Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan Bafi Group Indonesia setelah menemukan indikasi pelanggaran dalam operasional kedua entitas tersebut.

Universal Peak diduga menjalankan penipuan berkedok investasi saham dan saham perdana atau initial public offering (IPO), sedangkan Bafi Group Indonesia menawarkan jasa penyelesaian masalah pinjaman online (pinjol) dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas berwenang.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., sebuah entitas yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat. "Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggotanya," ujar Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas, Universal Peak diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Satgas Pasti juga menemukan aplikasi maupun situs yang digunakan Universal Peak tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Bafi Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi terkait permasalahan pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan kepada konsumen adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban.

Dalam praktiknya, konsumen diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar. Setelah itu, entitas ini menjanjikan akan membantu menyelesaikan seluruh utang pinjaman online dengan meminta imbal jasa yang berasal dari sebagian dana pinjaman yang berhasil dicairkan.

Satgas Pasti juga menemukan dalam materi publikasinya, Bafi Group mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya. Kegiatan usaha yang dilakukan juga tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Atas temuan tersebut, Satgas Pasti telah menghentikan seluruh kegiatan kedua entitas dan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan yang digunakan. Selain itu, Satgas akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan lebih lanjut.

"Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan," kata Hudiyanto.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap jasa penyelesaian pinjaman online yang mendorong konsumen mengajukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi pemerintah lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui saluran resmi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperluas penetrasi edukasi dan literasi keuangan ke sektor akademis guna membentengi generasi muda dari risiko perangkap finansial digital yang kian marak.

Langkah tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPS dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Arsjad Rasjid Lecture Theatre Unhas, Kota Makassar, Jumat (12/6/2026).

Kolaborasi ini mencakup aspek pengembangan kompetensi, riset bersama, serta sosialisasi terintegrasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS di dalam sistem perbankan nasional.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengungkapkan bahwa penetrasi teknologi finansial yang tidak dibarengi dengan pemahaman literasi fundamental berpotensi memicu kerentanan struktural bagi kelompok usia produktif.

Apalagi karakteristik generasi muda saat ini sangat lekat dengan gawai dan aktif di media sosial, di mana harus disertai proteksi yang lebih tinggi.

“Kemudahan akses keuangan saat ini terkadang belum diimbangi dengan literasi keuangan yang mumpuni. Akibatnya, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang terjebak perilaku konsumtif akibat fenomena FOMO (fear of missing out) atau sekadar ingin terlihat keren,” ujarnya di Makassar, Jumat (12/6/2026).

Farid menambahkan, keterbatasan literasi kerap mengarahkan mahasiswa pada opsi instan yang destruktif, seperti pemanfaatan pinjaman online ilegal. Bahkan dalam skenario terburuk, minimnya pengelolaan kas operasional pribadi mendorong mereka ke arah perjudian online hingga terjebak pada instrumen investasi bodong.

Oleh sebab itu, melalui kemitraan strategis dengan Unhas, LPS mengusung kolaborasi berupa peningkatan literasi keuangan, penyediaan program magang industri, alokasi beasiswa, hingga kolaborasi penelitian ilmiah.

LPS menargetkan hasil dari kemitraan ini bisa mengerek indeks literasi keuangan mahasiswa agar mampu mengelola modal secara bijak berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar pemenuhan keinginan temporer.

Di sisi lain, penguatan kompetensi diarahkan untuk membangun kesiapan kerja melalui program magang yang memberikan eksposur langsung terhadap dinamika industri jasa keuangan.

Selain itu, mahasiswa Unhas sendiri merupakan salah satu penerima beasiswa utama LPS setiap tahunnya sejak tahun 2024, dengan jumlah penerima pada angkatan pertama sebanyak 6 orang, angkatan kedua 12 orang, dan angkatan ketiga sebanyak 13 orang.

“Kami menyadari betul bahwa tingkat literasi keuangan di tanah air masih tergolong rendah. Kondisi ini membuat masyarakat sangat rentan terhadap manipulasi finansial di ruang digital. Sosialisasi nantinya tidak hanya menyasar kampus, tetapi juga sekolah, pesantren, hingga lapisan masyarakat umum,” tegas Farid.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Muhammad Ruslin menilai kehadiran LPS sangat krusial dalam memperkuat basis pemahaman manajemen risiko di lingkungan kampus, terlebih Unhas saat ini mengelola entitas bisnis mandiri yakni Bank Unhas.

Pihaknya juga membidik implementasi berupa penyelarasan kurikulum akademis dengan materi literasi keuangan formal yang disupervisi langsung oleh LPS. Langkah ini diharapkan mampu mendorong riset-riset akademis yang dapat menjadi basis pengambil kebijakan bagi otoritas keuangan.

“Sinergi ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi, melainkan untuk seluruh aspek multidisiplin di Unhas yang bersinggungan dengan tata kelola keuangan. Kami memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan universitas,” kata Ruslin.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengajak anggota tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk menjadi Duta Literasi Keuangan.

Ia menyatakan literasi keuangan yang baik penting untuk menghindari bahaya dari perilaku konsumtif hingga jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol).

"Kami berharap anggota PKK dapat menjadi Duta Literasi Keuangan yang tidak hanya memahami pengeluaran keuangan yang baik tapi juga mampu menularkan pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan yang sehat kepada lingkungan sekitarnya," ucap Dicky saat acara edukasi keuangan bertajuk "Perempuan Berdaya Finansial: Literasi Keuangan Keluarga untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera" di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan di era digital saat ini banyak sekali penawaran produk-produk keuangan, termasuk pinjaman, paylater, hingga investasi, yang langsung masuk ke smartphone masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan meningkatnya fenomena fear of missing out (FOMO) sehingga mendorong gaya hidup konsumtif.

"Lindungi masa depan keluarga anak-anak kita generasi penerus dengan pemahaman keuangan untuk tidak ikut-ikutan pinjol dan judol. Nah, ini Ibu-ibu PKK yang punya peran sangat penting," kata Dicky.

Ia menuturkan seorang ibu memiliki peran strategis dalam sistem ketahanan ekonomi nasional sebagai pengatur dan penjaga kesehatan keuangan keluarga.

Tidak hanya sebagai pengelola keuangan, ia mengatakan bahwa sebagian perempuan juga berperan menjadi pencari nafkah. Sebanyak 12,72 persen rumah tangga di Indonesia memiliki perempuan sebagai kepala keluarga dan tulang punggung.

Perempuan juga berperan besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, mengingat 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan.

Secara global, data International Labour Organization (ILO) pada 2023 juga menunjukkan bahwa 79,3 persen perempuan di dunia berperan ganda sebagai pekerja sekaligus mengurus pekerjaan domestik.

"Luar biasa, artinya perempuan bukan hanya berperan di dalam membangun keluarga, tapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Dicky.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sepanjang Januari 2026 sampai 31 Maret 2026 menghentikan 951 entitas pinjol ilegal serta 2 penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas PASTI juga mencermati sejumlah modus kegiatan keuangan ilegal dan penipuan yang saat ini paling banyak dilaporkan masyarakat, antara lain:

Jasa periklanan dengan sistem deposit

Modus ini menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau meng-klik tautan yang kemudian mensyaratkan setoran dana dengan janji keuntungan berlipat.

Duplikasi atau peniruan penawaran investasi entitas berizin (impersonation)

Pelaku meniru nama, logo, atau identitas pelaku usaha jasa keuangan yang legal untuk meyakinkan masyarakat, padahal penawaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berizin dimaksud.

Penawaran pendanaan

Modus ini menawarkan pendanaan untuk usaha atau proyek tertentu dengan janji imbal hasil tetap, namun tanpa penjelasan model bisnis, perjanjian, dan pengawasan yang memadai.

Money game

Skema ini mengandalkan perekrutan anggota baru (member get member) sebagai sumber pembayaran keuntungan, bukan dari kegiatan usaha yang nyata dan berkelanjutan.

Perdagangan aset kripto ilegal

Modus ini menawarkan investasi atau perdagangan aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, yang kerap disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.

"Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya," tutur Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto Selasa (26/5/2026).

Penguatan Penanganan Penipuan melalui IASC

Selama periode 22 November 2024 sampai dengan 31 Maret 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 515.345 laporan dari masyarakat.

Dalam penanganan laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 460.270 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp585,4 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Sehubungan dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, Satgas PASTI dan OJK mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat.

Lalu memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157). Serta tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya.

"Selanjutnya tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun; dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal," kata dia.

Satgas PASTI akan terus meningkatkan koordinasi antaranggota dan instansi terkait untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital. Upaya ini merupakan bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat agar tidak terjebak pada penawaran pinjaman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang meresahkan.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengembangkan National Fraud Portal di Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sebagai platform terintegrasi yang mendukung penanganan kasus penipuan secara lebih cepat dan terkoordinasi sehingga respons dapat dilakukan secara lebih efisien.

Kepala Ekesekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam pernyataan tertulisnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa sistem tersebut akan memfasilitasi pengumpulan laporan, pertukaran informasi, serta mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud.

Adapun tujuan utama pengembangan National Fraud Portal adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan penipuan, mempercepat proses identifikasi dan tindak lanjut, serta memperkuat sinergi antar pihak dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat aktivitas keuangan ilegal.

Dicky mengatakan, saat ini pihaknya juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan platform tersebut.

“Proses ini mencakup penyelarasan aspek tata kelola, kesiapan operasional, serta integrasi data yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan secara efektif,” kata dia.

Ia pun menegaskan, OJK melalui IASC senantiasa melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan industri terkait termasuk industri telekomunikasi untuk optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat.

Sejak awal tahun hingga 29 April 2026, OJK telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, pengaduan terbanyak yakni terkait pinjaman online ilegal sebanyak 11.753 pengaduan, diikuti 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal dan 100 pengaduan terkait gadai ilegal.

Di sisi lain, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

IASC telah menerima 548.093 laporan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 29 April 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari 268.989 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 279.104 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 932.138 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 485.758. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp614,3 miliar.

IASC juga menemukan sebanyak 106.477 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan.

Selain itu, IASC telah berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp169,3 miliar yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sistem pembiayaan satu pintu melalui platform Sapa UMKM untuk menekan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal berbunga tinggi yang banyak menjerat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan banyak pelaku UMK di daerah kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal sehingga kerap terjebak pinjaman online berbunga tinggi.

Menurutnya, melalui platform Sapa UMKM, pemerintah akan menyediakan fitur pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan, fintech, hingga lembaga pembiayaan formal dan nonformal agar pelaku usaha memiliki akses pendanaan yang lebih mudah dan terarah.

“Saudara-saudara kita, pengusaha mikro kecil dari Papua mereka bingung, teriak. ‘Pak, saya punya usaha A, tapi saya nggak punya modal, nggak punya pembiayaan, ke mana saya harus pergi?’ Masuk ke sistem Sapa UMKM ini, yaitu kita siapkan fitur tentang modal dan pembiayaan, kita integrasikan dengan bank-bank penyalur, kita integrasikan denganfintech-fintech, kita integrasikan denganfinancing-financingnonformal maupun formal di Tanah Air,” kata Maman dalam acara Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman menilai minimnya kanal pembiayaan yang terintegrasi membuat banyak pelaku UMKM akhirnya terjebak pinjol berbunga tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena belum adanya sistem yang mampu menghubungkan kebutuhan pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan resmi secara langsung.

“Tapi kalau Sapa UMKM ini bisa hadir dan berjalan secara maksimal, mereka nggak lagi terjebak dengan pinjol-pinjol yang menyesatkan dan membebankan mereka itu,” ujarnya.

Maman menjelaskan Sapa UMKM akan menghadirkan fitur modal dan pembiayaan secara formal maupun nonformal agar pelaku usaha dapat mengakses layanan pembiayaan resmi dengan lebih mudah dan aman. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman online yang membebani pelaku usaha dengan bunga tinggi.

Dia menambahkan Sapa UMKM nantinya juga menyediakan fitur QRIS, payment gateway, pembukuan digital, legalitas usaha, sertifikasi halal, BPOM, hingga kanal konsultasi dan pengaduan pungutan liar yang terhubung dengan aparat penegak hukum.

Untuk itu, Maman menegaskan seluruh pelaku UMKM nantinya diwajibkan melakukan onboarding ke platform Sapa UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut kemungkinan akan memunculkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha.

Meski demikian, Maman mengaku siap menghadapi kritik dari pelaku UMKM karena kewajiban tersebut dinilai penting agar seluruh pelaku usaha dapat terhubung dengan sistem layanan pemerintah secara terintegrasi.

Dia menilai onboarding wajib diperlukan supaya pelaku UMKM dapat mengakses seluruh fasilitas yang tersedia dalam ekosistem Sapa UMKM, mulai dari pembiayaan, legalitas, sertifikasi, pelatihan, hingga akses pemasaran.

“Kata wajib itu tujuannya bukan sanksi kalau misalnya nggak masuk [Sapa UMKM], tetapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Ya nggak mungkin juga kita memberikan sanksi bagi UMKM kita yang nggak onboarding di dalam Sapa UMKM,” tuturnya.

Maman menjelaskan kewajiban onboarding ke platform Sapa UMKM bertujuan agar pelaku UMKM dapat terhubung dengan seluruh layanan pemerintah secara terintegrasi. Menurutnya, pelaku usaha yang tidak masuk ke dalam sistem berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik penagihan pinjaman online atau pinjol kembali menjadi perhatian publik seiring masih banyaknya laporan masyarakat terkait cara penagihan yang dianggap mengintimidasi.

Ancaman, teror telepon, penyebaran data pribadi, hingga mempermalukan peminjam di lingkungan kerja menjadi bentuk penagihan yang kerap dikeluhkan.

Di tengah maraknya kasus tersebut, aturan mengenai tata cara penagihan pinjaman online sebenarnya telah diatur cukup rinci, baik oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maupun melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan itu mencakup jam penagihan, pihak yang boleh ditagih, penggunaan debt collector, hingga larangan intimidasi dan kekerasan dalam proses penagihan.

Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK menegaskan penguatan aturan penagihan dilakukan untuk melindungi konsumen dari praktik yang melanggar norma dan menimbulkan gangguan fisik maupun psikis.

“Pengaturan ini juga mendorong agar PUJK memastikan produk/layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon konsumen sehingga lebih hati-hati atau selektif dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan,” kata OJK.

Penagihan pinjol tetap diperbolehkan

AFPI menegaskan, pinjaman online tetap memiliki mekanisme penagihan sebagaimana produk kredit di lembaga keuangan lain apabila nasabah menunggak pembayaran.

Asosiasi itu menyebut masih ada anggapan di masyarakat bahwa pinjaman online tidak akan ditagih ketika peminjam gagal membayar.

“Anggapan ini sangat tidak tepat,” tulis AFPI dalam laman resminya.

Menurut AFPI, penagihan tetap dilakukan saat peminjam dana menunggak. Namun, caranya harus mengikuti aturan yang berlaku.

Biasanya, langkah awal yang dilakukan berupa pengiriman pesan melalui e-mail maupun pesan singkat.

Bahkan, ada perusahaan fintech pendanaan alias pinjol yang mengirimkan pengingat sebelum jatuh tempo pembayaran tiba.

AFPI menyebut perusahaan fintech pendanaan akan melakukan berbagai cara sesuai ketentuan untuk mencari solusi agar peminjam dapat melunasi pinjamannya, sebagaimana praktik di bank atau lembaga keuangan lain.

Selain itu, data keterlambatan pembayaran juga dapat tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang bisa diakses lembaga keuangan lain.

“SID ini mencatat seluruh pinjaman debitur baik di bank, perusahaan finance maupun fintech pendanaan,” ungkap AFPI.

OJK atur tata cara penagihan

Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, OJK mengatur secara khusus tata cara penagihan produk kredit atau pembiayaan kepada konsumen.

OJK menegaskan penagihan wajib dilakukan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan tersebut, penagihan wajib dilakukan dengan cara:

• Tidak menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan konsumen
• Tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal
• Tidak dilakukan kepada pihak selain konsumen
• Tidak dilakukan terus-menerus hingga mengganggu
• Dilakukan di alamat penagihan atau domisili konsumen
• Hanya dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat.

“Untuk penagihan di luar tempat dan/atau waktu tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu,” terang OJK.

OJK juga menegaskan hari cuti bersama termasuk kategori hari libur nasional sehingga penagihan tidak boleh dilakukan pada hari tersebut.

Sementara untuk penagihan pada hari Minggu, hal itu hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen.

Ada batas jam dan frekuensi penagihan

Selain ketentuan dari OJK, AFPI juga mengatur batasan teknis penagihan melalui pedoman perilaku industri fintech lending.

AFPI menyebut penagihan desk collection hanya boleh dilakukan pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Sementara field collection atau penagihan lapangan hanya diperbolehkan pada pukul 07.00 hingga 20.00.

Penagihan juga tidak boleh dilakukan pada hari libur nasional.

AFPI turut mengatur batas frekuensi panggilan penagihan.

Agen penagihan hanya boleh melakukan panggilan telepon maksimal tiga kali panggilan terjawab setiap hari dan hanya pada jam kerja, kecuali atas persetujuan pihak yang ditagih.

Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah praktik penagihan berlebihan yang dapat memicu tekanan psikologis terhadap penerima pinjaman.

Larangan mempermalukan konsumen

Dalam aturan OJK maupun kode etik AFPI, tindakan mempermalukan konsumen secara tegas dilarang.

OJK menyatakan penagihan tidak boleh dilakukan kepada pihak selain konsumen.

Artinya, praktik menghubungi seluruh kontak telepon milik peminjam, keluarga, teman, hingga atasan kantor tidak diperbolehkan.

Namun, AFPI mengakui praktik semacam itu masih sering dilakukan oleh pinjol ilegal.

AFPI memaparkan sejumlah bentuk penagihan bermasalah yang masih terjadi.

“Seluruh kontak penerima pinjaman akan dihubungi, mulai dari keluarga, teman, kerabat hingga pimpinan tempat bekerja,” jelas AFPI.

Dalam beberapa kasus, penagihan bahkan dilakukan dengan membuat grup WhatsApp yang berisi keluarga, kerabat, hingga pimpinan tempat kerja peminjam.

AFPI juga menyoroti adanya ancaman penyebaran foto pribadi disertai tulisan tidak senonoh di media sosial sebagai bentuk pelecehan dalam proses penagihan.

“Jika Anda menemui cara penagihan seperti ini, ketahuilah, bahwa cara ini bisa dibawa ke ranah hukum,” tulis AFPI.

Selain itu, ada pula praktik ancaman melalui panggilan telepon berulang kali setiap hari hingga memicu rasa takut dan stres pada penerima pinjaman.

Praktik intimidasi lain berupa caci maki dan penghinaan terhadap peminjam maupun keluarga juga disebut masih ditemukan dalam penagihan pinjol ilegal.

Debt collector wajib bersertifikat

Penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam penagihan pinjaman juga diatur cukup ketat.

Dalam FAQ POJK Nomor 22 Tahun 2023, OJK menyebut Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen.

Namun, terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi.

Pihak ketiga tersebut wajib:

• Berbentuk badan hukum
• Memiliki izin dari instansi berwenang
• Memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan.

“Pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,” papar OJK.

OJK juga menegaskan seluruh dampak yang ditimbulkan dari penagihan oleh pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab perusahaan jasa keuangan yang bersangkutan.

Sementara AFPI menyebut penggunaan pihak ketiga dikhususkan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari.

“Pihak ketiga tersebut sudah memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan,” tutur AFPI.

AFPI juga menegaskan agen penagihan pada fintech lending legal terdiri atas tenaga bersertifikasi untuk mencegah pelanggaran dalam proses penagihan.

“OJK melarang fintech pendanaan legal untuk menagih dengan memberi ancaman, kekerasan fisik maupun verbal, menyebarkan data pribadi konsumen, apalagi sampai mempermalukan konsumen,” papar asosiasi tersebut.

Penagihan kepada pasangan harus disetujui

OJK juga menjelaskan, pada prinsipnya penagihan hanya boleh dilakukan kepada konsumen yang melakukan perjanjian dengan perusahaan jasa keuangan.

Namun, penagihan kepada suami atau istri dapat dilakukan apabila telah disetujui atau disepakati oleh pasangan tersebut.

“Penagihan kepada istri/suami Konsumen dapat dilakukan apabila disetujui/disepakati oleh istri/suami Konsumen,” jelas OJK.

Aturan ini sekaligus mempertegas larangan penyebaran informasi tagihan kepada pihak lain tanpa persetujuan.

Konsumen bisa mengadu ke AFPI dan OJK

Masyarakat yang mengalami penagihan bermasalah diminta segera melapor.

AFPI menyediakan kanal pengaduan melalui laman pengaduan AFPI, e-mail pengaduan@afpi.or.id, hingga call center 150505.

Melalui kanal tersebut, masyarakat diminta mengisi identitas, nama platform, kronologi masalah, serta melampirkan bukti pendukung pengaduan.

Selain AFPI, masyarakat juga dapat melapor ke OJK maupun kepolisian apabila penagihan telah mengarah pada ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi.

OJK menegaskan perusahaan jasa keuangan wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tertulis konsumen paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

Apabila terdapat kondisi tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada konsumen sebelum batas waktu berakhir.

OJK juga melarang perusahaan jasa keuangan mengenakan biaya kepada konsumen dalam layanan pengaduan.

Imbauan memilih pinjol legal

Di tengah maraknya kasus penagihan bermasalah, AFPI mengimbau masyarakat hanya menggunakan layanan pinjaman online legal yang telah terdaftar dan berizin OJK serta menjadi anggota AFPI.

Menurut AFPI, platform legal terikat aturan yang melarang tindakan penagihan tidak manusiawi, termasuk ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi.

“Pinjamlah hanya pada platform fintech pendanaan yang legal, sudah terdaftar dan berizin OJK dan sudah menjadi anggota AFPI,” tulis AFPI.

AFPI juga mengingatkan masyarakat untuk memahami risiko pinjaman sebelum mengajukan utang, termasuk bunga, denda, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi menekankan, bahwa kehadiran fintech memang tidak terelakkan di era digital . Mudahnya akses keuangan mulai dari pembayaran hingga pinjaman justru juga menjadi tantangan di era saat ini.

Tulus mengingatkan potensi risiko yang tak bisa dianggap remeh. Salah satunya adalah perilaku konsumtif akibat transaksi digital yang terasa “tidak berasa”. Tulus menekankan pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena jika tidak, kemudahan seperti pembayaran QRIS atau e-wallet justru bisa memicu pemborosan.

“Kalau berbasis kebutuhan, itu sehat. Tapi kalau berbasis keinginan, itu yang jadi pemicu konsumtifisme,” jelasnya dalam acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) bertajukMoneyFestasi x Fintech Academy by OVO di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Rabu (6/5/2026).

Angela Tanoesoedibjo: iNews Media Campus Connect Akan Keliling Indonesia



Di era serba digital yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan seperti saat ini, kemudahan teknologi finansial harus diimbangi dengan literasi. Apalagi di kalangan mahasiswa yang saat ini sudah familiar dengan berbagai transaksi digital untuk pembayaran hingga investasi.

Selain perilaku konsumtif yang tidak terduga karena kemudahan transaksi digital , Tulus juga menyoroti soal maraknya kasus pinjaman online ilegal yang menjerat generasi muda. Di mana berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kelompok usia 19–30 tahun menjadi yang paling rentan terjebak pinjol ilegal.

“Banyak kasus dari pinjaman kecil, misalnya Rp500 ribu, bisa membengkak jadi puluhan juta bahkan ratusan juta karena bunga dan denda yang tidak terkontrol,” ungkapnya.

Tulus mengingatkan, pada para generasi muda khususnya mahasiswa, bahwa pinjaman ilegal seperti itu juga berisiko pada penyalahgunaan data pribadi. Karena dalam praktiknya, pinjol ilegal bisa memanfaatkan data seperti foto, video, hingga kontak di ponsel jika peminjam gagal membayar.

“Jaminannya itu bukan barang, tapi data pribadi kita. Ini yang sering tidak disadari,” tegas Tulus.

Oleh karena itu, Tulus menilai edukasi fintech sangat penting karena banyak pengguna yang langsung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca atau bahkan memahami isinya. Padahal, menurutnya memahami detail layanan keuangan digital adalah langkah penting untuk menghindari risiko di kemudian hari.

“Kesadaran itu tidak turun dari langit. Harus dipelajari,” katanya.

iNews Media Group Campus Connect, BEI Dorong Pemahaman Investasi di Kalangan Gen Z



Untuk itu, Tulus mendorong mahasiswa agar mulai membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini. Termasuk menyusun skala prioritas pengeluaran, mulai dari kebutuhan utama seperti makan, tempat tinggal, hingga transportasi.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak mengambil keputusan finansial secara sepihak. Apalagi mahasiswa masih bergantung pada orang tua dalam hal finansial.

“Kalau terdesak dan ingin menggunakan layanan keuangan, komunikasikan dulu dengan orang tua. Jangan sampai keputusan itu justru jadi beban baru,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 25.392 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) hingga pertengahan April 2026. Pengaduan-pengaduan itu termasuk ke dalam sekitar 177.244 permintaan layanan yang diterima otoritas sejak awal 2026.

Secara spesifik, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa berbagai permintaan layanan dan aduan itu dihimpun sejak 1 Januari hingga 13 April 2026.

Kemudian, dari awal tahun hingga 29 April 2026, dia menyebut bahwa OJK sudah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dia menegaskan bahwa penerimaan berbagai aduan tersebut merupakan komitmen OJK untuk melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal.

“Dari total tersebut, 11.753 pengaduan ini mengenai pinjamanonlineilegal. Selain itu, ada juga 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal dan 100 pengaduan yang terkait dengan gadai ilegal,” papar Dicky dalam Konferensi Pers hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 OJK secara daring, Selasa (5/5/2026).

Sebagai respons, dia menyebut bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yaitu satuan tugas yang berisi OJK bersama dengan para kementerian dan lembaga negara yang terkait, telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut.

Hasilnya, Satgas PASTI berhasil menghentikan 951 entitas pinjaman daring/onlinealias pinjol ilegal. Kemudian, satgas itu juga menyetop tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Aksi pemberantasan kejahatan keuangan juga dilakukan oleh OJK melalui platform Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak beroperasi pada November 2024 hingga 29 April 2026, jumlah rekening yang sudah diblokir melalui IASC adalah 485.758. Kemudian, jumlah dana korban yang bisa selamatkan dan diblokir melalui IASC adalah Rp614,3 miliar.

“Indonesia Anti-Scam Centre telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasanscam. Ini cukup banyak yang telah kita bisa tangani,” ujar Dicky.

Dia menyampaikan bahwa Satgas PASTI juga memantau laporan penipuan yang disampaikan oleh masyarakat kepada IASC. Dengan koordinasi OJK dengan kementerian serta lembaga terkait, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mereka telah memblokir sebanyak 106.477 nomor telepon yang diduga terkait dengan penipuan.

Kemudian, Dicky menyatakan bahwa sejak 1 Januari hingga 30 April 2026, OJK telah memberikan berbagai sanksi administratif dan/atau peringatan tertulis kepada banyak pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen. OJK, katanya, telah memberikan 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, dan 15 sanksi denda kepada 13 PUJK.

Dalam periode yang sama, dia menyatakan bahwa OJK juga telah melakukan tindakan pengawasan perilaku pasar (market conduct) terhadap para PUJK.

“OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda,” jelasnya. (Laurensius Katon Kandela)

BANDUNG - Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri mendorong penguatan literasi digital bagi para pelaku UMKM di tengah maraknya penipuan online. Penguatan literasi digital bagi para pelaku UMKM disampaikan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat, Bandung, Senin (4/5/2026).

Forum dialog ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP) Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-75. Kolaborasi antara Polri dan Diskuk Jabar guna memperkuat peran UMKM agar tumbuh, aman dan berdaya saing serta menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Komdigi Dorong Generasi Muda Perkuat Literasi Digital

Dalam dialog tersebut, Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Diskuk Jabar, Widyaningsih membeberkan, jumlah UMKM sebanyak 5,4 juta unit dnegan serapan tenaga kerja 7,9 juta jiwa. Ia menilai tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM, selain akses pembiayaan dan permodalan usaha, yaitu rendahnya literasi digital , perlindungan hukum dalam ekosistem usaha, dan banyak yang terjebak dalam pinjaman online (pinjol dan penipuan digital.

"kegagalan permodalan UMKM bukan sekedar masalah bisnis, kondisi ini memicu rantai dampak, literasi rendah, jeratan pinjol mengakibatkan rusaknya SLIK dan kebangkrutan usaha yang berlanjut pada pengangguran massal dan gesekan yang berujung gangguan kamtibmas," katanya.

Hal senada juga diutarakan Kabid Pengembangan Usaha Kecil Diskuk Jabar, Mochammad Danny Fulton. Ia mengungkapkan mayoritas pelaku UMKM masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurutnya hal ini membuat rentan bagi UMKM terhadap penipuan, usaha praktik illegal dan kejahatan digital. Sementara, para pelaku UMKM berharap adanya pendampingan dari Diskuk Jabar dan dukungan dari Polri agar UMKM local dapat berkembang lebih cepat dan aman.

Dari permasalahan tersebut, Sespimma Polri mengakui bahwa di lapangan terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM. Dalam usaha berbasis online, modus penipuan yang sering terjadi yakni transfer menjelang jam tutup. Hal ini menyulitkan pelaku UMKM dalam melakukan verifikasi dan tidak mengetahui harus melapor kemana. Selain itu juga gangguan dari premanisme juga masih sering terjadi.

Terkait mekanisme pelaporan, Serdik Sespimma Lemdiklat Polri Satria Anggara mengatakan, saat ini Polri telah menyediakan berbagai platform digital, laporan dapat dilakukan secara cepat dengan dukungan 24 jam. Salah satu tindakan yang dapat segera dilakukan adalah pemblokiran rekening pelaku. ”Untuk masalah premanisme atau ormas, penanganannya tergantung pada keberanian pelaku usaha untuk melapor," ujarnya. Komisi Reformasi Polri Sudah Siap Lapor ke Presiden, Mahfud MD: Tinggal Tunggu Jadwal Pertemuan

Untuk upaya preemtif dan preventif yang harus dilakukan yakni penyusunan MoU yang mencangkup perlindungan hukum bagi UMKM yang menghadapi permasalahan. "Sinergi antara Dinas UMKM dan Polri juga sedang dibangun melalui program UMKM naik kelas yang dikolaborasikan dengan Bhabinkamtibmas dengan pendekatan berbasis kewilayahan," jelasnya.

Dalam program inkubasi, telah disiapkan beberapa modul sebagai upaya pencegahan dengan focus nyata yang dihadapi UMKM. ”Selain itu akan terus dilakukan FGD untuk membahas lebih lanjut bentuk sinergi yang akan dikembangkan kedepan," tuturnya.

Di akhir dialog, Plh Diskuk Jabar, Ambar Triwidodo memberikan cinderamata kepada Kakorsis Sespimma Lemdiklat Polri, Kombes Suprayitno dan ditutup dengan foto Bersama dengan 25 Serdik Sespimma Angkatan ke-75.

KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Sepanjang Kuartal I 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) berhasil menutup ratusan entitas ilegal yang meresahkan masyarakat.

Tak hanya pinjol, penawaran investasi bodong juga ikut ditindak. Di tengah maraknya kasus ini, masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan yang kian beragam.

951 pinjol ilegal dan investasi bodong dihentikan

Satgas PASTI mencatat telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta dua penawaran investasi ilegal selama periode Januari hingga Maret 2026.

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengatakan bahwa entitas tersebut ditemukan melalui berbagai situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Satgas PASTI terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Berikut daftar pinjol ilegal dan investasi ilegal yang telah dihentikan Satgas PASTI pada Kuartal I 2026: Pinjol ilegal dan investasi ilegal terbaruOJK.

Modus penipuan makin variatif, ini yang paling sering muncul

Selain melakukan penindakan, Satgas PASTI juga mengidentifikasi sejumlah modus keuangan ilegal yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Modus-modus ini kerap terlihat meyakinkan, namun berujung merugikan korban. Berikut beberapa pola yang perlu diwaspadai:

1. Jasa periklanan dengan sistem deposit

Pelaku menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau mengeklik tautan. Setelah itu, korban diminta menyetor dana dengan iming-iming keuntungan berlipat.

2. Meniru investasi entitas berizin

Pelaku meniru nama, logo, atau identitas perusahaan jasa keuangan resmi untuk meyakinkan korban. Padahal, penawaran tersebut tidak berasal dari pihak yang berizin.

3. Penawaran pendanaan usaha atau proyek

Korban dijanjikan imbal hasil tetap, tetapi tanpa kejelasan model bisnis, perjanjian, maupun pengawasan.

4. Skema money game

Keuntungan anggota lama dibayarkan dari setoran anggota baru, bukan dari aktivitas usaha yang nyata.

5. Perdagangan aset kripto ilegal

Pelaku menawarkan investasi kripto tanpa izin dari otoritas, biasanya disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.

"Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya," ungkapnya.

Ratusan ribu laporan masuk, dana korban miliaran berhasil diselamatkan

Di sisi lain, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat tingginya laporan penipuan transaksi keuangan dari masyarakat.

Dalam periode 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026, IASC menerima 515.345 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah diverifikasi dan 460.270 rekening berhasil diblokir.

Upaya ini turut menyelamatkan dana masyarakat dalam jumlah besar. Total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp 585,4 miliar.

Selain itu, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar Rp 169 miliar yang berasal dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan.

Dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal, masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Hudiyanto mengingatkan pentingnya kehati-hatian sebelum berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan digital.

"Upaya ini merupakan bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat agar tidak terjebak pada penawaran pinjaman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang meresahkan," tuturnya.

Cara melapor pinjol ilegal dan investasi ilegal

Masyarakat yang menemukan indikasi pinjol atau investasi ilegal dapat melapor melalui:

• Website: sipasti.ojk.go.id
• Kontak OJK 157
• WhatsApp: 081 157 157 157
• Email: konsumen@ojk.go.id

Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan juga bisa melapor melalui situs iasc.ojk.go.id guna mempercepat pemblokiran rekening pelaku.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Satgas PASTI terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan sebanyak 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sepanjang periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026.

Selain itu, pada periode yang sama, Satgas PASTI juga menghentikan 2 penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Satgas PASTI terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat,” kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Satgas PASTI mencermati sejumlah modus kegiatan keuangan ilegal dan penipuan yang saat ini paling banyak dilaporkan masyarakat.

Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya.

Salah satu modus dimaksud yakni jasa periklanan dengan sistem deposit. Modus ini menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau meng-klik tautan yang kemudian mensyaratkan setoran dana dengan janji keuntungan berlipat.

Kemudian, terdapat modus duplikasi atau peniruan penawaran investasi entitas berizin (impersonation). Pelaku meniru nama, logo atau identitas pelaku usaha jasa keuangan yang legal untuk meyakinkan masyarakat, padahal penawaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berizin dimaksud.

Selanjutnya, modus penawaran pendanaan yang menawarkan pendanaan untuk usaha atau proyek tertentu dengan janji imbal hasil tetap, namun tanpa penjelasan model bisnis, perjanjian, dan pengawasan yang memadai.

Tak hanya itu, terdapat pula modus money game yang mengandalkan perekrutan anggota baru (member get member) sebagai sumber pembayaran keuntungan, bukan dari kegiatan usaha yang nyata dan berkelanjutan.

Terakhir, perdagangan aset kripto ilegal. Modus ini menawarkan investasi atau perdagangan aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, yang kerap disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.

Terkait laporan penipuan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima sebanyak 515.345 laporan dari masyarakat selama 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026

Dalam penanganan laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 460.270 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp585,4 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Satgas PASTI dan OJK kembali mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya; serta tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun.

Selain itu, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157); serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026