Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3 memilih memperkuat strategi penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) di tengah meningkatnya persaingan likuiditas di industri perbankan dan peredaran dana yang terkonsentrasi di Himbara.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan, perseroan tetap berfokus meningkatkan dana murah melalui operating account, layanan payroll, serta cash management.

“Kami tetap fokus di CASA lewat operating acct, payrolls, dan cash management,” kata Lani kepada Bisnis.com, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memilih meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif tanpa mengorbankan biaya dana (cost of fund).

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengatakan, perseroan memperkuat strategi ecosystem banking dengan mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam aktivitas harian nasabah.

“Bank juga secara masif mendorong akuisisi nasabah baru melalui aplikasi mobile banking untuk menekan biaya operasional,” tutur Ganda kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Selain itu, Ganda menyebut bahwa Allo Bank juga menawarkan berbagai insentif nonbunga, seperti bebas biaya transfer antarbank, kemudahan pembayaran QRIS, serta program poin reward transaksi untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

Dari sisi industri bank syariah, PT Bank Mega Syariah menilai pengetatan likuiditas dan konsentrasi dana di bank-bank Himbara merupakan tantangan yang dihadapi seluruh industri perbankan.

Untuk menjaga pertumbuhan dana murah, Corporate Secretary Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan bahwa perseroan memperkuat ekosistem yang menjadi fokus bisnisnya, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pesantren.

“Strategi penghimpunan dana murah Bank Mega Syariah lebih diarahkan pada penguatan ekosistem yang menjadi fokus bisnis perseroan,” ungkap Hanie kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Melalui pendekatan berbasis ekosistem tersebut, Bank Mega Syariah membangun hubungan jangka panjang dengan institusi beserta seluruh stakeholder di dalamnya. Dengan begitu, penghimpunan dana juga didukung oleh aktivitas keuangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebagai salah satu Himbara yang menerima dana pemerintah mengaku tidak mengubah strategi strategi penghimpunan dana meski likuiditas pasar diperkirakan semakin ketat.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menuturkan, strategi utama perseroan sejak awal memang bertumpu pada penghimpunan dana murah, terutama melalui tabungan haji.

“Kami memang dari dulu strateginya dana murah, dari tabungan haji itu memang kami perkuat. Jadi apakah dengan SAL ini ada perubahan strategi? Enggak ada,” kata Anggoro kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Menurut Anggoro, BSI justru akan terus memperkuat digitalisasi layanan, termasuk mendorong proses pendaftaran haji secara daring agar penghimpunan dana masyarakat menjadi lebih berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mendorong penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) I.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa penguatan bank KBMI I perlu ditempuh secara terarah dan prudent.

Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan nasional, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta meningkatnya risiko serangan siber.

OJK telah menyampaikan himbauan penguatan fundamental dan konsolidasi kepada bank-bank KBMI I sejak Oktober 2025.

Dalam himbauan tersebut, bank diminta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, hingga prospek jangka panjang.

Bank-bank tersebut juga didorong mengidentifikasi pilihan penguatan modal serta peluang konsolidasi yang paling sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Bagi bank yang kinerjanya cenderung stagnan, OJK memandang pendekatan anorganik melalui konsolidasi dapat menjadi salah satu pendorong perbaikan kinerja.

“Pendekatan OJK untuk mendorong konsolidasi dan/atau aksi korporasi secara natural dan sukarela berdasarkan kajian bisnis yang sehat,” tulis OJK dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

OJK menegaskan, setiap rencana penguatan akan dievaluasi secara kasus per kasus dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, serta aspek perlindungan nasabah.

Regulator juga menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank sesuai dengan strategi korporasi dan pertimbangan bisnis mereka.

Meski masih berupa imbauan, OJK mengungkapkan bahwa sudah terdapat sejumlah bank yang berencana melakukan konsolidasi dan meningkatkan skala bisnis.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa merger di segmen bank KBMI I mulai bergerak dari sekadar wacana menuju agenda korporasi yang lebih konkret.

Konsolidasi dinilai relevan bagi bank-bank kecil yang menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kemampuan digital, dan memenuhi kebutuhan investasi teknologi.

Dengan skala usaha yang lebih besar, bank hasil konsolidasi diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk memperkuat permodalan, memperbaiki efisiensi operasional, serta meningkatkan daya saing di tengah dominasi bank-bank besar.

Di sisi lain, aksi merger juga dapat menjadi salah satu opsi bagi emiten perbankan untuk memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float minimum 15%.

OJK menyebut penyesuaian struktur kepemilikan saham dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggabungan dua atau lebih bank.

Namun, OJK menekankan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi KBMI I tidak ditempuh secara tergesa-gesa. Regulator akan mengevaluasi efektivitas imbauan tersebut secara berkala, sembari tetap mengedepankan dialog dengan industri.

Arah kebijakan itu diharapkan menghasilkan industri perbankan yang lebih kuat, efisien, inovatif, serta mampu memperluas kualitas layanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) memilih menunggu kelanjutan kajian regulator terkait rencana penguatan modal dan konsolidasi industri perbankan di tengah peluang bank digital tersebut untuk naik kelas ke KBMI 2. Perseroan menilai kebijakan penguatan struktur modal perbankan dapat mendukung ketahanan industri dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra menyampaikan, Bank Raya pada dasarnya menyambut baik gagasan dan inisiatif regulator mengenai penguatan struktur modal perbankan. Mengingat, inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan dan stabilitas dari sistem perbankan nasional.

“Kami tentunya akan dengan seksama mengikuti dan menunggu kelanjutan atas kajian konsolidasi perbankan dari regulator,” kata Kicky dalam Konferensi Pers Bank Raya dalam agenda Pubex Live 2026, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, Kicky menuturkan bahwa langkah-langkah penataan yang nantinya diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah terobosan dalam mendukung mendukung struktur permodalan perbankan nasional.

Menurutnya, langkah ini dapat membuat struktur permodalan perbankan Tanah Air lebih efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika perkembangan global di masa mendatang.

Untuk itu, perseroan berkomitmen berpedoman pada prinsip good governance dalam setiap operasionalnya dan pengambilan keputusan yang strategis.

Kicky mengharapkan setiap potensi konsolidasi ataupun langkah penguatan modal yang nanti akan dilakukan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, serta memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pada akhir Oktober 2025, OJK telah mengimbau bank-bank penghuni KBMI 1 untuk memperkuat fundamental dan konsolidasi, baik secara organik maupun anorganik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK pada Desember 2025 telah mengundang bank-bank KBMI 1 untuk melakukan FGD dalam rangka menyusun roadmap.

“Perlu disampaikan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 yang saat ini bersifat himbauan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya,” jelas Dian dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan imbauan tersebut, OJK juga tengah menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme yang paling tepat agar penguatan permodalan bank-bank KBMI 1 dapat berlangsung secara prudent, terukur, dan berkelanjutan.

Dian menuturkan, penyiapan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kesinambungan fungsi intermediasi.

Dengan demikian, pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap sejalan dengan kapasitas masing-masing bank.

IDXChannel – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat struktur industri perbankan nasional dengan mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing bank-bank KBMI I. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan kompetitif.

Dalam kerangka tersebut, mencuat wacana untuk mendorong bank dengan modal inti sekitar Rp3 triliun agar dapat naik kelas melalui penguatan permodalan maupun konsolidasi.

Kebijakan ini diharapkan membuka ruang ekspansi yang lebih luas sekaligus memperkuat ketahanan industri perbankan secara menyeluruh.

Sejalan dengan itu, berkembang pula diskursus penyederhanaan klasifikasi bank, termasuk kemungkinan penghapusan kelompok KBMI I.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan evaluasi berkala dengan mempertimbangkan kesiapan industri serta stabilitas sistem keuangan.

Di tengah wacana tersebut, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) atau BWS dinilai berada pada posisi yang relatif solid.

Kendati secara historis tergolong bank kecil, BWS kini menunjukkan transformasi dengan fundamental yang semakin kuat.

Hal ini tercermin dari posisi modal inti BWS yang telah mencapai sekitar Rp11 triliun, sehingga secara klasifikasi masuk dalam kelompok KBMI II.

Pencapaian tersebut menandakan BWS berhasil naik kelas secara organik melalui penguatan bisnis dan permodalan yang konsisten.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BWS juga tercatat berada di atas 30 persen.

Level ini jauh melampaui ketentuan minimum regulator dan mencerminkan ruang yang kuat untuk mendorong ekspansi kredit sekaligus menyerap potensi risiko di tengah dinamika industri perbankan.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis menilai, kekuatan fundamental BWS tidak hanya berasal dari internal perusahaan, melainkan juga didukung oleh induk usaha yang kuat. Dukungan ini memberikan stabilitas tambahan baik dari sisi likuiditas maupun strategi jangka panjang.

Lebih lanjut, analis tersebut menyoroti bahwa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS) baru saja memperoleh peringkat kredit tertinggi nasional dari Fitch Ratings, yakni AAA(idn) dengan outlook stabil.

Peringkat ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap profil kredit serta ketahanan bisnis perseroan.

Dalam laporannya, Fitch menyebutkan bahwa afirmasi peringkat tersebut didukung oleh potensi dukungan yang sangat kuat dari induk usaha, di samping profil permodalan dan likuiditas yang solid.

Outlook stabil juga mencerminkan ekspektasi bahwa kinerja BWS akan tetap terjaga dalam jangka menengah.

Dengan kombinasi permodalan yang solid, dukungan kuat dari induk usaha, serta pengakuan dari lembaga pemeringkat global, BWS dinilai berada dalam posisi yang cukup kuat untuk menghadapi dinamika perubahan kebijakan industri.

Di tengah dorongan transformasi sektor perbankan, BWS menjadi contoh bahwa penguatan fundamental dapat berjalan beriringan dengan peningkatan skala bisnis dan daya saing.

“Dengan afirmasi lembaga pemeringkat global, dukungan yang kuat dari induk, serta model bisnis yang berjalan dengan baik di dalam negeri, bank [BWS] seharusnya mampu menavigasi dan lebih siap dalam menghadapi lanskap perubahan regulasi,” kata Azis. (Aldo Fernando)

Bisnis.com, JAKARTA — Aset bank-bank mini atau yang masuk ke dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2 menyusut secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2025. Bankir dan ekonom pun menyampaikan sejumlah faktor yang ditengarai sebagai penyebab.

Berdasarkan data OJK, total aset perbankan per kuartal IV/2025 mencapai Rp13.646,41 triliun, meningkat 9,51% YoY dibandingkan kuartal IV/2024 yang sebesar Rp12.460,95 triliun.

Hingga kuartal IV/2025, total aset KBMI 1 mengalami penurunan sebesar 9,55% YoY menjadi Rp1.309,08 triliun dibandingkan kuartal IV/2024 yang mencapai Rp1.447,34 triliun.

Penurunan aset juga terjadi pada KBMI 2 yang menyusut 4,41% YoY, dari Rp1.674,82 triliun pada kuartal IV/2024 menjadi Rp1.600,99 triliun pada kuartal IV/2025.

Sebaliknya, aset KBMI 3 dan KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan pada kuartal IV/2025. Otoritas mengungkapkan, total aset KBMI 3 mencapai Rp3.725,44 triliun, meningkat 19,52% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp3.117,10 triliun.

Aset KBMI 4 juga tercatat tumbuh 12,69% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp6.221,68 triliun menjadi Rp7.010,90 triliun pada kuartal IV/2025.

Menanggapi penyusutan aset bank-bank kecil tersebut, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan aset KBMI 1 dan 2 menurun.

Di antaranya, ketidakpastian ekonomi, inflasi global, dan kebijakan suku bunga tinggi (seperti dari The Fed) dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya dana (cost of fund) bagi bank KBMI 1 dan 2.

“Tentunya hal ini dapat membatasi kemampuan ekspansi kredit yang merupakan komponen utama pertumbuhan aset bank,” kata Anton kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Kendati begitu, Anton mengungkapkan bahwa aset Krom Bank tumbuh signifikan dan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Krom Bank mencatatkan aset sebesar Rp12,23 triliun (unaudited) atau tumbuh 84% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,65 triliun.

“Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kredit yang agresif sebesar 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dan lonjakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 166% YoY, didukung oleh berbagai inovasi produk digital,” ungkapnya.

Pihaknya optimistis dapat menutup 2026 dengan pertumbuhan aset yang baik dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan yakni dengan menerapkan berbagai macam strategi seperti fokus pada penyaluran kredit secara prudent ke sektor UMKM dan konsumsi produktif, peningkatan DPK, dan menargetkan pertumbuhan dana murah (CASA) dua digit melalui inovasi layanan digital.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) Eri Budiono melihat penurunan aset pada kedua kelompok bank ini sebagai bagian dari dinamika siklus industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, risk appetite, kondisi likuiditas, dan strategi pertumbuhan masing-masing bank.

“Kami memandang langkah ini sebagai pendekatan prudent yang wajar, dengan prioritas pada keberlanjutan dan manajemen risiko yang terukur di tengah kondisi makroekonomi yang masih sulit,” jelas Eri kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Memasuki 2026, Bank Neo Commerce melihat keadaan geopolitik dunia semakin tidak menentu, utamanya dengan menyeruaknya perang antara AS, Israel dan Iran yang dapat menghambat pasokan minyak dan mendorong inflasi di tengah daya beli yang melemah.

Karena itu, Eri menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati menyikapi kondisi terkini dan terus fokus untuk menjaga kualitas dari portofolio kredit Bank Neo Commerce.

Penyesuaian Strategi

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut bahwa pada dasarnya, kondisi tersebut tidak otomatis berisiko pada stabilitas KBMI 1 dan 2. Sebab, penyusutan aset bisa bersifat defensif dan justru mengurangi risiko bila disertai perbaikan kualitas aset, penguatan modal, dan likuiditas.

“Namun risikonya meningkat bila penyusutan terjadi karena tekanan pendanaan yang mendadak, konsentrasi deposan besar, atau penurunan kualitas kredit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Sebagai konteks, Josua menuturkan bahwa indikator industri perbankan secara agregat masih menunjukkan likuiditas, kualitas aset, dan permodalan yang kuat seperti rasio alat likuid yang memadai, rasio kecukupan modal yang tinggi, dan rasio kredit bermasalah yang terjaga.

“Sehingga penurunan aset KBMI 1 dan 2 lebih dibaca sebagai redistribusi dan penyesuaian strategi pada sebagian bank, bukan sinyal guncangan sistemik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total aset Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2 menyusut secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2025.

Berdasarkan data OJK, total aset perbankan per kuartal IV/2025 mencapai Rp13.646,41 triliun, meningkat 9,51% YoY dibandingkan kuartal IV/2024 yang sebesar Rp12.460,95 triliun.

Sebagaimana diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Hingga kuartal IV/2025, total aset KBMI 1 mengalami penurunan sebesar 9,55% YoY menjadi Rp1.309,08 triliun dibandingkan kuartal IV/2024 yang mencapai Rp1.447,34 triliun.

Penurunan aset juga terjadi pada KBMI 2 yang menyusut 4,41% YoY, dari Rp1.674,82 triliun pada kuartal IV/2024 menjadi Rp1.600,99 triliun pada kuartal IV/2025.

Sebaliknya, aset KBMI 3 dan KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan pada kuartal IV/2025. Otoritas mengungkapkan, total aset KBMI 3 mencapai Rp3.725,44 triliun, meningkat 19,52% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp3.117,10 triliun. Aset KBMI 4 juga tercatat tumbuh 12,69% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp6.221,68 triliun menjadi Rp7.010,90 triliun pada kuartal IV/2025.

Apa Penyebabnya?

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan aset KBMI 1 dan 2 menurun pada periode tersebut.

Di antaranya, ketidakpastian ekonomi, inflasi global, dan kebijakan suku bunga tinggi (seperti dari The Fed) dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya dana (cost of fund) bagi bank KBMI 1 dan 2.

“Tentunya hal ini dapat membatasi kemampuan ekspansi kredit yang merupakan komponen utama pertumbuhan aset bank,” kata Anton kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Kendati begitu, Anton mengungkapkan bahwa aset Krom Bank tumbuh signifikan dan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Krom Bank mencatatkan aset sebesar Rp12,23 triliun (unaudited) atau tumbuh 84% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,65 triliun.

“Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kredit yang agresif sebesar 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dan lonjakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 166% YoY, didukung oleh berbagai inovasi produk digital,” ungkapnya.

Pihaknya optimistis dapat menutup 2026 dengan pertumbuhan aset yang baik dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan yakni dengan menerapkan berbagai macam strategi seperti fokus pada penyaluran kredit secara prudent ke sektor UMKM dan konsumsi produktif, peningkatan DPK, dan menargetkan pertumbuhan dana murah (CASA) dua digit melalui inovasi layanan digital.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) Eri Budiono melihat penurunan aset pada kedua kelompok bank ini sebagai bagian dari dinamika siklus industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, risk appetite, kondisi likuiditas, dan strategi pertumbuhan masing-masing bank.

“Kami memandang langkah ini sebagai pendekatan prudent yang wajar, dengan prioritas pada keberlanjutan dan manajemen risiko yang terukur di tengah kondisi makroekonomi yang masih sulit,” jelas Eri kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Memasuki 2026, Bank Neo Commerce melihat keadaan geopolitik dunia semakin tidak menentu, utamanya dengan menyeruaknya perang antara AS, Israel dan Iran yang dapat menghambat pasokan minyak dan mendorong inflasi di tengah daya beli yang melemah.

Karena itu, Eri menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati menyikapi kondisi terkini dan terus fokus untuk menjaga kualitas dari portofolio kredit Bank Neo Commerce.

Sinyal Guncangan Sistemik?

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut bahwa pada dasarnya, kondisi tersebut tidak otomatis berisiko pada stabilitas KBMI 1 dan 2. Sebab, penyusutan aset bisa bersifat defensif dan justru mengurangi risiko bila disertai perbaikan kualitas aset, penguatan modal, dan likuiditas.

“Namun risikonya meningkat bila penyusutan terjadi karena tekanan pendanaan yang mendadak, konsentrasi deposan besar, atau penurunan kualitas kredit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Sebagai konteks, Josua menuturkan bahwa indikator industri perbankan secara agregat masih menunjukkan likuiditas, kualitas aset, dan permodalan yang kuat seperti rasio alat likuid yang memadai, rasio kecukupan modal yang tinggi, dan rasio kredit bermasalah yang terjaga.

“...sehingga penurunan aset KBMI 1 dan 2 lebih dibaca sebagai redistribusi dan penyesuaian strategi pada sebagian bank, bukan sinyal guncangan sistemik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank penghuni Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 masih bersikap hati-hati dalam merespons dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar naik kelas ke KBMI 4.

Kendati sama-sama membuka peluang untuk meningkatkan status, sejumlah bank besar memilih untuk menghitung secara cermat kesiapan permodalan, profitabilitas, hingga momentum yang tepat sebelum mengambil langkah tersebut.

Sebagai salah satu bank penghuni KBMI 3, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan bahwa CIMB Niaga selalu menargetkan pertumbuhan bisnis, termasuk dari sisi aset.

Menurutnya jika CIMB Niaga memiliki peluang dan kesempatan, pihaknya siap untuk naik kelas ke KBMI 4. “Jadi jika ada peluang dan kesempatan CIMB Niaga siap, [naik kelas ke KBMI 4]” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memilih tidak terburu-buru meski memiliki keinginan untuk naik kelas ke KBMI 4. Sebab, perseroan saat ini memprioritaskan menjaga imbal hasil ekuitas (return on equity/ROE) pada kisaran 12%—14% tahun ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, penambahan modal secara agresif justru berpotensi menekan ROE dan kurang diminati investor. “Nanti capital banyak juga return-nya malah turun, investor malah enggak suka. Kan modal ini kan hati-hati melihatnya ya. Kalau kita enggak terlalu pengen ekspansi internasional, kayak BTN ngapain, kita liquidity market-nya di Indonesia gede juga,” tutur Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Tahun 2025, Senin (9/2/2026).

Nixon menuturkan, struktur aset BTN membuat kebutuhan modal perseroan relatif lebih efisien dibanding bank lain, tercermin dari rasio aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah.

Dengan karakteristik tersebut, BTN menilai pertumbuhan aset dan kredit masih dapat dilakukan tanpa harus segera menambah modal besar, sehingga kenaikan kelas ke KBMI 4 akan ditempuh secara alami seiring kebutuhan bisnis.

“Jadi, apakah kita akan jadi KBMI 4? Kalau ditanya, pengen, ya pengen pasti, tapi enggak diniatin amat lah. Nanti natural aja tumbuhnya kesana. Ngapain saya minta hari ini modal kita naik, kalau ATMR-nya juga masih rendah,” ungkapnya.

Ambisi BRIS Naik Kelas

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Perseroan) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo menuturkan, keinginan agar BSI naik ke KBMI 4 sebetulnya tidak hanya datang dari manajemen, tetapi juga dari para pemegang saham.

Setelah menyandang status sebagai perusahaan terbuka, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memperkuat skala dan jangkauan bisnisnya agar setara dengan bank-bank besar lainnya.

Namun, Anggoro menyebut bahwa rencana untuk masuk ke KBMI 4 bukan target jangka pendek, melainkan rencana jangka menengah sehingga BSI tidak terburu-buru naik kelas. Meski begitu, mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini mengatakan bahwa persiapan ke arah tersebut akan mulai dilakukan paling lambat tahun ini.

“Tentu ini rencana yang sifatnya mid-term ya, bukan short-term, mid-term. Tetapi kami akan mulai persiapkannya paling tidak mulai tahun ini dan tahun depan. Tapi itu menjadi satu goals yang mulai kita set dari sekarang,” tutur Anggoro di sela-sela agenda Milad BSI ke-5 pada Senin (2/2/2026).

Sebelumnya, OJK mengharapkan agar penghuni bank KBMI 4 dapat bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Dalam catatan Bisnis, saat ini hanya terdapat empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun sebagai penghuni KBMI 4.

Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menuturkan, upaya konsolidasi perbankan tidak hanya dilakukan terhadap bank perekonomian rakyat (BPR) maupun bank pembangunan daerah (BPD), tetapi juga mencakup bank-bank umum.

“KBMI 4 itu kan hanya ada empat bank pada saat ini. Kita harapkan dalam 2—3 tahun ke depan itu sudah akan ada tambahan enam bank yang bergeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4,” katanya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Adapun, CIMB Niaga, BTN, dan BSI masuk dalam KBMI 3 dengan modal inti di kisaran Rp14 triliun—Rp70 triliun. Tercatat hingga kuartal III/2025, modal inti CIMB Niaga (bank only) mencapai Rp51,13 triliun, meningkat 10,26% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46,37 triliun.

Untuk BTN, modal inti perseroan hingga kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp30,63 triliun, tumbuh 5,35% YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp29,07 triliun. Sementara, total modal inti BSI hingga September 2025 mencapai Rp46,20 triliun, meningkat 13,15% YoY dari September 2024 yang sebesar Rp40,83 triliun.

Butuh Waktu

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang bahwa harapan OJK agar jumlah KBMI 4 bertambah dalam beberapa tahun ke depan cukup realistis.

“Cukup realistis namun belum dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat,” ujar Trioksa kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, kemungkinan butuh waktu 3—5 tahun mendatang bagi bank-bank lain agar bisa naik kelas ke KBMI 4. Kendati begitu, hal ini tentunya sangat tergantung pada komitmen pemegang saham dan pertumbuhan organik laba perusahaan.

Di sisi lain, dia memandang CIMB Niaga, Danamon, Permata Bank, dan Bank Mega paling berpeluang naik ke KBMI 4. Sebab, keempat bank tersebut didukung oleh grup usaha yang besar.

“Dengan bertambahnya [penghuni] KBMI 4, persaingan bank akan semakin menarik, terutama di segmen korporasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank milik konglomerat Tanah Air dengan modal inti di bawah Rp6 triliun beberkan sederet strategi perseroan untuk mengerek modal, di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus klasifikasi kategori kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 1.

Merujuk Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank yang masuk dalam kategori KBMI 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menyampaikan nantinya hanya akan ada tiga klasifikasi KBMI. Langkah itu ditempuh sebagai upaya regulator untuk mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Menyusul wacana tersebut, sejumlah bank milik konglomerat Indonesia memberikan penjelasannya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (23/12/2025).

Salah satunya yakni PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS). Sebagai informasi, Panin Syariah merupakan anak usaha Bank Panin (PNBN) yang dikendalikan oleh konglomerat Mu'min Ali Gunawan (Lie Mo Ming) dan keluarganya.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bank Panin Dubai Syariah Andri Latif menyampaikan bahwa perseroan sejauh ini belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memenuhi kebijakan dari OJK tersebut. Perseroan juga belum memiliki linimasa dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Perseroan belum memiliki linimasa [timeline],” terang Andri, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Kendati begitu, PNBS memastikan akan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perseroan juga memastikan akan mengikuti ketentuan permodalan perbankan yang berlaku saat ini.

Sementara itu, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) menilai, rencana tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri perbankan nasional.

“Bank memahami arah kebijakan tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang lebih sehat,” ujar Sekretaris Perusahaan Rumi Kreshna Wibowo.

Namun dalam implementasinya, perseroan mengharapkan agar regulator dapat merancang roadmap dan linimasa yang terstruktur sehingga bank dapat membuat perencanaan strategis yang tepat dan terstruktur untuk penambahan modal dan penyaluran dana (kredit) secara prudent dalam kondisi ekonomi saat ini.

Karyawati melayani nasabah di kantor Bank Panin Dubai Syariah di Jakarta./JIBI-Dwi Prasetya

Selain itu, Bank Artha Graha Internasional, anak usaha dari Artha Graha Network perusahaan milik konglomerat Tomy Winata ini, meminta adanya masa transisi untuk pemenuhan secara bertahap, atau opsi lain terutama untuk bank dengan kondisi keuangan yang kuat dan pangsa pasar yang bagus.

Perseroan juga mengharapkan agar komunikasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak dan kepanikan di masyarakat dan tetap dapat menjaga stabilitas perbankan. “Selama bank berada dalam kategori sehat, bank tidak perlu dipaksakan untuk melakukan merger,” ujar Rumi.

Terkait dampak yang dapat terjadi atas rencana tersebut, Rumi menuturkan bahwa kegiatan operasional dan kondisi keuangan saat ini belum berdampak. Rumi mengatakan perseroan akan memprioritaskan peningkatan kinerja di setiap lini dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Lebih lanjut, Rumi memastikan bahwa perseroan akan menggenjot keunggulan kompetitif dalam melakukan penguatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi.

Mengingat belum adanya ketentuan resmi yang mengatur rencana kebijakan tersebut, perseroan akan menyesuaikan linimasa setelah adanya arahan resmi dari OJK.

Di sisi lain, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. atau Bank Mas menuturkan bahwa perseroan akan terus memantau perkembangan wacana ini, termasuk dengan berkomunikasi aktif dengan OJK.

Bank milik Wings Group, yang didirikan oleh Johanes Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto itu, juga menyatakan siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bank MAS sebagai bank umum yang berizin dan diawasi oleh OJK, sepenuhnya menghormati dan mendukung langkah strategis dan kebijakan yang diambil OJK,” ungkap Manajemen Bank Mas.

Dalam memenuhi kebijakan OJK tersebut, manajemen berencana menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kebijakan/regulasi.

Perseroan juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Tidak berhenti di situ, manajemen juga memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai serta memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan memperluas skala bisnis perseroan.

Saat ini, manajemen menyebut bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perseroan berada pada posisi yang sehat dan kuat, serta telah memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan OJK. “Fokus utama kami tetap pada pemberian layanan terbaik bagi stakeholder,” tegas manajemen.

MNC Bank

PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seiring adanya rencana penghapusan klasifikasi KBMI 1.

Namun, bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo ini mengaku belum memiliki timeline pelaksanaan dalam mengantisipasi rencana OJK tersebut. Perseroan juga memastikan tidak terdampak terhadap rencana OJK dalam menghapus kategori KBMI 1 tersebut.

“Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan permodalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal,” jelas Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna Siahaan.

Berbeda dengan bank KBMI 1 lainnya, PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) mengaku tidak mengetahui adanya wacana penghapusan kategori KBMI 1.

Menyusul hal tersebut, bank yang sahamnya digenggam oleh Hanwha Life dan beberapa entitas milik James Riady ini belum dapat mengetahui dampak dari wacana ini terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, dan kondisi keuangan perseroan.

“Perseroan tidak mengetahui ketentuan tersebut. Dengan demikian, saat ini Perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi apapun,” ungkap Corporate Secretary Bank Nobu Mario Satrio.

Batal Merger

Jika menilik ke belakang, Bank Nobu dan MNC Bank sempat berencana melakukan penggabungan usaha. Rencana merger Bank Nobu dan MNC Bank ini muncul pada akhir 2022 saat OJK memberikan sinyal akan ada dua bank yang merger. Nama kedua bank baru terkuak pada awal 2023.

Pada awalnya, kedua bank yang saat itu masih dikuasai oleh dua konglomerat Tanah Air, menargetkan proses merger akan rampung pada Agustus 2023.

Kendati begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kedua bank telah memutuskan untuk mengakhiri rencana penggabungan usaha sebagaimana laporan yang disampaikan kepada pihak regulator.

“Harapannya agar masing-masing bank dapat lebih fokus pada target-target pertumbuhan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dian dalam keterangannya pada Sabtu (22/11/2025).

Adapun sebagai pengganti komitmen merger, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing serta sejalan dengan kebijakan strategis pengembangan industri perbankan, OJK telah meminta pemegang saham pengendali (PSP) kedua untuk tetap melakukan penguatan permodalan bank secara berkelanjutan melalui tambahan setoran modal dan/atau mengundang masuknya investor strategis.

“Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dan daya saing masing-masing bank guna mendukung pengembangan bisnis bank ke depan secara sehat dan berkelanjutan,” lanjut Dian.

Jakarta (ANTARA) - PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) menyatakan bahwa perseroan berada pada jalur yang secara kualifikasi memenuhi kriteria Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II, seusai menghimpun dana Rp2,79 triliun melalui aksi penawaran umum perdana saham pada Rabu ini.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, modal inti (tier 1) per akhir September 2025 tercatat sebesar Rp4,88 triliun. Untuk diketahui, KBMI II merupakan bank dengan modal inti di atas Rp6 triliun hingga Rp14 triliun.

“Jadi memang biasanya ada prosesnya di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tapi secara modal kami per hari ini 17 Desember 2025, capital kami sudah Rp8 triliun. Jadi dari segi kualifikasi untuk KBMI II, kita sudah masuk pada hari ini,” kata Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

Tigor memandang bahwa permodalan perseroan saat ini telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek hingga menengah, seiring dengan prospek pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Ia mengatakan, pengembalian dari investasi serta pertumbuhan laba diharapkan terus menguat ke depan, sehingga untuk sementara waktu kebutuhan tambahan modal dinilai telah terpenuhi.

“Jadi, kami merasa untuk sementara kebutuhan modal kami sudah terpenuhi,” kata Tigor.

Terkait strategi ke depan, perseroan tetap meyakini kekuatan ekosistem sebagai motor utama pertumbuhan. Tigor menilai pangsa pasar perbankan digital di Indonesia juga masih relatif kecil, sehingga peluang pendalaman pasar masih terbuka luas.

Ia juga menegaskan bahwa strategi ecosystem play akan menjadi pembeda utama ke depan. Salah satu yang telah diimplementasikan yakni kolaborasi dengan OVO melalui produk OVO Nabung, yang memungkinkan pengguna menjadi nasabah Superbank tanpa harus keluar dari aplikasi OVO.

Menurut Tigor, sekitar 60 persen akuisisi nasabah saat ini berasal dari ekosistem Grab dan OVO. Model ini dinilai memberikan efisiensi biaya akuisisi dan layanan, sekaligus meningkatkan tingkat keterikatan nasabah.

Sementara itu, sekitar 40 persen akuisisi berasal dari luar ekosistem dan terus berkembang melalui berbagai kemitraan strategis lainnya.

Meski mengandalkan kekuatan ekosistem, Superbank tetap membuka ruang pertumbuhan di luar ekosistem. Tigor menilai pasar perbankan di Indonesia masih sangat luas, sehingga peluang pertumbuhan tetap terbuka baik di dalam maupun di luar ekosistem.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong bank-bank kategori KBMI I untuk naik kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan opsi memperkuat permodalan atau melakukan konsolidasi agar kapasitas serta ketahanan perbankan semakin kuat.

Saat ini OJK masih mengelompokkan bank ke dalam empat kategori. KBMI I merupakan bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun, paling rendah dibandingkan kelompok lainnya.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia OJK per Juni 2025, bank dalam kategori KBMI I tercatat sebanyak 61 bank, terbanyak di antara KBMI lainnya. Pada periode yang sama, KBMI II tercatat sebanyak 26 bank, KBMI III 14 bank, dan KBMI IV 4 bank.

Hingga Oktober 2025, Superbank membukukan laba sebelum pajak (profit before tax/PBT) sebesar Rp102 miliar, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 173 persen year on year (yoy) menjadi Rp1,3 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) Superbank tumbuh 168 persen yoy menjadi Rp10,6 triliun per Oktober 2025, ditopang oleh inovasi produk seperti OVO Nabung by Superbank yang memperluas integrasi dengan ekosistem Grab dan OVO.

Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp9,1 triliun atau meningkat 70 persen, didukung oleh kolaborasi dengan berbagai mitra strategis dan produk pinjaman fleksibel.

Pertumbuhan kredit turut mendorong total aset meningkat 72 persen yoy menjadi Rp17,6 triliun hingga akhir Oktober 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Harga minyak mentah dunia bergerak stabil pada Selasa (9/12) setelah turun 2 persen pada sesi sebelumnya, di tengah fokus pelaku pasar pada perkembangan pembicaraan damai untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Pasar juga menanti keputusan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) soal suku bunga yang akan diumumkan pekan ini.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun tipis 2 sen, atau 0,03 persen, menjadi US$62,47 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 4 sen, atau 0,07 persen, ke posisi US$58,84 per barel.

Kedua patokan minyak tersebut sebelumnya anjlok lebih dari US$1 pada Senin (8/12), setelah Irak memulihkan produksi di ladang minyak West Qurna 2 milik Lukoil, salah satu ladang terbesar di dunia.

Ukraina dikabarkan akan menyerahkan rencana perdamaian yang telah direvisi kepada Amerika Serikat. Rencana itu dibahas setelah Presiden Volodymyr Zelensky bertemu para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris di London.

"Minyak bergerak dalam kisaran sempit sampai kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah pembicaraan damai tersebut," ujar Kepala Analis Pasar KCM Trade, Tim Waterer.

"Jika pembicaraan gagal, kami memperkirakan harga minyak bergerak lebih tinggi. Namun jika ada kemajuan dan terdapat kemungkinan pasokan Rusia kembali ke pasar energi global, harga diperkirakan akan turun," tambahnya.

Menurut sejumlah sumber, negara-negara G7 dan Uni Eropa tengah membahas kemungkinan mengganti mekanisme batas harga ekspor minyak Rusia dengan larangan penuh layanan maritim untuk menekan pendapatan energi Moskow.

Pasar juga menanti keputusan kebijakan moneter The Federal Reserve yang akan diumumkan Rabu (10/12) waktu setempat. Saat ini, pelaku pasar mematok probabilitas 87 persen bahwa bank sentral AS akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Ke depan, analis di BMI memproyeksikan kondisi kelebihan pasokan masih membayangi pasar energi pada 2026 sehingga memberi tekanan pada harga.

"Meskipun banyak yang bergantung pada respons OPEC+ terhadap penurunan harga pada kuartal I 2026, kami memperkirakan harga minyak akan pulih sepanjang sisa 2026," kata BMI.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua kategori penghargaan dalam ajang BI Awards 2025 yang digelar Bank Indonesia (BI) pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Jumat (28/11).

Penghargaan diserahkan Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

BNI ditetapkan sebagai Bank Mitra Pengendalian Moneter Rupiah Terbaik serta Bank Penggerak Ekonomi Kerakyatan Bank KBMI 3 dan 4. Kedua penghargaan tersebut menegaskan kontribusi BNI dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter dan penguatan sistem ekonomi kerakyatan.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi perseroan dalam mendukung program strategis Bank Indonesia.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat," kata Putrama.

Lebih lanjut dia menyampaikan, perekonomian Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan yang tetap solid di tengah tekanan global.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia yang menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional.

"Dengan sinergi dan arah kebijakan ekonomi yang tepat, Indonesia berada pada jalur positif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan," tambah Putrama.

BNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat inovasi layanan perbankan digital serta meningkatkan kolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus ini menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan, mempercepat digitalisasi transaksi, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan raihan penghargaan tersebut, BNI menegaskan posisinya sebagai lembaga keuangan yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.