Bisnis.com, JAKARTA— Mayoritas pengguna internet di Indonesia mengakses internet selama 4–6 jam per hari pada 2026. Kelompok ini mencapai 43,4% dari total responden dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei yang sama mencatat jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi nasional.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 33,6% responden mengaku mengakses internet selama 1–3 jam per hari. Sementara itu, 13,4% responden menggunakan internet selama 7–10 jam per hari, 4,3% selama lebih dari 10 jam per hari, dan 1,2% selama kurang dari satu jam per hari.

Dibandingkan dengan 2025, mayoritas responden atau 84,6% menyatakan durasi penggunaan internet mereka tidak mengalami perubahan. Adapun 12,1% responden mengaku waktu penggunaan internet meningkat, sedangkan 3,3% menyebut durasi penggunaan internet mereka menurun.

Dari sisi akses, mayoritas masyarakat masih mengandalkan data seluler operator untuk terhubung ke internet dengan porsi 64,6%. Meski demikian, penggunaan Wi-Fi rumah mencapai 32,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,4%.

Sementara itu, akses internet melalui Wi-Fi kantor, sekolah, atau kampus tercatat sebesar 1,5%, sedangkan penggunaan hotspot voucher di ruang publik dari operator internet mencapai 0,6%. Adapun akses melalui Wi-Fi publik sebesar 0,4% dan hotspot atau tethering dari ponsel teman maupun orang tua sebesar 0,3%.

Survei APJII juga menunjukkan bahwa smartphone atau handphone masih menjadi perangkat utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses internet. Sebanyak 84,31% responden menggunakan smartphone untuk terhubung ke internet.

Perangkat lain yang digunakan untuk mengakses internet meliputi laptop atau notebook sebesar 9,41%, smart TV atau konsol gim sebesar 3,02%, tablet sebesar 2,39%, serta desktop atau PC sebesar 0,85%. Sementara itu, perangkat lainnya hanya menyumbang 0,02%.

Berdasarkan kelompok generasi, penggunaan smartphone tertinggi tercatat pada kelompok Pre-Boomers sebesar 97,7%, diikuti Baby Boomers sebesar 93,8%, Generasi X sebesar 87,5%, Milenial sebesar 82,4%, dan Generasi Z sebesar 81,8%.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, penggunaan smartphone mencapai 93,1% pada kelompok tidak tamat SD, 92,8% pada lulusan SD, 90,8% pada lulusan SMP, 82,2% pada lulusan SMA, dan 65,2% pada lulusan sarjana.

Selain memotret pola penggunaan internet, survei tersebut juga mencatat sejumlah kasus keamanan digital yang dialami pengguna. Penipuan online menjadi kasus yang paling banyak dialami dengan porsi 13,6%, diikuti pencurian data pribadi atau phishing sebesar 7,8%, serta perangkat terkena virus sebesar 7,4%.

Kemudian, sebanyak 4,2% responden mengaku tidak dapat mengakses akun pada aplikasi tertentu dan 3,6% mengalami kasus keamanan lainnya. Di sisi lain, 63,3% responden menyatakan tidak mengetahui atau tidak pernah mengalami kasus keamanan saat mengakses internet.

Saat menghadapi masalah keamanan digital, 35,9% responden memilih meminta bantuan kepada teman, keluarga, atau saudara. Sebanyak 30,5% mencoba menyelesaikan masalah sendiri, 13,9% meminta bantuan profesional seperti penyedia layanan servis, dan 11,9% melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Adapun 7,8% responden mengaku tidak melakukan tindakan apa pun.

Dalam menjaga keamanan data saat berinternet, 25,9% responden menggunakan kombinasi kata sandi yang sulit ditebak. Sebanyak 19,9% responden mengaku lebih waspada saat menggunakan aplikasi yang meminta data pribadi, sementara 19,0% rutin mengganti kata sandi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat 21,4% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak pernah melakukan upaya menjaga keamanan data saat mengakses internet. Selain itu, 9,6% responden hanya menggunakan aplikasi yang telah terverifikasi dan 2,4% memasang perangkat lunak antivirus sebagai langkah perlindungan tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menanggapi mengenai perdebatan mengenai dampak kuota internet yang tidak terpakai oleh pengguna, termasuk dampaknya ke bisnis perusahaan.

Isu mengenai sisa kuota internet saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Muncul pertanyaan di publik mengenai potensi sisa kuota yang tidak terpakai oleh pelanggan setelah masa aktif berakhir menjadi sumber pendapatan tambahan bagi operator seluler.

Menanggapi hal tersebut, Chief Marketing Officer (CMO) Smartfren (XLSMART) Sukaca Purwokardjono memberikan klarifikasi mengenai model bisnis layanan data seluler.

Dia memaparkan seluruh layanan paket data kuota internet didasarkan pada batasan jumlah volume dan jangka waktu tertentu. Harga paket juga telah ditentukan di awal sebagai satu kesatuan layanan, bukan semata-mata dihitung berdasarkan pemakaian aktual pelanggan.

Adapun mengenai sisa volume kuota, Sukaca menegaskan XLSMART tidak memperoleh pendapatan tambahan dari tidak terpakainya volume kuota oleh pelanggan setelah jangka waktu berakhir.

"Tidak terdapat pendapatan tambahan yang timbul dari sisa kuota setelah masa aktif berakhir," ujar Sukaca dilansir dari YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyampaikan perusahaan memiliki fitur rollover bagi pelanggan yang ingin mengakumulasikan sisa kuota ke periode berikutnya, tetapi fitur ini bersifat opsional dan tergantung pada pilihan konsumen sejak awal.

Sebelumnya konsumen individu menggugat aturan dalam UU Telekomunikasi karena menganggap kebijakan kuota hangus merugikan hak konstitusional warga negara. Mereka berpendapat bahwa kuota internet yang sudah dibeli adalah hak milik (properti)konsumen.

Jika kuota tersebut sisa dan dihapus secara sepihak oleh operator hanya karena batas waktu, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan "pengambilan" hak milik secara sepihak.

Pemohon menginginkan agar sisa kuota yang tidak terpakai tetap bisa digunakan di periode berikutnya (akumulasi otomatis) atau tidak memiliki masa kedaluwarsa selama perangkat masih aktif.

Namun, dalam perspektif operator seluler, kuota adalah hak akses layanan (jasa) dalam durasi tertentu. Seperti menyewa kamar hotel atau membeli tiket bioskop.

Konsumen membayar untuk akses selama waktu yang ditentukan. Jika tidak digunakan, hak akses tersebut gugur karena operator telah mengalokasikan kapasitas jaringan pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan mulai 1 April 2026 diyakini tidak akan membebani trafik data operator seluler dan pemain internet tetap.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai peningkatan trafik saat WFH bukan fenomena baru, mengingat hal serupa telah terjadi pada masa pandemi Covid-19 dengan durasi yang jauh lebih panjang.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif meyakini kesiapan penyelenggara layanan internet saat ini jauh lebih baik, seiring peningkatan penetrasi broadband dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut penetrasi yang semakin luas membuat kapasitas jaringan lebih siap menopang kebutuhan tambahan trafik.

“Karena saat ini juga penetrasi broadband sudah jauh lebih baik dan terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Arif kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).

Meski demikian, APJII masih menghitung potensi lonjakan trafik data, mengingat skema WFH saat ini hanya berlangsung satu hari per pekan. Arif memperkirakan peningkatan trafik tidak akan signifikan, meskipun peluang munculnya pengguna baru tetap terbuka.

Di kota-kota besar, sebagian besar rumah tangga disebut telah terhubung dengan layanan fixed broadband. Berdasarkan Survei APJII 2025, penetrasi internet Indonesia mencapai 80,66% atau setara 229,4 juta jiwa dari total populasi 284,4 juta.

Angka ini melanjutkan tren kenaikan sejak 2018 yang berada di level 64,80%, meningkat menjadi 73,70% pada 2020, 77,01% pada 2022, 78,19% pada 2023, dan 79,50% pada 2024.

Dari sisi akses, mayoritas masyarakat masih mengandalkan data seluler dengan porsi 74,27% pada 2025, meningkat dari 68,02% pada 2024. Penggunaan WiFi rumah juga meningkat menjadi 28,43% dari sebelumnya 22,38%. Sementara itu, akses WiFi di kantor, sekolah, dan ruang publik relatif stagnan di kisaran 1%–1,7%, sedangkan penggunaan tethering tercatat sebesar 0,64%.

Adapun pelanggan fixed broadband meningkat signifikan dari 27,40% pada 2024 menjadi 38,70% pada 2025. Meski demikian, mayoritas masyarakat masih belum berlangganan layanan ini. Berdasarkan jenis layanan, koneksi kabel/fiber mendominasi dengan porsi 29,57%, diikuti nirkabel 8,08% dan satelit 1,05%.

Dari sisi operator, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Perusahaan menilai skema WFH memiliki kemiripan dengan kondisi saat pandemi, ketika trafik data meningkat signifikan.

Head of External Communications XLSmart Henry Wijayanto mengatakan perusahaan telah memiliki pengalaman dalam mengantisipasi lonjakan trafik.

“Kami sudah punya pengalaman menghadapi lonjakan trafik seperti itu, sehingga kami lebih siap dalam mengantisipasinya,” kata Henry.

Seiring proses integrasi perusahaan, XLSmart terus meningkatkan kualitas jaringan, antara lain melalui peningkatan kecepatan unduh dan pengembangan jaringan 5G di sejumlah kota.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan konektivitas yang andal guna mendukung produktivitas, baik dari kantor maupun rumah.

Sementara itu, Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai dampak WFH saat ini berbeda dibandingkan periode pandemi. Pada masa tersebut, aktivitas bekerja dan belajar dilakukan sepenuhnya dari rumah selama hampir satu pekan, sehingga lonjakan trafik data terjadi signifikan akibat keterbatasan mobilitas.

“Sehingga memang paket data meningkat secara tajam karena ada keterbatasan mobilitas,” kata Heru.

Menurutnya, kebijakan WFH satu hari per pekan hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap trafik data. Perubahan diperkirakan terutama berasal dari pekerja, sementara aktivitas sekolah tetap berlangsung normal.

Heru memperkirakan potensi kenaikan trafik hanya sekitar 1%–2% dibandingkan hari biasa. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode libur panjang atau hari raya yang dapat mendorong kenaikan hingga 12%–15%.

Dengan kondisi tersebut, operator dinilai tidak perlu melakukan penambahan kapasitas secara besar-besaran, meskipun tetap perlu melakukan pemantauan pada wilayah dengan lonjakan trafik tertentu.

“Jadi kalau misalnya ada wilayah-wilayah tertentu yang memang ada kenaikan traffic cukup signifikan, itu mungkin perlu juga segera diupgrade. Tapi kalau misalnya masih cukup, mungkin dipastikan saja kualitasnya tetap terjaga, jaringan internetnya juga tetap stabil,” katanya.

Badung (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan akan mengevaluasi perusahaan operator seluler yang kedapatan masih menyalakan layanan data seluler saat Hari Raya Nyepi di Bali.

“Ini nanti dicatat buat dievaluasi, ini bisa dievaluasi untuk Nyepi berikutnya,” ucap Menteri Komdigi Meutya Hafid di Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Menkomdigi menyampaikan ini guna merespons masih adanya informasi layanan data seluler yang hidup dan dimanfaatkan masyarakat pada Kamis (19/3).

Padahal sesuai kesepakatan kementerian dan pemerintah daerah bahwa paket internet di telepon seluler mati kecuali di objek-objek vital.

Awalnya Meutya mengira jaringan internet yang dimanfaatkan penduduk Bali saat Nyepi sepenuhnya adalah WiFi rumah masing-masing sebab jaringan tersebut memang menyala.

Namun ketika disinggung bahwa saat Nyepi bermunculan kegiatan siaran langsung di jalan atau di luar rumah pada media sosial, Meutya menilai memang perlu dilakukan evaluasi.

Salah satu evaluasinya dengan melihat jarak rumah masyarakat yang masih mendapat layanan data seluler dengan objek vital seperti rumah sakit atau kantor kepolisian.

Sebab ada potensi bukan operator seluler yang tidak mematikan jaringannya, namun memang rumah masyarakat yang masih di radius objek vital.

“Ya itu memang kondisinya faktanya bahwa untuk layanan umum, objek-objek vital itu tidak diputus ya, selebihnya harus putus di seluruh Bali, tapi nanti kalau ada yang nakal dicatat ya,” kata Menkomdigi sambil memberi perintah ke jajarannya.

Salah satu perusahaan operator seluler yaitu Indosat Ooredoo Hitchison (IOH) menegaskan bahwa mereka berkomitmen mengikuti regulasi Hari Raya Nyepi.

Terkait masih adanya masyarakat yang mengakses internet dengan paket data seluler, itu diklaim karena jarak rumah masih 500 meter-1,5 kilometer dari objek vital.

“Bisa dipastikan kalau ada yang dapat layanan internet di ponsel karena masih dekat objek vital, tapi pasti semakin siang atau sore saat Nyepi jaringannya melambat atau hilang, itu karena orang lain juga melakukan yang sama yaitu menggunakan data padahal kami nyalakan untuk objek vital saja,” kata Tim Teknologi Operasi Indosat Bali Nusra I Nyoman Sayang.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Operator seluler bakal menghentikan sementara layanan data seluler selama hari raya Nyepi 2026 di Bali.

Salah satu operator seluler, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) akan menghentikan sementara layanan data seluler selama 24 jam penuh, mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 06.00 WITA hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA.

Ovidia Nomia, SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison menjelaskan langkah ini dilakukan sesuai Surat Edaran Gubernur Bali B.14.000/1434/IKP/D.KOMINFOS tanggal 28 Februari 2026 mengenai Pemberhentian Data Seluler dan Tidak Mendistribusikan Siaran Televisi pada Hari Suci Nyepi Tahun Baru Çaka 1948.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Nyepi, Indosat menghentikan sementara layanan data seluler di Bali selama 24 jam penuh,” jelas Ovi dikutip dari keterangan resminya, Minggu (15/3/2026).

Layanan telekomunikasi untuk objek vital dan fasilitas penting seperti rumah sakit, kantor kepolisian, bandara, dan pemadam kebakaran tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku demi kepentingan umum.

Ovi menyebut menghadirkan layanan yang lebih baik juga berarti menyesuaikan operasional dengan kebutuhan masyarakat serta menghormati kekhususan di setiap wilayah.

Selain mendukung pelaksanaan Nyepi di Bali, Indosat juga terus memperkuat kesiapan jaringan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) menjelang periode Ramadan dan Idulfitri. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat serta kebutuhan konektivitas yang cenderung meningkat selama momen libur keagamaan dan perjalanan Lebaran.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indosat telah melakukan experience check di berbagai Point of Interest (POI) yang diperkirakan menjadi pusat aktivitas masyarakat selama periode Lebaran, mencakup kawasan transportasi, destinasi wisata, dan pusat keramaian, seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai, Terminal Ubung, Terminal Mengwi, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Padang Bai, Sanur, Ubud, dan Canggu.

Indosat juga menyiagakan Mobile BTS (MBTS) di sejumlah titik strategis di Bali guna mendukung kapasitas jaringan di area dengan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode libur Lebaran.

Berdasarkan analisis data historis serta pola mobilitas pelanggan, trafik data di wilayah Bali dan Nusra diperkirakan turut mengalami peningkatan, dengan lonjakan signifikan antara lain di Lombok Utara sekitar 15–23%, diikuti Sumbawa, Bima, Dompu, dan Lombok Timur

Bisnis.com, JAKARTA — Semua data digital yang bisa menggambarkan perilaku konsumsi atau layanan keuangan dianggap bisa menjadi data alternatif untuk penilaian kredit ataucredit scoringbagi calon peminjam atauborrower.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, kala menanggapi usulan penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasarcredit scoringdi industri pinjaman online alias pinjol.

Kendati demikian, dia menyoroti ada kemungkinan sebagian masyarakat yang tidak menggunakan QRIS, sehingga dia mengusulkan agar bisa juga menggunakan data lainnya seperti data seluler para calon peminjam.

“Saya justru melihat data telko [data seluler] bisa menjadi salah satu data alternatif. Data telko bisa menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat. Ketika konsumsi data internet cukup kencang, saya melihat kemampuan bayarnya juga meningkat,” jelasnya, Selasa (25/11/2025).

Dia melanjutkan, menurutnya calon peminjam yang hanya bergantung pada WiFi dan tidak memakai data seluler dapat dianggap memiliki risiko lebih tinggi sehingga dinilai kurang layak menerima pinjaman.

“Jika konsumsi internet lebih banyak lewat WiFi dan sering terputus misalkan, ya artinya kemampuannya terbatas, sedangkan jika membeli data dengan jumlah yang besar, bisa menjadi sinyal bahwa kebutuhan internetnya juga tinggi. Bisa juga dengan memisahkan kartu pasca bayar dan pra bayar,” ungkap Nailul.

Lebih jauh, Nailul menyoroti bahwa pelaku UMKM sebenarnya bisa menjadikan data QRIS sebagai salah satu data pembentuk credit scoringnya. Pasalnya, data ini bisa memperlihatkan keberlangsungan bisnis melalui data transaksi per harinya.

“Begitu juga untukborrowerindividu bisa melihat transaksi pembelian untuk dapat memperkirakan pendapatan per bulannya. Dengan begitu, bisa terlihat seberapa besar pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar cicilan,” ungkap dia.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit ataucredit scoring, termasuk di industri pinjamanonlinealias pinjol.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman kala menanggapi pernyataan Bank Indonesia (BI) dalam acara FEKDI & IFSE 2025.

“OJK menyambut positif pemanfaatan data transaksi keuangan, termasuk QRIS, sebagai data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit di industri pindar [pinjaman daring],” ujar Agusman, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital penggunaan QRIS bisa menjadi dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).