tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi

Jakarta (ANTARA) - Suatu sore, seorang karyawan swasta bercerita kepada saya tentang kebiasaan yang awalnya ia anggap biasa saja. Ketika pertama kali menggunakan fitur paylater, tujuannya sederhana: membeli kebutuhan rumah tangga menjelang akhir bulan ketika saldo rekening mulai menipis.

Prosesnya cepat, praktis, dan nyaris tanpa hambatan. Dalam hitungan menit transaksi selesai. Tidak ada rasa khawatir karena cicilan yang muncul hanya puluhan ribu rupiah. Namun beberapa bulan kemudian, fasilitas yang sama digunakan untuk membeli telepon genggam, tiket perjalanan, perlengkapan hobi, hingga kebutuhan sehari-hari.

Tanpa disadari, tagihan demi tagihan mulai menumpuk. Setiap awal bulan, sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar cicilan yang sebelumnya dianggap ringan. Ia tidak pernah berniat berutang terlalu banyak. Ia hanya tidak menyadari bahwa kemudahan yang diberikan teknologi dapat perlahan berubah menjadi beban yang sulit dikendalikan.

Kisah tersebut bukanlah cerita tunggal. Di berbagai daerah, banyak konsumen menghadapi situasi serupa. Mereka bukan orang yang boros, bukan pula individu yang sengaja mencari utang. Sebagian besar hanyalah masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Ketika harga kebutuhan meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) hadir sebagai solusi instan yang terasa membantu. Persoalannya, solusi yang digunakan tanpa pemahaman memadai sering kali berubah menjadi masalah baru yang datang diam-diam.

Banyak orang baru menyadari besarnya kewajiban yang harus dibayar ketika tagihan mulai berdatangan setiap bulan. Pada titik itulah kemudahan berubah menjadi tekanan, bahkan tidak jarang memicu konflik keluarga dan mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Fenomena ini berlangsung seiring pertumbuhan pesat industri pembiayaan digital di Indonesia. Baki debet pembiayaan BNPL hingga April 2026 telah mencapai sekitar Rp29,3 triliun dengan jumlah pengguna melampaui 31 juta akun. Sementara itu, outstanding pinjaman daring telah melampaui Rp80 triliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin akrab dengan pembiayaan digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paylater bukan lagi sekadar fitur pembayaran, melainkan mulai berkembang menjadi bagian dari gaya hidup keuangan masyarakat digital. Bagi sebagian orang, fasilitas ini tidak lagi dipandang sebagai alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari pola konsumsi rutin.

Tentu saja, perkembangan ini tidak sepenuhnya negatif. Kehadiran pinjaman daring dan BNPL telah membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro, pekerja informal, maupun masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel.

Dalam kondisi tertentu, fasilitas ini membantu memenuhi kebutuhan mendesak, memperlancar arus kas usaha kecil, dan membuka akses terhadap berbagai layanan ekonomi digital. Inovasi semacam ini merupakan bagian dari kemajuan yang tidak dapat dihindari dalam era transformasi digital.

Namun, tidak semua orang menyadari bahwa setiap kemudahan selalu membawa konsekuensi. Persoalan sering muncul ketika tagihan mulai berdatangan. Banyak konsumen masih menganggap paylater sebagai tambahan kemampuan belanja, padahal hakikatnya adalah utang yang harus dibayar.

Kemudahan teknologi menciptakan ilusi bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Konsumen lebih sering melihat besarnya cicilan bulanan dibandingkan total kewajiban yang harus dilunasi. Akibatnya, keputusan finansial lebih banyak didorong oleh keinginan sesaat daripada kemampuan membayar. Di sinilah akar persoalan perlindungan konsumen mulai muncul.

Bukan tambahan pendapatan

Kesalahan persepsi mengenai paylater menjadi tantangan terbesar saat ini. Banyak pengguna merasa memiliki daya beli yang lebih besar karena memperoleh limit pembiayaan. Padahal limit bukanlah tambahan penghasilan. Limit hanyalah kewajiban yang pembayarannya ditunda.

Ketika satu fasilitas belum lunas lalu digunakan kembali untuk transaksi berikutnya, konsumen perlahan memasuki siklus utang yang semakin sulit dikendalikan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif yang sangat dekat dengan teknologi digital. Mereka hidup dalam lingkungan yang serba cepat dan instan. Tidak sedikit yang menggunakan pembiayaan digital untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan kebutuhan produktif.

Ketika utang digunakan untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, sementara penghasilan tidak bertambah secara signifikan, maka risiko tekanan keuangan jangka panjang menjadi semakin besar. Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan sekadar keterlambatan pembayaran, tetapi juga menurunnya kualitas hidup, meningkatnya stres, dan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.

Konsumen masih rentan

Pemerintah dan OJK patut diapresiasi karena tidak tinggal diam menghadapi perkembangan industri ini. Melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi.

Penguatan regulasi berlanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 2 Tahun 2026. Mulai 1 Juli 2026, calon pengguna BNPL diwajibkan berusia minimal 18 tahun atau telah menikah serta memiliki penghasilan rata-rata minimal Rp3 juta per bulan yang dibuktikan secara valid. Kemampuan membayar juga harus dianalisis agar cicilan tidak melebihi batas tertentu dari penghasilan debitur.

Namun tantangan belum selesai. Regulasi telah mengatur usia minimum pengguna, penghasilan minimum, analisis kemampuan bayar, perlindungan data pribadi, hingga keterbukaan informasi.

Akan tetapi, regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab perilaku konsumsi digital yang dibentuk oleh algoritma pemasaran, promosi agresif, dan kemudahan transaksi instan. Dengan kata lain, regulasi berhasil mengatur penyelenggara, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku konsumtif yang berkembang di ruang digital.

Dalam praktik pemasaran digital, promosi, diskon, cashback, dan berbagai kemudahan transaksi sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan informasi mengenai risiko pembiayaan. Akibatnya, konsumen mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Celah inilah yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan pada masa mendatang.

Masalah lain adalah potensi penggunaan beberapa fasilitas pembiayaan secara bersamaan. Seorang konsumen dapat memiliki akun pada berbagai platform sekaligus. Secara individual mungkin setiap platform telah melakukan analisis kelayakan, tetapi akumulasi kewajiban dari berbagai platform belum tentu terlihat secara utuh oleh konsumen.

Karena itu, perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan persetujuan digital dan peringatan tertulis. Diperlukan integrasi data, penguatan sistem penilaian risiko, serta mekanisme peringatan dini yang mampu mendeteksi gejala penumpukan utang sebelum terlambat.

Bangun perlindungan

Perlindungan konsumen yang efektif harus dibangun melalui tiga pilar utama. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, pelaku usaha yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis. Ketiga, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang memadai.

Upaya tersebut tidak cukup jika hanya berhenti pada edukasi. Ada empat langkah konkret yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Pertama, penyelenggara wajib menampilkan total kewajiban pembayaran secara lebih transparan daripada sekadar besaran cicilan bulanan.

Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini bagi konsumen yang memiliki fasilitas pembiayaan di banyak platform.

Ketiga, edukasi keuangan harus masuk lebih luas ke sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas.

Keempat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dibuat lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses sehingga konsumen tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah.

Saya sering membayangkan seorang ibu yang menggunakan paylater untuk membeli susu anaknya ketika penghasilan keluarga belum cukup hingga akhir bulan. Saya juga membayangkan seorang pekerja muda yang menggunakan fasilitas serupa untuk membayar kebutuhan transportasi agar tetap bisa bekerja.

Mereka bukan pencari utang. Mereka hanyalah masyarakat yang sedang berusaha bertahan di tengah tantangan ekonomi yang tidak selalu mudah. Karena itu, perlindungan konsumen harus hadir bukan hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga martabat manusia yang berada di balik transaksi tersebut.

Paylater sejatinya hanyalah alat. Di tangan yang bijak, ia dapat membantu. Di tangan yang kurang memahami risiko, ia dapat menjadi sumber persoalan yang berkepanjangan. Karena itu, ukuran keberhasilan inovasi digital tidak boleh hanya dilihat dari besarnya transaksi, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa terjebak dalam beban utang yang tidak terkendali.

Jika teknologi memungkinkan seseorang membeli hanya dengan satu klik, maka perlindungan konsumen harus memastikan bahwa satu klik tersebut tetap disertai kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab.

Sebab tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi. Ketika keseimbangan itu tercapai, kemajuan teknologi tidak akan menjadi perangkap tersembunyi, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

*) Dr Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Paylater atau buy now pay later (BNPL) menjadi salah satu layanan digital yang mencatat pertumbuhan signifikan, seiring dengan kemajuan pesat transformasi digital di sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat, praktis, dan fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Di Indonesia, layanan paylater kini tidak hanya menjadi alternatif pembayaran, tetapi juga bagian dari perubahan perilaku finansial masyarakat digital. Kemudahan proses, akses yang semakin luas, serta integrasi dengan platform e-commerce membuat layanan ini semakin diminati, khususnya oleh masyarakat yang aktif memanfaatkan layanan digital.

Di tengah tren tersebut, literasi keuangan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembiayaan secara sehat dan bertanggung jawab. Wakil Direktur Utama OK Bank Indonesia, Hendra Lie menegaskan, bahwa kemudahan akses pembiayaan harus diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan.

Layanan PayLater Indonesia: Kemudahan Transaksi Tanpa Kartu Kredit



“Kemudahan akses pembiayaan harus diimbangi dengan edukasi dan penggunaan yang bertanggung jawab," katanya dalam keterangan resmi pada Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, pertumbuhan layanan digital juga perlu didukung dengan penerapan prinsip pembiayaan yang bertanggung jawab, transparansi informasi, serta pengelolaan risiko yang baik. Langkah tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekosistem pembiayaan digital yang sehat dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya mendukung perkembangan ekosistem pembiayaan digital, OK Bank Indonesia memberikan dukungan pembiayaan berbasis channeling kepada layanan paylater, termasuk melalui kemitraan dengan SPayLater.

Perempuan Muda Rawan Terjerat Utang Konsumtif, OJK Wanti-wanti Risiko Paylater



Melalui skema tersebut, bank berkontribusi dalam penyediaan dana pembiayaan, sementara platform digital membantu memperluas akses layanan kepada masyarakat. Kolaborasi ini dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat inklusi keuangan nasional.

"Perkembangan layanan digital mendorong kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang lebih cepat dan praktis. Kami melihat kolaborasi dengan ekosistem digital, termasuk layanan paylater, sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," kata Hendra.

Selain mendukung layanan paylater, OK Bank Indonesia juga menghadirkan berbagai solusi pembiayaan fleksibel melalui produk Kredit Tanpa Agunan (KTA). Produk tersebut menawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp3 juta hingga Rp300 juta dengan tenor 6 hingga 60 bulan serta suku bunga mulai dari 0,79 persen per bulan.

Menurut Hendra, kehadiran berbagai layanan pembiayaan yang praktis dan fleksibel merupakan bentuk adaptasi perbankan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat di era digital.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia mendukung proses hukum atas dugaan tindak pidana perbuatan curang yang melibatkan sales agent eksternal di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia Meyli Rita Rahmayanti Siburian mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis dan pelindungan konsumen.

“Kami menerapkan prinsip tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang merugikan konsumen maupun perusahaan,” kata Meyli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kasus tersebut teridentifikasi melalui mekanisme monitoring dan pengendalian internal perusahaan yang mendeteksi adanya indikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi internal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mendukung proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis, pelindungan konsumen, dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Perusahaan menjelaskan individu yang diduga terlibat merupakan sales agent eksternal dari perusahaan penyedia jasa pihak ketiga yang bertugas mendukung aktivitas pemasaran di wilayah tersebut.

Sejalan dengan proses investigasi, perusahaan penyedia jasa terkait disebut telah melakukan penghentian hubungan kerja terhadap individu yang bersangkutan.

Akulaku Finance menegaskan tindakan individu tersebut bertentangan dengan standar operasional, nilai perusahaan, serta praktik usaha yang dijalankan sehari-hari.

Sebagai bagian dari mitigasi risiko, perusahaan juga terus melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap aktivitas operasional.

Perusahaan memastikan setiap indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius sesuai prosedur internal maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, lanjut Meyli, pihaknya mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak memberikan akses akun maupun informasi identitas kepada pihak lain.

Masyarakat juga diingatkan untuk menggunakan perangkat pribadi saat mengakses layanan digital guna menghindari risiko kejahatan siber.

Perusahaan menyatakan akan terus memperkuat penerapan budaya kepatuhan, pelindungan konsumen, dan transparansi guna menjaga kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menanggapi dinamika pasar, PDaja.com, platform pembiayaan digital di bawah naungan PT Bank Sahabat Sampoerna ( Bank Sampoerna ), menghadirkan solusi pinjaman berbasis properti . Memasuki kuartal kedua tahun 2026, kebutuhan akan pendanaan dalam jumlah besar terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Kebutuhan pembiayaan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional diperkirakan menembus angka Rp4.300 triliun. Namun di tengah tingginya permintaan modal, masyarakat dan pelaku usaha kerap dihadapkan pada tantangan aksesibilitas dan kekhawatiran akan beban kewajiban finansial yang tidak fleksibel.

UMKM Penggerak Perekonomian Nasional, Begini Cara Bank Sampoerna Lebih Dekat ke Nasabah



Inovasi Bank Sampoernaditujukan untuk memberikan alternatif pendanaan yang tidak hanya besar secara plafon, tetapi juga adaptif terhadap kondisi arus kas nasabah melalui skema pembayaran yang lebih dinamis.

Fleksibilitas Plafon Rekening Koran (PRK)

Salah satu fitur utama yang diperkenalkan adalah skema Plafon Rekening Koran (PRK). Melalui skema ini nasabah memiliki keleluasaan dalam mengelola penarikan dana sesuai kebutuhan riil di lapangan. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang mengenakan bunga atas seluruh total pinjaman sejak awal, skema PRK memungkinkan bunga hanya dihitung berdasarkan jumlah dana yang benar-benar digunakan.

Lending Center Business Head Bank Sampoerna, Hubertus Satrio Yudanto mengungkapkan, fleksibilitas kini menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan finansial. “Kami mengamati banyak pemilik aset yang ragu melakukan ekspansi usaha karena khawatir terbebani cicilan tetap yang besar di saat pendapatan usaha mereka mungkin masih fluktuatif," jelas Hubertus.

Dengan skema ini, nasabah memiliki kontrol penuh. Jika dana belum digunakan, beban bunga tidak akan berjalan. Ini adalah bentuk efisiensi biaya yang nyata bagi para pelaku usaha,” imbuhnya.

Transformasi Digital: Kepastian Melalui Pre-Approval Segera

Guna mempercepat proses birokrasi perbankan yang selama ini dianggap memakan waktu, PDaja memperkuat ekosistem digitalnya dengan fitur Self-Assessment. Melalui fitur ini, calon nasabah dapat melakukan penilaian mandiri terhadap aset dan profil finansial mereka secara online.

Sistem akan memberikan status Pre-Approval serta estimasi plafon pinjaman secara instan setelah formulir dilengkapi. Langkah ini memberikan transparansi dan kepastian di awal bagi nasabah, sebelum mereka melanjutkan ke tahap verifikasi dokumen fisik.

Bank Sampoerna Tambah Fasilitas Pendanaan ke JULO Rp600 Miliar



Layanan ini mencakup berbagai jenis agunan properti, mulai dari rumah tinggal, rumah toko (ruko), apartemen, hingga gudang, yang dapat digunakan untuk kebutuhan produktif maupun multiguna.

Komitmen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Chief ESME Business Bank Sampoerna, Rudy Mahasin menegaskan, bahwa kehadiran PDaja.com merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa akses modal yang mudah dan fleksibel adalah kunci pendorong roda ekonomi. Melalui teknologi digital, kami berupaya menjembatani kesenjangan antara pemilik aset dan kebutuhan likuiditas, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan,” tutur Rudy.

Bank Sampoerna mencatat bahwa minat terhadap pembiayaan berbasis properti dengan skema fleksibel terus tumbuh positif. Ke depan, PDaja berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyedia jasa keuangan, tetapi juga menjadi mitra edukasi finansial yang membantu masyarakat mengambil keputusan yang terukur demi keberlangsungan finansial jangka panjang.

BANDUNG - PT Home Credit Indonesia ( Home Credit ), perusahaan pembiayaan berbasis teknologi kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Literasi ini fokus ke generasi muda agar lebih memahami konsep pembiayaan yang bertanggung jawab serta mengenal manfaat layanan keuangan di tengah aneka tantangan dewasa ini.

Melalui seminar “#DoITCERDAS: Belajar Strategi Keuangan Untuk Wujudkan Cheetah Cheetah (cita-cita)” di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 25 November 2025, Home Credit mengajak mahasiswa memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Home Credit dengan “One Financial Group” yang terdiri dari MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), dan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Zurich).

Home Credit dan AsetKu Kolaborasi Tawarkan Layanan Keuangan Lebih Inovatif

Para pembicara dari masing-masing institusi berbagi wawasan praktis untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan finansial yang relevan dan berkelanjutan. Dalam paparannya, Head of Collection Operations Home Credit, Andri Maulana menekankan, bahwa menjaga skor kredit yang sehat adalah fondasi penting untuk masa depan finansial.

“Home Credit berkomitmen untuk mengedukasi generasi muda agar memahami penerapan pembiayaan yang bertanggungjawab di masa depan, yang salah satunya dapat tercermin dari skor kredit. Skor kredit yang baik dapat menciptakan berbagai kesempatan dalam hidup, seperti kesempatan kerja hingga akses pembiayaan,” ujar Andri.

Sesi seminar juga membahas prinsip dasar pengelolaan keuangan, pentingnya menabung, peluang kewirausahaan, serta peran asuransi dalam perlindungan finansial. Danamon mengajak peserta memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan yang sehat, termasuk membangun kebiasaan menabung secara berkelanjutan.

Sustainability Finance Head Danamon, Abdul Hadi menjelaskan, menabung sejatinya merupakan bentuk gaya hidup karena merupakan kebiasaan yang melibatkan disiplin, perencanaan, dan kontrol pengeluaran untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang.

Menabung bukan hanya membentuk kebiasaan finansial yang sehat, tetapi juga menciptakan rasa aman terutama saat menghadapi kondisi darurat. "Kami berharap tips pengelolaan keuangan yang kami bagikan hari ini dapat menjadi langkah awal mahasiswa untuk mencapai kemandirian finansial,” ujarnya.

Bertepatan dengan HUT ke-35 Adira Finance di bulan November dengan tema ‘Langkah Baru Bersama Sahabat,’ pihaknya ingin hadir mendampingi langkah awal mahasiswa dalam meraih impian mereka.

"Melalui sesi edukasi ini, kami menegaskan bahwa masa depan dapat dimulai dari banyak cara, dan salah satunya kewirausahaan. Kami percaya generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi yang bernilai dan berkelanjutan. Karena itu, Adira Finance siap menjadi sahabat yang mendorong mereka mengambil langkah pertama dengan keyakinan,” ujar Handi, Head of Regional SSD Jawa Barat Adira Finance.

Zurich Indonesia menutup rangkaian seminar dengan pembahasan mengenai pentingnya asuransi sebagai perlindungan finansial.

Head of Brand s Marketing Communications PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, Defina Tobing mengatakan, generasi muda adalah pengambil keputusan finansial masa depan. Oleh karena itu memahami risiko dan memiliki perlindungan yang tepat bukan lagi pilihan, tetapi fondasi untuk mencapai stabilitas hidup.

"Melalui literasi keuangan seperti ini, Zurich berharap generasi muda dapat semakin percaya diri dalam membuat keputusan keuangan yang bertanggung jawab, untuk menciptakan masa depan finansial yang lebih tenang dan aman,” ujar Defina.

Seminar yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Unpar ini merupakan seminar kedua yang diselenggarakan oleh Home Credit bersama “One Financial Group”, setelah sebelumnya digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Desember 2024.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian literasi keuangan #DoITCERDAS yang telah menjangkau lebih dari 17,1 juta orang sepanjang 2025 melalui kegiatan online dan offline.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan signifikan jumlah kredit macet pada borrower fintech atau pinjol berusia di bawah 19 tahun.

Per Agustus 2025, terdapat 22.694 akun yang masuk kategori macet, meningkat dari 2.479 akun pada Juni 2024. Kenaikan tersebut mencapai 815,45% secara tahunan (yoy).

OJK menyampaikan bahwa peningkatan kredit macet pada kelompok usia sangat muda berkaitan dengan rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan. OJK juga menyampaikan bahwa sebagian anak muda belum memahami ketentuan layanan pembiayaan digital, termasuk kewajiban pembayaran, bunga, dan denda.

"Kelompok usia muda masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan seringkali menggunakan layanan pembiayaan tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar," ujar OJK dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (16/11/2025).

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan SEOJK 19/2025 yang mulai berlaku pada Juli 2025. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal penerima dana di layanan pembiayaan digital menjadi 18 tahun serta mensyaratkan penghasilan minimal Rp3 juta.

Adapun per Agustus 2025 total ada 257.331 borrower fintech dengan usia kurang dari 19 tahun dengan total outstanding Rp 316,87 miliar. Tercatat 65% akun borrower berstatus lancar, sedangkan sisanya masuk kategori dalam perhatian khusus hingga macet.

Sementara itu, mengutip data OJK, pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjolmencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angkaini naik 22,16% yoy.

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan denganangka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjolmasih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Piutang multifinance per September 2025 tumbuh melambat jadi 1,07% yoydan kredit konsumsi perbankan tumbuh 7,42% yoy.

Pertumbuhan pembiayaan pindardiiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasilebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnyaOJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan signifikan jumlah kredit macet pada borrower fintech atau pinjol berusia di bawah 19 tahun.

Per Agustus 2025, terdapat 22.694 akun yang masuk kategori macet, meningkat dari 2.479 akun pada Juni 2024. Kenaikan tersebut mencapai 815,45% secara tahunan (yoy).

OJK menyampaikan bahwa peningkatan kredit macet pada kelompok usia sangat muda berkaitan dengan rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan. OJK juga menyampaikan bahwa sebagian anak muda belum memahami ketentuan layanan pembiayaan digital, termasuk kewajiban pembayaran, bunga, dan denda.

"Kelompok usia muda masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan seringkali menggunakan layanan pembiayaan tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar," ujar OJK dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (16/11/2025).

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan SEOJK 19/2025 yang mulai berlaku pada Juli 2025. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal penerima dana di layanan pembiayaan digital menjadi 18 tahun serta mensyaratkan penghasilan minimal Rp3 juta.

Adapun per Agustus 2025 total ada 257.331 borrower fintech dengan usia kurang dari 19 tahun dengan total outstanding Rp 316,87 miliar. Tercatat 65% akun borrower berstatus lancar, sedangkan sisanya masuk kategori dalam perhatian khusus hingga macet.

Sementara itu, mengutip data OJK, pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjolmencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angkaini naik 22,16% yoy.

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan denganangka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjolmasih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Piutang multifinance per September 2025 tumbuh melambat jadi 1,07% yoydan kredit konsumsi perbankan tumbuh 7,42% yoy.

Pertumbuhan pembiayaan pindardiiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasilebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnyaOJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau pay later menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan tersebut, penyaluran pembiayaan BNPL tumbuh 56,26 persen menjadi Rp 8,56 triliun pada Juni 2025.

Meski pertumbuhan masih kuat, namun daya beli saat ini juga tengah melemah dan kelas menengah turun.

Menanggapi tren tersebut, Director Shopee PayLater Indonesia, Anggie Ariningsih, menegaskan bahwa pertumbuhan signifikan di sektor pembiayaan digital tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian dan penguatan pengawasan risiko.

Ia menegaskan bahwa Shopee PayLater menekankan keseimbangan antara ekspansi dan keberlanjutan kualitas pembiayaan.

"Meski demikian perlu ditegaskan bahwa memang daya beli masyarakat itu tetap menjadi faktor yang paling penting, yang kami juga antisipasi dengan sangat hati-hati," ujar Anggie saat media gathering SPayLater di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Anggie menyebut peningkatan portofolio pembiayaan Shopee PayLater (SPL) berjalan seiring dengan penguatan kualitas kredit dan edukasi konsumen.

"Meskipun portofolionya naik, kami juga meningkatkan monitoring dan mitigasi risiko yang semakin ketat, untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga," kata Anggie.

Anggie menambahkan, Shopee PayLater melakukan pemantauan risiko secara real-time guna memastikan kenaikan permintaan kredit tidak menimbulkan lonjakan gagal bayar.

"Maka dengan itu kami tetap walaupun dia meningkat, orang mau beli, kreditnya meningkatnya lebih banyak, tapi monitoring kami disini jadinya harus lebih hati-hati. Risk monitoringnya harus sangat hati-hati dengan mitigasi resiko yang kami juga monitor real-time," terangnya.

SPayLater sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

"SPayLater mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif melalui penawaran opsi cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkap Anggie. "Dengan QRIS yang diterima di banyak merchant offline, pengguna kami dapat menikmati kemudahan pembayaran digital sambil tetap mengontrol pengeluaran mereka," lanjutnya

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau pay later menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan tersebut, penyaluran pembiayaan BNPL tumbuh 56,26 persen menjadi Rp 8,56 triliun pada Juni 2025.

Meski pertumbuhan masih kuat, namun daya beli saat ini juga tengah melemah dan kelas menengah turun.

Menanggapi tren tersebut, Director Shopee PayLater Indonesia, Anggie Ariningsih, menegaskan bahwa pertumbuhan signifikan di sektor pembiayaan digital tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian dan penguatan pengawasan risiko.

Ia menegaskan bahwa Shopee PayLater menekankan keseimbangan antara ekspansi dan keberlanjutan kualitas pembiayaan.

"Meski demikian perlu ditegaskan bahwa memang daya beli masyarakat itu tetap menjadi faktor yang paling penting, yang kami juga antisipasi dengan sangat hati-hati," ujar Anggie saat media gathering SPayLater di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Anggie menyebut peningkatan portofolio pembiayaan Shopee PayLater (SPL) berjalan seiring dengan penguatan kualitas kredit dan edukasi konsumen.

"Meskipun portofolionya naik, kami juga meningkatkan monitoring dan mitigasi risiko yang semakin ketat, untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga," kata Anggie.

Anggie menambahkan, Shopee PayLater melakukan pemantauan risiko secara real-time guna memastikan kenaikan permintaan kredit tidak menimbulkan lonjakan gagal bayar.

"Maka dengan itu kami tetap walaupun dia meningkat, orang mau beli, kreditnya meningkatnya lebih banyak, tapi monitoring kami disini jadinya harus lebih hati-hati. Risk monitoringnya harus sangat hati-hati dengan mitigasi resiko yang kami juga monitor real-time," terangnya.

SPayLater sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

"SPayLater mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif melalui penawaran opsi cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkap Anggie. "Dengan QRIS yang diterima di banyak merchant offline, pengguna kami dapat menikmati kemudahan pembayaran digital sambil tetap mengontrol pengeluaran mereka," lanjutnya

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]