatkan, kebijakan yang terlalu ketat juga berpotensi berdampak pada akses pembiayaan. “Kalau pengaturan bunga dihapus, bisa mempersempit inklusi keuangan, terutama di perdesaan,” kata Nailul.

Pelaku industri menilai kejelasan aturan dapat membantu membedakan layanan legal dan ilegal. Hal ini dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pengguna.

Ke depan, sejumlah pihak menilai kebijakan di sektor pindar perlu dirancang secara seimbang. Pendekatan yang diambil diharapkan mampu memperkuat perlindungan konsumen tanpa menghilangkan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) resmi mengesahkan Kode Etik Terintegrasi 2025 sebagai komitmen industri dalam menata ulang fondasi integritas, setelah berbagai kasus pelanggaran etika dan fraud yang mengguncang kepercayaan publik dan investor.

Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa perjalanan hampir satu dekade industri fintech telah diwarnai berbagai tantangan yang menguji integritas dan daya tahan ekosistem.

“Kemajuan teknologi dan kompleksitas model bisnis digital menuntut standar etika, keamanan, dan tata kelola yang jauh lebih kuat,” kata Pandu dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Dia mengatakan, kasus fraud dan pelanggaran etika di dalam maupun luar negeri menjadi pengingat bahwa inovasi harus berjalan seiring tanggung jawab.

Dengan standar yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih tegas, ekosistem fintech kini bergerak memasuki babak baru: lebih transparan, lebih bertanggung jawab, dan lebih siap menjaga kepentingan konsumen serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

“Kode Etik Terintegrasi ini adalah komitmen kolektif anggota Aftech dalam memastikan industri fintech dan ekosistem layanan keuangan digital tumbuh dengan integritas, kepatuhan, dan perlindungan konsumen sebagai fondasinya,” ujarnya.

CIO Danantara Indonesia itu menambahkan, Kode Etik Terintegrasi disusun untuk menjawab kebutuhan pengkinian dan harmonisasi pedoman etika di tengah ekosistem layanan keuangan digital yang semakin terhubung serta dinamika regulasi yang terus berkembang.

Menurutnya, pembaruan ini penting dilakukan guna mengimbangi peningkatan kompleksitas bisnis digital dan percepatan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga digitalisasi layanan keuangan, yang kemudian menuntut standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola yang lebih kokoh.

Berbagai insiden pelanggaran etika dalam beberapa tahun terakhir juga mempertegas perlunya kerangka yang mampu menutup celah risiko dan memastikan konsistensi perilaku di seluruh subsektor fintech.

Sejauh ini, delapan kode etik yang telah disusun Aftech diharmonisasikan melalui pendekatan omnibus menjadi Kode Etik Terintegrasi 2025 yang berisi 10 prinsip etika dasar.

Sepuluh etika dasar itu mencakup integritas, akuntabilitas, manajemen risiko, perlindungan data pribadi, hingga keamanan siber, sebagai standar perilaku yang seragam bagi seluruh anggota.

Harmonisasi ini turut memperkuat mekanisme self-regulation melalui Dewan Etik Aftech, dan diikuti dengan penerapan sanksi bertingkat yang lebih proporsional, kewajiban pelaporan periodik, mekanisme sidang etik, serta integrasi kepatuhan melalui Regulatory Compliance System (RCS).

Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro menambahkan bahwa kode etik baru ini merupakan fondasi penting bagi masa depan industri. Menurutnya, tanpa kepercayaan masyarakat dan investor, inovasi teknologi dan industri fintech tidak akan mampu bertumbuh secara berkelanjutan.

Dia menuturkan, harmonisasi kode etik disusun dengan semangat pembinaan untuk membantu anggota Aftech menerapkan tata kelola yang lebih baik sebagai nilai tambah dari layanan inovasi keuangannya.

“Sebagai asosiasi yang ditunjuk OJK, Aftech terus mendukung regulator dalam memperkuat budaya etika dan integritas di seluruh ekosistem fintech,” ucap Harun.

Dia menegaskan bahwa langkah ini sekaligus mencerminkan spirit pengawasan terintegrasi dalam UU P2SK yang menempatkan asosiasi pada peran strategis dalam menjaga ketahanan industri.

Harun menilai, pembaruan perangkat tata kelola ini tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing industri secara menyeluruh.

“Dengan kode etik yang lebih komprehensif dan modern, industri fintech Indonesia dapat bergerak menuju standar global yang lebih tinggi dan berkembang secara bertanggung jawab,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pengesahan Kode Etik Terintegrasi Aftech 2025 telah dilaksanakan pada 5 Desember 2025. Pengesahan dilaksanakan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menyambut baik usulan penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit atau credit scoring di industri pinjaman online alias pinjol.

Chief Technology Officer (CTO) Samir, Andreas, menyebut langkah ini positif untuk memperkaya penilaian risiko di industri pinjol. Namun, dia mengingatkan penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati.

“Dengan memastikan standar data yang jelas, perlindungan data pribadi, serta kesiapan infrastruktur. Jadi, prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas kami,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

Oleh karena itu, Andreas berujar perusahaannya terbuka dengan sumber data baru selama regulasinya memungkinkan dan konsumen juga memberikan persetujuan yang jelas. Hal ini karena privasi dan keamanan data menjadi batas utama yang tidak bisa dikompromikan.

“Data QRIS dapat memberi gambaran tambahan mengenai aktivitas transaksi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Namun, akurasinya berbeda-beda antar segmen, sehingga tetap perlu dikombinasikan dengan variabel lain agar penilaian tidak bias,” tegas dia.

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan penerapan riwayat transaksi QRIS di industri pinjaman daring (pindar) meliputi standardisasi data, variasi perilaku pengguna, dan kepastian perlindungan data pribadi.

Sebab demikian, imbuhnya, Samir akan melakukan pendekatan seperti integrasi bertahap, validasi model yang ketat, dan kepatuhan penuh pada regulasi untuk memastikan keamanan serta akurasi.

Adapun, sejauh ini dalam menilai kelayakan peminjam (borrower) Samir melakukan kombinasi riwayat pembayaran, pola penggunaan produk, stabilitas pendapatan, dan indikator perilaku keuangan lainnya.

“Prinsipnya adalah menjaga kualitas risiko tanpa mengorbankan perlindungan konsumen,” tegas Andreas.

Bank Indonesia mengungkap rencana penggunaan jejak digital QRIS sebagai dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui komitmen kerjasama dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam pengembangan bidang FinTech.

Komitmen ini sekaligus memperkuat kerja sama di bidang keuangan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerja Sama di Bidang Teknologi Keuangan (Fintech).

MoU ini melanjutkan kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2018, serta memperluas upaya bersama dalam mendukung pertumbuhan inovasi teknologi di sektor keuangan. Penandatanganan MoU ini dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral pada 10 November 2025.

Deputy Managing Director MAS Leong Sing Chiong menyatakan OJK dan MAS telah menjalin kemitraan yang solid dan telah lama terbangun, serta bekerja sama secara erat dalam mendorong kerja sama keuangan regional selama bertahun-tahun.

"Baik OJK dan MAS sama-sama berkomitmen untuk membina inovasi, menghadapi tantangan dan mengembangkan ekosistem FinTech untuk melayani pasar di ASEAN. MOU ini menandai langkah penting dalam memodernisasi kolaborasi FinTech, demi meneruskan inisiatif berinovasi bersama dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara," jelas Chiong dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, (11/11/2025).

Melalui kerja sama erat dengan MAS, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menegaskan OJK berkomitmen terhadap inovasi yang bertanggung jawab, mendorong keuangan digital lintas batas dengan tetap menjaga pelindungan konsumen, integritas pasar, dan stabilitas keuangan.

"Melalui uji coba bersama dan berbagi pengetahuan di bidang seperti Regulatory Sandbox, aset keuangan digital, pemanfaatan AI dalam layanan keuangan, serta inovasi keuangan berkelanjutan, kami berharap dapat memperkuat inovasi, melindungi konsumen, mendukung UMKM dan inklusi keuangan, serta mempercepat pertumbuhan berkelanjutan melalui keuangan digital di Indonesia, Singapura, dan kawasan ASEAN secara luas," terang Hasan.

Adapun beberapa inisiatif utama dalam MoU ini mencakup:

1. Pertukaran ide dan best practices antara OJK dan MAS
2. Peningkatan kerja sama industri-industri keuangan di Indonesia dan Singapura, termasuk keterlibatan aktif dalam badan-badan industri
3. Rujukan bagi perusahaan Fintech potensial untuk berpartisipasi dalam regulatory sandbox di masing-masing negara
4. Fasilitasi pertukaran informasi lintas batas bagi perusahaan Fintech yang beroperasi sesuai peraturan dan ruang lingkup izin usaha yang berlaku