Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mengungkapkan saat ini seluruh pendanaan perusahaan berasal dari 11 pemberi dana (lender) institusi.

Direktur Utama PT Sahabat Mikro Fintek (Samir), Handy Juniandri mengungkapkan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan, yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

Menurutnya, kehadiran tiga lender institusi dari sektor perbankan menunjukkan bahwa kepercayaanmu korporasi terhadap infrastruktur dan mitigasi risiko Samir semakin kuat.

“Samir sebagai layanan pindar yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan [OJK] selalu membuka diri untuk melakukan kolaborasi dengan perbankan dan layanan keuangan lainnya,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (22/6/2026).

Handy menjelaskan, keterbukaan itu bertujuan memperluas akses pembiayaan secara inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) yang baik dan perlindungan terhadap konsumen dalam kolaborasi lintas lembaga keuangan.

Samir, katanya, berharap sinergi itu dapat memperluas alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya UMKM, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun, total penyaluran pembiayaan Samir dari Januari hingga April 2026 mencapai Rp1,4 triliun, atau sudah mencakup 50% dari total pembiayaan di sepanjang 2025.

“Secara total kumulatif, Samir sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp6,6 triliun hingga 31 Mei 2026. Kondisi ini tentu menjadi catatan yang cukup menggembirakan karena tren penyaluran pembiayaan Samir masih tetap positif dan berada di on the right track,” tegas Handy.

Lebih jauh, Handy kembali menekankan bahwa ke depannya Samir akan membangun kemitraan strategis dengan lender institusi lainnya termasuk dari perbankan dengan skema channeling untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih stabil, efisien, dan tumbuh berkelanjutan.

“Tentu saja dengan tetap memperhatikan penguatan manajemen risiko, tata kelola yang baik dan selalu mengedepankan prinsip perlindungan terhadap konsumen,” tutupnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan per April 2026, lender perbankan masih mendominasi pendanaan di industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pendanaan dari perbankan mencapai Rp66,25 triliun atau dengan porsi sebesar 75,59%.

“Dominasi ini antara lain dipengaruhi oleh kapasitas pendanaan yang cukup besar serta stabilitas likuiditas,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Minggu (7/6/2026).

Sementara itu, nilai pendanaan industri pindar yang berasal dari lender individu tercatat sebesar Rp3,33 triliun. Menurut Agusman, sumber pendanaan industri Pindar ke depan akan semakin beragam, baik dari lender individu maupun institusi.

“Sejalan dengan penguatan peran Lender Profesional, Penyelenggara juga berpotensi memperluas basis pendanaan dari lender institusi guna mendukung kualitas dan keberlanjutan pendanaan di industri Pindar,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menyambut baik usulan penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit atau credit scoring di industri pinjaman online alias pinjol.

Chief Technology Officer (CTO) Samir, Andreas, menyebut langkah ini positif untuk memperkaya penilaian risiko di industri pinjol. Namun, dia mengingatkan penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati.

“Dengan memastikan standar data yang jelas, perlindungan data pribadi, serta kesiapan infrastruktur. Jadi, prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas kami,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

Oleh karena itu, Andreas berujar perusahaannya terbuka dengan sumber data baru selama regulasinya memungkinkan dan konsumen juga memberikan persetujuan yang jelas. Hal ini karena privasi dan keamanan data menjadi batas utama yang tidak bisa dikompromikan.

“Data QRIS dapat memberi gambaran tambahan mengenai aktivitas transaksi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Namun, akurasinya berbeda-beda antar segmen, sehingga tetap perlu dikombinasikan dengan variabel lain agar penilaian tidak bias,” tegas dia.

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan penerapan riwayat transaksi QRIS di industri pinjaman daring (pindar) meliputi standardisasi data, variasi perilaku pengguna, dan kepastian perlindungan data pribadi.

Sebab demikian, imbuhnya, Samir akan melakukan pendekatan seperti integrasi bertahap, validasi model yang ketat, dan kepatuhan penuh pada regulasi untuk memastikan keamanan serta akurasi.

Adapun, sejauh ini dalam menilai kelayakan peminjam (borrower) Samir melakukan kombinasi riwayat pembayaran, pola penggunaan produk, stabilitas pendapatan, dan indikator perilaku keuangan lainnya.

“Prinsipnya adalah menjaga kualitas risiko tanpa mengorbankan perlindungan konsumen,” tegas Andreas.

Bank Indonesia mengungkap rencana penggunaan jejak digital QRIS sebagai dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mencatat jumlah peminjam (borrower) aktif atau yang masih memiliki transaksi berjalan meningkat sekitar 178% secara (year on year/YoY) per September 2025.

Direktur Utama Samir Yonathan Gautama mengatakan pertumbuhan itu mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendanaan digital yang aman, transparan, dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Per September 2025, jumlahborroweraktif Samir mencapai 368.058, meningkat sekitar 178% YoY dibandingkan September 2024,” katanya kepadaBisnis, dikutip Minggu (26/10/2025)

Sementara itu, lanjut Yonathan, totalborrowerdi Samir sejak berdiri pada 9 September 2019 hingga kini sudah menembus 1,3 juta orang. Sebab itu, dia menargetkan pertumbuhan borrower mencapaidoubledigit hingga akhir 2025.

Adapun, dia mengaku dengan pertumbuhanborroweryang pesat ini tantangan utama yang dihadapi perusahaannya adalah menjaga kualitas risiko kredit dan meningkatkan literasi keuangan para peminjam.

“Oleh karena itu, Samir terus memperkuat sistemcredit scoringberbasis data dan AI, serta aktif menjalankan program literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpinjam secara bijak,” tuturnya.

Dia merincikan,credit scoringyang diterapkan Samir menggunakan kombinasi data historis, perilaku pembayaran, data internal hingga analisis alternatif berbasis teknologi untuk memastikan kelayakan peminjam.

“Pendekatan ini membantu memastikan danalendertersalurkan secara bertanggung jawab kepadaborroweryang tepat,” tegasnya.

Sebagai informasi, per September 2025outstandingpembiayaan Samir mencapai sekitar Rp528,6 miliar, tumbuh 127,7% YoY. Sementara itu, tingkat wanprestasi (TWP90) dalam level terjaga sebesar 1,68%.

Untuk diketahui, secara industri OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) tumbuh 21,62% YoY atau senilai Rp87,61 triliun. TWP90 juga dalam level terjaga yakni 2,60%.

Seiring dengan hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menegaskan pihaknya telah meminta penyelenggara pindar melakukan langkah strategis dalam rangka mengidentifikasi dan memitigasi risiko penyalahgunaan dana, termasuk transaksi judionline.

“Apabila ditemukan indikasi pemanfaatan pembiayaan untuk judionline, penyelenggara wajib mengambil tindakan, antara lain menolak pencairan dana, menonaktifkan akun yang terindikasi melanggar ketentuan, dan melakukan pelaporan kepada pihak berwenang,” tegasnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip Minggu (26/10/2025).